Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018

11,459 views

Published on

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), merupakan Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa

Published in: Government & Nonprofit
  • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 bahwa : 1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota. 2. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun secara partispatif oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenanganya. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia Tujuan Perencanaan Adalah : 1. Mendukung antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Mencakup Lima Pendekatan : 1. POLITIK, Rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan (Visi Misi) yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. 2. TEKNOKRATIK, dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. PARTISIPATIF, dengan melibatkan MASYARAKAT. 4. PENDEKATAN ATAS BAWAH DAN, BAWAH ATAS dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. 1
  2. 2. Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :  Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun  Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa RPJM – Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa. RKP-Desa adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerinah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJM Desa. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Daerah. 2
  3. 3. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 11.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 12.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas. 1.3. Pengertian : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 1.4. Maksud dan Tujuan 1.1.Maksud Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk memberikan : a. Arah kebijakan pembangunan Desa Melung, b. Arah kebijakan keuangan Desa Melung, c. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang dijabarkan dalam Program Pembangunan Dan Rencana Kerja, 1.2.Tujuan Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2014 – 2018 adalah : a. Untuk menjabarkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan Desa Melung. b. Sebagai pedoman dasar dalam kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun dan merangkum kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa. c. Menampung aspirasi masyarakat dan membangun consensus dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan untuk menentukan arah pembangunan Desa Melung di masa yang akan datang yang penyusunannya mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Banyumas. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN RPJM-Desa BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Pengertian 1.4. Maksud dan Tujuan 3
  4. 4. BAB II : PROFIL DESA 2.1. Kondisi Desa 2.2. Sejarah Desa 2.3. Demografi 2.4. Keadaan Sosial 2.5. Sarana dan Prasarana 2.6. Keadaan Ekonomi 2.7. Kondisi Pemerintahan Desa 2.8. Pembagian wilayah desa 2.9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 4
  5. 5. BAB II PROFIL DESA 2.1.1.Kondisi Desa Desa Melung adalah desa yang terletak dipinggir hutan sehingga topografinya berbukit – bukit, secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Batas sebelah utara dengan Tanah PERHUTANI, sebelah timur Kecamatan Kedungbanteng dan berada di sabuk sebelah barat gunung Slamet. Sebagaimana pada umumnya penduduk desa pinggir hutan untuk tingkat pendidikan masih sangat rendah sehingga berimbas pada tingkat ekonomi yang sangat rendah pula. 2.1.2.Sejarah Pembangunan Desa Sejarah Desa Melung dimulai dengan cerita atau legenda tentang Syech Abdulrahman Kyai Melung sebagai penguasa dan sesepuh Desa Melung yang tidak tercatat dalam dokumen sejarah terjadinya Desa Melung. Cerita yang turun temurun terus dilakukan orang tua kepada anak-anaknya tidak lepas dari sejarah kadipaten Pasir Luhur, sebagai tempat persinggahan dan perlintasan para prajurit Kadipaten Pasir Luhur. Pada suatu saat para prajurit dalam perlintasannya menandai adanya ayam yang berkokok dikejauhan. Desa Melung dahulu masuk kedalam kecamatan Kebumen dan baru sekitar tahun 1955-an dimasukkan kedalam Kecamatan Kedungbanteng. Berdasarkan sejarah yang informasinya diberikan secara turun temurun kepada generasi berikutnya bahwa pada jaman penjajahan Belanda Desa Melung merupakan kebun kopi dan penghasil alpokat yang sangat terkenal di negara Belanda dengan kopi kampungnya, lalu pada tahun 1928 Belanda mendirikan PLTA Ketenger yang sesungguhnya berada di Desa Melung. Berdasarkan perjalanan panjang sejarah Desa Melung yang tercatat dan merupakan hasil dari wawancara beberapa tokoh masyarakat yang pernah mengalami Lurah Desa Melung yang dialami oleh tokoh masyarakat yang dapat menceritakan sejarahnya. Dan yang pernah menjadi lurah atau Kepala Desa adalah : a. Suradirana Sejak tahun 1905 sampai dengan tahun 1940 para kepala desa atau yang pada jaman dahulu disebut lurah dipimpin oleh Suradirana. Pada masa sebelum kemerdekaan jabatan lurah merupakan bagian dari ketua adat yang jabatannya tidak terbatas dan dapat diturunkan kepada anak-anaknya. Menurut cerita orang 5
  6. 6. tua yang pernah mengalaminya, Lurah Suradirana memimpin Desa Melung pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pembangunan yang diketahui adalah pembangunan PLTA Ketenger. b. Mulyadirana Merupakan pengganti dari lurah terdahulu dan inipun tidak tercatat kapan dan berakhirnya menjadi lurah untuk Desa Melung. c. Wiryo Sukatmo Merupakan lurah yang memimpin Desa Melung selanjutnya yang menurut cerita menjabat menjadi lurah pada awal-awal kemerdekaan Indonesia. d. Mursidi Memegang jabatan sejak tahun 1957 yang pada masa tersebut sedang banyaknya pemberontakan-pemberontakan DI/TII yang bermukim di Desa Melung sebagai tempat pelarian dan dijadikan markas gerakannya karena wilayah desa Melung yang sangat strategis, bersama sekretaris desanya tewas dibunuh pemberontak DI/TII Darul Islam, karena dianggap tidak melindungi. Hasil pembangunan yang dicapai belum begitu nampak karena kondisi masyarakat pada saat itu dari segi keamanan dan ketentraman sangat tidak kondusif ditambah lagi pemberontakan G30S/PKI yang berlangsung pada tahun 1965. Pada kondusi negara yang masih belum kondusif berdampak pada kegiatan pembangunan di desa-desa. e. Martareja Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah tahun 1965 pada saat Desa Melung dipimpin oleh lurah Martareja yang dilakukan yaitu : 1. Pembukaan jalan setapak menjadi jalan besar antara desa Melung sampai desa Windujaya 2. Jalan antara Kaliputra sampai dengan desa Kutaliman. 3. Pembangunan kantor dan balai desa. 4. Pembangunan lapangan desa. f. Slamet Memegang jabatan dari tahun 1987 –1991 cukup banyak adanya pembangunan hanya melanjutkan kerja dari Lurah terdahulu karena menjabat selama kurang lebih 3 tahun lalu mengundurkan diri. Pembangunan yang telah dilaksanakan adalah : 1. Pembangunan dam Watugayong. 2. Pembangunan WC/kamar mandi umum. 3. Pembangunan pasar desa. 4. Pembangunan listrik masuk desa. g. Sirun Ahmad Mahudin 6
  7. 7. Menjadi Kepala Desa dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2001 dengan hasil pembangunan berupa : 1. Pembangunan sarana air bersih dengan sumber mata air Lubang 2. Pembangunan sarana air bersih wangan wali dari program PPK tahun 2001. 3. Pembangunan jembatan kali Manggis yang menghubungkan jalur gerumbul Melung dengan Selarendeng dari program P3DT. 4. Pengerasan jalan Selarendeng sampai desa Kalikesur. 5. Adanya listrik masuk Desa Melung. 6. Adanya program IDT dengan pengembangan ternak kambing. 7. Kegiatan LED (Lembaga Ekonomi Desa). h. Agung Budi Satrio Menjabat Kepala Desa Melung selama dua periode sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 dengan hasil pembangunan berupa : 1. Pembangunan PAUD , TK 2. Community Acces Point ( CAP ) 3. Pembangunan sarana prasana SD-SMP Satu Atap. 4. Pendirian Lembaga PAGER GUNUNG 5. Rehab Jalan Gerumbul Melung dengan Pavingisasi ( PNPM) 6. Pembangunan Jalan Rabat Beton RW 02 (PNPM) 7. Pembangunan Bendungan dan Irigasi Wangan Aren (PNPM) 8. Pembangunan Irigasi Curug Gupit ( PNPM ) 9. Pembangunan PKD AD-DAWAN ( PNPM ) 10.Pembangunan Aula Widya Mandala 11.Pengembangan Pertanian Organik 12.Inisiatif Gerakan Desa Membangun (GDM) 13.Peluncuran Website Desa ( http://melung.desa.id ) 14.Implementasi Sistem Aplikasi MITRA DESA 2.1.3.Demografi Jumlah penduduk desa Melung pada Awal tahun 2014 mencapai 2.250 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.162 jiwa dan perempuan sebanyak 1088 jiwa, memiliki 522 Kepala Keluarga (KK Rumah) sehingga dalam setiap keluarga rata-rata terdiri dari 4 (empat) orang. Tabel 1. Jumlah Penduduk Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur/ Usia Tahun 2013. No Kelompok Umur (tahun) Jumlah Penduduk Jumlah Laki-laki Perempuan 1. 0 s/d 1 38 34 72 7
  8. 8. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 2 s/d 4 5 s/d 9 10 s/d 14 15 s/d 19 20 s/d 24 25 s/d 29 30 s/d 34 35 s/d 39 40 s/d 44 45 s/d 49 50 s/d 54 55 s/d 59 60 s/d 64 65 s/d 69 70 s/d 74 > 75 15 38 77 133 96 88 90 97 99 74 55 60 54 47 34 67 26 39 54 86 97 81 95 93 91 75 64 65 57 35 41 55 41 77 131 219 193 169 185 190 190 149 119 125 111 82 75 122 JUMLAH 1.162 1.088 2.250 Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013 Ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut klasifikasi umur. Kurangannya ketersediaan tenaga kerja menyebabkan tingginya anggaran pembangunan karena harus menyediakan tenaga kerja dari luar daerah. Namun sebaliknya apabila disuatu daerah terjadi lonjakan jumlah tenaga kerja maka akan terjadi persaingan yang kurang sehat antar pekerja, dan banyaknya angkatan kerja terpaksa keluar dari daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Maka pada umumnya masyarakat pedesaan lebih banyak angkatan kerja yang berusia lanjut sehingga proses pembangunan sedikit mengalami kendala, karena yang memiliki potensi dan keahlian biasanya enggan untuk tinggal di pedesaan. Usia angkatan kerja dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu : (1) angkatan kerja muda usia 15-24 tahun: (2) angkatan kerja sedang usia 25-54 tahun dan (3) angkatan kerja tua usia diatas 55 tahun. Maka dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja Desa Melung dari jumlah penduduk untuk angkatan kerja muda mencapai 18,311 %, angkatan kerja sedang sebesar 44,533 % sedangkan untuk angkatan kerja tua sebesar 22,888 %. 8
  9. 9. 2.1.4.Keadaan Sosial 2.1.5. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat desa Melung termasuk masih sangat rendah, karena kondisi ekonomi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan masih kurang, angka putus sekolah dasar masih cukup tinggi pada tahun- tahun sebelumnya. Desa hanya memiliki satu SD Negeri , satu TK-PAUD Satu Atap dan satu SMPN 3 Satu Atap Kedungbanteng. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan jenjang kelulusan masyarakat yang tadinya hanya tamat SD namun kedepan minimal masyarakat lulus pada tingkat SMP dan program nasional pendidikan dasar 9 tahun di Desa Melung dapat tercapai 100% dan menekan angka putus sekolah pendidikan dasar. Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Melung No Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa) 1 Tidak tamat SD 285 2 Tamatan SD 977 3 Tamatan SMP 361 4 Tamatan SMA 103 5 Tamatan D1 - 6 Tamatan D2 - 7 Tamatan D3 - 8 Tamatan S1 16 Jumlah 1.742 Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013 2.1.6. Kelembagaan Desa Kelembagaan desa yang ada sekarang ini sudah berjalan cukup baik hanya saja perlu peningkatan kapasitas pengurus agar lembaga yang ada bisa dan mampu mandiri dalam mengelola lembaga tersebut. Adapun lembaga yang ada yaitu : 1. Lembaga Pembangunan dan Kemandirian Desa (LPKD) merupakan lembaga yang bergerak dibidang perencananaan dan pengelola kegiatan pembangunan. 2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) 3. Paguyuban PAGER GUNUNG merupakan gabungan kelompok tani yang bergerak pada kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dan kegiatan konservasi lahan serta lingkungan. 4. Linmas (Perlindungan Masyarakat) 9
