SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PULAU-PULAU KECIL
DITJEN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jakarta, 30 September 2013
ISU PESISIR & PULAU-PULAU KECIL
1 Kemiskinan masyarakat yang
bermukim di kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil
2
Ketergantungan ekonomi yang
tinggi terhadap SDA dengan pola
pemanfaatan berlebih & merusak
3
Perubahan iklim global yang berdampak
pada kerusakan lingkungan, krisis pangan,
energi dan air
2
PPK
Fungsi
Ekologi
Isu
Kerusakan
Lingkungan
Fungsi
Ekonomi
Isu
Kemiskinan
Masyarakat
Fungsi
Pertahanan
Keamanan
Isu
Okupasi
Wilayah/perb
atasan
adalah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air
pada semua sisinya dan tetap berada di atas permukaan air pada
saat air pasang tertinggi (UNCLOS 1982)
4
Pulau
Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya
(UU No. 27 Tahun 2007)
Pulau Kecil
Batasan Pulau Kecil
13.466
PULAU BERNAMA
(BERDASARKAN
TOPONIMI)
1.667
(12,37 %)
berpenduduk
11.799
(87,643 %)
Tidak
berpenduduk
KARAKTERISTIK PULAU-PULAU KECIL
Sumber : Adrianto (2004); Bengen & Retraubun (2006)
Secara fisik
berukuran kecil
Populasi
terbatas dan
relatif homogen
Rentan terhadap
perubahan
lingkungan dan
bencana alam
Tergantung pada
ekonomi luar
pulau (mainland)
Memiliki
sumberdaya hayati
yang beragam dan
melimpah
Terpisah dari
pulau induk,
bersifat insular
Tidak mampu
mempengaruhi
hidroklimat laut
Memiliki daya
dukung terbatas,
terutama air
tawar
Cenderung
memiliki spesies
endemik yang
tinggi
Kemiskinan &
Keterbatasan
SDM
Keterbatasan
infrastruktur &
Aksessibilitas
 Pusat keanekaragaman hayati laut,
 Pendukung sistem perikanan tangkap,
 Pengembangan areal budidaya laut
(mariculture),
 Pusat industri pengolahan berbasis
sumberdaya,
 Wisata bahari (diving, snorkling, fishing,
surfing, sun-bathing, swimming).
 Pusat pendidikan dan penelitian,
 Pengembangan energi alternatif terbarukan,
 Pengembangan jasa-jasa kemaritiman, dll.
POTENSI PULAU-PULAU KECIL
6
Kemiskinan Masyarakat
dan Keterbatasan SDM Rendahnya
Akses
Transportasi &
Komunikasi
Lemahnya
Pengawasan &
Penegakan Hukum,
Konflik pengelolaan
Sangat Rentan
dan Daya
dukung terbatas
Degradasi
Lingkungan &
Sumberdaya
Berbagai isu dan
permasalahan utama
dalam pembangunan
pulau-pulau kecil
Indonesia
ISU DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN
PULAU-PULAU KECIL
SUMBER :
BADAN PUSAT STATISTIK (2010)
POTRET KEMISKINAN
MASYARAKAT PESISIR & PULAU-PULAU
KECIL
8
 10.639 desa pesisir
 2,13 Juta rumah tangga
 7,8 Juta jiwa penduduk miskin
 2,2 Juta jiwa penduduk sangat
miskin
PERMASALAHAN KERUSAKAN EKOSISTEM DI PPK
>32% TERUMBU KARANG RUSAK (LIPI, 2008) >43% MANGROVE RUSAK (DJ RLPS, 1999)
ABRASI AKIBAT PENEBANGAN MANGROVE PENCEMARAN SAMPAH DI PANTAI 9
PULAU BATEK,
NTT (09 15 33 S,
123 59 15 E)
92
PPKT
(PERPRES 78/
2005)
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
(PPKT)
TUGU NKRI DI
PULAU MIANGAS
TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN
PPKT
(PERPRES 78/
2005
MENKO
POLHUKAM
KETUA
MENTERI
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
WAKIL KETUA &
KOORDINATOR
HARIAN
#
S#
S
#
S
#
S
#
S
#
S#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S #
S #
S #
S #
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S #
S
#
S
#
S
#
S#
S#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S #
S
#
S #
S #
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S#
S
#
S #
S #
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S #
