SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Percobaan
PENGERTIAN
 Percobaan: poging: sutau kejahatan yang sudah dimulai
tetapi belum selesai atau belum sempurna.
 Tidak semua tindak pidana bisa dikenakan percobaan.
 Yang bukan adalah pelanggaran dan kejahatan tertentu,
yakni: Ps 184 perkelaihan tanding, 302 penganiayaan
hewan, 351-352 tentang penganiayaan.
 Menilai suatu perbuatan sebagai percobaan dengan dua
teori:
 Teori subjektif: orangnya berbahaya
 Teori objektif: perbuatannya berbahaya
UNSUR PERCOBAAN
Pasal 53
1. Adanya niat
2. Adanya permulaan pelaksanaan
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata
karena kehendak sendiri
NIAT
 Voornemen yang menurut doktrin adalah tidak lain
adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau
lebih tepatnya disebut “opzet” atau kesengajaan dan
ini meliputi semua ataupun dengan sadar
kemungkinan.
 Pasal 53 ayat 1 KUHP menunjukkan opzet dalam arti
luas yang terdiri dari:
 Opzet sebagai tujuan
 Opzet sebagai kesadaran akan tujuan
 Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan
PERMULAAN PELAKSANAAN (1)
 Syarat (unsur) kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum
karena melakukan percobaan, berdasarkan kepada Pasal 53 KUHP adalah
unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan
pelaksanaan (begin van uitvoering).
 Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, bahwa
batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang
telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara voorbereidingshandelingen
(tindakan-tindakan persiapan) dengan uitvoerings-handelingen (tindakan-
tindakan pelaksanaan). Selanjutnya MvT hanya memberikan pengertian
tentang uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu
berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung
dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai
pelaksanaannya. Sedangkan pengertian dari voorbereidingshandelingen
(tindakan-tindakan persiapan) tidak diberi-kan. Menurut MvT batas yang
tegas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan tidak
dapat ditetapkan oleh wet (Undang-Undang). Persoalan tersebut diserahkan
kepada Hakim dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan azas yang
ditetapkan dalam undang-undang.
PERMULAAN PELAKSANAAN (2)
 Di sinilah terjadi perdebatan oleh penganut teori subjektif dan
objektif.
 Para penganut paham subjektif menggunakan subjek dari si
pelaksanaan sebagai dasar dapat dihukumnya seseorang yang
melakukan suatu percobaan, dan oleh karena itulah paham mereka
itu disebut sebagai paham subjektif, sedangkan para penganut
paham objektif menggunakan tindakan dari si pelaku sebagai dasar
peninjauan, dan oleh karena itu paham mereka juga disebut sebagai
paham objektif.
 Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan
percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum
karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum,
sedangkan menurut penganut paham subjektif seseorang yang
melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu pantas
dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang
tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya
TIDAK SELESAI BUKAN SEMATA-MATA
KARENA KEHENDAK SENDIRI (1)
 Menurut Barda Nawawi Arief tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang
dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai
berikut:
a. Adanya penghalang fisik.
Contoh: tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya disentakkan
orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk
dalam pengertian ini ialah jika ada kerusakan pada alat yang digunakan
misal pelurunya macet / tidak meletus, bom waktu yang jamnya rusak.
a. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu
disebabkan karena akan adanya penghalang fisik.
Contoh: takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah
diketahui oleh orang lain.
a. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor / keadaan-keadaan
khusus pada objek yang menjadi sasaran.
Contoh: Daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati
atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan; barang yang akan
dicuri terlalu berat walaupun si pencuri telah berusaha mengangkatnya
sekuat tenaga.
TIDAK SELESAI BUKAN SEMATA-MATA
KARENA KEHENDAK SENDIRI (2)
 Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri
secara teori dapat dibedakan antara :
a. Pengunduran diri secara sukarela (rucktritt) yaitu tidak
menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan
untuk delik yang bersangkutan; dan
b. Penyesalan (tatiger reue) yaitu meskipun perbuatan
pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela
menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik
tersebut. Misal: orang memberi racun pada minuman si
korban, tetapi setelah diminumnya ia segera memberikan
obat penawar racun sehingga si korban tidak jadi
meninggal
 Apabila secara sukarela tidak dipidana
POGING YANG TIDAK MUNGKIN (1)
 Ondeug-delijke Poging (percobaan tidakmungkin) ini timbul sehubungan
dengan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan tetapi delik yang dituju
tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak
timbul. Sebabnya:
1. Alat (sarana) yang dipergunakan tidak sempurna.
2. Objek (sasaran) tidak sempurna. Loebby Logman memberikan contoh
secara terperinci sebagai berikut:
 1. Ketidaksempurnaan sarana (alat)
a. Ketidaksempurnaan sarana secara mutlak
Contoh : A ingin membunuh B dengan menggunakan racun tikus. Pada saat
B lengah, A mencampurkannya ke dalam makanan B. Namun B tetap
hidup karena ternyata yang dimasukkan ke dalam makanan B bukan
racun tetapi garam.
a. Ketidaksempurnaan sarana secara nisbi
Contoh : Peristiwanya seperti di atas, tetapi A memberikan racun
arsenicum ke dalam makanan B dalam dosis yang tidak mencukupi
sehingga A tetap hidup.
POGING TIDAK MUNGKIN (2)
2. Ketidaksempurnaan sasaran (objek)
a. Ketidaksempurnaan sasaran secara mutlak
Contoh : A ingin membunuh B. Pada suatu malam A
masuk ke kamar tidur B dan menikam B. Ternyata bahwa
B telah meninggal dunia sebagai ditikam A. Dalam hal ini
A tidak mengetahui karena kamar tidur B dalam keadaan
gelap. Jadi A menikam mayat.
b. Ketidaksempurnaan sasaran secara nisbi
Contoh : A ingin membunuh B. B mengetahui bahwa
dirinya terancam oleh A, sehingga B selalu keluar rumah
dengan menggunakan rompi anti peluru di dalam bajunya.
Ketika terjadi penembakan oleh A, meskipun mengenai
dada B, karena menggunakan rompi anti peluru B tidak
mati.