  10. 10. 5. Pengelola Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Ad-Dawan 6. Koordinator Ekonomi Desa (KED) merupakan bentukkan dari kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau sekarang ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 7. Karang Taruna dengan nama Taruna Karya 14 merupakan lembaga pemuda yang bergerak pada kegiatan kepemudaan dan olah raga 2.1.7.Sarana dan Prasarana Adanya Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk sarana dan prasarana jalan Desa Melung sudah cukup baik sebagai prasarana perhubungan jalan ditambah sekarang ini sudah ada sarana transportasi angkutan. Untuk sarana dan prasarana bidang pendidikan di Desa Melung sudah memiliki 1 (satu) unit Sekolah Dasar , lalu sudah berdirinya Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) tahun 2002 yang berubah program menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan model Kelompok Bermain SATRIA JAYA sekarang menjadi PAU TERPADU KB.SATRIA JAYA DAN TK PERTIWI, sedangkan SMP sudah ada dengan adanya program SD-SMP Satu Atap sekarang telah mandiri menjadi SMP Negeri 3 Kedungbanteng. Masih banyak sarana prasarana yang harus diperbaiki terutama masalah kantor desa yang sudah rusak, lapangan sepak bola yang tidak memenuhi standar, sarana air bersih, beberapa bendungan dan irigasi yang sampai saat ini masih bersifat irigasi setengah teknis. 2.1.8.Keadaan Ekonomi 2.1.9. Mata Pencaharian Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh dimana mereka tinggal dan hidup. Karena Desa Melung termasuk dalam desa pinggir hutan maka sebagain besar mengandalkan hidup pada hasil pertanian dan perkebunan baik itu pertanian sawah maupun pertanian kebun. Ketersediaan tenaga kerja untuk Desa Melung masih didominasi oleh lulusan SD atau yang sederajat hal ini dapat mempengaruhi kualitas kerja dan pengalaman serta pendapatan yang rendah, oleh karena itu mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani, buruh tani, penderes, serta menjadi buruh diluar desa dengan penghasilan yang rendah. Dengan penghasilan yang rendah berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tabel 3. Mata Pencaharian 10
  11. 11. No Pekerjaan Jumlah (jiwa) 1 Petani/Pekebun 271 2 Buruh tani 271 3 PNS/TNI/POLRI 7 4 Perdagangan 9 5 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 4 6 Buruh harian lepas 271 7 Tukang 20 8 Peternak 1 9 Pedagang 30 10. Lain-lain 1.366 Jumlah 2.250 Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013 2.1.10. Pola Penggunaan Lahan Pengelolaan lahan pada umumnya, masyarakat masih menggunakan pola tradisional dan adat istiadat turun temurun dengan pola tanam campursari atau beraneka ragam tanaman ( keanekaragaman hayati ). Desa Melung memiliki lahan pangkuan hutan seluas 318,19 Ha merupakan lahan negara Perum PERHUTANI yang menjadi bagian dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat sehingga secara administratif menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan tata ruang desa. Merupakan hutan damar dan tanaman seling berupa puspa hal tersebut dengan harapan bahwa hutan akan menjadi tetap lestari, karena wilayah barat Gunung Slamet merupakan daerah penyanggah dan daerah konservasi, sebagai daerah resapan air. Tabel 4. Pola Penggunaan Lahan Masyarakat No Penggunaan lahan Jumlah (Ha) 1 Persawahan 61,250 2 Pemukiman 87,450 3 Pekarangan 131,409 4 Perikanan 0.840 5 Pangkuan Hutan 318,19 6 Pendidikan 0,420 7 Perkantoran 0,110 8 Lapangan 0,210 Jumlah 593,879 Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013 2.1.11. Kondisi Pemerintahan Desa Jarak pusat pemerintahan dengan : - Desa/kelurahan terjauh : 16 Km Lama tempuh : 30 menit - Pusat kedudukan kecamatan : 8 Km Lama tempuh : 15 menit - Ibukota Kabupaten : 20 Km 11
  12. 12. Lama tempuh : 30 menit - Ibukota Propinsi : 298 Km Lama tempuh : 6 jam 2.1.12. Pembagian Wilayah Desa 2.1.13. Batas Wilayah - Sebelah Barat berbatasan dengan desa Windujaya - Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ketenger dan desa Karangtengah - Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kutaliman dan desa Kalikesur. - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sirampok Kecamatan Sirampok Kabupaten Brebes.. 2.1.14. Topografi dan Jenis Tanah Desa Melung berada pada 7O 19’ 52,71” S dan 109O 12’ 40,94” T. Dengan memiliki topografi berbukit-bukit dengan kemiringan rata-rata 45% dan berada pada ketinggian rata-rata 400-700 dpl. Jenis tanah yang pada umumnya adalah latosol dengan batuan vulkanik jenis andesit. 2.1.15. Iklim Karena letaknya sebelah barat Gunung Slamet maka desa Melung termasuk beriklim sejuk dengan suhu rata-rata antara 20 O C - 29 O C dan kelembaban rata-rata 70% - 85% serta curah hujan cukup tinggi mencapai 3000- 3500 mm/tahun. 2.1.16. Luas wilayah : - Luas wilayah desa Melung 1.320,634 Ha - Luas wilayah terdiri dari : No Penggunaan lahan Jumlah (Ha) 1. Persawahan 61,250 2. Pemukiman 87,450 3. Peekebunan/hutan rakyat 131,409 4. Perikanan 1,058 5. Pangkuan desa hutan negara 318,190 6. Pendidikan 0,420 7. Perkantoran 0,175 8. Lapangan 0,210 9. Kuburan 1,420 10. Tempat peribatan 0,022 11. Lain-lain 3,030 12 Hutan rimba 700,250 Jumlah 1.320,634 Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013 12
  13. 13. 2.1.17. Wilayah bawahan terdiri dari : a. Kepala Dusun I membawahi Gerumbul Depok dan Kaliputra b. Kepala Dusun II membawahi gerumbul Melung dan Selarendeng Jumlah Rukun Warga ada 4 RW terdiri dari : a. Gerumbul Depok adalah RW 1 b. Gerumbul Kaliputra adalah RW 2 c. Gerumbul Melung adalah RW 3 d. Gerumbul Selarendeng adalah RW 4 Jumlah Rukun Tetangga ada 17 RT terdiri dari a. Gerumbul Depok ada 4 RT : RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 b. Gerumbul Kaliputra ada 5 RT : RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 dan RT 05 c. Gerumbul Melung ada 5 RT : RT 01, RT 02, RT 03. RT 04 dan RT 05 d. Gerumbul Selarendeng ada 3 RT : RT 01, RT 02 dan RT 03. 2.1.18. Tanah Banda Desa : a. Tanah Sawah : 18,45 Ha b. Tanah Pekarangan : 1,58 Ha c. Kolam : 0,00 Ha d. Lain-lain : 0,21 Ha 2.1.19. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 2.1.20. Jumlah Perangkat Desa sebanyak 9 orang terdiri dari : - Kepala Desa : Khoerudin,S.Sos. - Sekretaris Desa : M. Soim Fathurrohim - Kepala Urusan Keuangan : S.B. Margino - Kepala Urusan Umum : Suryati - Kepala Dusun I : Natim - Kepala Dusun II : Narwin - Kasi. Pemerintahan : Sulastri - Kasi. Pembangunan : Timbul Yulianto - Kasi KPM : - - Pembantu Kasi. KPM (Kayim) : Dulrohmat 2.1.21. Badan Perwakilan Desa terdiri dari 7 orang : - Ketua : Sardi - Wakil Ketua : Slamet - Sekretaris : Sutarti 13
  14. 14. - Kabid. Pemerintahan : Ngusman - Kabid. Pembangunan : Sudiro - Kabid. Kemasyarakat : Ritam Sulistiyono - Anggota : Darso Ali Yahya BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pemerintahan yang lalu masih kekurangan dana karena desa tidak diberi keleluasaan pengelolaan keuangan. Desa tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membangun desa secara mandiri dikarenakan desa pada waktu itu lebih sebagai obyek pembangunan. Persoalan yang terkait dengan situasi desa dimasa lalu antara lain penyeragaman kelembagaan desa. Desa dianggap mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang sama, sehingga kebutuhan akan kelembagaan di desa sama. Persoalan lain adalah ketergantungan desa terhadap supra desa, melemahnya sumber-sumber ekonomi desa menurunnya sumber daya termasuk tenaga kerja. Hal-hal tersebut menjadikan desa adalah bahwa desa tertinggal dibanding kota, kapasitas sumber daya manusianya lemah. Kecilnya anggaran untuk desa dimasa lalu bisa dilihat pada bagan prosentase keuangan sebagai berikut. 14 ADD; 6,46% PADes; 5,64% Pajak &Retribusi; 0,86% Bantuan Kabupaten; 15,39 Bantuan Provinsi; 5,16% Bantuan Pusat; 60,11% Pihak ke-3; 6,39%
  15. 15. Keuangan desa dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 pasal 74 meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Alokasi dana yang besar kepada desa kedepan merupakan wujud nyata pengakuan negara terhadap kewenangan asal-usul (asas pengakuan) dan kewenangan lokal skala desa (asas subsidiaritas). Akan tetapi dengan alokasi keuangan yang besar desa juga harus benar-benar mampu mengelola dengan baik, bertanggung jawab serta digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan telah disahkannya Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan pemerintah desa untuk mengelola desa dalam kerangka Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. Desa Melung siap mengelola dana yang besar tersebut yakni dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Melung kedepan lebih banyak dititkberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat. Disamping peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan juga penanganan infrastruktur yang masih kurang. 15
  16. 16. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Sebagaimana tercantum pada pasal 78 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui: penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun Isu-isu strategis yang muncul di Desa Melung antara lain: 1.Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang ada di Desa Melung. Tingkat pendidikan yang sebagian besar masih rendah berdampak pada keterbatasan penguasaan ketrampilan yang pada ahirnya berdampak pada tingkat pendapatan. Berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial / PPLS Tahun 2011 Desa Melung masuk dalam kategori miskin sedang. Keadaan yang dihadapi penduduk miskin yakni rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, permodalan usaha, pemenuhan akan rumah yang layak huni, kebutuhan air bersih serta kelayakan kecukupan pangan. Ditinjau dari aspek ekonomi berbagai permasalahan yang dihadapi pembangunan selama ini antara lain , lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun organisasi atau lembaga ekonomi rakyat. Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka dilapangan masih menghadapi kendala seperti pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Disamping masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada rendahnya tingkat ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masih Lemah Kebutuhan akan papan dan pendidikan masih merupakan persoalan yang ada di Desa Melung. Masih banyaknya tempat tinggal yang belum memenuhi standar kesehatan menjadi salah satu indikator bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan papan juga masih lemah. Pendidikan juga merupakan persoalan yang ada di Desa Melung. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting didalam pembentukan watak, pribadi dan mental serta kualitas manusia di dalam menganalisa dan memberikan alternatif pemecahan masalah serta mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah pendidikan untuk semua dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Meski sekarang ini masyarakat terpenuhi tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan ) tahun dengan adanya SMP Negeri 3 Kedungbanteng yang berada di Desa Melung, akan tetapi tingkat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih kecil prosentasenya yakni pada kisaran 20% , hal ini disebabkan selain karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah adalah persoalan jarak tempuh yang cukup jauh yang tentunya untuk masyarakat Desa Melung berdampak pada meningkatnya biaya pendidikan . 16
