BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pasal
63 ayat 1 dan ayat 2 bahwa : 1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa
disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota. 2. Perencanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun secara partispatif oleh pemerintah Desa sesuai
dengan kewenanganya.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
Tujuan Perencanaan Adalah :
1. Mendukung antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.
Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Mencakup Lima
Pendekatan :
1. POLITIK, Rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan (Visi Misi) yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah ke dalam
rencana pembangunan jangka menengah.
2. TEKNOKRATIK, dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. PARTISIPATIF, dengan melibatkan MASYARAKAT.
4. PENDEKATAN ATAS BAWAH DAN, BAWAH ATAS dalam perencanaan
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah
dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di
tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi
kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
1

Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum
adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan
baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung
resiko. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :
 Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut
RPJMD untuk jangka waktu lima tahun
 Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan
penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun
RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Keputusan
Kepala Desa
RPJM – Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun yang
memuat arah kebijakan pembangunan desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa.
RKP-Desa adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun merupakan
penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas
pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerinah desa maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJM
Desa.
1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Daerah.
2

10.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
11.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
12.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas.
1.3. Pengertian :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melung Kecamatan
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan pembangunan
desa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
1.4. Maksud dan Tujuan
1.1.Maksud
Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai dokumen
perencanaan pembangunan untuk memberikan :
a. Arah kebijakan pembangunan Desa Melung,
b. Arah kebijakan keuangan Desa Melung,
c. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang
dijabarkan dalam Program Pembangunan Dan Rencana Kerja,
1.2.Tujuan
Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2014 – 2018 adalah :
a. Untuk menjabarkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan-kebijakan dan
program-program pembangunan Desa Melung.
b. Sebagai pedoman dasar dalam kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun dan
merangkum kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa.
c. Menampung aspirasi masyarakat dan membangun consensus dengan berbagai
pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan untuk menentukan arah
pembangunan Desa Melung di masa yang akan datang yang penyusunannya
mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan
RPJMD Kabupaten Banyumas.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN RPJM-Desa
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Pengertian
1.4. Maksud dan Tujuan
3

BAB II : PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.2. Sejarah Desa
2.3. Demografi
2.4. Keadaan Sosial
2.5. Sarana dan Prasarana
2.6. Keadaan Ekonomi
2.7. Kondisi Pemerintahan Desa
2.8. Pembagian wilayah desa
2.9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
4

BAB II
PROFIL DESA
2.1.1.Kondisi Desa
Desa Melung adalah desa yang terletak dipinggir hutan sehingga topografinya
berbukit – bukit, secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas. Batas sebelah utara dengan Tanah PERHUTANI, sebelah
timur Kecamatan Kedungbanteng dan berada di sabuk sebelah barat gunung Slamet.
Sebagaimana pada umumnya penduduk desa pinggir hutan untuk tingkat pendidikan
masih sangat rendah sehingga berimbas pada tingkat ekonomi yang sangat rendah
pula.
2.1.2.Sejarah Pembangunan Desa
Sejarah Desa Melung dimulai dengan cerita atau legenda tentang Syech
Abdulrahman Kyai Melung sebagai penguasa dan sesepuh Desa Melung yang tidak
tercatat dalam dokumen sejarah terjadinya Desa Melung. Cerita yang turun temurun
terus dilakukan orang tua kepada anak-anaknya tidak lepas dari sejarah kadipaten
Pasir Luhur, sebagai tempat persinggahan dan perlintasan para prajurit Kadipaten
Pasir Luhur. Pada suatu saat para prajurit dalam perlintasannya menandai adanya
ayam yang berkokok dikejauhan. Desa Melung dahulu masuk kedalam kecamatan
Kebumen dan baru sekitar tahun 1955-an dimasukkan kedalam Kecamatan
Kedungbanteng.
Berdasarkan sejarah yang informasinya diberikan secara turun temurun kepada
generasi berikutnya bahwa pada jaman penjajahan Belanda Desa Melung merupakan
kebun kopi dan penghasil alpokat yang sangat terkenal di negara Belanda dengan kopi
kampungnya, lalu pada tahun 1928 Belanda mendirikan PLTA Ketenger yang
sesungguhnya berada di Desa Melung.
Berdasarkan perjalanan panjang sejarah Desa Melung yang tercatat dan
merupakan hasil dari wawancara beberapa tokoh masyarakat yang pernah mengalami
Lurah Desa Melung yang dialami oleh tokoh masyarakat yang dapat menceritakan
sejarahnya. Dan yang pernah menjadi lurah atau Kepala Desa adalah :
a. Suradirana
Sejak tahun 1905 sampai dengan tahun 1940 para kepala desa atau yang
pada jaman dahulu disebut lurah dipimpin oleh Suradirana. Pada masa sebelum
kemerdekaan jabatan lurah merupakan bagian dari ketua adat yang jabatannya
tidak terbatas dan dapat diturunkan kepada anak-anaknya. Menurut cerita orang
5

tua yang pernah mengalaminya, Lurah Suradirana memimpin Desa Melung pada
masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pembangunan yang diketahui adalah
pembangunan PLTA Ketenger.
b. Mulyadirana
Merupakan pengganti dari lurah terdahulu dan inipun tidak tercatat kapan
dan berakhirnya menjadi lurah untuk Desa Melung.
c. Wiryo Sukatmo
Merupakan lurah yang memimpin Desa Melung selanjutnya yang menurut
cerita menjabat menjadi lurah pada awal-awal kemerdekaan Indonesia.
d. Mursidi
Memegang jabatan sejak tahun 1957 yang pada masa tersebut sedang
banyaknya pemberontakan-pemberontakan DI/TII yang bermukim di Desa Melung
sebagai tempat pelarian dan dijadikan markas gerakannya karena wilayah desa
Melung yang sangat strategis, bersama sekretaris desanya tewas dibunuh
pemberontak DI/TII Darul Islam, karena dianggap tidak melindungi.
Hasil pembangunan yang dicapai belum begitu nampak karena kondisi
masyarakat pada saat itu dari segi keamanan dan ketentraman sangat tidak
kondusif ditambah lagi pemberontakan G30S/PKI yang berlangsung pada tahun
1965. Pada kondusi negara yang masih belum kondusif berdampak pada kegiatan
pembangunan di desa-desa.
e. Martareja
Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah tahun 1965 pada saat Desa
Melung dipimpin oleh lurah Martareja yang dilakukan yaitu :
1. Pembukaan jalan setapak menjadi jalan besar antara desa Melung sampai
desa Windujaya
2. Jalan antara Kaliputra sampai dengan desa Kutaliman.
3. Pembangunan kantor dan balai desa.
4. Pembangunan lapangan desa.
f. Slamet
Memegang jabatan dari tahun 1987 –1991 cukup banyak adanya
pembangunan hanya melanjutkan kerja dari Lurah terdahulu karena menjabat
selama kurang lebih 3 tahun lalu mengundurkan diri. Pembangunan yang telah
dilaksanakan adalah :
1. Pembangunan dam Watugayong.
2. Pembangunan WC/kamar mandi umum.
3. Pembangunan pasar desa.
4. Pembangunan listrik masuk desa.
g. Sirun Ahmad Mahudin
6

Menjadi Kepala Desa dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2001 dengan
hasil pembangunan berupa :
1. Pembangunan sarana air bersih dengan sumber mata air Lubang
2. Pembangunan sarana air bersih wangan wali dari program PPK tahun 2001.
3. Pembangunan jembatan kali Manggis yang menghubungkan jalur gerumbul
Melung dengan Selarendeng dari program P3DT.
4. Pengerasan jalan Selarendeng sampai desa Kalikesur.
5. Adanya listrik masuk Desa Melung.
6. Adanya program IDT dengan pengembangan ternak kambing.
7. Kegiatan LED (Lembaga Ekonomi Desa).
h. Agung Budi Satrio
Menjabat Kepala Desa Melung selama dua periode sejak tahun 2001 sampai
dengan tahun 2013 dengan hasil pembangunan berupa :
1. Pembangunan PAUD , TK
2. Community Acces Point ( CAP )
3. Pembangunan sarana prasana SD-SMP Satu Atap.
4. Pendirian Lembaga PAGER GUNUNG
5. Rehab Jalan Gerumbul Melung dengan Pavingisasi ( PNPM)
6. Pembangunan Jalan Rabat Beton RW 02 (PNPM)
7. Pembangunan Bendungan dan Irigasi Wangan Aren (PNPM)
8. Pembangunan Irigasi Curug Gupit ( PNPM )
9. Pembangunan PKD AD-DAWAN ( PNPM )
10.Pembangunan Aula Widya Mandala
11.Pengembangan Pertanian Organik
12.Inisiatif Gerakan Desa Membangun (GDM)
13.Peluncuran Website Desa ( http://melung.desa.id )
14.Implementasi Sistem Aplikasi MITRA DESA
2.1.3.Demografi
Jumlah penduduk desa Melung pada Awal tahun 2014 mencapai 2.250 orang
yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.162 jiwa dan perempuan sebanyak 1088 jiwa,
memiliki 522 Kepala Keluarga (KK Rumah) sehingga dalam setiap keluarga rata-rata
terdiri dari 4 (empat) orang.
Tabel 1. Jumlah Penduduk
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur/ Usia Tahun 2013.
No Kelompok Umur
(tahun)
Jumlah Penduduk Jumlah
Laki-laki Perempuan
1. 0 s/d 1 38 34 72
7

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2 s/d 4
5 s/d 9
10 s/d 14
15 s/d 19
20 s/d 24
25 s/d 29
30 s/d 34
35 s/d 39
40 s/d 44
45 s/d 49
50 s/d 54
55 s/d 59
60 s/d 64
65 s/d 69
70 s/d 74
> 75
15
38
77
133
96
88
90
97
99
74
55
60
54
47
34
67
26
39
54
86
97
81
95
93
91
75
64
65
57
35
41
55
41
77
131
219
193
169
185
190
190
149
119
125
111
82
75
122
JUMLAH 1.162 1.088 2.250
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013
Ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut
klasifikasi umur. Kurangannya ketersediaan tenaga kerja menyebabkan tingginya
anggaran pembangunan karena harus menyediakan tenaga kerja dari luar daerah.
Namun sebaliknya apabila disuatu daerah terjadi lonjakan jumlah tenaga kerja maka
akan terjadi persaingan yang kurang sehat antar pekerja, dan banyaknya angkatan
kerja terpaksa keluar dari daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Maka pada
umumnya masyarakat pedesaan lebih banyak angkatan kerja yang berusia lanjut
sehingga proses pembangunan sedikit mengalami kendala, karena yang memiliki
potensi dan keahlian biasanya enggan untuk tinggal di pedesaan.
Usia angkatan kerja dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu : (1) angkatan kerja
muda usia 15-24 tahun: (2) angkatan kerja sedang usia 25-54 tahun dan (3) angkatan
kerja tua usia diatas 55 tahun. Maka dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa
ketersediaan tenaga kerja Desa Melung dari jumlah penduduk untuk angkatan kerja
muda mencapai 18,311 %, angkatan kerja sedang sebesar 44,533 % sedangkan untuk
angkatan kerja tua sebesar 22,888 %.
8