S
#
S#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S#
S#
S#
S
Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai,
Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro,
Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil,
Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa,
Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa
Enggano
Batu Kecil
Sibarubaru,
Sinyaunyau,
Mega
Simuk,
Wunga
Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut
Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut
Sebatik, Gosong Makasar, Maratua,
Lingian, Salando, Dolangan,
Bangkit, Manterawu, Makalehi,
Kawalusu, Kawio, Marore, Batu
Bawaikang, Miangas, Marampit,
Intata, Kakarutan
Liki, Bepondi, Bras, Fanildo,
Miossu, Fani, Budd, Jiew
Deli
Manuk,
Nusakambangan Panehan, Sekel,
Barung
Sophialouisa
Dana (ada 2), Batek,
Alor, Mangudu, Liran
Wetar, Kisar, Leti,
Meatimiarang
Masela, Selaru, Batarkusu,
Asutubun, Larat, Batu
Goyang, Enu, Karang,
Kultubai Selatan, Kultubai
Utara, Panambulai,
Karaweira, Ararkula, Laag,
Kolepon
Berhala
PETA LOKASI 92 PPK TERLUAR
SEBARAN 31 PULAU-PULAU KECIL TERLUAR BERPENDUDUK
31 PPKT BERPENDUDUK
PRIORITAS UNTUK ADOPSI PULAU
No. Nama Pulau (Kab)
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Keterangan
1 Pulau Subi Kecil (Natuna) 2.857 PKS Ditjen KP3K-IPB
2 Pulau Sebatik (Nunukan) 32,557 PKS Ditjen KP3K-UNHAS
3 Pulau Maratua (Berau) 2,818 PKS Ditjen KP3K-ITS
4 Pulau Lingian (Toli-toli) 315
5 Pulau Makalehi (Sangihe) 1,425
6 Pulau Kawalusu (Sangihe) 660
7 Pulau Kawio (Sangihe) 425
8 Pulau Marore (Sangihe) 845
9 Pulau Miangas (Talaud) 763
10 Pulau Marampit (Talaud) 1.273
11 Pulau Kakarutan (Talaud) 748
12 Pulau Mantehage(Minut) 2.163
13 Pulau Brass (Biak Numfor) 200
14 Pulau Bepondi (Biak Numf) 535
15 Pulau Liki (Sarmi) 374
Sumber: Profil 31 Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia, Ditjen KP3K, KKP, 2012
31 PPKT BERPENDUDUK
PRIORITAS UNTUK ADOPSI PULAU
No. Nama Pulau
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Keterangan
16 Pulau Kolepon (Merauke) 14.841
17 Pulau Penambulai (Mal Ra) 285
18 Pulau Larat (MTB) 19,765 PKS Ditjen KP3K-UI
19 Pulau Selaru (MTB) 12.249
20 Pulau Masela (MBD) 2,879 Rencana PKS Ditjen
KP3K-UI
21 Pulau Meatimiarang (MBD) 40 (16 KK)
22 Pulau Leti (MBD) 10,548
23 Pulau Kisar (MBD) 15.296
24 Pulau Wetar (MBD) 8.124
25 Pulau Liran (MBD) 660
26 Pulau Alor (Alor) 181.913 PKS Ditjen KP3K-UGM
27 Pulau Nusakambangan
(Cilacap)
13,540 PKS Ditjen KP3K-IPB
28 Pulau Enggano (Bengkulu
Utara)
2.760 Rencana PKS Ditjen
KP3K- UNIB
29 Pulau Simuk (Nias Selatan) 1.741
30 Pulau Karimun kecil
(Karimun)
12 KK PKS Ditjen KP3K-UNDIP
31 Pulau Pelampong (Batam) 6 KK
Sumber: Profil 31 Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia, Ditjen KP3K, KKP 2012
MISI RPJPN
POIN 8 : MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN
YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN
NASIONAL
PRIORITAS
BANGNAS
POIN 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
POIN 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA KONFLIK
UU No.27
THN 2007
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PP No. 62
THN 2010
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
PERMEN
NO. 20/2008
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN
DI SEKITARNYA
PERPRES
78 /2005
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
PERMEN
NO.14/2009
MITRA BAHARI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Pro-Poor; melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku
usaha kelautan dan perikanan.
2. Pro-Job; melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum
tergarap, dukungan modal dan kepastian berusaha untuk menurunkan
tingkat pengangguran
3. Pro-growth; melalui pengembangan infrastruktur, industrialisasi, dan
modernisasi.
4. Pro-sustainability; melalui upaya pemulihan dan pelestarian
lingkungan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan
adaptasi terhadap perubahan iklim.
ARAHAN PENGELOLAAN
PULAU KECIL PROFIL
PERENCANAAN
RENCANA ZONASI
ARAHAN PENGELOLAAN
PERTAHANAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
PELESTARIAN
LINGKUNGAN
INFRASTRUKTUR DASAR
- Energi Listik
- Air Bersih
- Jetty/Dermaga
- Jalan Lingkungan
DUKUNGAN SARANA PRODUKSI
- Perikanan Tangkap
- Perikanan Budidaya
- Pariwisata Bahari
- Pengolahan Perikanan
Rehabilitasi Ekosistem
Pulau-pulau Kecil
Perlindungan/
Perbaikan Pantai
Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
dan Sanitasi Lingkungan
Mitigasi Bencana dan
Adaptasi Perubahan Iklim
PULAU KECIL YANG BERNILAI EKONOMI TINGGI
1. Kondisi Lingkungan PPK baik
2. Ketahanan terhadap bencana dan adaptif terhadap Perubahan Iklim
3. Sarana dan Prasarana Mamadai
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan ekonomi produktif
EVALUASI
PROGRAM ADOPSI PULAU
(ASUH PULAU/PULAU BINAAN)
• Mendukung program Mitra Bahari melalui strategi/ kebijakan
dalam pembangunan pulau-pulau kecil melalui pelibatan peran
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD,
perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga donor, LSM dan
pemangku kepentingan lainnya dalam bingkai kerjasama
kemitraan yang terpadu.
• Sebagai wujud tanggung jawab sosial, tanggung jawab
lingkungan, tanggungjawab akademik dan pengabdian terhadap
masyarakat pulau-pulau kecil/PPK Terluar.
• Pendekatan kemitraan dan partisipatif dari berbagai pemangku
kepentingan dengan prinsip dasar (kesetaraan, berbasis
sumberdaya lokal, partisipasi masyarakat, ramah lingkungan,
akuntabel, sinergi dan berkelanjutan)
• Bersumber dari dana APBN/APBD, dana CSR (Corporate Social
Responsibility), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
BUMN/BUMD, dana Penelitian dan Pengabdian Pada
Masyarakat, Dana swadaya masyarakat (donatur) serta dana
lainnya yang tidak mengikat.
• Fokus bidang utama: Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Sarana-
Prasarana, Lingkungan dan Sosial-Budaya.
PROGRAM ASUH PULAU
Peluang pemanfaatan CSR dan PKBL
di Pulau-pulau Kecil
• pencapaian sasaran MDG’s di pulau-pulau Kecil:
pengurangan kemiskinan dan pelestarian sumberdaya alam
• tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir dan Pulau-pulau
kecil masih cukup tinggi
• tanggung jawab perusahaan dan BUMN yang beroperasi atau yang
memberikan dampak terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil
• fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat PPK, meliputi
bidang ekonomi, sosial, ekologi dan kelembagaan masyarakat
• pengembangan kemandirian masyarakat pulau-pulau kecil melalui
sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, konservasi, mitigasi
bencana dan partisipasi dalam pengelolaan pulau
KERJASAMA PROGRAM ADOPSI PULAU DENGAN
KEMENTERIAN BUMN DAN BP MIGAS
1. MoU Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Kepala BP
MIGAS Nomor. 03/MEN-KP/KB/2011 dan Nomor.
R.0002/BP00000/2011/SO Tanggal 19 Januari 2011 Tentang
“Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Sekitar