  17. 17. Oleh karenanya dibutuhkan alternatif dalam menjawab persoalan tersebut. Dengan rendahnya pendidikan maka hasil dari pembangunan akan mengalami hambatan, karena akan berdampak pada rendahnya penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Prasarana Masih Kurang Prasarana yang menunjang tingkat kesejahteraan pada masyarakat seperti prasarana kesehatan, masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni, prasarana sarana sumber daya air terkait dengan kondisi jaringan irigasi yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan produktfivitas pertanian, belum optimalnya kualitas kondisi jalan dan jembatan, sarana prasarana kantor desa, serta prasarana penunjang perekonomian masih kurang baik jumlah maupun kualitasnya. Disamping itu juga masih terbatasnya kapasitas bandwith internet serta kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata diseluruh wilayah Desa Melung. 4. Masih Banyaknya Pengangguran di Desa Melung Masalah kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya pengangguran merupakan hal yang menjadi perhatian. Masyarakat Desa Melung yang sebagian besar adalah penduduk miskin dengan tingkat ekonomi yang rendah disertai rendahnya tingkat pendidikan pada ahirnya mengakibatkan banyaknya pengangguran. Rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya ketrampilan yang dimiliki mayarakat mengakibakan pada banyaknya angka pengangguran di Desa Melung. Bagi mereka yang belum bisa melanjutkan ke pendidikan tingkat SMA dengan belum dimiliki ketrampilan maupun keengganan untuk melakukan pekerjaan di bidang pertanian maupun ladang/perkebunan menambah jumlah pengangguran. 5. Masih Rendahnya Kesejahteraan Relatif tingginya prosentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah pada kisaran 75% dari jumlah penduduk, BLSM 55% dari jumlah Kepala Keluarga , serta penerima Beras untuk Warga Miskin 56% dari jumlah Kepala Keluarga serta masih banyaknya rumah yang belum memenuhi standar kesehatan menjadi salah satu indikator bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Melung masih rendah. 6. Derajat kesehatan yang masih rendah Rendahnya derajat kesehatan masyarakat juga merupakan efek dari rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, dimana biaya obat dan pelayanan kesehatan semakin meningkat sementara kemampuan masyarakat merosot. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan Desa menjadi tuntutan dalam upaya peningkatan derajat sehat masyarakat yang miskin. Disamping itu pelayanan posyandu juga perlu ditingkatkan baik sarana, prasarana maupun pemberdayaan kader posyandu itu sendiri. 7. Kesetaraan Gender Pemahaman orang tua bahwa pendidikan maupun pengetahuan yang masih mengedepankan kaum laki-laki, pemahaman bahwa wanita harusnya melaksanakan tugas- tugas rumah tangga, kenyataan bahwa pengambilan keputusan dalam rumah tanga yang 17
  18. 18. masih didominasi oleh laki-laki menunjukan belum setaranya kedudukan kaum perempuan di Desa Melung. Keberdayaan kaum perempuan dalam pembangunan di Desa Melung masih terbatas pada keaktifan dalam kelembagaan PKK dan kegiatan posyandu. Peran , fungsi dan keterlibatan kaum perempuan pada skala yang lebih luas masih perlu ditingkatkan khususnya dalam proses pembangunan di desa baik dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. 8. Ketimpangan Pendapatan antar Masyarakat Sebagaimana desa-desa tepi hutan serta kondisi geografis Desa Melung yang berbukit dan berpencar pada kenyataannya tingkat pendapatan warga menunjukkan perbedaan diantara gerumbul yang ada, yang disebabkan antara lain faktor pendidikan, keterampilan yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan. 9. Kelemahan Kelembagaan Desa Melung Kapasitas kelembagaan yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam kemajuan sebuah desa. Kapasitas aparatur pemerintah Desa Melung sebagian besar sudah mencukupi dalam hal penguasaan teknologi, akan tetapi masih perlu terus ditingkatkan karena perangkat desa merupakan bagian dari unsur Pemerintahan Desa yang bertugas melakukan pelayanan administratif dan kemasyarakatan, sehingga diharapkan mampu mengayomi dan melindungi masyarakat. Mereka adalah orang yang dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa. Akan tetapi setelah mereka dilantik belum pernah mendapatkan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga pada prakteknya mereka mencari sendiri apa yang harus dilakukan. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Melung belum berperan secara maksimal. Pemahaman dan peningkatan kemampuan dalam mengelola lembaga maupun peran dan fungsinya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ke depan peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Melung menjadi salah satu fokus perhatian dari pemerintah Desa Melung. 10. Adanya kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air Sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan harus ada keseimbangan, khusunya masalah hutan, mengingat Desa Melung merupakan desa pinggir hutan sehingga masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat. Ketika hutan rusak maka akan berdampak pada berkurangnya sumber daya air. Persoalan air juga muncul pada kehidupan masyarakat Desa Melung karena makin terbatasnya debit sumber-sumber mata air. Oleh karena itu pembenahan sumber daya air melalui upaya penanaman/penghijauan perlu dilestarikan serta pengelolaan hutan sebagai salah satu penahan siklus peredaran air dimuka bumi ini. Karena apabila hutan rusak maka berdampak pada sumber daya air. Karena itu segala kegiatan yang terkait dengan upaya- upaya pelestarian tanaman perkebunan dan kehutanan penting menjadi perhatian. 18
  19. 19. BAB V VISI MISI Pembangunan desa pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan serta mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan serta kegotongroyongan. Dari sejarah perkembangan Desa Melung serta kondisi masyarakat yang ada sekarang ini dengan didukung potensi dan masalah yang ada di Desa Melung maka harapan dan pengembangan desa kedepan perlu adanya visi dan misi untuk mengatasi masalah dan mengelola potensi yang ada dalam menuju kesejahteraan masyarakat. 1.1.1.Visi dan Misi 1.1.2. Visi Berdasarkan kondisi Desa Melung yang ada, baik potensi maupun persoalan yang ada maka visi Desa Melung adalah : “ Desa Melung yang Berkualitas, Mandiri dan Sejahtera” 1.1.3. Misi Misi Pembangunan Desa Melung ke depan diharapkan mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat berdasarkan persoalan yang ada. Misi Pembangunan harus dapat diukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Berkualitas. Desa Melung yang secara geografis letaknya di tepi hutan dengan potensi alam dan sumber daya manusianya akan memungkinkan menjadi sebuah desa yang sumber daya manusianya meningkat baik pengetahuan maupun ketrampilannya. Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan potensi yang ada makin meningkatkan kualitas sebagai jatidiri desanya. Perwujudan dari pembangunan desa adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai titik utama untuk mendorong pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia yang sudah berjalan pada pemerintahan yang telah lalu menjadi modal tersendiri dalam mendorong tingkat kemampuan masyarakat. Mandiri Pada dasarnya masyarakat Desa Melung memiliki kemampuan yang sama untuk mengelola baik dirinya maupun lingkungannya dengan desa-desa yang lain. Dengan sumber daya alam maupun peningkatan sumber daya manusianya diharapkan masyarakat tidak tertinggal bahkan bisa melebihi desa-desa lain. Kemauan dan kemampuan masyarakat menjadi salah satu modal dalam meningkatkan pengetahuan yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kualitas serta kesejahteraan. 19
  20. 20. Sejahtera Dengan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang berkualitas, produktivitas serta pembangunan berdasarkan potensi yang ada yakni keterpaduan antara pertanian, perkebunan maupun sumber daya alam lainnya akan mendorong tingkat kemakmuran dan kemajuan sebuah desa. Dalam rangka mewujudkan Visi Desa Melung tersebut dirumuskan dengan menjalankan misi sebagai berikut : 1. Peningkatan pelayanan oleh aparatur pemerintah desa. Tata kelola pemerintah desa yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa yang pada gilirannya berdampak pada kualitas penyelenggaraan kegiatan. Salah satu pelaksanaan dari pemerintahan yang baik adalah transparansi. Aparatur dan sistem pengelolaan harus mengembangkan keterbukaan dan bertanggungjawab. Bersikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong aparatur pemerintah desa berperan dalam melaksanakan prinsip tersebut, sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab kepada masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan keterbukaan birokrasi dari pemerintah desa serta tindakan dalam memberi kesempatan kreativitas masyarakat; memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebih mendorong; akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara nyata dan sesuai kepentingan masyarakat. Aparatur pemerintah desa yang bekerja dengan baik, tanggap terhadap persoalan yang ada, beranggungjawab serta memiliki dedikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat akan memberikan kewibawaan pemerintah desa dimata masyarakat. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara positif akan berdampak pada peningkatan pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia. Peningkatan derajat pendidikan dan ketrampilan pada masyarakat diharapkan akan makin meningkatkan kemampuan dan keberdayaannya sehingga akan mendorong pencapaian Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang pada dasarnya merupakan rencana jangka panjang dalam pembangunan pedesaan. 20
  21. 21. Melalui upaya peningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan termasuk data dan informasi tentang masing-masing Sumber Daya Manusia itu sendiri serta penganalisaan terhadap potensi yang dimiliki diharapkan akan menghasilkan beberapa alternatif perencanaan serta tindakan. 3. Pembangunan perekonomian berdasar potensi lokal Peningkatan ekonomi masyarakat yang berdasar pada potensi yang mereka miliki akan lebih mudah terlaksana. Masyarakat harus diberdayakan melalui keterlibatan secara partisipatif karena pada kenyataan dilapangan aparatur pemerintah desa jumlahnya terbatas. Masyarakat yang berdaya akan memudahkan lancarnya pembangunan desa. Dengan meningkatnya kualitas masyarakat di bidang ekonomi akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. Potensi sumber daya alam dibidang pertanian, peternakan, kehutanan serta jasa maupun perdagangan yang ada merupakan daya dukung dalam pembangunan ekonomi masyarakat. 4. Pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian masyarakat Pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah pembangunan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Infrastruktur merupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam pembangunan Desa Melung karena masih banyak infrastruktur yang harus dipenuhi. Tersedianya infrastruktur yang cukup secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. 21