2.1.4.Keadaan Sosial
2.1.5. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat desa Melung termasuk masih sangat
rendah, karena kondisi ekonomi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan
masih kurang, angka putus sekolah dasar masih cukup tinggi pada tahun-
tahun sebelumnya.
Desa hanya memiliki satu SD Negeri , satu TK-PAUD Satu Atap dan
satu SMPN 3 Satu Atap Kedungbanteng. Sehingga diharapkan dapat
meningkatkan jenjang kelulusan masyarakat yang tadinya hanya tamat SD
namun kedepan minimal masyarakat lulus pada tingkat SMP dan program
nasional pendidikan dasar 9 tahun di Desa Melung dapat tercapai 100% dan
menekan angka putus sekolah pendidikan dasar.
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Melung
No Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa)
1 Tidak tamat SD 285
2 Tamatan SD 977
3 Tamatan SMP 361
4 Tamatan SMA 103
5 Tamatan D1 -
6 Tamatan D2 -
7 Tamatan D3 -
8 Tamatan S1 16
Jumlah 1.742
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013
2.1.6. Kelembagaan Desa
Kelembagaan desa yang ada sekarang ini sudah berjalan cukup baik hanya
saja perlu peningkatan kapasitas pengurus agar lembaga yang ada bisa dan
mampu mandiri dalam mengelola lembaga tersebut. Adapun lembaga yang
ada yaitu :
1. Lembaga Pembangunan dan Kemandirian Desa (LPKD) merupakan
lembaga yang bergerak dibidang perencananaan dan pengelola kegiatan
pembangunan.
2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
3. Paguyuban PAGER GUNUNG merupakan gabungan kelompok tani
yang bergerak pada kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dan
kegiatan konservasi lahan serta lingkungan.
4. Linmas (Perlindungan Masyarakat)
9

5. Pengelola Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Ad-Dawan
6. Koordinator Ekonomi Desa (KED) merupakan bentukkan dari kegiatan
Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau sekarang ini adalah
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
7. Karang Taruna dengan nama Taruna Karya 14 merupakan lembaga
pemuda yang bergerak pada kegiatan kepemudaan dan olah raga
2.1.7.Sarana dan Prasarana
Adanya Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor yang sangat
penting dalam proses pembangunan wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Untuk sarana dan prasarana jalan Desa Melung sudah cukup baik
sebagai prasarana perhubungan jalan ditambah sekarang ini sudah ada sarana
transportasi angkutan.
Untuk sarana dan prasarana bidang pendidikan di Desa Melung sudah memiliki
1 (satu) unit Sekolah Dasar , lalu sudah berdirinya Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)
tahun 2002 yang berubah program menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dengan model Kelompok Bermain SATRIA JAYA sekarang menjadi PAU TERPADU
KB.SATRIA JAYA DAN TK PERTIWI, sedangkan SMP sudah ada dengan adanya
program SD-SMP Satu Atap sekarang telah mandiri menjadi SMP Negeri 3
Kedungbanteng. Masih banyak sarana prasarana yang harus diperbaiki terutama
masalah kantor desa yang sudah rusak, lapangan sepak bola yang tidak memenuhi
standar, sarana air bersih, beberapa bendungan dan irigasi yang sampai saat ini
masih bersifat irigasi setengah teknis.
2.1.8.Keadaan Ekonomi
2.1.9. Mata Pencaharian
Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh dimana
mereka tinggal dan hidup. Karena Desa Melung termasuk dalam desa
pinggir hutan maka sebagain besar mengandalkan hidup pada hasil
pertanian dan perkebunan baik itu pertanian sawah maupun pertanian kebun.
Ketersediaan tenaga kerja untuk Desa Melung masih didominasi oleh
lulusan SD atau yang sederajat hal ini dapat mempengaruhi kualitas kerja
dan pengalaman serta pendapatan yang rendah, oleh karena itu mata
pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani, buruh tani, penderes,
serta menjadi buruh diluar desa dengan penghasilan yang rendah. Dengan
penghasilan yang rendah berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan
dan derajat kesehatan masyarakat.
Tabel 3. Mata Pencaharian
10

No Pekerjaan Jumlah (jiwa)
1 Petani/Pekebun 271
2 Buruh tani 271
3 PNS/TNI/POLRI 7
4 Perdagangan 9
5 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 4
6 Buruh harian lepas 271
7 Tukang 20
8 Peternak 1
9 Pedagang 30
10. Lain-lain 1.366
Jumlah 2.250
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013
2.1.10. Pola Penggunaan Lahan
Pengelolaan lahan pada umumnya, masyarakat masih menggunakan
pola tradisional dan adat istiadat turun temurun dengan pola tanam
campursari atau beraneka ragam tanaman ( keanekaragaman hayati ).
Desa Melung memiliki lahan pangkuan hutan seluas 318,19 Ha
merupakan lahan negara Perum PERHUTANI yang menjadi bagian dalam
pengelolaan hutan bersama masyarakat sehingga secara administratif
menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan tata ruang desa. Merupakan hutan
damar dan tanaman seling berupa puspa hal tersebut dengan harapan
bahwa hutan akan menjadi tetap lestari, karena wilayah barat Gunung Slamet
merupakan daerah penyanggah dan daerah konservasi, sebagai daerah
resapan air.
Tabel 4. Pola Penggunaan Lahan Masyarakat
No Penggunaan lahan Jumlah (Ha)
1 Persawahan 61,250
2 Pemukiman 87,450
3 Pekarangan 131,409
4 Perikanan 0.840
5 Pangkuan Hutan 318,19
6 Pendidikan 0,420
7 Perkantoran 0,110
8 Lapangan 0,210
Jumlah 593,879
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013
2.1.11. Kondisi Pemerintahan Desa
Jarak pusat pemerintahan dengan :
- Desa/kelurahan terjauh : 16 Km
Lama tempuh : 30 menit
- Pusat kedudukan kecamatan : 8 Km
Lama tempuh : 15 menit
- Ibukota Kabupaten : 20 Km
11

Lama tempuh : 30 menit
- Ibukota Propinsi : 298 Km
Lama tempuh : 6 jam
2.1.12. Pembagian Wilayah Desa
2.1.13. Batas Wilayah
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Windujaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ketenger dan desa Karangtengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kutaliman dan desa Kalikesur.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sirampok Kecamatan Sirampok
Kabupaten Brebes..
2.1.14. Topografi dan Jenis Tanah
Desa Melung berada pada 7O
19’ 52,71” S dan 109O
12’ 40,94” T.
Dengan memiliki topografi berbukit-bukit dengan kemiringan rata-rata 45% dan
berada pada ketinggian rata-rata 400-700 dpl. Jenis tanah yang pada
umumnya adalah latosol dengan batuan vulkanik jenis andesit.
2.1.15. Iklim
Karena letaknya sebelah barat Gunung Slamet maka desa Melung
termasuk beriklim sejuk dengan suhu rata-rata antara 20 O
C - 29 O
C dan
kelembaban rata-rata 70% - 85% serta curah hujan cukup tinggi mencapai
3000- 3500 mm/tahun.
2.1.16. Luas wilayah :
- Luas wilayah desa Melung 1.320,634 Ha
- Luas wilayah terdiri dari :
No Penggunaan lahan Jumlah (Ha)
1. Persawahan 61,250
2. Pemukiman 87,450
3. Peekebunan/hutan rakyat 131,409
4. Perikanan 1,058
5. Pangkuan desa hutan
negara
318,190
6. Pendidikan 0,420
7. Perkantoran 0,175
8. Lapangan 0,210
9. Kuburan 1,420
10. Tempat peribatan 0,022
11. Lain-lain 3,030
12 Hutan rimba 700,250
Jumlah 1.320,634
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013
12

2.1.17. Wilayah bawahan terdiri dari :
a. Kepala Dusun I membawahi Gerumbul Depok dan Kaliputra
b. Kepala Dusun II membawahi gerumbul Melung dan Selarendeng
Jumlah Rukun Warga ada 4 RW terdiri dari :
a. Gerumbul Depok adalah RW 1
b. Gerumbul Kaliputra adalah RW 2
c. Gerumbul Melung adalah RW 3
d. Gerumbul Selarendeng adalah RW 4
Jumlah Rukun Tetangga ada 17 RT terdiri dari
a. Gerumbul Depok ada 4 RT : RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04
b. Gerumbul Kaliputra ada 5 RT : RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 dan RT 05
c. Gerumbul Melung ada 5 RT : RT 01, RT 02, RT 03. RT 04 dan RT 05
d. Gerumbul Selarendeng ada 3 RT : RT 01, RT 02 dan RT 03.
2.1.18. Tanah Banda Desa :
a. Tanah Sawah : 18,45 Ha
b. Tanah Pekarangan : 1,58 Ha
c. Kolam : 0,00 Ha
d. Lain-lain : 0,21 Ha
2.1.19. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
2.1.20. Jumlah Perangkat Desa sebanyak 9 orang terdiri dari :
- Kepala Desa : Khoerudin,S.Sos.
- Sekretaris Desa : M. Soim Fathurrohim
- Kepala Urusan Keuangan : S.B. Margino
- Kepala Urusan Umum : Suryati
- Kepala Dusun I : Natim
- Kepala Dusun II : Narwin
- Kasi. Pemerintahan : Sulastri
- Kasi. Pembangunan : Timbul Yulianto
- Kasi KPM : -
- Pembantu Kasi. KPM (Kayim) : Dulrohmat
2.1.21. Badan Perwakilan Desa terdiri dari 7 orang :
- Ketua : Sardi
- Wakil Ketua : Slamet
- Sekretaris : Sutarti
13

- Kabid. Pemerintahan : Ngusman
- Kabid. Pembangunan : Sudiro
- Kabid. Kemasyarakat : Ritam Sulistiyono
- Anggota : Darso Ali Yahya
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pemerintahan yang lalu masih kekurangan dana karena desa tidak diberi keleluasaan
pengelolaan keuangan. Desa tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membangun desa
secara mandiri dikarenakan desa pada waktu itu lebih sebagai obyek pembangunan.
Persoalan yang terkait dengan situasi desa dimasa lalu antara lain penyeragaman
kelembagaan desa. Desa dianggap mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang sama,
sehingga kebutuhan akan kelembagaan di desa sama. Persoalan lain adalah ketergantungan
desa terhadap supra desa, melemahnya sumber-sumber ekonomi desa menurunnya sumber
daya termasuk tenaga kerja. Hal-hal tersebut menjadikan desa adalah bahwa desa tertinggal
dibanding kota, kapasitas sumber daya manusianya lemah. Kecilnya anggaran untuk desa
dimasa lalu bisa dilihat pada bagan prosentase keuangan sebagai berikut.
14
ADD; 6,46%
PADes; 5,64%
Pajak &Retribusi; 0,86%
Bantuan Kabupaten; 15,39
Bantuan Provinsi; 5,16%
Bantuan Pusat; 60,11%
Pihak ke-3; 6,39%

Keuangan desa dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 pasal 74 meliputi semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan dan
kewajiban desa. Alokasi dana yang besar kepada desa kedepan merupakan wujud nyata
pengakuan negara terhadap kewenangan asal-usul (asas pengakuan) dan kewenangan lokal
skala desa (asas subsidiaritas). Akan tetapi dengan alokasi keuangan yang besar desa juga
harus benar-benar mampu mengelola dengan baik, bertanggung jawab serta digunakan
untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan telah disahkannya Undang Undang Desa No
6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan pemerintah desa untuk mengelola desa dalam
kerangka Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. Desa Melung siap mengelola dana yang
besar tersebut yakni dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Melung kedepan
lebih banyak dititkberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat. Disamping peningkatan
kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan juga penanganan infrastruktur yang masih
kurang.
15