Wilayah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”
2. MoU Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri BUMN
Nomor. 01/MEN-KP/KB/I/2011 dan Nomor. 01/MB/2011
Tanggal 19 Januari 2011 Tentang “Implementasi Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Dalam Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan”
KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPKT
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP
dan Universitas Hasanudin untuk Percepatan pembangunan di
Pulau Sebatik (Kab. Nunukan) tanggal 9 Januari 2012
• Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan UNHAS di Pulau Sebatik
No Kegiatan Waktu Pelaksana
1 Peningkatan Kapasistas IPTEK Melalui
Regenerasi Nelayan:
- Teknologi penangkapan ikan, diikuti oleh
5 orang nelayan pulau
- Teknologi pengolahan pasca panen
(kerupuk amplang), diikuti oleh 5 orang
wanita pulau.
Implementasi Teknologi Tepat Guna di
Wilayah Pesisir:
- Teknologi perbengkelan, diikuti oleh 5
orang nelayan pulau.
Juli Dit.
PMPPU
2 Kuliah Kerja Nyata Angkatan 1:
Melibatkan 20 Orang Mahasiswa UNHAS di
5 kecamatan, mencakup pelaksanaan
kegiatan:
- Penyuluhan Pendidikan dan Agama
- Penyuluhan Perikanan dan pertanian
- Peyuluhan kesehatan dan sanitasi
lingkungan
- Pembuatan tempat sampah dan batas
desa
Juli-
Agustus
Mahasisw
a UNHAS
3 Kuliah Kerja Nyata Angkatan 2:
Bekerjasama dengan Badan Narkotika
Nasional (BNN) melibatkan 60 Mahasiswa
UNHAS dan 20 residen Pasca Rehabilitasi
BNN
Nopember
-
Desember
Mahasisw
a UNHAS,
BNN
No Kegiatan Waktu Pelaksana
4 Bantuan Sarana Pengembangan Usaha
Perikanan:
- Mesin Tempel 25 PK, sebanyak 22 unit
- Cool Box 100 liter, sebanyak 22 unit
Nopember Dit. PPK
5 Bimbingan TeknisPengelolaan Ekosistem
Pulau-pulau Kecil :
Diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari
unsur masyarakat pulau dan SKPD
setempat. Materi bimtek yang
disampaikan, meliputi:
- Pengelolaan sampah organik
- Kerajinan Daur ulang sampah plastik
- Pengolahan Buah Mangrove
- Budidaya rumput laut ramah lingkungan
- Aksi Bersih Lingkungan PPK
- Bantuan sarana Budidaya Rumput laut,
Sarana Pengolahan dan sarana
pengelolan sampah
Desember
Dit. PPK
• Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan UNHAS di Pulau Sebatik
(Lanjutan..)
KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPKT
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP
dan Institut Pertanian Bogor untuk Percepatan pembangunan di
Pulau Subi Kecil (Kab. Natuna) dan Nusakambangan (Kab.
Cilacap) tanggal 26 Januari 2012
No Kegiatan Pelaksanaan Keterangan
1 Bimbingan Teknis Peningkatan
Ketahanan Masyarakat PPK
terhadap Bencanan dan
Perubahan Iklim :
Diikuti oleh 50 peserta yang
terdiri dari unsur masyarakat
pulau dan SKPD setempat. Materi
bimtek yang disampaikan,
meliputi:
- Pengurangan Resiko Bencana
- Simulasi Tanggap darurat
bencana
- Pembuatan peta dan rambu
evakuasi Bencana
- Pembuatan jalur evakuasi
- Budidaya kepiting bakau dan
nila
Mei Dit. PPK
• Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan IPB di di Pulau Nusakambangan
No Kegiatan Pelaksanaan Keterangan
2 Kuliah Kerja Profesi (KKP):
Diikuti oleh 28 orang mahasiswa.
Praktek Kerja Lapangan (PKL):
Diikuti oleh 15 Orang Mahasiswa.
Pelaksanaan KKP dan PKL tersebut,
mencakup kegiatan:
- Penyuluhan Pendidikan dan Agama
- Penyuluhan Perikanan dan
pertanian
- Peyuluhan kesehatan dan sanitasi
lingkungan
- Pembuatan media veltikultur dan
bahan edukatif