  22. 22. BAB VI STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.Kebijakan Pembangunan Keterpaduan pembangunan antara desa, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat merupakan faktor yang sangat penting agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dan terencana dengan baik. Kebijakan pembangunan desa tentunya tidak lepas dari kebijakan pembangunan kabupaten yang menekankan pada peningkatan sumberdaya manusianya maupun kebijakan pembangunan nasional yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut , diperlukan keterpaduan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek tersebut haruslah saling terpadu dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Perekonomian desa pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dimana rencana program-program diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas masyarakat, bersifat konkrit yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja perekonomian masyarakat. Faktor yang perlu diperhatikan sekarang ini adalah semakin terbatasnya sumber-sumber pendapatan desa maupun penggunaan ADD yang lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan fisik dan terbatasnya untuk kegiatan pengembangan di sektor riil. Keterbatasan dana untuk penanggulangan bencana maupun layanan kesehatan terhadap orang jompo maupun penanganan penyakit. Tuntutan adanya honor atau insentif bagi para pengurus RT dan RW masih menjadi persoalan yang berdampak pada beban biaya APBDes yang cukup berat, serta penurunan daya beli masyarakat pada saat banyaknya hajatan secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja sektor riil disamping upah tenaga kerja yang terus mengalami kenaikan. Dengan disyahkannya Undang Undang Desa pada tanggal 18 Desember 2013 diharapkan akan memberi ruang gerak yang lebih leluasa kepada desa-desa untuk mengadakan pembangunan. Akan tetapi desa juga harus menunjukkan kemauan dan kemampuan dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan ke depan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi pengangguran, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Melung. 22
  23. 23. Kebijakan pembangunan Desa Melung secara umum ditujukan dalam rangka percepatan dan prioritas sasaran, yaitu : 1. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada pelayanan yang prima, bertanggungjawab, menekankan prinsip akuntabel, transparan yang berbasis pada teknologi informasi. 2. Penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Melalui pengembangan sistem informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pembangunan desa merupakan upaya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. 3. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan dan memiliki daya saing dan berbudaya yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat berlandaskan iman dan takwa. 4. Memaksimalkan peran lembaga-lembaga yang ada di desa 5. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang melibatkan kalangan perguruan tinggi, untuk pengurangan resiko bencana dan mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 6. Meningkatkan pengembangan kawasan agrowisata dan ekowisata untuk mendukung percepatan pembangunan pedesaan. 7. Meningkatkan pengembangan kelompok usaha produktif, menjadkan Lembaga Pager Gunung sebagai Badan Usaha Milik Desa , dan Lembaga Keuangan Mikro melalui kemitraan bisnis (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh BUMN/BUMD, dan Corporate Social Responsibility/ CSR oleh Swasta) 8. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara bijaksana, penerapan teknologi tepat guna. 9. Meningkatkan peran lembaga keuangan dalam mendukung permodalan bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan bidang pertanian, UMK serta tumbuh dan berkembangnya potensi ekonomi rakyat; 23
  24. 24. 10.Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal dalam memperkuat sistem sosial masyarakat, meningkatakan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan dan promosi budaya; 11.Penyempurnaan produk-produk rencana tata ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur) guna mendukung tumbuhnya perekonomian desa; 12.Penyusunan produk-poduk hukum desa, mensosialisasikan, maupun pelaksanaan pada masyarakat untuk menjamin kepastian hukum. 1.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Mengacu pada Undang Undang Desa yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2013 yang berkaitan dengan pembangunan desa, pada pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, arah kebijakan pembangunan Desa Melung berdasarkan persoalan yang ada di masyarakat lebih menitik beratkan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan koservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan Desa Melung untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Desa Melung. Untuk pencapaian visi dan misi maka arah kebijakan pembangunan adalah : 1.1.5. Arah Kebijakan Ekonomi Arah kebijakan dalam bidang ekonomi adalah : a. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan antar wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi desa, daerah dan provinsi guna meningkatkan daya tarik investasi. Sasarannya adalah : 1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar desa dan antar lembaga dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan; 24
  25. 25. 3. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna. 4. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. 5. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata. b. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis dan masyarakat secara mandiri. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang yang tersedia; 2. Terlaksananya peraturan/regulasi dan SOP Unit usaha Pager Gunung untuk mendukung pemberdayaan masyarakat; 3. Terlaksanakannya peningkatan perkembangan UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar, serta sistem perlindungan yang memadai; 4. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna; 5. Berkembangnya pasar produk yang dikelola lembaga Pager Gunung serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada; 1.1.6. Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia Arah kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah : a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di segala bidang dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah : 1. Meningkatnya kesadaran beragama dimulai sejak usia dini serta sarana peribadatan. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kemudahan akses dalam menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia kelompok dan jenis kelamin; 3. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di kalangan masyarakat, melalui pelatihan ketrampilan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta eksplorasi di bidang kesenian; 4. Meningkatnya prestasi olah raga. 5. Meningkatnya Pembangunan Gender 6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 25
  26. 26. 7. Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas dan Sejahtera. b. Terwujudnya masyarakat yang berkemampuan (empowered), berdayasaing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Sasarannya adalah : 1. Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan; 2. Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. c. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat. 1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa melalui pendidikan dan pelatihan; 2. Terwujudnya sistem kerja perangkat desa yang mantap, teruji dan meningkatnya kesejahteraan perangkat desa. d. Meningkatnya kepercayaan kepada pemerintahan desa serta dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa melalui : 1. Penyusunan produk-produk hukum desa; 2. Sosialisasi, penerapan dan penegakan produk hukum secara konsisten dan konsekuen. e. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Sasarannya adalah : 1. Semakin mantapnya sistem administrasi pemerintahan; 2. Semakin mantapnya sistem pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah; 3. Berkembangnya penggunaan sistem ICT dalam tata laksana pemerintahan di desa. 4. Terwujudnya akses informasi penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat 5. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintah yang membuka peluang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 26
  27. 27. 1.1.7. Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Arah kebijakan pembangunan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah memanfaatkan secara optimal sumber daya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Desa Melung. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri; 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari; 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam; 4. Berkurangnya resiko bencana. 1.1.8. Arah Kebijakan Keuangan Desa 1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa Dasar penentuan arah kebijakan keuangan desa adalah Pasal 72 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , bahwa Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong,dan lain-lain pendapatan asli desa. Alokasi keuangan dari APBN kepada desa dengan nominal yang makin bertambah merupakan wujud konkrit dari negara terhadap kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Mendasarkan pula pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa. Dalam peraturan tersebut jenis-jenis pendapatan desa dirinci menurut jenis pendapatan desa. Selanjutnya untuk jenis pungutan desa telah diatur dalam peraturan desa. Diharapkan pada tahun-tahun kedepan pendapatan asli desa dan bantuan-bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten akan senantiasa bertambah mengingat akan kebutuhan yang semakin meningkat. Komponen pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Perimbangan, dan bantuan baik dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun bantuan dari Pemerintah, bantuan dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan yang sah, yaitu : a. Pendapatan Asli Desa - Tanah Kas Desa - Tanah Suksara Desa - Kekeyaan Desa lainnya - Hasil Usaha 27
  28. 28. - Pungutan Desa b. Dana Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas - Alokasi Dana Desa - Bantuan Instruksi Bupati - Bantuan lain-lain c. Dana Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah - Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi Jawa Tengah - Bantuan Lain-lain d. Dana Bantuan dari Pemerintah - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Bantuan lain-lain e. Dana Bantuan dari Pihak Ke Tiga - Bantuan dari PLTA Ketenger - Bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat - Hibah dan Sumbangan lainnya yang tidak mengikat f. Dana Tidak Terduga Pengelolaan keuangan dari proses pencairan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana akan dibuat dengan baik sehingga alokasi dana untuk desa menjadi efektif dan akuntabel. 2. Arah Kebijakan Belanja Desa Belanja Desa diproyeksikan untuk belanja aparatur dan belanja publik. Arah kebijakan belanja desa lebih diutamakan dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur ,meliputi : a. Belanja Tidak Langsung : Adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan desa yang dipengaruhi kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur. Adapun arah kebijakan belanja tidak langsung meliputi : - Belanja penghasilan tetap perangkat desa. - Belanja tunjangan perangkat desa. - Belanja bantuan keuangan bagi lembaga-lembaga desa. - Belanja tidak terduga yang meliputi biaya penanggulangan bencana. b. Belanja Langsung : 28