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Sebagaimana tercantum pada pasal 78 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan
bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui: penyediaan pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Adapun Isu-isu strategis yang muncul di Desa Melung antara lain:
1.Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang ada di Desa Melung. Tingkat pendidikan
yang sebagian besar masih rendah berdampak pada keterbatasan penguasaan ketrampilan
yang pada ahirnya berdampak pada tingkat pendapatan. Berdasarkan data Pendataan
Program Perlindungan Sosial / PPLS Tahun 2011 Desa Melung masuk dalam kategori
miskin sedang. Keadaan yang dihadapi penduduk miskin yakni rendahnya akses terhadap
pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, permodalan usaha,
pemenuhan akan rumah yang layak huni, kebutuhan air bersih serta kelayakan kecukupan
pangan. Ditinjau dari aspek ekonomi berbagai permasalahan yang dihadapi pembangunan
selama ini antara lain , lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun organisasi atau
lembaga ekonomi rakyat.
Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka dilapangan masih menghadapi kendala seperti
pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Disamping masih terbatasnya
kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada rendahnya tingkat ekonomi serta
kesejahteraan masyarakat.
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masih Lemah
Kebutuhan akan papan dan pendidikan masih merupakan persoalan yang ada di Desa
Melung. Masih banyaknya tempat tinggal yang belum memenuhi standar kesehatan menjadi
salah satu indikator bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan papan juga masih lemah.
Pendidikan juga merupakan persoalan yang ada di Desa Melung. Pendidikan memegang
peranan yang sangat penting didalam pembentukan watak, pribadi dan mental serta kualitas
manusia di dalam menganalisa dan memberikan alternatif pemecahan masalah serta
mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah pendidikan
untuk semua dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Meski sekarang ini masyarakat
terpenuhi tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan ) tahun dengan adanya SMP Negeri 3
Kedungbanteng yang berada di Desa Melung, akan tetapi tingkat melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi masih kecil prosentasenya yakni pada kisaran 20% , hal ini
disebabkan selain karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah adalah persoalan
jarak tempuh yang cukup jauh yang tentunya untuk masyarakat Desa Melung berdampak
pada meningkatnya biaya pendidikan .
16

Oleh karenanya dibutuhkan alternatif dalam menjawab persoalan tersebut. Dengan
rendahnya pendidikan maka hasil dari pembangunan akan mengalami hambatan, karena
akan berdampak pada rendahnya penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Prasarana Masih Kurang
Prasarana yang menunjang tingkat kesejahteraan pada masyarakat seperti prasarana
kesehatan, masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni, prasarana sarana sumber daya
air terkait dengan kondisi jaringan irigasi yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk
menunjang peningkatan produktfivitas pertanian, belum optimalnya kualitas kondisi jalan dan
jembatan, sarana prasarana kantor desa, serta prasarana penunjang perekonomian masih
kurang baik jumlah maupun kualitasnya. Disamping itu juga masih terbatasnya kapasitas
bandwith internet serta kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata diseluruh wilayah
Desa Melung.
4. Masih Banyaknya Pengangguran di Desa Melung
Masalah kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya pengangguran merupakan hal yang
menjadi perhatian. Masyarakat Desa Melung yang sebagian besar adalah penduduk miskin
dengan tingkat ekonomi yang rendah disertai rendahnya tingkat pendidikan pada ahirnya
mengakibatkan banyaknya pengangguran.
Rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya ketrampilan yang dimiliki mayarakat
mengakibakan pada banyaknya angka pengangguran di Desa Melung. Bagi mereka yang
belum bisa melanjutkan ke pendidikan tingkat SMA dengan belum dimiliki ketrampilan
maupun keengganan untuk melakukan pekerjaan di bidang pertanian maupun
ladang/perkebunan menambah jumlah pengangguran.
5. Masih Rendahnya Kesejahteraan
Relatif tingginya prosentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan
Kesehatan Daerah pada kisaran 75% dari jumlah penduduk, BLSM 55% dari jumlah Kepala
Keluarga , serta penerima Beras untuk Warga Miskin 56% dari jumlah Kepala Keluarga serta
masih banyaknya rumah yang belum memenuhi standar kesehatan menjadi salah satu
indikator bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Melung masih rendah.
6. Derajat kesehatan yang masih rendah
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat juga merupakan efek dari rendahnya tingkat
ekonomi masyarakat, dimana biaya obat dan pelayanan kesehatan semakin meningkat
sementara kemampuan masyarakat merosot.
Peningkatan pelayanan dasar kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan Desa menjadi tuntutan
dalam upaya peningkatan derajat sehat masyarakat yang miskin. Disamping itu pelayanan
posyandu juga perlu ditingkatkan baik sarana, prasarana maupun pemberdayaan kader
posyandu itu sendiri.
7. Kesetaraan Gender
Pemahaman orang tua bahwa pendidikan maupun pengetahuan yang masih
mengedepankan kaum laki-laki, pemahaman bahwa wanita harusnya melaksanakan tugas-
tugas rumah tangga, kenyataan bahwa pengambilan keputusan dalam rumah tanga yang
17

masih didominasi oleh laki-laki menunjukan belum setaranya kedudukan kaum perempuan di
Desa Melung.
Keberdayaan kaum perempuan dalam pembangunan di Desa Melung masih terbatas pada
keaktifan dalam kelembagaan PKK dan kegiatan posyandu. Peran , fungsi dan keterlibatan
kaum perempuan pada skala yang lebih luas masih perlu ditingkatkan khususnya dalam
proses pembangunan di desa baik dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun
pengawasan.
8. Ketimpangan Pendapatan antar Masyarakat
Sebagaimana desa-desa tepi hutan serta kondisi geografis Desa Melung yang berbukit dan
berpencar pada kenyataannya tingkat pendapatan warga menunjukkan perbedaan diantara
gerumbul yang ada, yang disebabkan antara lain faktor pendidikan, keterampilan yang pada
gilirannya berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan.
9. Kelemahan Kelembagaan Desa Melung
Kapasitas kelembagaan yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang penting
peranannya dalam kemajuan sebuah desa.
Kapasitas aparatur pemerintah Desa Melung sebagian besar sudah mencukupi dalam hal
penguasaan teknologi, akan tetapi masih perlu terus ditingkatkan karena perangkat desa
merupakan bagian dari unsur Pemerintahan Desa yang bertugas melakukan pelayanan
administratif dan kemasyarakatan, sehingga diharapkan mampu mengayomi dan melindungi
masyarakat. Mereka adalah orang yang dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh masyarakat
untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa. Akan tetapi setelah mereka
dilantik belum pernah mendapatkan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga
pada prakteknya mereka mencari sendiri apa yang harus dilakukan. Lembaga-lembaga yang
ada di Desa Melung belum berperan secara maksimal. Pemahaman dan peningkatan
kemampuan dalam mengelola lembaga maupun peran dan fungsinya masih perlu
ditingkatkan. Oleh karena itu ke depan peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada di
Desa Melung menjadi salah satu fokus perhatian dari pemerintah Desa Melung.
10. Adanya kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air
Sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan harus ada keseimbangan, khusunya
masalah hutan, mengingat Desa Melung merupakan desa pinggir hutan sehingga
masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat.
Ketika hutan rusak maka akan berdampak pada berkurangnya sumber daya air.
Persoalan air juga muncul pada kehidupan masyarakat Desa Melung karena makin
terbatasnya debit sumber-sumber mata air. Oleh karena itu pembenahan sumber daya air
melalui upaya penanaman/penghijauan perlu dilestarikan serta pengelolaan hutan sebagai
salah satu penahan siklus peredaran air dimuka bumi ini. Karena apabila hutan rusak maka
berdampak pada sumber daya air. Karena itu segala kegiatan yang terkait dengan upaya-
upaya pelestarian tanaman perkebunan dan kehutanan penting menjadi perhatian.
18

BAB V
VISI MISI
Pembangunan desa pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan serta
mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan serta kegotongroyongan. Dari sejarah
perkembangan Desa Melung serta kondisi masyarakat yang ada sekarang ini dengan
didukung potensi dan masalah yang ada di Desa Melung maka harapan dan pengembangan
desa kedepan perlu adanya visi dan misi untuk mengatasi masalah dan mengelola potensi
yang ada dalam menuju kesejahteraan masyarakat.
1.1.1.Visi dan Misi
1.1.2. Visi
Berdasarkan kondisi Desa Melung yang ada, baik potensi maupun
persoalan yang ada maka visi Desa Melung adalah :
“ Desa Melung yang Berkualitas, Mandiri dan Sejahtera”
1.1.3. Misi
Misi Pembangunan Desa Melung ke depan diharapkan mampu mewujudkan
apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat berdasarkan persoalan
yang ada.
Misi Pembangunan harus dapat diukur untuk mengetahui keberhasilan
pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Berkualitas.
Desa Melung yang secara geografis letaknya di tepi hutan dengan potensi alam dan sumber
daya manusianya akan memungkinkan menjadi sebuah desa yang sumber daya manusianya
meningkat baik pengetahuan maupun ketrampilannya. Pembangunan Sumber Daya Manusia
dengan potensi yang ada makin meningkatkan kualitas sebagai jatidiri desanya. Perwujudan
dari pembangunan desa adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia
sebagai titik utama untuk mendorong pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia
yang sudah berjalan pada pemerintahan yang telah lalu menjadi modal tersendiri dalam
mendorong tingkat kemampuan masyarakat.
Mandiri
Pada dasarnya masyarakat Desa Melung memiliki kemampuan yang sama untuk mengelola
baik dirinya maupun lingkungannya dengan desa-desa yang lain. Dengan sumber daya alam
maupun peningkatan sumber daya manusianya diharapkan masyarakat tidak tertinggal
bahkan bisa melebihi desa-desa lain. Kemauan dan kemampuan masyarakat menjadi salah
satu modal dalam meningkatkan pengetahuan yang pada gilirannya akan berdampak pada
peningkatan kualitas serta kesejahteraan.
19

Sejahtera
Dengan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang berkualitas, produktivitas serta pembangunan
berdasarkan potensi yang ada yakni keterpaduan antara pertanian, perkebunan maupun
sumber daya alam lainnya akan mendorong tingkat kemakmuran dan kemajuan sebuah
desa.
Dalam rangka mewujudkan Visi Desa Melung tersebut dirumuskan dengan menjalankan misi
sebagai berikut :
1. Peningkatan pelayanan oleh aparatur pemerintah desa.
Tata kelola pemerintah desa yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah desa yang pada gilirannya berdampak pada kualitas
penyelenggaraan kegiatan.
Salah satu pelaksanaan dari pemerintahan yang baik adalah transparansi. Aparatur dan
sistem pengelolaan harus mengembangkan keterbukaan dan bertanggungjawab. Bersikap
terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong aparatur pemerintah desa berperan
dalam melaksanakan prinsip tersebut, sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai
panutan masyarakat sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab kepada
masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan keterbukaan birokrasi dari
pemerintah desa serta tindakan dalam memberi kesempatan kreativitas masyarakat;
memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses
penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebih mendorong; akuntabilitas dalam pemanfaatan
sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar
diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara nyata dan
sesuai kepentingan masyarakat.
Aparatur pemerintah desa yang bekerja dengan baik, tanggap terhadap persoalan yang
ada, beranggungjawab serta memiliki dedikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam
melayani masyarakat akan memberikan kewibawaan pemerintah desa dimata
masyarakat.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara positif akan berdampak pada peningkatan
pembangunan.
Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia.
Peningkatan derajat pendidikan dan ketrampilan pada masyarakat diharapkan akan makin
meningkatkan kemampuan dan keberdayaannya sehingga akan mendorong pencapaian
Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang pada dasarnya merupakan rencana jangka
panjang dalam pembangunan pedesaan.
20