More Related Content

What's hot

2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpidRonalto_Tan
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainRatri nia
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Muhammad Rafi Kambara
 
Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Ranielsaref
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaSigit Riono
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham Bang Ucok
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Idik Saeful Bahri
 
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdataBadan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdataZainal Abidin
 
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Rudi Sudirdja
 

What's hot (20)

2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasionalHukum pidana internasional
Hukum pidana internasional
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Rani
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
 
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdataBadan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
 

Similar to Hukum Pidana Pemidanaan 2

Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembanganBahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembanganmamat rahmat
 
pertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.pptpertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.pptPoppieShalove
 
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docxContoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docxssuserc73b281
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaWarnet Raha
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaWarnet Raha
 

Similar to Hukum Pidana Pemidanaan 2 (10)

Materi ke 11
Materi ke 11Materi ke 11
Materi ke 11
 
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembanganBahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
 
pertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.pptpertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.ppt
 
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docxContoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Tugas mama ferdi
Tugas mama ferdiTugas mama ferdi
Tugas mama ferdi
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Materi ke 10
Materi ke 10Materi ke 10
Materi ke 10
 

More from alsalcunsoed

More from alsalcunsoed (20)

Karya Tulis SMAN 1 Purbalingga
Karya Tulis SMAN 1 PurbalinggaKarya Tulis SMAN 1 Purbalingga
Karya Tulis SMAN 1 Purbalingga
 
Karya Tulis SMAN 1 Bawang
Karya Tulis SMAN 1 BawangKarya Tulis SMAN 1 Bawang
Karya Tulis SMAN 1 Bawang
 
Key answers 3
Key answers 3Key answers 3
Key answers 3
 
Name 1
Name 1Name 1
Name 1
 
Name 2
Name 2Name 2
Name 2
 
The key answers 2
The key answers  2The key answers  2
The key answers 2
 
Task
Task Task
Task
 
The Key Answer
The Key AnswerThe Key Answer
The Key Answer
 
Practice 3
Practice 3Practice 3
Practice 3
 
Speaking
SpeakingSpeaking
Speaking
 
Practice 1
Practice 1Practice 1
Practice 1
 
Practice 2
Practice 2Practice 2
Practice 2
 
Simple Future Tense
Simple Future TenseSimple Future Tense
Simple Future Tense
 
Reading Skills
Reading SkillsReading Skills
Reading Skills
 
Listening
ListeningListening
Listening
 
UAS Preparation
UAS PreparationUAS Preparation
UAS Preparation
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Part of Speech
Part of Speech Part of Speech
Part of Speech
 
Keabsahan Kebijakan Kartu Sakti
Keabsahan Kebijakan Kartu SaktiKeabsahan Kebijakan Kartu Sakti
Keabsahan Kebijakan Kartu Sakti
 
ARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional Indonesia
ARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional IndonesiaARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional Indonesia
ARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional Indonesia
 

