Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum serentak 2024 yang berkualitas dan berintegritas. Isu-isu utama yang diidentifikasi meliputi regulasi, sumber daya manusia penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih/publik. Dokumen tersebut juga menampilkan diagram alir dan tabel yang menjelaskan hubungan antar variabel terkait kualitas pemilu serta titik-titik permasalahan yang perlu ditangani.

1. System Thinking:
Pemilu Serentak 2024 Yang Berkualitas
dan Berintegritas
Ratno Sulistiyanto (NIM.221122032)
Muhammad Kausar (NIM. 2211220036)
Rahimul Hakim (NIM. 221122034)

2. Latar Belakang
Dalam International Electoral Standards Guidelines yang disusun
oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
menyebutkan indikator-indikator yang dapat mengukur kualitas
pemilu yang dimulai dari:
1. Penyusunan undang-undang kepemiluan
2. Pemilihan sistem elektoral
3. Penyusunan distrik-distrik pemilihan yang bisa
mencegah diskriminasi
4. Hak-hak untuk memilih dan dipilih
5. Penyelenggara Pemilu
6. Pendaftaran calon pemilih dan penetapan calon
pemilih
7. Proses pencalonan oleh partai politik dan kandidat
8. Kampanye yang demokratis
9. Akses ke media dan kebebasan berekspresi
10. Dana dan pengeluaran kampanye
11. Proses pemilihan yang jujur, adil dan rahasia
12. Perhitungan dan tabulasi suara
13. Pemantauan oleh kandidat dan partai politik
14. Pemantau independent

3. Gambar 1: Causal Loop Diagram Pemilu Berkualitas & Berintegritas dan Titik Ungkit

4. Tabel 1. Identifikasi Isu Utama untuk Pemilu Berkualitas & Berintegritas
REGULASI SDM PENYELENGGARA PEMILU PESERTA PEMILU PEMILIH/PUBLIK
UU No.7 Tahun
2017 Tentang
Pemilu (Sistem
Pemilu:
Proporsional
Terbuka)
PKPU
Perbawaslu
DKPP
KPU
BAWASLU
DKPP
PARTAI POLITIK
PASANGAN CAPRES-
CAWAPRES
CALEG DPR RI
DPD
CALEG DPRD PROVINSI
CALEG DPRD KAB/KOTA
Pendidikan politik
Perilaku Pemilih
(Opini Publik)

5. Tabel 1. Identifikasi Isu Utama untuk Pemilu Berkualitas & Berintegritas
Permasalahan:
Ada beberapa aturan
yang tidak linier.
Perbedaan sudut pandang
aturan.
Demokrasi struktural
Penegakan hukum
terhadap sengketa pemilu
Sistem rekruitmen terpusat dan kurang
professional
Relasi kuasa Partai Politik & Pemerintah (istilah:
“Orangnya Parpol”
“Orangnya Pemerintah”)
Tidak semua wilayah nasional dapat mengakses
system informasi secara digital yakni sistem
informasi partai politik (sipol), sistem informasi
daerah pemilihan (sidapil), sistem informasi
pendaftaran pemilih (sidalih), sistem informasi
pencalonan (silon); sistem informasi logistik (silog)
dan sistem informasi penghitungan suara (situng).
Kejahatan pemilu: keterlibatan penyelenggara
dalam manipulasi suara baik di TPS (kertas suara
dari pemilih yang tidak hadir) atau merubah suara
di Plano C1
Banyaknya petugas di TPS kelelahan dan ada yang
meninggal dunia.
Partai ID rendah/Tingkat kepercayaan
partai politik rendah
Sistem Pemilu : 4% Parliamentary
Threshold, 20% Presidential Threshold
tidak memberikan kesempatan luas bagi
setiap anak bangsa
Biaya politik tinggi
Rekruitmen/kaderisasi partai politik
tidak masif
Relasi kuasa (penyelanggara dengan
peserta pemilu) rentan terjadinya
kejahatan pemilu
Sengketa Pemilu (Masih ada peserta
yang tidak puas)
Tingkat partisipasi trennya
menurun
Perilaku Pemilih pragmatis
(temuan politik uang
meningkat, Bawaslu RI 2019)
Angka Political Alienation tinggi
(pemilih tidak tahu siapa yang
mewakilinya) (1,22%, survei
Indopol Survey, Periode Juli
2022)
Partai ID rendah (1,22%, survei
Indopol Survey, Periode Juli
2022)
Daftar pemilih tetap masih
bermasalah
Polarisasi politik menguat

6. Gambar 2: Simulasi Model Stuktur
Gambar 2: Simulasi Model Stuk
PARLEMEN/
PARTAI POLITIK
KPU/BAWASLU
PEMILIH/
PUBLIK
PEMERINTAH
Pendidikan Politik
Regulasi
Regulasi sosialisasi
sosialisasi
 Penyusunan undang-
undang kepemiluan
 Pemilihan sistem
elektoral
 Penyusunan distrik-
distrik pemilihan yang
bisa mencegah
diskriminasi
 Hak-hak untuk memilih
dan dipilih
 Penyelenggara Pemilu
 Akses ke media dan
kebebasan berekspresi
 Dana dan pengeluaran
kampanye
 Pemantauan oleh
kandidat dan partai
politik

 Pendaftaran calon pemilih
dan penetapan calon
pemilih
 Proses pencalonan oleh
partai politik dan kandidat
 Kampanye yang
demokratis
 Proses pemilihan yang
jujur, adil dan rahasia
 Perhitungan dan tabulasi
suara yang efektif (tidak
makan banyak waktu)
APBN
Pemantau independent
Quick Count