Melalui upaya peningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang
dibutuhkan termasuk data dan informasi tentang masing-masing Sumber Daya Manusia
itu sendiri serta penganalisaan terhadap potensi yang dimiliki diharapkan akan
menghasilkan beberapa alternatif perencanaan serta tindakan.
3. Pembangunan perekonomian berdasar potensi lokal
Peningkatan ekonomi masyarakat yang berdasar pada potensi yang mereka miliki akan
lebih mudah terlaksana. Masyarakat harus diberdayakan melalui keterlibatan secara
partisipatif karena pada kenyataan dilapangan aparatur pemerintah desa jumlahnya
terbatas. Masyarakat yang berdaya akan memudahkan lancarnya pembangunan desa.
Dengan meningkatnya kualitas masyarakat di bidang ekonomi akan berdampak pada
meningkatnya kesejahteraan. Potensi sumber daya alam dibidang pertanian, peternakan,
kehutanan serta jasa maupun perdagangan yang ada merupakan daya dukung dalam
pembangunan ekonomi masyarakat.
4. Pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian masyarakat
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah pembangunan yang mendukung
peningkatan perekonomian masyarakat. Infrastruktur merupakan salah satu bagian yang
cukup penting dalam pembangunan Desa Melung karena masih banyak infrastruktur yang
harus dipenuhi. Tersedianya infrastruktur yang cukup secara tidak langsung akan
meningkatkan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan
kesejahteraan.
21

BAB VI
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1.Kebijakan Pembangunan
Keterpaduan pembangunan antara desa, kabupaten, provinsi dan pemerintah
pusat merupakan faktor yang sangat penting agar kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan tidak tumpang tindih dan terencana dengan baik. Kebijakan
pembangunan desa tentunya tidak lepas dari kebijakan pembangunan kabupaten yang
menekankan pada peningkatan sumberdaya manusianya maupun kebijakan
pembangunan nasional yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal
tersebut , diperlukan keterpaduan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Aspek tersebut haruslah saling terpadu dan saling memperkuat satu dengan yang lain.
Perekonomian desa pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan lebih baik
dibanding tahun sebelumnya, dimana rencana program-program diarahkan pada
kegiatan peningkatan kualitas masyarakat, bersifat konkrit yang pada akhirnya
diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja perekonomian masyarakat.
Faktor yang perlu diperhatikan sekarang ini adalah semakin terbatasnya
sumber-sumber pendapatan desa maupun penggunaan ADD yang lebih banyak
dipergunakan untuk pembangunan fisik dan terbatasnya untuk kegiatan
pengembangan di sektor riil.
Keterbatasan dana untuk penanggulangan bencana maupun layanan
kesehatan terhadap orang jompo maupun penanganan penyakit. Tuntutan adanya
honor atau insentif bagi para pengurus RT dan RW masih menjadi persoalan yang
berdampak pada beban biaya APBDes yang cukup berat, serta penurunan daya beli
masyarakat pada saat banyaknya hajatan secara tidak langsung akan mempengaruhi
kinerja sektor riil disamping upah tenaga kerja yang terus mengalami kenaikan.
Dengan disyahkannya Undang Undang Desa pada tanggal 18 Desember 2013
diharapkan akan memberi ruang gerak yang lebih leluasa kepada desa-desa untuk
mengadakan pembangunan. Akan tetapi desa juga harus menunjukkan kemauan dan
kemampuan dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tantangan ke depan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang mampu meningkatkan
pendapatan per kapita dan mengurangi pengangguran, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa Melung.
22

Kebijakan pembangunan Desa Melung secara umum ditujukan dalam rangka
percepatan dan prioritas sasaran, yaitu :
1. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya pada pelayanan yang prima, bertanggungjawab, menekankan
prinsip akuntabel, transparan yang berbasis pada teknologi informasi.
2. Penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic
government di lingkungan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan
pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Melalui
pengembangan sistem informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan
pembangunan desa merupakan upaya mewujudkan pemerintahan desa yang
bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.
3. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan dan memiliki daya saing dan
berbudaya yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah,
swasta dan masyarakat berlandaskan iman dan takwa.
4. Memaksimalkan peran lembaga-lembaga yang ada di desa
5. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan
RTRW Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang melibatkan
kalangan perguruan tinggi, untuk pengurangan resiko bencana dan mendorong
terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
6. Meningkatkan pengembangan kawasan agrowisata dan ekowisata untuk
mendukung percepatan pembangunan pedesaan.
7. Meningkatkan pengembangan kelompok usaha produktif, menjadkan Lembaga
Pager Gunung sebagai Badan Usaha Milik Desa , dan Lembaga Keuangan Mikro
melalui kemitraan bisnis (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh
BUMN/BUMD, dan Corporate Social Responsibility/ CSR oleh Swasta)
8. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara bijaksana, penerapan teknologi
tepat guna.
9. Meningkatkan peran lembaga keuangan dalam mendukung permodalan bagi
tumbuhnya ekonomi kerakyatan bidang pertanian, UMK serta tumbuh dan
berkembangnya potensi ekonomi rakyat;
23

10.Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal dalam memperkuat sistem sosial
masyarakat, meningkatakan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan dan
promosi budaya;
11.Penyempurnaan produk-produk rencana tata ruang sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana
(infrastruktur) guna mendukung tumbuhnya perekonomian desa;
12.Penyusunan produk-poduk hukum desa, mensosialisasikan, maupun pelaksanaan
pada masyarakat untuk menjamin kepastian hukum.
1.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan
Mengacu pada Undang Undang Desa yang disahkan pada tanggal 18
Desember 2013 yang berkaitan dengan pembangunan desa, pada pasal 1 ayat 8
disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, arah kebijakan
pembangunan Desa Melung berdasarkan persoalan yang ada di masyarakat lebih
menitik beratkan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang
bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan
pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan,
jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan koservasi
lingkungan serta penataan struktur pemerintahan Desa Melung untuk menyiapkan
kemandirian masyarakat Desa Melung.
Untuk pencapaian visi dan misi maka arah kebijakan pembangunan adalah :
1.1.5. Arah Kebijakan Ekonomi
Arah kebijakan dalam bidang ekonomi adalah :
a. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan
antar wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi desa, daerah dan
provinsi guna meningkatkan daya tarik investasi. Sasarannya adalah :
1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar desa dan antar lembaga dalam
bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk
mengembangkan perekonomian desa dalam pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup;
2. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan
dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan;
24

3. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih
bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan
penerapan teknologi tepat guna.
4. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung
pengembangan ekonomi lokal.
5. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan,
khususnya pertanian, industri dan pariwisata.
b. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada
pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis dan masyarakat secara mandiri.
Sasarannya adalah :
1. Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam
mengantisipasi peluang yang tersedia;
2. Terlaksananya peraturan/regulasi dan SOP Unit usaha Pager Gunung
untuk mendukung pemberdayaan masyarakat;
3. Terlaksanakannya peningkatan perkembangan UMKM dengan
mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan
UMKM, akses pasar, serta sistem perlindungan yang memadai;
4. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui
pemanfaatan teknologi tepat guna;
5. Berkembangnya pasar produk yang dikelola lembaga Pager Gunung
serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada;
1.1.6. Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Arah kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah :
a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di segala bidang dengan
didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sasarannya adalah :
1. Meningkatnya kesadaran beragama dimulai sejak usia dini serta
sarana peribadatan.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kemudahan
akses dalam menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia
kelompok dan jenis kelamin;
3. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di
kalangan masyarakat, melalui pelatihan ketrampilan di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, serta eksplorasi di bidang kesenian;
4. Meningkatnya prestasi olah raga.
5. Meningkatnya Pembangunan Gender
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
25

7. Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas dan Sejahtera.
b. Terwujudnya masyarakat yang berkemampuan (empowered),
berdayasaing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui
peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Sasarannya adalah :
1. Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan;
2. Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi
masyarakat;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan.
c. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur
Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang
diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan
masyarakat.
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa melalui
pendidikan dan pelatihan;
2. Terwujudnya sistem kerja perangkat desa yang mantap, teruji dan
meningkatnya kesejahteraan perangkat desa.
d. Meningkatnya kepercayaan kepada pemerintahan desa serta dapat
membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa
melalui :
1. Penyusunan produk-produk hukum desa;
2. Sosialisasi, penerapan dan penegakan produk hukum secara
konsisten dan konsekuen.
e. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan
Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic
government di lingkungan pemerintahan desa dalam rangka
meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi
masyarakat. Sasarannya adalah :
1. Semakin mantapnya sistem administrasi pemerintahan;
2. Semakin mantapnya sistem pelayanan kepada masyarakat oleh
pemerintah;
3. Berkembangnya penggunaan sistem ICT dalam tata laksana
pemerintahan di desa.
4. Terwujudnya akses informasi penyelenggaraan pemerintah desa
kepada masyarakat
5. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Aparatur pemerintah yang membuka peluang
terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
26

1.1.7. Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Arah kebijakan pembangunan dibidang sumber daya alam dan lingkungan
hidup adalah memanfaatkan secara optimal sumber daya alam maupun
buatan sesuai dengan RTRW Desa Melung. Sasarannya adalah :
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, tanpa
mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri;
2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan
pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam;
4. Berkurangnya resiko bencana.
1.1.8. Arah Kebijakan Keuangan Desa
1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
Dasar penentuan arah kebijakan keuangan desa adalah Pasal 72 ayat 1
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , bahwa Pendapatan Asli Desa
terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong,dan lain-lain pendapatan asli desa. Alokasi keuangan dari APBN
kepada desa dengan nominal yang makin bertambah merupakan wujud
konkrit dari negara terhadap kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa.
Mendasarkan pula pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor
17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa. Dalam peraturan
tersebut jenis-jenis pendapatan desa dirinci menurut jenis pendapatan
desa. Selanjutnya untuk jenis pungutan desa telah diatur dalam peraturan
desa.
Diharapkan pada tahun-tahun kedepan pendapatan asli desa dan
bantuan-bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten akan senantiasa bertambah mengingat akan kebutuhan
yang semakin meningkat. Komponen pendapatan yang meliputi
Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Perimbangan, dan bantuan baik
dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
maupun bantuan dari Pemerintah, bantuan dari pihak ketiga serta lain-lain
pendapatan yang sah, yaitu :
a. Pendapatan Asli Desa
- Tanah Kas Desa
- Tanah Suksara Desa
- Kekeyaan Desa lainnya
- Hasil Usaha
27

