1. MEMANTAPKAN NETRALITAS
TNI MENUJU PEMILU 2014
KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN 2013 - 2018
MUKTAR HELMI, S.Pd.I
DIVISI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
& SUMBER DAYA MANUSIA

2. DASAR HUKUM
 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik
 Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD
 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI
 Undang-undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
 PP Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal
Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta
Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu
 PKPU No. 01 Tahun 2013 Tentang Kampanye Pemilu DPR, DPD dan
DPRD, sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013

3. MENGAPA PEMILU (ELECTIONS)
DIPERLUKAN ?
 Menguatkan legitimasi pranata politik. (eksekutif, legislatif dan
yudikatif)
 Menjamin stabilitas peralihan kepemimpinan
 Menegakkan demokrasi
 Memilih kader penguasa yang terbaik

4. TNI SEBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN AKAN
SUKSESNYA PEMILU 2014
 Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah individu
atau kelompok yang secara aktif dalam suatu kegiatan,
atau yang terkena dampak positif dan negatif dari hasil
sebuah kegiatan.
 Dalam
konteks
pembahasan,
stakeholders
yang
dimaksud adalah individu atau kelompok yang memiliki
kepentingan, mempengaruhi atau dipengaruhi dan
memberikan dampak/terkena dampak dalam aktivitas
pemilu.

5. DEFINISI JENIS PEMANGKU
KEPENTINGAN
UTAMA
PENDUKUNG
KUNCI
•Pemangku kepentingan yang menerima
dampak positif atau negatif (suka atau tidak
suka) dari kegiatan kepemiluan
•Pemangku kepentingan yang tidak memiliki
kaitan kepentingan secara langsung terhadap
isu kepemiluan namun memiliki kepedulian.
•Sehingga mereka bersuara dan (dapat)
mempengaruhi sikap masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan isu
kepemiluan.
•Kelompok kepentingan yang berpengaruh
kuat atau penting terkait dengan
penyelenggaraan pemilu.

6. KATEGORI AKTOR PEMANGKU
KEPENTINGAN DALAM
KEPEMILUAN
KATEGORI AKTOR
UTAMA:
PENDUKUNG:
Pemilih, peserta pemilu,
penyelenggara pemilu
Ormas/LSM, perguruan
tinggi, media massa
KUNCI:
Pemda,TNI kepolisian
daerah, kejaksaan, pengad
ilan

7. TUGAS POKOK TNI PADA PRINSIPNYA
ADA TIGA MENURUT UNDANG – UNDANG
NO 34 TAHUN 2004
 Pertama, menegakkan kedaulatan negara;
 Kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan
 Ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.

8. PERAN TNI DALAM PEMILU 2014
A. SETIAP ANGGOTA TNI DALAM PEMILU 2014 HARUS NETRAL
 Pertama, Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan
pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk
apapun di luar tugas dan fungsi TNI.
 Kedua, Bagi PNS TNI serta istri/suami/anak prajurit TNI, hak
memilih merupakan hak individu selaku warga
negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan di
dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut.
 Ketiga, Dilarang memberi
komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun
berkaitan dengan kontestan Pemilu dan Pilkada kepada
keluarga atau masyarakat.
 Keempat, Secara perorangan/fasilitas tidak boleh berada di
arena tempat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
 Kelima, Dilarang menyimpan dan menempel
dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas
peserta Pemilu dan Pilkada di Instalasi peralatan milik TNI.

9.  Keenam, Secara perorangan/satuan/fasilitas/ instansi
tidak boleh terlibat pada kegiatan Pemilu dan Pilkada
dalam bentuk kampanye untuk mensukseskan kandidat
tertentu/ kontestan termasuk memberi bantuan dalam
bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.
 Ketujuh, Dilarang memobilisasi organisasi sosial, agama
dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon
tertentu.

10. B. HAL-HAL YANG MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB
PARA DANSAT / KEPALA UNTUK MENEGAKKAN NETRALITAS
TNI DALAM PEMILU 2014 ANTARA LAIN, :
 Pertama, Mensosialisasikan netralitas TNI dalam Pemilu
dan Pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada
setiap apel maupun pada Jam Komandan secara
periodik.
 Kedua, Mengecek dan mengawasi sejauh mana
pemahaman anggota tentang netralitas TNI.
 Ketiga, Mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di
lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang
negatif sekaligus mencegah kegiatan yang terkait
dengan politik praktis.
 Keempat, Memberikan sanksi tegas apabila anggotanya
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang
ditetapkan.

11.  Kelima, Melaksanakan koordinasi sebaikbaiknya dengan
pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan
identitas peserta Pemilu dan Pilkada di lingkungan
markas, asrama dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya.
 Keenam, Mewaspadai daerah-daerah yang berpotensi
rawan konfl ik (politik, ekonomi dan sara).
 Ketujuh, Mencegah bentrokan fi sik antar massa atau
perorangan pendukung partai politik di sekitar markas,
kesatuan, asrama, komplek TNI atau di daerah
sekitarnya pada radius + 100 m, apabila tidak terdapat
aparat Polri/Hansip/ petugas yang menangani, maka
prajurit TNI secara unit/satuan wajib
menghentikan/melerai, selanjutnya menyerahkan
permasalahannya kepada aparat Polri terdekat, dengan
tetap menjaga netralitas TNI.
 Kedelapan, Mengantisipasi dan mewaspadai setiap
perkembangan situasi di lingkungannya serta
melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara
hirarki, apabila ada kejadian atau kegiatan yang
berindikasi mengarah,menghambat, mengganggu atau
langkah menggagalkan Pemilu dan Pilkada.

12.  Kesembilan, Mewaspadai kegiatan Parpol yang dapat
merusak komitmen netralitas TNI, antara lain
penyebaran bahan/media kampanye partai politik
berupa baliho, bendera partai, kalender maupun bahan
kampanye dalam bentuk sejenis yang memanfaatkan
prajurit TNI AD, asrama/ markas TNI AD sebagai tempat
atau latar belakang gambar.
 Kesepuluh, Memberi penekanan kepada seluruh keluarga
besar TNI untuk menggunakan hak pilihnya dalam
Pemilu 2014, tidak terpengaruh oleh hasutan dari pihakpihak yang tidak bertanggung jawab untuk bersikap
”Golput”.
TERIMAKSIH ATAS PERHATIANNYA.....
“SUKSES PEMILU 2014 ADALAH SUKSES KITA SEMUA”