  29. 29. Adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh program kegiatan desa yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur. Adapun arah kebijakan untuk belanja langsung meliputi : - Belanja kegiatan pembangunan infrastruktur. - Belanja kegiatan - Belanja penambahan modal lembaga-lembaga desa. 5.1.2.Potensi dan Masalah a. Daftar masalah dan potensi dari bagan Sketsa Desa NO Masalah Potensi A. URUSAN WAJIB I BIDANG PENDIDIKAN 1. Kurangnya sarana prasarana SD dan SMP khususnya lokal kelas dan laboratorium Lahan 2. Kurangnya informasi tentang pendidikan formal Guru 3. Biaya pendidikan mahal Dana BOS 4. Kurangnya ketrampilan (pertanian,peternakan,jasa) Wali murid 5. Banyak anak putus sekolah BKBM (Paket A,B,C) 6. Kurangnya keterbukaan penggunaan dana BOS 7. Buku materi pelajaran tidak relevan dengan kurikulum II BIDANG KEAGAMAAN 1. Kegiatan TPQ /tidak lancar Masjid 2. Kurangnya kesadaran menjalankan syariat beragama Mushola 3. Sarana prasarana Diniyah Ustad/Tokohagama 4. Kurang tenaga pengajar 5. Kurangnya sarana/prasarana peribadatan III BIDANG PEMERINTAHAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. RT tidak mendapat honor/insentif Iuran kamling 2. Arus informasi kurang Struktur organisasi 3. Tidak ada kegiatan pertemuan rutin di RT,RW,desa Sumber Daya Manusia 4. Kepengurusan RT dan RW kurang lengkap Tempat 5. Administrasi kurang tertib 6. Sarana/Prasarana kurang lengkap 7. Lemahnya kelembagaan tingkat desa 8. Akses jalan menuju dukuh wetan menggunakan tanah milik desa IV BIDANG KESEHATAN 1. Sanitasi kesehatan lingkungan Sarana Prasarana 29
  30. 30. 2. Kegiatan posyandu masih menumpang Jamkesmas 3. Pelayanan PKD kurang maksimal KBS 4. Penyakit menahun (gondok,exim,malaria) Bidan 5. Tenaga kesehatan terbatas 6. Biaya kesehatan mahal 7. Kurangnya pengetahuan pola hidup sehat 8. Kurangnya sarana prasarana kesehatan 9. APE Posyandu tidak ada V SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Air Bersih belum merata Iuran 2. Tidak mendapat ijin dari pemilik lahan Warga 3. Hilangya sumber mata air Lahan Pertanian 4. Pengambilan batu di tebing / sungai PLN, PPJ 5. Air hujan meluap ke jalan, rawan lonsor da 6. Jalan gelap 7. Gang Lingkungan rusak/masih tanah dan erosi 8. Penebangan liar dikawasan hutan 9. Penambangan liar galian C 10. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan 11. Saluran Pembunangan limbah Wilayah RW 03 tidak lancar 12. Exploitasi Sumber daya Alam dan keanekaragaman hayati VI BIDANG EKONOMI 1. Banyak pengangguran Lahan pertanian 2. Irigasi & Bendungan Kali Tuma non teknis Swadaya 3. Irigasi & Bendungan Kali Kracak setengah teknis SDM 4. Irigasi & Bendungan Watu Gayong setengah teknis Batu 5. Manajemen pemasaran hasil pertanian Tenaga VII BIDANG SARANA PRASARANA 1. Kantor Desa Rusak parah Swadaya 2. Pintu Gerbang dan Pagar keliling Balai Desa belum ada Batu 3. Kegiatan Diniyah masih menumpang Ustadz, Santri, Warga 4. Talud dan Pagar Keliling makam belum ada Petani 5. Irigasi dan Bendungan Kalimanggis rusak 6. Tugu Batas Desa belum ada 7. Jembatan jalur melung-salarendeng rusak parah 8. Air hujan maasuk ke jalan sehingga aspal mudah rusak 9. Jembatan Kalimanggis Melung-Kutaliman rusak 10. Jalan RT 04 RW 03 belum permanen 11. Pasokan Air areal pesawahan kurang 12. Saluran Irigasi Blok Mbawang mati 13. Saluran Pembuangan Limbah RW 03 belum permanen 14 Irigasi dan Bendungan kumbang VIII BIDANG TATA RUANG 30
  31. 31. 1. Kandang ternak dekat dengan pemukiman Pemdes, Warga masyarat, BPD, 2. Rusaknya sumber mata air Perda tentang rencana tata ruang 3. Pemukiman masih ada yang Menggunakan tanah labil/rawan longsor Dan wilayah 4. Pengusaan lahan masih didominasi oleh orang luar desa 5. Pemanfaatan lahan tidak sesuai fungsi IX BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 1. Tanah makam Sempit lahan Pertania 2. Jalan makam Sempit Sarana/Alat , SDM , Lokasi, 3. Pagar keliling makam Pemdes,Gamelan, Swadaya 4. Kegiatan Kesenian kurang lancar 5. Kurangnya kesadaran dalam nguri-nguri Kebudayaan 6. Kurangnnya perhatiaan terhadap kaum DIVABEL 7. Krisis gotongroyong 8. Tingkat perantauan tinggi ( Urbanisasi ) 9. Banyak rumah belum memenuhi setantar kesehatan 10. Banyak Keluarga miskin belum memiliki Dastang sendiri X BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN 1 Pos ronda rusak Linmas 2 Kegiatan ronda tidak ada Masyarakat 3 Kurangnya kesadaran tentang keamanan Pemdes 4 Kenakalan Remaja 5 Porsonil keamanan desa Banyak yang usia lanjut 6 SDM LINMAS rendah 7. Lemahnya Penghayatan Idiologi Pancasila 8. Lingkungan kurang nyaman 9. Pengetahuan Politik Masyarakat rendah . B. URUSAN PILIHAN PERTANIAN 1. Tingkat Pengetahuan Petani kurang Petani 2. Minimnya petani organik Lahan 3. Hama Tanaman 4. Kebutuhan bibit tanaman tergantung pada pihak luar desa 5. Pemanfaatan lahan kritis BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1. Sistem peternakan masih Tradisional Peternak 2. Sarana prasarana Peternakan belum memadai Lahan 3. Sarana prsana Perikanan belum memadai . BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA SDA 2. Lembaga SDA belum ada Masyarakat BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1 Pemanfaatan Lahan belum maksimal Lahan 31
  32. 32. 2 Pemanfaatan Hasil Hutan dan perkebunan masih Baku Masyarakat 3 Tidak ada Data Hasil Hutan dan Perkebunan 4 Belum adanya kerjasama pengelolaan SDA 5 Keterlibatan masyarakat kurang 6 Sumber daya alam rusak . BIDANG PARIWISATA 8. Sarana pendukung wisata belum mencukupi Pemdes, Masyarakat 9. Kurangnya Sadar wisata (DARWIS) Kawasan wisata BIDANG PERDAGANGAN 1. Daya saing rendah Hasil Bumi 2. Nilai tawar hasil bumi tidak sesuai dengan biaya produksi Pasar BIDANG INDUSTRI Bahan baku masih import Produsen Kemasan kurang menarik Hsil Produksi Tidak memiliki Label Dimonopoli tengkulak C. PROGRAM DI LUAR URUSAN WAJIB DAN PILIHAN 1. Pelayanan belum maksimal Perangkat desa 2. Sarpas tidak memadai Lembaga desa 3. Aparatur pemerintah belum disiplin Msayarakat 4. Kurangnya profeionalisme Aparatur Pemerintah desa b. Daftar masalah dan potensi dari Kalender Musim NO Masalah Potensi PANCA ROBA 1. Angin ribut Pohon 2. Banyak penyakit, flu, batuk Obat 3. Hasil gula penderes jelek (banyak sekul) 4. Tanaman kayu rusak 5. Badeg/nira susut 6. Hama tanaman KEMARAU 1. Tanah sawah kering Menanam palawija 2. Debit air menurun Sayuran 32
  33. 33. 3. Pakan ternak kurang Pupuk kandang 4. Produksi pertanian padi menurun 5. Harga ternak murah 6. Kolam ikan kering 7. Produksi gula penderes baik HUJAN 1. Tanah longsor Musim tanam 2. Sumber air bersih keruh air melimpah 3. Tanah longsor 4. Irigasi/bendungan jebol 5. Tanaman sayur rusak/lodoh c. Daftar masalah dan potensi dari Kelembagaan NO Lembaga Masalah Potensi Pemerintah Desa Pelayanan KK dan akte lambat Perangkat Sarana prasarana PKK Kegiatan PKK tingkat RW tidak ada Pengurus Tingkat keaktifan kurang Masyarakat Tidak ada sosialisasi tingkat RT/RW RW Pengurus RW kurang aktif Struktur kepengurusan Kurang tanggap Pertemuan Lembaga Pelayanan administrasi kurang Tiak ada pertemuan rutin Tidak ada kegiatan Pengurus RW kurang lengkap RT Tidak ada pertemuan rutin Ada pengurus Keamanan kurang terjaga Buku administrasi Pengurus tidak aktif warga Keuangan tidak tertib Pengelola Air Bersih (PAB) Tidak ada pengurus Sarpras ada Tidak ada iuran perawatan Pemakai ada Air tidak merata Air keruh PAGER GUNUNG UKM macet Pengurus ada Keuangan tidak transparan Sarpras ada 33
  34. 34. Pengurus kurang solid Payung hukum ada Pengurus kurang aktif Anggota ada Kegiatan pertemuan tidak ada Dana ada LINMAS Tidak ada kesejahteraan khusus Pertemuan Rutin/arisan Seragam tidak lengkap Seragam lengkap Susah mencari ganti yang muda BPD Pelayanan kurang maksimal Gedung PKD bidan KARANGTARUNA Pembentukan tidak merata Struktur lengkap Kegiatan timbul tenggelam Pemuda Tidak ada kebersamaan antar RW transportasi LPKD Pengurus kurang aktif Struktur Pengurus lengkap Yang aktif ketuanya saja Warga 5.1.3.Program Pembangunan Desa Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah, sasaran prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan. Untuk mencapai visi dan misi maka strategi pembangunan digunakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Program Pembangunan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018 sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah yang terbaru, maka masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Permendagri No 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program-program pembangunan dalam RPJM Desa ini juga mengacu program nasional yang terdapat dalam RPJP Nasional (UU No. 17 Tahun 2007) dan RPJM Nasional (Perpres No. 7 Tahun 2004), dan tahapan pembangunan lima tahunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (Perda No. 3 Tahun 2008). RPJMD Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta RPJP Daerah Propinsi Jawa Tengah 2005 -2025. 34
  35. 35. Selain peraturan perundangan di atas, program pembangunan dalam RPJM Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 mendasarkan pada Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB) Provinsi Jawa Tengah. Program pembangunan dalam RPJM Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2013- 2018 meliputi Program Kewenangan Urusan Wajib, Program Kewenangan Urusan Pilihan, Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan. a) Kewenangan Urusan Wajib Kelompok program kewenangan urusan wajib, meliputi 23 kewenangan urusan, rincian program masing-masing kewenangan urusan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Sektor Pendidikan. Sasaran sektor pendidikan ini adalah untuk meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Desa Melung Strategi sektor pendidikan adalah : 1. Peningkatan taraf pendidikan di masyarakat 2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik 3. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kependidikan 4. Peningkatan pelayanan sarpras pendidikan 5. Peningkatan kelulusan pendidikan masyarakat tingkat SD dan SMP 6. Peningkatan mutu, pendapatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kesetaraan 7. peningkatan partisipasi masyarakat serta kualitas Komite Sekolah dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan; 8. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Meningkatkan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD TERPADU Satria Jaya; 9. Pembangunan pagar keliling sekolah SD dan SMP; 10. Pengadaan koleksi buku-buku perpustakaan 35