- Pungutan Desa
b. Dana Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas
- Alokasi Dana Desa
- Bantuan Instruksi Bupati
- Bantuan lain-lain
c. Dana Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
- Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi Jawa Tengah
- Bantuan Lain-lain
d. Dana Bantuan dari Pemerintah
- Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
- Bantuan lain-lain
e. Dana Bantuan dari Pihak Ke Tiga
- Bantuan dari PLTA Ketenger
- Bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat
- Hibah dan Sumbangan lainnya yang tidak mengikat
f. Dana Tidak Terduga
Pengelolaan keuangan dari proses pencairan, pemanfaatan dan
pertanggungjawaban dana akan dibuat dengan baik sehingga
alokasi dana untuk desa menjadi efektif dan akuntabel.
2. Arah Kebijakan Belanja Desa
Belanja Desa diproyeksikan untuk belanja aparatur dan belanja publik.
Arah kebijakan belanja desa lebih diutamakan dalam upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa dan pembangunan
infrastruktur ,meliputi :
a. Belanja Tidak Langsung :
Adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada
tidaknya program dan kegiatan desa yang dipengaruhi kontribusinya
terhadap prestasi kerja sukar diukur. Adapun arah kebijakan belanja
tidak langsung meliputi :
- Belanja penghasilan tetap perangkat desa.
- Belanja tunjangan perangkat desa.
- Belanja bantuan keuangan bagi lembaga-lembaga desa.
- Belanja tidak terduga yang meliputi biaya penanggulangan
bencana.
b. Belanja Langsung :
28

Adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh program
kegiatan desa yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja
dapat diukur. Adapun arah kebijakan untuk belanja langsung meliputi
:
- Belanja kegiatan pembangunan infrastruktur.
- Belanja kegiatan
- Belanja penambahan modal lembaga-lembaga desa.
5.1.2.Potensi dan Masalah
a. Daftar masalah dan potensi dari bagan Sketsa Desa
NO Masalah Potensi
A. URUSAN WAJIB
I BIDANG PENDIDIKAN
1. Kurangnya sarana prasarana SD dan SMP khususnya lokal
kelas dan laboratorium
Lahan
2. Kurangnya informasi tentang pendidikan formal Guru
3. Biaya pendidikan mahal Dana BOS
4. Kurangnya ketrampilan (pertanian,peternakan,jasa) Wali murid
5. Banyak anak putus sekolah BKBM (Paket A,B,C)
6. Kurangnya keterbukaan penggunaan dana BOS
7. Buku materi pelajaran tidak relevan dengan kurikulum
II BIDANG KEAGAMAAN
1. Kegiatan TPQ /tidak lancar Masjid
2. Kurangnya kesadaran menjalankan syariat beragama Mushola
3. Sarana prasarana Diniyah Ustad/Tokohagama
4. Kurang tenaga pengajar
5. Kurangnya sarana/prasarana peribadatan
III BIDANG PEMERINTAHAN & PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1. RT tidak mendapat honor/insentif Iuran kamling
2. Arus informasi kurang Struktur organisasi
3. Tidak ada kegiatan pertemuan rutin di RT,RW,desa Sumber Daya Manusia
4. Kepengurusan RT dan RW kurang lengkap Tempat
5. Administrasi kurang tertib
6. Sarana/Prasarana kurang lengkap
7. Lemahnya kelembagaan tingkat desa
8. Akses jalan menuju dukuh wetan menggunakan tanah milik
desa
IV BIDANG KESEHATAN
1. Sanitasi kesehatan lingkungan Sarana Prasarana
29

2. Kegiatan posyandu masih menumpang Jamkesmas
3. Pelayanan PKD kurang maksimal KBS
4. Penyakit menahun (gondok,exim,malaria) Bidan
5. Tenaga kesehatan terbatas
6. Biaya kesehatan mahal
7. Kurangnya pengetahuan pola hidup sehat
8. Kurangnya sarana prasarana kesehatan
9. APE Posyandu tidak ada
V SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Air Bersih belum merata Iuran
2. Tidak mendapat ijin dari pemilik lahan Warga
3. Hilangya sumber mata air Lahan Pertanian
4. Pengambilan batu di tebing / sungai PLN, PPJ
5. Air hujan meluap ke jalan, rawan lonsor da
6. Jalan gelap
7. Gang Lingkungan rusak/masih tanah dan erosi
8. Penebangan liar dikawasan hutan
9. Penambangan liar galian C
10. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian
lingkungan
11. Saluran Pembunangan limbah Wilayah RW 03 tidak lancar
12. Exploitasi Sumber daya Alam dan keanekaragaman hayati
VI BIDANG EKONOMI
1. Banyak pengangguran Lahan pertanian
2. Irigasi & Bendungan Kali Tuma non teknis Swadaya
3. Irigasi & Bendungan Kali Kracak setengah teknis SDM
4. Irigasi & Bendungan Watu Gayong setengah teknis Batu
5. Manajemen pemasaran hasil pertanian Tenaga
VII BIDANG SARANA PRASARANA
1. Kantor Desa Rusak parah Swadaya
2. Pintu Gerbang dan Pagar keliling Balai Desa belum ada Batu
3. Kegiatan Diniyah masih menumpang Ustadz, Santri, Warga
4. Talud dan Pagar Keliling makam belum ada Petani
5. Irigasi dan Bendungan Kalimanggis rusak
6. Tugu Batas Desa belum ada
7. Jembatan jalur melung-salarendeng rusak parah
8. Air hujan maasuk ke jalan sehingga aspal mudah rusak
9. Jembatan Kalimanggis Melung-Kutaliman rusak
10. Jalan RT 04 RW 03 belum permanen
11. Pasokan Air areal pesawahan kurang
12. Saluran Irigasi Blok Mbawang mati
13. Saluran Pembuangan Limbah RW 03 belum permanen
14 Irigasi dan Bendungan kumbang
VIII BIDANG TATA RUANG
30

1. Kandang ternak dekat dengan pemukiman Pemdes, Warga masyarat, BPD,
2. Rusaknya sumber mata air Perda tentang rencana tata ruang
3. Pemukiman masih ada yang Menggunakan tanah labil/rawan
longsor
Dan wilayah
4. Pengusaan lahan masih didominasi oleh orang luar desa
5. Pemanfaatan lahan tidak sesuai fungsi
IX BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
1. Tanah makam Sempit lahan Pertania
2. Jalan makam Sempit Sarana/Alat , SDM , Lokasi,
3. Pagar keliling makam Pemdes,Gamelan, Swadaya
4. Kegiatan Kesenian kurang lancar
5. Kurangnya kesadaran dalam nguri-nguri Kebudayaan
6. Kurangnnya perhatiaan terhadap kaum DIVABEL
7. Krisis gotongroyong
8. Tingkat perantauan tinggi ( Urbanisasi )
9. Banyak rumah belum memenuhi setantar kesehatan
10. Banyak Keluarga miskin belum memiliki Dastang sendiri
X BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN
1 Pos ronda rusak Linmas
2 Kegiatan ronda tidak ada Masyarakat
3 Kurangnya kesadaran tentang keamanan Pemdes
4 Kenakalan Remaja
5 Porsonil keamanan desa Banyak yang usia lanjut
6 SDM LINMAS rendah
7. Lemahnya Penghayatan Idiologi Pancasila
8. Lingkungan kurang nyaman
9. Pengetahuan Politik Masyarakat rendah
.
B. URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
1. Tingkat Pengetahuan Petani kurang Petani
2. Minimnya petani organik Lahan
3. Hama Tanaman
4. Kebutuhan bibit tanaman tergantung pada pihak luar desa
5. Pemanfaatan lahan kritis
BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1. Sistem peternakan masih Tradisional Peternak
2. Sarana prasarana Peternakan belum memadai Lahan
3. Sarana prsana Perikanan belum memadai
.
BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA SDA
2. Lembaga SDA belum ada Masyarakat
BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1 Pemanfaatan Lahan belum maksimal Lahan
31

2 Pemanfaatan Hasil Hutan dan perkebunan masih Baku Masyarakat
3 Tidak ada Data Hasil Hutan dan Perkebunan
4 Belum adanya kerjasama pengelolaan SDA
5 Keterlibatan masyarakat kurang
6 Sumber daya alam rusak
. BIDANG PARIWISATA
8. Sarana pendukung wisata belum mencukupi Pemdes, Masyarakat
9. Kurangnya Sadar wisata (DARWIS) Kawasan wisata
BIDANG PERDAGANGAN
1. Daya saing rendah Hasil Bumi
2. Nilai tawar hasil bumi tidak sesuai dengan biaya produksi Pasar
BIDANG INDUSTRI
Bahan baku masih import Produsen
Kemasan kurang menarik Hsil Produksi
Tidak memiliki Label
Dimonopoli tengkulak
C. PROGRAM DI LUAR URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
1. Pelayanan belum maksimal Perangkat desa
2. Sarpas tidak memadai Lembaga desa
3. Aparatur pemerintah belum disiplin Msayarakat
4. Kurangnya profeionalisme Aparatur Pemerintah desa
b. Daftar masalah dan potensi dari Kalender Musim
NO Masalah Potensi
PANCA ROBA
1. Angin ribut Pohon
2. Banyak penyakit, flu, batuk Obat
3. Hasil gula penderes jelek (banyak sekul)
4. Tanaman kayu rusak
5. Badeg/nira susut
6. Hama tanaman
KEMARAU
1. Tanah sawah kering Menanam palawija
2. Debit air menurun Sayuran
32

3. Pakan ternak kurang Pupuk kandang
4. Produksi pertanian padi menurun
5. Harga ternak murah
6. Kolam ikan kering
7. Produksi gula penderes baik
HUJAN
1. Tanah longsor Musim tanam
2. Sumber air bersih keruh air melimpah
3. Tanah longsor
4. Irigasi/bendungan jebol
5. Tanaman sayur rusak/lodoh
c. Daftar masalah dan potensi dari Kelembagaan
NO Lembaga Masalah Potensi
Pemerintah Desa Pelayanan KK dan akte lambat Perangkat
Sarana prasarana
PKK Kegiatan PKK tingkat RW tidak ada Pengurus
Tingkat keaktifan kurang Masyarakat
Tidak ada sosialisasi tingkat RT/RW
RW Pengurus RW kurang aktif Struktur kepengurusan
Kurang tanggap Pertemuan Lembaga
Pelayanan administrasi kurang
Tiak ada pertemuan rutin
Tidak ada kegiatan
Pengurus RW kurang lengkap
RT Tidak ada pertemuan rutin Ada pengurus
Keamanan kurang terjaga Buku administrasi
Pengurus tidak aktif warga
Keuangan tidak tertib
Pengelola Air Bersih
(PAB)
Tidak ada pengurus Sarpras ada
Tidak ada iuran perawatan Pemakai ada
Air tidak merata
Air keruh
PAGER GUNUNG UKM macet Pengurus ada
Keuangan tidak transparan Sarpras ada
33