- Survey potensi dan permasalahan
pengembangan Minawisata
Juli
Mahasiswa
FEMA dan FPIK
IPB
3 Minawisata Pulau-pulau Kecil:
- Perencanaan Bisnis Plan
- Sarana Tracking Mangrove, ukuran
2 x 350 m
Nopember-
Desember
Dit. PPK
4 Bantuan Sarana Pengembangan
Usaha Perikanan:
- Mesin Tempel 25 pk, sebanyak 9
unit
Nopember Dit. PPK
5 Fasilitasi Penyusunan Rencana
Zonasi Rinci Kawasan Segara
Anakan, Kabupaten Cilacap
Nopember Dit. TRLP3K
• Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan IPB di di Pulau Nusakambangan
(Lanjutan..)
 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP, Yayasan
Kalpatma Bersama (Ikatan Alumni Lemhanas Angkatan 45) dan Kodam II
Sriwijaya untuk Percepatan Pembangunan di Pulau Batukecil (Bertuah),
Propinsi Lampung tanggal 30 April 2012.
 Perkembangan pelaksanaan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau
Batu Kecil di tahun 2012 adalah tahap penyusunan rencana aksi.
KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPKT
DENGAN LSM DAN INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA
KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP
dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk
Percepatan pembangunan di Pulau Poteran (Kab. Sumenep) dan
Pulau Maratua (Kab. Berau), tanggal 10 Nopember 2012
• Dalam pelaksanaan PKS ini pihak ITS menginisiasi kerjasama dengan
Hochschule Wismar University Of Applied Sciences (Wismar University)
Jerman dalam mengembangkan Sister Island Project yang mencakup
pengembangan ekonomi, energi dan lingkungan pulau kecil secara
berkelanjutan.
• Tujuan Sister Island Project :
Membangun pulau kecil yang bernilai ekonomi, mandiri energi, dan
berorientasi lingkungan yang berkelanjutan, melalui pengembangan
vegetasi pantai (tanaman Kelor) di Pulau Poteran sebagai bahan baku
industri farmasi (obat, kosmetik).
Inisiasi Sister Island Project
Kerjasama Ditjen KP3K dan LTMI HMI Surabaya dalam Pemberdayaan masyarakat di Pulau
Poteran, 23 Desember 2012, kegiatannya antara lain :
1. Sosialisasi program adopsi pulau
• Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan ITS di Pulau Poteran
2. Bimbingan teknis/ keterampilan pengolahan hasil perikanan seperti mie ikan, bakso
ikan, sosis ikan dan abon ikan
Bantuan sarana pengolahan :
• 1 Penggiling daging (grinder)
• 1 Alat giling mie, dan
• 1 Alat cetak sosis manual
Bantuan sarana pengolahan sampah:
• 3 Gerobak sampah
• 10 Tong sampah.
3. Pemberian bantuan sarana penunjang
Bantuan sarana peningkatan ketahanan pangan:
• alat pemipil jagung,
• mesin tepung, dan
• perajang singkong manual
• Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan ITS di Pulau Poteran (Lanjutan..)
KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
 Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Dipenogoro (UNDIP) No.
01/KP3K/KKP/PKS/IV/2013 dan No. 1887/UN7.P/HK/2013 tanggal 10 April
2013 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar di Pulau Karimun Kecil
Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
 Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
(UGM) No. 02/KP3K/KKP/PKS/VI/2013 dan No. 1178/H1.SPs/HM/2013
tanggal 7 Juni 2013 tentang Pengelolaan Pulau Alor Kabupaten Alor, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
 Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) No.
02/KP3K/KKP/PKS/VII/2013 dan No. 154/PKS/R/UI/2013 tanggal 4 Juli 2013
tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Larat Kabupaten
Maluku Tenggara Barat.
TERIMA