  36. 36. Arah kebijakan sektor pendidikan adalah : 1) Meningkatkan pemerataan dan layanan akses pendidikan; 2) Penerapan Jam Belajar Anak 3) Tersedianya beasiswa bagi anak kurang mampu yang berprestasi 4) Pelatihan peningkatan kapasitas guru SMP 5) Pelatihan peningkatan kapasitas guru SD 6) Pelatihan peningkatankapasitas guru PAUD Satria Jaya&TK PERTIWI 7) Pelatihan tata kelola penyelenggaraan pendidikan SMP 8) Pelatihan tata kelola penyelenggaraan pendidikan SD 9) Pelatihan tata kelola penyelenggaraan PAUDSatria Jaya&TK PERTIWI 10) Bertambahnya RKB SMP 3 Kedungbanteng 11) Bertambahnya RKB SD Melung 12) Pengadaan tanah untuk fasilitas pendidikan 13) Meningkatkan kelulusan siswa didik SD Melung 14) Meningkatkan kelulusan siswa didik SMP 3 Kedungbanteng 15) 2. Sektor Kesehatan Masyarakat : Sasaran yang akan dicapai sektor kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Strategi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat adalah : 1. Peningkatan peran dan fungsi PKD 2. Peningkatan pemberdayaan dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus kegiatan surveilans, pencegahan, pengendalian dan penanggulanan penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/ bencana dan penyakit tidak menular. 4. Peningkatan pengetahuan pemahaman masyarakat tentang perumahan dan lingkungan yang sehat, dan aman. 5. Peningkatan pelayanan posyandu dan sarana posyandu 6. Peningkatan peserta KB. Arah kebijakan pembangunan urusan kesehatan meliputi : 1. Meningkatkan peran dan fungsi PKD 2. Meningkatkan pemberdayaan dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Meningkatkan upaya pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus kegiatan surveilans, pencegahan, pengendalian dan penanggulanan penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/ bencana dan penyakit tidak menular. 4. Meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat tentang perumahan dan lingkungan yang sehat, dan aman. 5. Meningkatkan pelayanan posyandu dan sarana posyandu 36
  37. 37. 6. Meningkatkan peserta KB. 3. Sektor Pemberdayaan Masyarakat Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pemberdayaan adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan penguasaan ketrampilan. Strategi yang dilakukan sektor pemberdayaan masyarakat : 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan kader pemberdayaan masyarakat. 2) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi melalui pelatihan dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan. 3) Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna perdesaan. 4) Peningkatan kemampuan masyarakat desa dalam perencanaan partisipatif; 5) Peningkatan penyusunan data profil Desa; 6) Peningkatan peran aktif masyarakat melalui gerakan bulan bhakti gotong royong masyarakat; 7) Peningkatan pengembangan nilai-nilai budaya damai masyarakat; 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan posyandu. 9) Peningkatan pelestarian dan pengembangan adat istiadat. 10)Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan 11)Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program- program penanggulangan kemiskinan; 12)Peningkatan kualitas PNPM mandiri perdesaan; Arah kebijakan sektor pemberdayaan masyarakat adalah : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan kader pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi melalui pelatihan dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan. 3. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna perdesaan. 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam perencanaan partisipatif; 5. Meningkatkan penyusunan data profil desa; 6. Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui gerakan bulan bhakti gotong royong masyarakat; 7. Meningkatkan pengembangan nilai-nilai budaya damai masyarakat; 8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan posyandu. 9. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan adat istiadat. 10. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan 11.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program- program penanggulangan kemiskinan; 12. Meningkatkan kualitas PNPM mandiri perdesaan 37
  38. 38. 4. Sektor Agama Sasaran sektor agama adalah meningkatnya pemahaman dan keilmuan di bidang agama pada masyarakat. Strategi sektor agama yang akan ditempuh adalah : 1) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola 2) Peningkatan pendidikan keagamaan sejak usia dini 3) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan keagamaan 4) Pembangunan Madrasah Diniyah 5) Rehabilitasi Mushola dan masjid 6) Kegiatan TPQ/TPA 7) Kegiatan pengajian dan peringatan hari besar keagamaan 8) Penyediaan sarana peribadatan 9) Pembinaan tenaga keagamaan dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan tenaga keagamaan. Arah kebijakan sektor agama adalah : 1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola 2. Peningkatan pendidikan keagamaan sejak usia dini 3. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan keagamaan 4. Pembangunan Madrasah Diniyah 5. Rehabilitasi Mushola dan masjid 6. Kegiatan TPQ/TPA 7. Kegiatan pengajian dan peringatan hari besar keagamaan 8. Penyediaan sarana peribadatan 9. Pembinaan tenaga keagamaan dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan tenaga keagamaan. 5. Sektor Ekonomi A. Ekonomi Produktif Sasaran pembangunan ekonomi produktif adalah meningkatnya kemampuan ekonomi serta pendapatanmasyarakat. Strategi yang akan dijalankan untuk pembangunan ekonomi produktif adalah : 1. Peningkatan kemampuan lembaga ekonomi desa. 2. Peningkatan pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh kredit dari Lembaga Pager Gunung Arah Kebijakan pembangunan ekonomi produktif adalah : 1. Peningkatan kemampuan lembaga ekonomi desa. 38
  39. 39. 2. Peningkatan pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh kredit dari Lembaga Pager Gunung B. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sasaran pembangunan urusan Koperasi dan UKM meningkatnya kapasitas pengurus dan kelembagaan. Strategi yang dilakukan adalah : 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan yang berkualitas sesuai dengan jatidiri koperasi. 2. PeningkatanpPengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan daya saing serta perluasan pangsa pasar produk dari UMK Pager Gunung. 3. Peningkatan akses permodalan bagi UKM Pager Gunung. 4. Peningkatan produktivitas UKM Pager Gunung melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana dan prasarana. 5. Peningkatan penyediaan tenaga terampil yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan managerial serta tumbuhnya wirausaha baru melalui perkuatan lembaga pendidikan pelatihan Pager Gunung Arah kebijakan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang berkualitas sesuai dengan jatidiri koperasi. 2. Meningkatkan pengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan daya saing serta perluasan pangsa pasar produk dari UMK Pager Gunung. 3. Meningkatkan akses permodalan bagi UKM Pager Gunung. 4. Meningkatkan produktivitas UKM Pager Gunung melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana dan prasarana. 5. Meningkatkan penyediaan tenaga terampil yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan managerial serta tumbuhnya wirausaha baru melalui perkuatan lembaga pendidikan pelatihan Pager Gunung 6. Sektor Kesejahteraan Masyarakat Sasaran sektor ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Strategi yang akan ditempuh sektor kesejahteraan masyarakat meliputi : 1. Membuat Peraturan Desa tentang BUM Desa 2. Menjadikan Pager Gunung BUM Desa 3. Pembangunan perekonomian berdasarkan potensi ekonomi lokal 4. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan 5. Mengupayakan usaha-usaha yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Arah kebijakan sektor kesejahteraan masyarakat : 1.Terlaksanakannya peraturan tentang BUM Desa 2. Terlaksananya Pager Gunung menjadi BUM Desa 39
  40. 40. 3. Meningkatkan pembangunan perekonomian berdasarkan potensiekonomi lokal. 4. Meningkatkan Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan 5. Meningkatkan upaya usaha yang mendukung kesejahteraan masyarakat 7. Penataan Ruang Sasaran penataan ruang adalah meningkatnya pemahaman masyarakat akan tata ruang Desa Melung. Strategi yang akan ditempuh dalam penataan ruang : 1) Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa; 2) Penyediaan rencana rinci pengembangan kawasan agrowisata 3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengendalian serta pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dan kewaspadaan masyarakat terhadap pemanfaatan yang aman dari bencana tanah longsor. 4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 5) Sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam geologi tanah longsor. 6) Peningkatan kapasitas dan peran Forum Penguranagan Resiko Bencana Arah Kebijakan penataan ruang meliputi : 1. Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa; 2. Penyediaan rencana rinci pengembangan kawasan agrowisata 3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengendalian serta pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dan kewaspadaan masyarakat terhadap pemanfaatan yang aman dari bencana tanah longsor. 4. Meningkatkan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 5. Meningkatkan Sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam geologi tanah longsor 6. Meningkatkan kapasitas dan peran Forum Pengurangan Resiko Bencana ( FPRB ) 8. Sektor Pemerintahan Sasaran sektor pemerintahan adalah meningkatnya pelayanan pemerintahan , kapasitas aparatur desa dan kelembagaan Strategi pembangunan sektor pemerintahan adalah : 1) Penyusunan produk hukum desa yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. penyusunan peraturan desa, pengawasan produk hukum, sosialisasi produk-produk hukum, peningkatan pelayanan penyelesaian 40
  41. 41. sengketa hukum, penghormatan HAM serta koordinasi antar lembaga dalam bidang bantuan hukum. 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa 4) Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan, meningkatnya tertib administrasi keuangan desa dalam mengefektifkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa, memantapkan tertib administrasi kepemerintahan dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah desa yang efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel. 5) Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). 6) Peningkatan optimalisasi manajemen pengelolaan aset desa yang diprioritaskan pada pengamanan aset desa, tersedianya data aset yang akurat. 7) Peningkatan peran dan fungsi serta kapasitas kelembagaan desa 8) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 9) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi. 10) Peningkatan kapasitas kelembagaan Arah kebijakan yang ditempuh sektor pemerintahan adalah : 1. Penyusunan produk hukum desa yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. penyusunan peraturan desa, pengawasan produk hukum, sosialisasi produk-produk hukum, peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa hukum, penghormatan HAM serta koordinasi antar lembaga dalam bidang bantuan hukum. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa 4. Meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan, meningkatnya tertib administrasi keuangan desa dalam mengefektifkan sistem 4dan prosedur pengelolaan keuangan desa, memantapkan tertib 41