Pengurus kurang solid Payung hukum ada
Pengurus kurang aktif Anggota ada
Kegiatan pertemuan tidak ada Dana ada
LINMAS Tidak ada kesejahteraan khusus Pertemuan Rutin/arisan
Seragam tidak lengkap Seragam lengkap
Susah mencari ganti yang muda
BPD Pelayanan kurang maksimal Gedung PKD
bidan
KARANGTARUNA Pembentukan tidak merata Struktur lengkap
Kegiatan timbul tenggelam Pemuda
Tidak ada kebersamaan antar RW transportasi
LPKD Pengurus kurang aktif Struktur Pengurus lengkap
Yang aktif ketuanya saja Warga
5.1.3.Program Pembangunan Desa
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah, sasaran
prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berfikir yang
melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan. Untuk
mencapai visi dan misi maka strategi pembangunan digunakan sebagai dasar
penyusunan program dan kegiatan pembangunan.
Penyusunan Program Pembangunan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018 sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah
yang terbaru, maka masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); Permendagri No 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program-program
pembangunan dalam RPJM Desa ini juga mengacu program nasional yang terdapat
dalam RPJP Nasional (UU No. 17 Tahun 2007) dan RPJM Nasional (Perpres No. 7
Tahun 2004), dan tahapan pembangunan lima tahunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah
(Perda No. 3 Tahun 2008). RPJMD Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta RPJP Daerah Propinsi Jawa
Tengah 2005 -2025.
34

Selain peraturan perundangan di atas, program pembangunan dalam RPJM
Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018
mendasarkan pada Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi
Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB) Provinsi Jawa Tengah. Program
pembangunan dalam RPJM Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten
Banyumas Tahun 2013- 2018 meliputi Program Kewenangan Urusan Wajib, Program
Kewenangan Urusan Pilihan, Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan, serta Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan.
a) Kewenangan Urusan Wajib
Kelompok program kewenangan urusan wajib, meliputi 23 kewenangan urusan,
rincian program masing-masing kewenangan urusan tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Sektor Pendidikan.
Sasaran sektor pendidikan ini adalah untuk meningkatnya kualitas
sumberdaya manusia di Desa Melung
Strategi sektor pendidikan adalah :
1. Peningkatan taraf pendidikan di masyarakat
2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik
3. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kependidikan
4. Peningkatan pelayanan sarpras pendidikan
5. Peningkatan kelulusan pendidikan masyarakat tingkat SD dan SMP
6. Peningkatan mutu, pendapatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
kesetaraan
7. peningkatan partisipasi masyarakat serta kualitas Komite Sekolah dan
pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan;
8. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Meningkatkan
kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD TERPADU Satria Jaya;
9. Pembangunan pagar keliling sekolah SD dan SMP;
10. Pengadaan koleksi buku-buku perpustakaan
35

Arah kebijakan sektor pendidikan adalah :
1) Meningkatkan pemerataan dan layanan akses pendidikan;
2) Penerapan Jam Belajar Anak
3) Tersedianya beasiswa bagi anak kurang mampu yang berprestasi
4) Pelatihan peningkatan kapasitas guru SMP
5) Pelatihan peningkatan kapasitas guru SD
6) Pelatihan peningkatankapasitas guru PAUD Satria Jaya&TK PERTIWI
7) Pelatihan tata kelola penyelenggaraan pendidikan SMP
8) Pelatihan tata kelola penyelenggaraan pendidikan SD
9) Pelatihan tata kelola penyelenggaraan PAUDSatria Jaya&TK PERTIWI
10) Bertambahnya RKB SMP 3 Kedungbanteng
11) Bertambahnya RKB SD Melung
12) Pengadaan tanah untuk fasilitas pendidikan
13) Meningkatkan kelulusan siswa didik SD Melung
14) Meningkatkan kelulusan siswa didik SMP 3 Kedungbanteng
15)
2. Sektor Kesehatan Masyarakat :
Sasaran yang akan dicapai sektor kesehatan adalah meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Strategi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat adalah :
1. Peningkatan peran dan fungsi PKD
2. Peningkatan pemberdayaan dalam rangka perilaku hidup bersih dan
sehat;
3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus kegiatan surveilans,
pencegahan, pengendalian dan penanggulanan penyakit menular
termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/ bencana dan penyakit tidak
menular.
4. Peningkatan pengetahuan pemahaman masyarakat tentang perumahan
dan lingkungan yang sehat, dan aman.
5. Peningkatan pelayanan posyandu dan sarana posyandu
6. Peningkatan peserta KB.
Arah kebijakan pembangunan urusan kesehatan meliputi :
1. Meningkatkan peran dan fungsi PKD
2. Meningkatkan pemberdayaan dalam rangka perilaku hidup bersih dan
sehat;
3. Meningkatkan upaya pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus
kegiatan surveilans, pencegahan, pengendalian dan penanggulanan penyakit
menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/ bencana dan penyakit tidak
menular.
4. Meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat tentang perumahan
dan lingkungan yang sehat, dan aman.
5. Meningkatkan pelayanan posyandu dan sarana posyandu
36

6. Meningkatkan peserta KB.
3. Sektor Pemberdayaan Masyarakat
Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pemberdayaan adalah
meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan
dan penguasaan ketrampilan.
Strategi yang dilakukan sektor pemberdayaan masyarakat :
1) Peningkatan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan kader
pemberdayaan masyarakat.
2) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi melalui
pelatihan dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan.
3) Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna perdesaan.
4) Peningkatan kemampuan masyarakat desa dalam perencanaan
partisipatif;
5) Peningkatan penyusunan data profil Desa;
6) Peningkatan peran aktif masyarakat melalui gerakan bulan bhakti
gotong royong masyarakat;
7) Peningkatan pengembangan nilai-nilai budaya damai masyarakat;
8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
posyandu.
9) Peningkatan pelestarian dan pengembangan adat istiadat.
10)Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan
11)Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program-
program penanggulangan kemiskinan;
12)Peningkatan kualitas PNPM mandiri perdesaan;
Arah kebijakan sektor pemberdayaan masyarakat adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan kader
pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi melalui
pelatihan dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan.
3. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna perdesaan.
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam perencanaan
partisipatif;
5. Meningkatkan penyusunan data profil desa;
6. Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui gerakan bulan bhakti
gotong royong masyarakat;
7. Meningkatkan pengembangan nilai-nilai budaya damai masyarakat;
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan
posyandu.
9. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan adat istiadat.
10. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan
11.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program-
program penanggulangan kemiskinan;
12. Meningkatkan kualitas PNPM mandiri perdesaan
37

4. Sektor Agama
Sasaran sektor agama adalah meningkatnya pemahaman dan
keilmuan di bidang agama pada masyarakat.
Strategi sektor agama yang akan ditempuh adalah :
1) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola
2) Peningkatan pendidikan keagamaan sejak usia dini
3) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan keagamaan
4) Pembangunan Madrasah Diniyah
5) Rehabilitasi Mushola dan masjid
6) Kegiatan TPQ/TPA
7) Kegiatan pengajian dan peringatan hari besar keagamaan
8) Penyediaan sarana peribadatan
9) Pembinaan tenaga keagamaan dan peningkatan kualitas serta
kesejahteraan tenaga keagamaan.
Arah kebijakan sektor agama adalah :
1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola
2. Peningkatan pendidikan keagamaan sejak usia dini
3. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan keagamaan
4. Pembangunan Madrasah Diniyah
5. Rehabilitasi Mushola dan masjid
6. Kegiatan TPQ/TPA
7. Kegiatan pengajian dan peringatan hari besar keagamaan
8. Penyediaan sarana peribadatan
9. Pembinaan tenaga keagamaan dan peningkatan kualitas serta
kesejahteraan tenaga keagamaan.
5. Sektor Ekonomi
A. Ekonomi Produktif
Sasaran pembangunan ekonomi produktif adalah meningkatnya
kemampuan ekonomi serta pendapatanmasyarakat.
Strategi yang akan dijalankan untuk pembangunan ekonomi produktif
adalah :
1. Peningkatan kemampuan lembaga ekonomi desa.
2. Peningkatan pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh
kredit dari Lembaga Pager Gunung
Arah Kebijakan pembangunan ekonomi produktif adalah :
1. Peningkatan kemampuan lembaga ekonomi desa.
38

2. Peningkatan pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh
kredit dari Lembaga Pager Gunung
B. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran pembangunan urusan Koperasi dan UKM meningkatnya kapasitas
pengurus dan kelembagaan.
Strategi yang dilakukan adalah :
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan yang berkualitas sesuai dengan
jatidiri koperasi.
2. PeningkatanpPengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan daya
saing serta perluasan pangsa pasar produk dari UMK Pager Gunung.
3. Peningkatan akses permodalan bagi UKM Pager Gunung.
4. Peningkatan produktivitas UKM Pager Gunung melalui pemanfaatan
teknologi dan pemenuhan sarana dan prasarana.
5. Peningkatan penyediaan tenaga terampil yang memiliki kompetensi di
bidang teknis dan managerial serta tumbuhnya wirausaha baru melalui
perkuatan lembaga pendidikan pelatihan Pager Gunung
Arah kebijakan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah :
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang berkualitas sesuai dengan
jatidiri koperasi.
2. Meningkatkan pengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan daya
saing serta perluasan pangsa pasar produk dari UMK Pager Gunung.
3. Meningkatkan akses permodalan bagi UKM Pager Gunung.
4. Meningkatkan produktivitas UKM Pager Gunung melalui pemanfaatan
teknologi dan pemenuhan sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan penyediaan tenaga terampil yang memiliki kompetensi di
bidang teknis dan managerial serta tumbuhnya wirausaha baru melalui
perkuatan lembaga pendidikan pelatihan Pager Gunung
6. Sektor Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran sektor ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Strategi yang akan ditempuh sektor kesejahteraan masyarakat meliputi :
1. Membuat Peraturan Desa tentang BUM Desa
2. Menjadikan Pager Gunung BUM Desa
3. Pembangunan perekonomian berdasarkan potensi ekonomi lokal
4. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan yang
berkelanjutan
5. Mengupayakan usaha-usaha yang berkaitan dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat
Arah kebijakan sektor kesejahteraan masyarakat :
1.Terlaksanakannya peraturan tentang BUM Desa
2. Terlaksananya Pager Gunung menjadi BUM Desa
39