More Related Content

Similar to KEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECIL

ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdf
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdfADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdf
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdfHariIswoyo
 
Roadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementRoadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementCIFOR-ICRAF
 
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdfVinnaYasin
 
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsulaAgustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsulaAgus kastanya
 
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)Luluk Uliyah
 
5303b137c602fmasterplan-delta-api-desa-gili-air-edit.pdf
5303b137c602fmasterplan-delta-api-desa-gili-air-edit.pdf5303b137c602fmasterplan-delta-api-desa-gili-air-edit.pdf
5303b137c602fmasterplan-delta-api-desa-gili-air-edit.pdfBayuCandraNegarawanM
 
Profil Resiko Perublim dan Emisi GRK Kota Blitar
Profil Resiko Perublim dan Emisi GRK Kota BlitarProfil Resiko Perublim dan Emisi GRK Kota Blitar
Profil Resiko Perublim dan Emisi GRK Kota BlitarElly Ratni
 
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009MULDAN MARTIN, A.Pi., M.Si
 
Ecohouse: Kampung Nelayan Depok
Ecohouse: Kampung Nelayan DepokEcohouse: Kampung Nelayan Depok
Ecohouse: Kampung Nelayan DepokVempi Satriya
 
Pedoman MItigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.pdf
Pedoman MItigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.pdfPedoman MItigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.pdf
Pedoman MItigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.pdfnovitrioktavia
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
 
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove  dan Kesejahteraan Mas...Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove  dan Kesejahteraan Mas...
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...CIFOR-ICRAF
 
HIMAHI Climate Change.pptx
HIMAHI Climate Change.pptxHIMAHI Climate Change.pptx
HIMAHI Climate Change.pptxAri W Adipratomo
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptTheAlucard1
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013KPDT
 
Final Materi Bapppeda Provinsi_Seminar FPDL_Geopark.pptx
Final Materi Bapppeda Provinsi_Seminar FPDL_Geopark.pptxFinal Materi Bapppeda Provinsi_Seminar FPDL_Geopark.pptx
Final Materi Bapppeda Provinsi_Seminar FPDL_Geopark.pptxKhumairahsaleh1
 
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim global
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim globalPengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim global
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim globalpariatmono
 

Similar to KEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECIL (20)

ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdf
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdfADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdf
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdf
 
KKP
KKPKKP
KKP
 
Roadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementRoadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove Management
 
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
 
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsulaAgustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula
 
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)
 
5303b137c602fmasterplan-delta-api-desa-gili-air-edit.pdf
5303b137c602fmasterplan-delta-api-desa-gili-air-edit.pdf5303b137c602fmasterplan-delta-api-desa-gili-air-edit.pdf
5303b137c602fmasterplan-delta-api-desa-gili-air-edit.pdf
 
Profil Resiko Perublim dan Emisi GRK Kota Blitar
Profil Resiko Perublim dan Emisi GRK Kota BlitarProfil Resiko Perublim dan Emisi GRK Kota Blitar
Profil Resiko Perublim dan Emisi GRK Kota Blitar
 
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009
 
Rtr pulau sumatera
Rtr pulau sumateraRtr pulau sumatera
Rtr pulau sumatera
 
Ecohouse: Kampung Nelayan Depok
Ecohouse: Kampung Nelayan DepokEcohouse: Kampung Nelayan Depok
Ecohouse: Kampung Nelayan Depok
 
Pedoman MItigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.pdf
Pedoman MItigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.pdfPedoman MItigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.pdf
Pedoman MItigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.pdf
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove  dan Kesejahteraan Mas...Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove  dan Kesejahteraan Mas...
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...
 