  42. 42. administrasi kepemerintahan dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah desa yang efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel. 5. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). 6. Meningkatkan optimalisasi manajemen pengelolaan aset desa yang diprioritaskan pada pengamanan aset desa, tersedianya data aset yang akurat. 7. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan desa 8. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 9. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi 10. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan anggota BPD 11. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus PKK 12. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus Karang Taruna 13. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua RW , ketua dan pengurus RT 14. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus LPKD 15. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus PKD 16. Pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu 17 .Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus Pager Gunung 9. Urusan Kearsipan Sasaran rencana kerja yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas dan pengelolaan kearsipan Strategi kerja pembangunan urusan kearsipan adalah : 1) Peningkatan kualitas sistem kearsipan yang memadai. 2) Peningkatan pengelolaan dokumen dan arsip desa. 3) Peningkatan apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip. 4) Peningkatan pelayanan informasi kearsipan desa. Arah kebijakan pembangunan urusan kearsipan adalah : 1. Meningkatkan kualitas sistem kearsipan yang memadai. 2. Meningkatkan pengelolaan dokumen dan arsip desa. 3. Meningkatkan apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip. 4. Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan desa 10. Urusan Pertanahan Sasaran urusan pertanahan adalah meningkatnya pelayanan, penatagunaan dan data dasar pertanahan Strategi rencana kerja pembangunan urusan pertanahan adalah: 1) Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasar pada RTRW dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan; 2) Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian; 42
  43. 43. 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi SDA yang mempunyai potensi fungsi sebagai kawasan lindung dan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan pertanahan. 4) Peningkatan upaya pelayanan untuk sertfikasi tanah 5) Penyusunan database pertanahan Arah kebijakan urusan pertanahan adalah : 1. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasar pada RTRW dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan; 2. Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian; 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi SDA yang mempunyai potensi fungsi sebagai kawasan lindung dan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan pertanahan. 4. Peningkatan upaya pelayanan untuk sertfikasi tanah 5. Penyusunan database pertanahan 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Sasaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah meningkatnya keterlayanan akan data kependudukan Strategi yang ditempuh urusan kependudukan dan catatan sipil adalah : 1) Peningkatan pelayanan pembuatan akte kelahiran. 2) Peningkatan pelayanan KK dan KTP 3) Peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Arah kebijakan yang ditempuh adalah : 1. Peningkatan pelayanan pembuatan akte kelahiran 2. Peningkatan pelayanan KK dan KTP 3. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 12. Urusan Komunikasi dan Informatika 43
  44. 44. Sasaran urusan komunikasi dan informatika adalah meningkatnya keterbukaan pemerintah desa atas informasi kepada publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Strategi urusan komunikasi dan informatika adalah : 1) Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi; 2) Peningkatan kerjasama informasi dengan Mass Media; 3) Peningkatan kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi yang baik dan akurat; 4) Peningkatan pengembangan Sistem Informasi Desa Arah kebijakan yang ditempuh adalah : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalampenyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi; 2. Meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media 3. Meningkatkan kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi yang baik dan akurat. 4. Meningkatkan pengembangan Sistem Informasi Desa 13. Urusan Perpustakaan Sasaran pembangunan urusan perpustakaan adalah meningkatnya budaya membaca masyarakat . Strategi rencana kerja urusan perpustakaan : 1) Peningkatan minat dan budaya membaca masyarakat; 2) Peningkatan jumlah dan kualitas perpustakaan sekolah dan masyarakat yang berkembang dan dikelola dengan baik; 3) Pengembangan sarana prasarana perpustakaan, 4) Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan, koleksi perpustakaan yang bernilai tinggi dan mengandung unsur sejarah, dengan fokus kegiatan inventarisasi naskah-naskah kuno milik masyarakat. Arah kebijakan yang ditempuh dalam urusan perpustakaan : 1. Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat; 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas perpustakaan sekolah dan masyarakat yang berkembang dan dikelola dengan baik; 3. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana perpustakaan, 4. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan, koleksi perpustakaan yang bernilai tinggi dan mengandung 44
  45. 45. unsur sejarah, dengan fokus kegiatan inventarisasi naskah-naskah kuno milik masyarakat. 14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasarannya adalah meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak, meningkatnya kualitas hidup perempuan serta meningkatnya kualitas dan ketrampilan masyarakat. Strategi rencana kerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah : 1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, SDM, aparatur dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh pembangunan dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender serta mengoptimalkan perlindungan anak secara luas melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak; 3) Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak melalui upaya-upaya membuka dan memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, membuka akses dan kontrol perempuan pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan perlindungan dari rasa aman, mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, melindungi perempuan dan anak terhadap faktor–faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas hidup perempuan dan anak, mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak 4) Peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran. 5) Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak; peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi perempuan, remaja dan anak, peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi; penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking); peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; advokasi dan fasilitasi peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta perlindungan perempuan kelompok rentan. 45
  46. 46. Arah kebijakan yang ditempuh adalah : 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, SDM, aparatur dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh pembangunan dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender serta mengoptimalkan perlindungan anak secara luas melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak; 3. Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak melalui upaya-upaya membuka dan memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, membuka akses dan kontrol perempuan pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan perlindungan dari rasa aman, mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, melindungi perempuan dan anak terhadap faktor–faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas hidup perempuan dan anak, mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak 3. Meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran. 4. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak; peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi perempuan, remaja dan anak, peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi; penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking); peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; advokasi dan fasilitasi peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta perlindungan perempuan kelompok rentan. 5. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak; peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi perempuan, remaja dan anak, peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi; penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking); peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; advokasi dan fasilitasi peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta perlindungan perempuan kelompok rentan. 46
  47. 47. 15. Urusan Keluarga Berencaana dan Keluarga Sejahtera Sasaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah meningkatnya kualitas penduduk melalui program keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta meningkatnya kesejahteraan keluarga. Strategi rencana kerja urusan KB dan KS : 1) Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan peningkatan dan perluasan cakupan, jangkauan serta kualitas sarana prasarana pelayanan KB; peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui KB; Fasilitasi, advokasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggerakkan program keluarga berencana. 2) Peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, menurunkan angka kelahiran melalui upaya penundaan perkawinan usia dini 3) Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja , Fokus kegiatan peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja untuk meningkatkan kualitas remaja dalam memahami kesehatan reproduksi; peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan masyarakat. 4) Peningkatan kualitas BKB, Posyandu dan Pos PAUD; lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS. 5) Peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. 6) Peningkatan peran UPPKS. 7) Peningkatan kualitas dan Kesejahteraan PPKBD dan Sub PPKBD. 8) Peningkatan peran Lembaga PKK dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat 9) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan kader dan anggota PKK Arah kebijakan yang ditempuh : 1. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan peningkatan dan perluasan cakupan, jangkauan serta kualitas sarana prasarana pelayanan KB; peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui KB; Fasilitasi, advokasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggerakkan program keluarga berencana. 2. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana dan keluarga 47
  48. 48. sejahtera, menurunkan angka kelahiran melalui upaya penundaan perkawinan usia dini 3. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja , Fokus kegiatan peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja untuk meningkatkan kualitas remaja dalam memahami kesehatan reproduksi; peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas BKB, Posyandu dan Pos PAUD; lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS. 5. Meningkatkan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. 6. Meningkatkan peran UPPKS. 7. Meningkatkan kualitas dan Kesejahteraan PPKBD dan Sub PPKBD. 8. Meningkatkan peran Lembaga PKK dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat 9. Meningkatkan kualitas serta kesejahteraan kader dan anggota PKK 16. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan desa Strategi rencana kerja pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga : 1) Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa. 2) Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan dengan fokus kegiatan pengembangan kapasitas dan kualitas kelembagaan/organisasi kepemudaan serta mendorong keikutsertaan generasi muda bergabung dalam pengelolaan kelembagaan dan berparitisipasi aktif di dalamnya. 3) Pengembangan dan peningkatan rasa kebangsaan generasi muda dan kepedulian pemuda terhadap masalah pembangunan. 4) Peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif. 5) Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu. 6) Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga dan kesegaran jasmani. 7) Pengembangan cabang olah raga unggulan di Desa Melung. 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga serta kesejahteraan lembaga kepemudaan. 9) Pembinaan dan peningkatan kemampuan pemuda dalam berolah raga; 48