3. Meningkatkan pembangunan perekonomian berdasarkan potensiekonomi
lokal.
4. Meningkatkan Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan
yang berkelanjutan
5. Meningkatkan upaya usaha yang mendukung kesejahteraan masyarakat
7. Penataan Ruang
Sasaran penataan ruang adalah meningkatnya pemahaman masyarakat
akan tata ruang Desa Melung.
Strategi yang akan ditempuh dalam penataan ruang :
1) Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa;
2) Penyediaan rencana rinci pengembangan kawasan agrowisata
3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengendalian
serta pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dan
kewaspadaan masyarakat terhadap pemanfaatan yang aman dari
bencana tanah longsor.
4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan lahan
pertanian pangan berkelanjutan;
5) Sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam geologi tanah
longsor.
6) Peningkatan kapasitas dan peran Forum Penguranagan Resiko Bencana
Arah Kebijakan penataan ruang meliputi :
1. Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa;
2. Penyediaan rencana rinci pengembangan kawasan agrowisata
3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengendalian
serta pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dan kewaspadaan
masyarakat terhadap pemanfaatan yang aman dari bencana tanah longsor.
4. Meningkatkan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada
kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
5. Meningkatkan Sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam geologi
tanah longsor
6. Meningkatkan kapasitas dan peran Forum Pengurangan Resiko Bencana (
FPRB )
8. Sektor Pemerintahan
Sasaran sektor pemerintahan adalah meningkatnya pelayanan
pemerintahan , kapasitas aparatur desa dan kelembagaan
Strategi pembangunan sektor pemerintahan adalah :
1) Penyusunan produk hukum desa yang mendorong pencapaian
akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. penyusunan peraturan desa, pengawasan produk hukum,
sosialisasi produk-produk hukum, peningkatan pelayanan penyelesaian
40

sengketa hukum, penghormatan HAM serta koordinasi antar lembaga
dalam bidang bantuan hukum.
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
desa
4) Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan,
meningkatnya tertib administrasi keuangan desa dalam mengefektifkan
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa, memantapkan tertib
administrasi kepemerintahan dalam rangka peningkatan kapasitas
birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada
perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah desa yang efektif,
efisien, responsif, transparan dan akuntabel.
5) Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).
6) Peningkatan optimalisasi manajemen pengelolaan aset desa yang
diprioritaskan pada pengamanan aset desa, tersedianya data aset yang
akurat.
7) Peningkatan peran dan fungsi serta kapasitas kelembagaan desa
8) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
9) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
10) Peningkatan kapasitas kelembagaan
Arah kebijakan yang ditempuh sektor pemerintahan adalah :
1. Penyusunan produk hukum desa yang mendorong pencapaian
akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. penyusunan peraturan desa, pengawasan produk hukum,
sosialisasi produk-produk hukum, peningkatan pelayanan penyelesaian
sengketa hukum, penghormatan HAM serta koordinasi antar lembaga
dalam bidang bantuan hukum.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
desa
4. Meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan,
meningkatnya tertib administrasi keuangan desa dalam mengefektifkan
sistem 4dan prosedur pengelolaan keuangan desa, memantapkan tertib
41

administrasi kepemerintahan dalam rangka peningkatan kapasitas
birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan
sikap dan perilaku aparat pemerintah desa yang efektif, efisien, responsif,
transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
6. Meningkatkan optimalisasi manajemen pengelolaan aset desa yang
diprioritaskan pada pengamanan aset desa, tersedianya data aset yang
akurat.
7. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan desa
8. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
9. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi
10. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan anggota BPD
11. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus PKK
12. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus Karang Taruna
13. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua RW , ketua dan pengurus RT
14. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus LPKD
15. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus PKD
16. Pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu
17 .Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus Pager Gunung
9. Urusan Kearsipan
Sasaran rencana kerja yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas dan
pengelolaan kearsipan
Strategi kerja pembangunan urusan kearsipan adalah :
1) Peningkatan kualitas sistem kearsipan yang memadai.
2) Peningkatan pengelolaan dokumen dan arsip desa.
3) Peningkatan apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip.
4) Peningkatan pelayanan informasi kearsipan desa.
Arah kebijakan pembangunan urusan kearsipan adalah :
1. Meningkatkan kualitas sistem kearsipan yang memadai.
2. Meningkatkan pengelolaan dokumen dan arsip desa.
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip.
4. Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan desa
10. Urusan Pertanahan
Sasaran urusan pertanahan adalah meningkatnya pelayanan,
penatagunaan dan data dasar pertanahan
Strategi rencana kerja pembangunan urusan pertanahan adalah:
1) Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan
yang mendasar pada RTRW dalam rangka meningkatkan efisiensi
dan efektifitas pemanfaatan lahan;
2) Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian;
42

3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran serta
masyarakat dalam konservasi SDA yang mempunyai potensi fungsi
sebagai kawasan lindung dan tanah lahan pertanian pangan
berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan
pertanahan.
4) Peningkatan upaya pelayanan untuk sertfikasi tanah
5) Penyusunan database pertanahan
Arah kebijakan urusan pertanahan adalah :
1. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan
pertanahan yang mendasar pada RTRW dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan;
2. Pengendalian konversi lahan pertanian ke non
pertanian;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran serta
masyarakat dalam konservasi SDA yang mempunyai potensi fungsi
sebagai kawasan lindung dan tanah lahan pertanian pangan
berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan
pertanahan.
4. Peningkatan upaya pelayanan untuk sertfikasi tanah
5. Penyusunan database pertanahan
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Sasaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah meningkatnya
keterlayanan akan data kependudukan
Strategi yang ditempuh urusan kependudukan dan catatan sipil adalah :
1) Peningkatan pelayanan pembuatan akte kelahiran.
2) Peningkatan pelayanan KK dan KTP
3) Peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK).
Arah kebijakan yang ditempuh adalah :
1. Peningkatan pelayanan pembuatan akte kelahiran
2. Peningkatan pelayanan KK dan KTP
3. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK).
12. Urusan Komunikasi dan Informatika
43

Sasaran urusan komunikasi dan informatika adalah meningkatnya
keterbukaan pemerintah desa atas informasi kepada publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Strategi urusan komunikasi dan informatika adalah :
1) Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan
komunikasi dan informasi;
2) Peningkatan kerjasama informasi dengan Mass Media;
3) Peningkatan kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
yang baik dan akurat;
4) Peningkatan pengembangan Sistem Informasi Desa
Arah kebijakan yang ditempuh adalah :
1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalampenyelenggaraan urusan
komunikasi dan informasi;
2. Meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media
3. Meningkatkan kajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi yang baik dan akurat.
4. Meningkatkan pengembangan Sistem Informasi Desa
13. Urusan Perpustakaan
Sasaran pembangunan urusan perpustakaan adalah meningkatnya
budaya membaca masyarakat .
Strategi rencana kerja urusan perpustakaan :
1) Peningkatan minat dan budaya membaca masyarakat;
2) Peningkatan jumlah dan kualitas perpustakaan sekolah dan
masyarakat yang berkembang dan dikelola dengan baik;
3) Pengembangan sarana prasarana perpustakaan,
4) Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan, koleksi
perpustakaan yang bernilai tinggi dan mengandung unsur sejarah,
dengan fokus kegiatan inventarisasi naskah-naskah kuno milik
masyarakat.
Arah kebijakan yang ditempuh dalam urusan perpustakaan :
1. Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas perpustakaan sekolah dan
masyarakat yang berkembang dan dikelola dengan baik;
3. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana perpustakaan,
4. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pelestarian koleksi
perpustakaan, koleksi perpustakaan yang bernilai tinggi dan mengandung
44

unsur sejarah, dengan fokus kegiatan inventarisasi naskah-naskah kuno
milik masyarakat.
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasarannya adalah meningkatnya keadilan gender dan perlindungan
anak, meningkatnya kualitas hidup perempuan serta meningkatnya
kualitas dan ketrampilan masyarakat.
Strategi rencana kerja urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak adalah :
1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan
hidup, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, SDM, aparatur dan
pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan
keadilan gender pada seluruh pembangunan dalam rangka
mewujudkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender serta
mengoptimalkan perlindungan anak secara luas melalui penguatan
kelembagaan pengarusutamaan anak;
3) Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak
melalui upaya-upaya membuka dan memperluas akses pelayanan
kesehatan dan pendidikan, membuka akses dan kontrol perempuan
pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan perlindungan dari rasa
aman, mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan
dan anak, melindungi perempuan dan anak terhadap faktor–faktor
sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang
mendukung kualitas hidup perempuan dan anak, mewujudkan
penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
4) Peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran.
5) Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan
dan anak; peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi
perempuan, remaja dan anak, peningkatan kemampuan dan akses
berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi; penanganan
dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk
tindak pidana perdagangan orang (trafficking); peningkatan kualitas
hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; advokasi
dan fasilitasi peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses
pengambilan keputusan serta perlindungan perempuan kelompok
rentan.
45

Arah kebijakan yang ditempuh adalah :
1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, ketenagakerjaan,
politik, SDM, aparatur dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender
pada seluruh pembangunan dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender serta mengoptimalkan perlindungan anak secara luas
melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak;
3. Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak melalui
upaya-upaya membuka dan memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendidikan,
membuka akses dan kontrol perempuan pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan
perlindungan dari rasa aman, mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap
perempuan dan anak, melindungi perempuan dan anak terhadap faktor–faktor sosial,
budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas
hidup perempuan dan anak, mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan
terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran.
4. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak;
peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi perempuan, remaja dan
anak, peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber
daya ekonomi; penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak
termasuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking); peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; advokasi dan fasilitasi
peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta
perlindungan perempuan kelompok rentan.
5. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak;
peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi perempuan, remaja dan
anak, peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber
daya ekonomi; penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak
termasuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking); peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; advokasi dan fasilitasi
peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta
perlindungan perempuan kelompok rentan.
46

15. Urusan Keluarga Berencaana dan Keluarga Sejahtera
Sasaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah
meningkatnya kualitas penduduk melalui program keluarga berencana,
kesehatan reproduksi, serta meningkatnya kesejahteraan keluarga.
Strategi rencana kerja urusan KB dan KS :
1) Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan
peningkatan dan perluasan cakupan, jangkauan serta kualitas sarana
prasarana pelayanan KB; peningkatan peran serta masyarakat dan
lembaga masyarakat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk
melalui KB; Fasilitasi, advokasi dan supervisi peningkatan partisipasi
masyarakat dalam penggerakkan program keluarga berencana.
2) Peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran,
memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, menurunkan angka kelahiran
melalui upaya penundaan perkawinan usia dini
3) Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja , Fokus kegiatan
peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi
Kesehatan Reproduksi Remaja untuk meningkatkan kualitas remaja
dalam memahami kesehatan reproduksi; peningkatan pencegahan
dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan
masyarakat.
4) Peningkatan kualitas BKB, Posyandu dan Pos PAUD; lembaga
masyarakat dalam ber KB dan KS.
5) Peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina
Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia.
6) Peningkatan peran UPPKS.
7) Peningkatan kualitas dan Kesejahteraan PPKBD dan Sub PPKBD.
8) Peningkatan peran Lembaga PKK dalam upaya peningkatan kualitas
masyarakat
9) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan kader dan anggota PKK
Arah kebijakan yang ditempuh :
1. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan peningkatan dan
perluasan cakupan, jangkauan serta kualitas sarana prasarana pelayanan KB;
peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mengendalikan
pertumbuhan penduduk melalui KB; Fasilitasi, advokasi dan supervisi peningkatan
partisipasi masyarakat dalam penggerakkan program keluarga berencana.
2. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil
angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana dan keluarga
47

sejahtera, menurunkan angka kelahiran melalui upaya penundaan perkawinan usia
dini
3. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja , Fokus kegiatan peningkatan peran
kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja untuk
meningkatkan kualitas remaja dalam memahami kesehatan reproduksi; peningkatan
pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan
masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas BKB, Posyandu dan Pos PAUD; lembaga masyarakat dalam
ber KB dan KS.
5. Meningkatkan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita,
Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia.
6. Meningkatkan peran UPPKS.
7. Meningkatkan kualitas dan Kesejahteraan PPKBD dan Sub PPKBD.
8. Meningkatkan peran Lembaga PKK dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat
9. Meningkatkan kualitas serta kesejahteraan kader dan anggota PKK
16. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda
dalam pembangunan desa
Strategi rencana kerja pembangunan urusan kepemudaan dan olah
raga :
1) Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa.
2) Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan dengan fokus
kegiatan pengembangan kapasitas dan kualitas
kelembagaan/organisasi kepemudaan serta mendorong keikutsertaan
generasi muda bergabung dalam pengelolaan kelembagaan dan
berparitisipasi aktif di dalamnya.
3) Pengembangan dan peningkatan rasa kebangsaan generasi muda
dan kepedulian pemuda terhadap masalah pembangunan.
4) Peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.
5) Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara
kontinyu.
6) Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah
raga dan kesegaran jasmani.
7) Pengembangan cabang olah raga unggulan di Desa Melung.
8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga
serta kesejahteraan lembaga kepemudaan.
9) Pembinaan dan peningkatan kemampuan pemuda dalam berolah raga;
48