Hukum Pidana Pemidanaan 2

  • 1.
  • 3. PENGERTIAN  Percobaan: poging: sutau kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau belum sempurna.  Tidak semua tindak pidana bisa dikenakan percobaan.  Yang bukan adalah pelanggaran dan kejahatan tertentu, yakni: Ps 184 perkelaihan tanding, 302 penganiayaan hewan, 351-352 tentang penganiayaan.  Menilai suatu perbuatan sebagai percobaan dengan dua teori:  Teori subjektif: orangnya berbahaya  Teori objektif: perbuatannya berbahaya
  • 4. UNSUR PERCOBAAN Pasal 53 1. Adanya niat 2. Adanya permulaan pelaksanaan 3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri
  • 5. NIAT  Voornemen yang menurut doktrin adalah tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut “opzet” atau kesengajaan dan ini meliputi semua ataupun dengan sadar kemungkinan.  Pasal 53 ayat 1 KUHP menunjukkan opzet dalam arti luas yang terdiri dari:  Opzet sebagai tujuan  Opzet sebagai kesadaran akan tujuan  Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan
  • 6. PERMULAAN PELAKSANAAN (1)  Syarat (unsur) kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan, berdasarkan kepada Pasal 53 KUHP adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering).  Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara voorbereidingshandelingen (tindakan-tindakan persiapan) dengan uitvoerings-handelingen (tindakan- tindakan pelaksanaan). Selanjutnya MvT hanya memberikan pengertian tentang uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan pengertian dari voorbereidingshandelingen (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberi-kan. Menurut MvT batas yang tegas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan oleh wet (Undang-Undang). Persoalan tersebut diserahkan kepada Hakim dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan azas yang ditetapkan dalam undang-undang.
  • 7. PERMULAAN PELAKSANAAN (2)  Di sinilah terjadi perdebatan oleh penganut teori subjektif dan objektif.  Para penganut paham subjektif menggunakan subjek dari si pelaksanaan sebagai dasar dapat dihukumnya seseorang yang melakukan suatu percobaan, dan oleh karena itulah paham mereka itu disebut sebagai paham subjektif, sedangkan para penganut paham objektif menggunakan tindakan dari si pelaku sebagai dasar peninjauan, dan oleh karena itu paham mereka juga disebut sebagai paham objektif.  Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum, sedangkan menurut penganut paham subjektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya
  • 8. TIDAK SELESAI BUKAN SEMATA-MATA KARENA KEHENDAK SENDIRI (1)  Menurut Barda Nawawi Arief tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: a. Adanya penghalang fisik. Contoh: tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk dalam pengertian ini ialah jika ada kerusakan pada alat yang digunakan misal pelurunya macet / tidak meletus, bom waktu yang jamnya rusak. a. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Contoh: takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain. a. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor / keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Contoh: Daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan; barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun si pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga.
  • 9. TIDAK SELESAI BUKAN SEMATA-MATA KARENA KEHENDAK SENDIRI (2)  Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara : a. Pengunduran diri secara sukarela (rucktritt) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan; dan b. Penyesalan (tatiger reue) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misal: orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminumnya ia segera memberikan obat penawar racun sehingga si korban tidak jadi meninggal  Apabila secara sukarela tidak dipidana
  • 10. POGING YANG TIDAK MUNGKIN (1)  Ondeug-delijke Poging (percobaan tidakmungkin) ini timbul sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Sebabnya: 1. Alat (sarana) yang dipergunakan tidak sempurna. 2. Objek (sasaran) tidak sempurna. Loebby Logman memberikan contoh secara terperinci sebagai berikut:  1. Ketidaksempurnaan sarana (alat) a. Ketidaksempurnaan sarana secara mutlak Contoh : A ingin membunuh B dengan menggunakan racun tikus. Pada saat B lengah, A mencampurkannya ke dalam makanan B. Namun B tetap hidup karena ternyata yang dimasukkan ke dalam makanan B bukan racun tetapi garam. a. Ketidaksempurnaan sarana secara nisbi Contoh : Peristiwanya seperti di atas, tetapi A memberikan racun arsenicum ke dalam makanan B dalam dosis yang tidak mencukupi sehingga A tetap hidup.
  • 11. POGING TIDAK MUNGKIN (2) 2. Ketidaksempurnaan sasaran (objek) a. Ketidaksempurnaan sasaran secara mutlak Contoh : A ingin membunuh B. Pada suatu malam A masuk ke kamar tidur B dan menikam B. Ternyata bahwa B telah meninggal dunia sebagai ditikam A. Dalam hal ini A tidak mengetahui karena kamar tidur B dalam keadaan gelap. Jadi A menikam mayat. b. Ketidaksempurnaan sasaran secara nisbi Contoh : A ingin membunuh B. B mengetahui bahwa dirinya terancam oleh A, sehingga B selalu keluar rumah dengan menggunakan rompi anti peluru di dalam bajunya. Ketika terjadi penembakan oleh A, meskipun mengenai dada B, karena menggunakan rompi anti peluru B tidak mati.