  49. 49. 10)Peningkatan kelembagaan Karang Taruna dan peran serta dalam pembangunan; Arah Kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga : 1. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa 2. Memberdayakan Lembaga/Organisasi Kepemudaan dengan fokus kegiatan pengembangan kapasitas dan kualitas kelembagaan/organisasi kepemudaan serta mendorong keikutsertaan generasi muda bergabung dalam pengelolaan kelembagaan dan berparitisipasi aktif di dalamnya 3. Meningkatkan rasa kebangsaan generasi muda dan kepedulian pemuda terhadap masalah pembangunan 4. Meningkatkan upaya daya tangkal bagi pemuda terhadap pengaruh destruktif 5. Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu 6. Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga dan kesegaran jasmani 7. Meningkatkan pengembangan cabang olah raga unggulan di Desa Melung 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga serta kesejahteraan lembaga kepemudaan. 9. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan pemuda dalam berolah raga; 10. Meningkatkan kelembagaan Karang Taruna dan peran serta dalam pembangunan 17. Pembangunan Sumber Daya Alam Sasaran adalah meningkatnya kelestarian sumber daya alam maupun pengelolaan secara arif untuk kesejahteraan mayarakat. Strategi rencana kerja pembangunan urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi : 1) Peningkatan pelestarian hutan dan sumber daya air. 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hutan dan air. 3) Peningkatan kawasan konservasi serta daerah aliran sungai. 4) Peningkatan kerjasama dengan Perum PERHUTAN dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. 49
  50. 50. 5) Berkurangnya korban bencana alam geologi dan teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana. Arah kebijakan yang dilakukan ; 1. Meningkatkan pelestarian hutan dan sumber daya air 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hutan dan air 3. Meningkatkan upaya kawasan konservasi serta daerah aliran sungai 4. Meningkatkan kerjasama dengan Perum PERHUTANI dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat 5. Meningkatkan upaya berkurangnya korban bencana alam geologi dan teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana. 18. Sektor Lingkungan Hidup Sasaran pembangunan sektor lingkungan hidup adalah meningkatnya kelestarian lingkungan hidup. Strategi rencana kerja pembangunan urusan lingkungan hidup : 1) Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha peternakan ayam potong serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan berbahaya dan beracun (B-3) maupun limbah B-3; 2) Peningkatan kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; 3) Peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat dan sumberdaya aparatur dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup; 4) Peningkatan penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman tahunan, dan tanaman penutup tanah; 5) Peningkatan pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha tani dan kualitas hasil; 6) Peningkatan dan pemulihan daya dukung lingkungan pada kawasan lindung, cadangan sumberdaya alam serta lahan di ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS/sub DAS); 7) Peningkatan kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah dalam pencegahan pencemaran, perusakan, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan; 8) Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi dan Hutan Fokus kegiatan Pengembangan kerjasama pengelolaan 50
  51. 51. lingkungan maupun teknologi antara pemangku kepentingan di kawasan hutan. 9) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan Identifikasi permasalahan dan fasilitasi penanganan kawasan lindung serta keanekaragaman hayati, pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dan penanganan masyarakat yang bermasalah dibidang lingkungan. Arah kebijakan sektor lingkungan hidup : 1. Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha peternakan ayam potong serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan berbahaya dan beracun (B-3) maupun limbah B-3; 2. Meningkatkan upaya kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; 3. Meningkatkan kearifan lokal/tradisional masyarakat dan sumberdaya aparatur dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup; 4. Meningkatkan penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman tahunan, dan tanaman penutup tanah; 5. Meningkatkan pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha tani dan kualitas hasil; 6. Meningkatkan dan pemulihan daya dukung lingkungan pada kawasan lindung, cadangan sumberdaya alam serta lahan di ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS/sub DAS); 7. Meningkatkan kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah dalam pencegahan pencemaran, perusakan, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan; 8. Meningkatkan Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi dan Hutan Fokus kegiatan Pengembangan kerjasama pengelolaan lingkungan maupun teknologi antara pemangku kepentingan di kawasan hutan. 9. Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan Identifikasi permasalahan dan fasilitasi penanganan kawasan lindung serta keanekaragaman hayati, pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dan penanganan masyarakat yang bermasalah dibidang lingkungan. 19. Sarana dan Prasarana 51
  52. 52. Sasaran kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang meliputi 3 (tiga) bidang yaitu : 1). Bidang Prasarana Jalan, 2). Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan 3). Bidang Prasarana Perdesaan. Strategi Rencana kerja pembangunan meliputi : a. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan: 1) Peningkatan akses jalan aspal Selarendeng-Kalikesur . 2) Pemeliharaan Sarana Prasaran Rehabilitasi jalan Melung- Kutaliman. 3) Peningkatan jalan Melung-Windujaya 4) Peningkatan Mutu jalan dan jembatan jalan tembus Melung- Selarendeng. 5) Pemeliharaan sarana prasarana Jalan Melung - Kutaliman 6) Rehabilitasi gang-gang di wilayah RT dan RW. 7) Pembangunan jalan makam 8) Pembangunan jalan inspeksi 9) Prasarana penerangan jalan dan lalu lintas 10)Pembangunan/rehabilitasi drainase jalan b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah : 1) Pembangunan bendungan dan irigasi : a. Irigasi Watu gayong b. Bendungan dan Irigasi Wangan Wali c. Bendungan dan Irigasi Kracak d. Bendungan dan Irigasi Kali Tuma e. Rehabilitasi Bendungan dan irigasi Kali Manggis 2) Pembangunan talud 3) Pembangunan sarana prasarana air bersih 4) Pembangunan pagar keliling makam 5) Pemeliharaan bak dan saluran air bersih. c. Prasarana Desa 1) Pembangunan kantor desa 2) Pembangunan talud lapangan desa 3) Pembangunan pos ronda 4) Pintu gerbang dan pagar keliling 5) Pembangunan tugu batas desa Arah kebijakan sektor sarana dan prasarana adalah melakukan upaya realisasi pembangunan sektor prasarana jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air serta pembangunan prasarana desa. 20. Urusan Sosial 52
  53. 53. Sasarannya adalah meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesabilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Strategi yang akan dicapai dalam Urusan Sosial masyarakat : 1) Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial; 4) Peningkatan pelayanan dan penyantunan masalah keluarga rawan sosial ekonomi dan wanita rawan sosial ekonomi, kaum jompo serta penyandang masalah sosial lainnya. 5) Penyaluran RASKIN kepada masyarakat. 6) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat RTM akan rumah yang layak huni; 7) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat RTM akan penerangan rumah 8) Peningkatan peran dan fungsi Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) 9) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha (Corporate Social Responbility). Arah kebijakan urusan sosial : 1. Makin berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial; 4. Meningkatkan pelayanan dan penyantunan masalah keluarga rawan sosial ekonomi dan wanita rawan sosial ekonomi, kaum jompo serta penyandang masalah sosial lainnya. 5. Penyaluran RASKIN kepada masyarakat. 6. Pemenuhan kebutuhan masyarakat RTM akan rumah yang layak huni; 7. Pemenuhan kebutuhan masyarakat RTM akan penerangan rumah 8. Meningkatkan peran dan fungsi Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) 9. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha (Corporate Social Responbility). 21. Sektor Urusan Kebudayaan Kabupaten Banyumas yang memiliki lokawisata Baturraden yang sudah sangat terkenal ditambah adanya Kebun Raya Baturraden memberikan tantangan kepada pemerintah desa dalam pengembangan pengelolaan kekayaan budaya dan situs-situs purbakala sebagai program prioritas yang diamanatkan dalam Inpres Nomor : 1 Tahun 2010. Menurut petunjuk Presiden, diharapkan agar Bangsa Indonesia dapat mempertahankan nilai- nilai budaya leluhur dan masa lalu yang baik serta meninggalkan budaya yang lemah dan negatif. Akan tetapi kondisi saat ini, masih rendahnya 53
  54. 54. apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan semakin lunturnya nilai- nilai etika, moral, tradisi, budaya dan keagamaan pada masyarakat. Sasaran urusan kebudayaan adalah meningkatnya pemahaman , sikap dan perilaku masyarakat serta pelestarian budaya Jawa. Strategi yang dicapai untuk memecahkan permasalahan urusan kebudayaan adalah : 1) Peningkatan kesadaran, pemahaman dan perilaku masyarakat dalam beretika dengan mengedepankan moral serta nilai – nilai keagamaan dan kekayaan budaya lokal guna memperkuat identitas masyarakat Banyumas dan Jawa Tengah. 2) Penyelamatkan, Pelestarian dan pengembangan serta pendayagunaan warisan budaya bangsa, melalui pengelolaan kekayaan budaya/purbakala. 3) Pembinaan tradisi dan pengembangan nilai kekayaan dan keberagaman budaya melalui kegiatan pembinaan tradisi, pengembangan dan promosi nilai, kekayaan dan keragaman seni budaya daerah. 4) Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Arah Kebijakan urusan kebudayaan : 1. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan perilaku masyarakat dalam beretika dengan mengedepankan moral serta nilai – nilai keagamaan dan kekayaan budaya lokal guna memperkuat identitas masyarakat Banyumas dan Jawa Tengah. 2. Menyelamatkan, melestarikan dan mengembangkan serta mendayagunakan warisan budaya bangsa, melalui pengelolaan kekayaan budaya/purbakala. 3. Mengupayakan pembinaan tradisi dan pengembangan nilai kekayaan dan keberagaman budaya melalui kegiatan pembinaan tradisi, pengembangan dan promosi nilai, kekayaan dan keragaman seni budaya daerah. 4. Mengupayakan pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 22. Sektor Keamanan dan Ketertiban Sasarannya adalah tertanganinya konflik antar kelompok masyarakat serta menguatnya rasa persatuan. Strategi rencana kerja pembangunan Keamanan dan Ketertiban : 1) Peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan. 2) Peningkatan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 3) Peningkatan wawasan kebangsaan dalam masyarakat. 4) Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 54

×