10)Peningkatan kelembagaan Karang Taruna dan peran serta dalam
pembangunan;
Arah Kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga :
1. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa
2. Memberdayakan Lembaga/Organisasi Kepemudaan dengan fokus
kegiatan pengembangan kapasitas dan kualitas
kelembagaan/organisasi kepemudaan serta mendorong keikutsertaan
generasi muda bergabung dalam pengelolaan kelembagaan dan
berparitisipasi aktif di dalamnya
3. Meningkatkan rasa kebangsaan generasi muda dan kepedulian
pemuda terhadap masalah pembangunan
4. Meningkatkan upaya daya tangkal bagi pemuda terhadap pengaruh
destruktif
5. Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara
kontinyu
6. Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
olah raga dan kesegaran jasmani
7. Meningkatkan pengembangan cabang olah raga unggulan di Desa
Melung
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga
serta kesejahteraan lembaga kepemudaan.
9. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan pemuda dalam
berolah raga;
10. Meningkatkan kelembagaan Karang Taruna dan peran serta dalam
pembangunan
17. Pembangunan Sumber Daya Alam
Sasaran adalah meningkatnya kelestarian sumber daya alam maupun
pengelolaan secara arif untuk kesejahteraan mayarakat.
Strategi rencana kerja pembangunan urusan sumber daya alam dan
lingkungan hidup meliputi :
1) Peningkatan pelestarian hutan dan sumber daya air.
2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya
hutan dan air.
3) Peningkatan kawasan konservasi serta daerah aliran sungai.
4) Peningkatan kerjasama dengan Perum PERHUTAN dalam pengelolaan
hutan bersama masyarakat.
49

5) Berkurangnya korban bencana alam geologi dan teridentifikasinya
kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem
mitigasi bencana.
Arah kebijakan yang dilakukan ;
1. Meningkatkan pelestarian hutan dan sumber daya air
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hutan
dan air
3. Meningkatkan upaya kawasan konservasi serta daerah aliran sungai
4. Meningkatkan kerjasama dengan Perum PERHUTANI dalam pengelolaan
hutan bersama masyarakat
5. Meningkatkan upaya berkurangnya korban bencana alam geologi dan
teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya
pengembangan sistem mitigasi bencana.
18. Sektor Lingkungan Hidup
Sasaran pembangunan sektor lingkungan hidup adalah meningkatnya
kelestarian lingkungan hidup.
Strategi rencana kerja pembangunan urusan lingkungan hidup :
1) Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha peternakan
ayam potong serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan
berbahaya dan beracun (B-3) maupun limbah B-3;
2) Peningkatan kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
3) Peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat dan sumberdaya
aparatur dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup;
4) Peningkatan penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas
perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman tahunan, dan
tanaman penutup tanah;
5) Peningkatan pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha tani
dan kualitas hasil;
6) Peningkatan dan pemulihan daya dukung lingkungan pada kawasan
lindung, cadangan sumberdaya alam serta lahan di ekosistem Daerah
Aliran Sungai (DAS/sub DAS);
7) Peningkatan kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah dalam
pencegahan pencemaran, perusakan, serta pengembangan teknologi
ramah lingkungan;
8) Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi dan
Hutan Fokus kegiatan Pengembangan kerjasama pengelolaan
50

lingkungan maupun teknologi antara pemangku kepentingan di kawasan
hutan.
9) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan
Identifikasi permasalahan dan fasilitasi penanganan kawasan lindung
serta keanekaragaman hayati, pemberian penghargaan kepada
masyarakat yang berjasa dan penanganan masyarakat yang
bermasalah dibidang lingkungan.
Arah kebijakan sektor lingkungan hidup :
1. Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha peternakan
ayam potong serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan
berbahaya dan beracun (B-3) maupun limbah B-3;
2. Meningkatkan upaya kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kearifan lokal/tradisional masyarakat dan sumberdaya
aparatur dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Meningkatkan penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas
perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman tahunan, dan
tanaman penutup tanah;
5. Meningkatkan pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha
tani dan kualitas hasil;
6. Meningkatkan dan pemulihan daya dukung lingkungan pada kawasan
lindung, cadangan sumberdaya alam serta lahan di ekosistem Daerah
Aliran Sungai (DAS/sub DAS);
7. Meningkatkan kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah dalam
pencegahan pencemaran, perusakan, serta pengembangan teknologi
ramah lingkungan;
8. Meningkatkan Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan
Konservasi dan Hutan Fokus kegiatan Pengembangan kerjasama
pengelolaan lingkungan maupun teknologi antara pemangku
kepentingan di kawasan hutan.
9. Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus
kegiatan Identifikasi permasalahan dan fasilitasi penanganan kawasan
lindung serta keanekaragaman hayati, pemberian penghargaan kepada
masyarakat yang berjasa dan penanganan masyarakat yang
bermasalah dibidang lingkungan.
19. Sarana dan Prasarana
51

Sasaran kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
yang meliputi 3 (tiga) bidang yaitu : 1). Bidang Prasarana Jalan, 2). Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air dan 3). Bidang Prasarana Perdesaan.
Strategi Rencana kerja pembangunan meliputi :
a. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan:
1) Peningkatan akses jalan aspal Selarendeng-Kalikesur .
2) Pemeliharaan Sarana Prasaran Rehabilitasi jalan Melung-
Kutaliman.
3) Peningkatan jalan Melung-Windujaya
4) Peningkatan Mutu jalan dan jembatan jalan tembus Melung-
Selarendeng.
5) Pemeliharaan sarana prasarana Jalan Melung - Kutaliman
6) Rehabilitasi gang-gang di wilayah RT dan RW.
7) Pembangunan jalan makam
8) Pembangunan jalan inspeksi
9) Prasarana penerangan jalan dan lalu lintas
10)Pembangunan/rehabilitasi drainase jalan
b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :
1) Pembangunan bendungan dan irigasi :
a. Irigasi Watu gayong
b. Bendungan dan Irigasi Wangan Wali
c. Bendungan dan Irigasi Kracak
d. Bendungan dan Irigasi Kali Tuma
e. Rehabilitasi Bendungan dan irigasi Kali Manggis
2) Pembangunan talud
3) Pembangunan sarana prasarana air bersih
4) Pembangunan pagar keliling makam
5) Pemeliharaan bak dan saluran air bersih.
c. Prasarana Desa
1) Pembangunan kantor desa
2) Pembangunan talud lapangan desa
3) Pembangunan pos ronda
4) Pintu gerbang dan pagar keliling
5) Pembangunan tugu batas desa
Arah kebijakan sektor sarana dan prasarana adalah melakukan
upaya realisasi pembangunan sektor prasarana jalan dan jembatan,
pengelolaan sumber daya air serta pembangunan prasarana desa.
20. Urusan Sosial
52

Sasarannya adalah meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial
dan aksesabilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Strategi yang akan dicapai dalam Urusan Sosial masyarakat :
1) Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).
2) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,
3) Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial;
4) Peningkatan pelayanan dan penyantunan masalah keluarga rawan sosial
ekonomi dan wanita rawan sosial ekonomi, kaum jompo serta
penyandang masalah sosial lainnya.
5) Penyaluran RASKIN kepada masyarakat.
6) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat RTM akan rumah yang layak huni;
7) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat RTM akan penerangan rumah
8) Peningkatan peran dan fungsi Forum Pengurangan Resiko Bencana
(FPRB)
9) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha (Corporate Social
Responbility).
Arah kebijakan urusan sosial :
1. Makin berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan pelayanan dan penyantunan masalah keluarga rawan sosial ekonomi
dan wanita rawan sosial ekonomi, kaum jompo serta penyandang masalah sosial
lainnya.
5. Penyaluran RASKIN kepada masyarakat.
6. Pemenuhan kebutuhan masyarakat RTM akan rumah yang layak huni;
7. Pemenuhan kebutuhan masyarakat RTM akan penerangan rumah
8. Meningkatkan peran dan fungsi Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
9. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha (Corporate Social Responbility).
21. Sektor Urusan Kebudayaan
Kabupaten Banyumas yang memiliki lokawisata Baturraden yang sudah
sangat terkenal ditambah adanya Kebun Raya Baturraden memberikan
tantangan kepada pemerintah desa dalam pengembangan pengelolaan
kekayaan budaya dan situs-situs purbakala sebagai program prioritas yang
diamanatkan dalam Inpres Nomor : 1 Tahun 2010. Menurut petunjuk
Presiden, diharapkan agar Bangsa Indonesia dapat mempertahankan nilai-
nilai budaya leluhur dan masa lalu yang baik serta meninggalkan budaya
yang lemah dan negatif. Akan tetapi kondisi saat ini, masih rendahnya
53

apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan semakin lunturnya nilai-
nilai etika, moral, tradisi, budaya dan keagamaan pada masyarakat.
Sasaran urusan kebudayaan adalah meningkatnya pemahaman , sikap
dan perilaku masyarakat serta pelestarian budaya Jawa.
Strategi yang dicapai untuk memecahkan permasalahan urusan
kebudayaan adalah :
1) Peningkatan kesadaran, pemahaman dan perilaku masyarakat dalam
beretika dengan mengedepankan moral serta nilai – nilai keagamaan dan
kekayaan budaya lokal guna memperkuat identitas masyarakat
Banyumas dan Jawa Tengah.
2) Penyelamatkan, Pelestarian dan pengembangan serta pendayagunaan
warisan budaya bangsa, melalui pengelolaan kekayaan
budaya/purbakala.
3) Pembinaan tradisi dan pengembangan nilai kekayaan dan keberagaman
budaya melalui kegiatan pembinaan tradisi, pengembangan dan promosi
nilai, kekayaan dan keragaman seni budaya daerah.
4) Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Arah Kebijakan urusan kebudayaan :
1. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan perilaku masyarakat dalam beretika
dengan mengedepankan moral serta nilai – nilai keagamaan dan kekayaan budaya
lokal guna memperkuat identitas masyarakat Banyumas dan Jawa Tengah.
2. Menyelamatkan, melestarikan dan mengembangkan serta mendayagunakan
warisan budaya bangsa, melalui pengelolaan kekayaan budaya/purbakala.
3. Mengupayakan pembinaan tradisi dan pengembangan nilai kekayaan dan keberagaman
budaya melalui kegiatan pembinaan tradisi, pengembangan dan promosi nilai, kekayaan dan
keragaman seni budaya daerah.
4. Mengupayakan pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
22. Sektor Keamanan dan Ketertiban
Sasarannya adalah tertanganinya konflik antar kelompok masyarakat serta
menguatnya rasa persatuan.
Strategi rencana kerja pembangunan Keamanan dan Ketertiban :
1) Peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
2) Peningkatan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
3) Peningkatan wawasan kebangsaan dalam masyarakat.
4) Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
54