HIMAHI Climate Change.pptx
HIMAHI Climate Change.pptxHIMAHI Climate Change.pptx
HIMAHI Climate Change.pptx
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
 
Final Materi Bapppeda Provinsi_Seminar FPDL_Geopark.pptx
Final Materi Bapppeda Provinsi_Seminar FPDL_Geopark.pptxFinal Materi Bapppeda Provinsi_Seminar FPDL_Geopark.pptx
Final Materi Bapppeda Provinsi_Seminar FPDL_Geopark.pptx
 
2. present. wwk. 2009
2. present. wwk. 20092. present. wwk. 2009
2. present. wwk. 2009
 
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim global
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim globalPengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim global
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim global
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (13)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

KEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECIL

  • 1. DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PULAU-PULAU KECIL DITJEN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Jakarta, 30 September 2013
  • 2. ISU PESISIR & PULAU-PULAU KECIL 1 Kemiskinan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 2 Ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap SDA dengan pola pemanfaatan berlebih & merusak 3 Perubahan iklim global yang berdampak pada kerusakan lingkungan, krisis pangan, energi dan air 2
  • 4. adalah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air pada semua sisinya dan tetap berada di atas permukaan air pada saat air pasang tertinggi (UNCLOS 1982) 4 Pulau Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya (UU No. 27 Tahun 2007) Pulau Kecil Batasan Pulau Kecil 13.466 PULAU BERNAMA (BERDASARKAN TOPONIMI) 1.667 (12,37 %) berpenduduk 11.799 (87,643 %) Tidak berpenduduk
  • 5. KARAKTERISTIK PULAU-PULAU KECIL Sumber : Adrianto (2004); Bengen & Retraubun (2006) Secara fisik berukuran kecil Populasi terbatas dan relatif homogen Rentan terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam Tergantung pada ekonomi luar pulau (mainland) Memiliki sumberdaya hayati yang beragam dan melimpah Terpisah dari pulau induk, bersifat insular Tidak mampu mempengaruhi hidroklimat laut Memiliki daya dukung terbatas, terutama air tawar Cenderung memiliki spesies endemik yang tinggi Kemiskinan & Keterbatasan SDM Keterbatasan infrastruktur & Aksessibilitas
  • 6.  Pusat keanekaragaman hayati laut,  Pendukung sistem perikanan tangkap,  Pengembangan areal budidaya laut (mariculture),  Pusat industri pengolahan berbasis sumberdaya,  Wisata bahari (diving, snorkling, fishing, surfing, sun-bathing, swimming).  Pusat pendidikan dan penelitian,  Pengembangan energi alternatif terbarukan,  Pengembangan jasa-jasa kemaritiman, dll. POTENSI PULAU-PULAU KECIL 6
  • 7. Kemiskinan Masyarakat dan Keterbatasan SDM Rendahnya Akses Transportasi & Komunikasi Lemahnya Pengawasan & Penegakan Hukum, Konflik pengelolaan Sangat Rentan dan Daya dukung terbatas Degradasi Lingkungan & Sumberdaya Berbagai isu dan permasalahan utama dalam pembangunan pulau-pulau kecil Indonesia ISU DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL
  • 8. SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK (2010) POTRET KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR & PULAU-PULAU KECIL 8  10.639 desa pesisir  2,13 Juta rumah tangga  7,8 Juta jiwa penduduk miskin  2,2 Juta jiwa penduduk sangat miskin
  • 9. PERMASALAHAN KERUSAKAN EKOSISTEM DI PPK >32% TERUMBU KARANG RUSAK (LIPI, 2008) >43% MANGROVE RUSAK (DJ RLPS, 1999) ABRASI AKIBAT PENEBANGAN MANGROVE PENCEMARAN SAMPAH DI PANTAI 9
  • 10. PULAU BATEK, NTT (09 15 33 S, 123 59 15 E) 92 PPKT (PERPRES 78/ 2005) PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) TUGU NKRI DI PULAU MIANGAS TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PPKT (PERPRES 78/ 2005 MENKO POLHUKAM KETUA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKIL KETUA & KOORDINATOR HARIAN
  • 11. # S# S # S # S # S # S# S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S# S# S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S# S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S # S# S # S # S # S # S # S# S# S# S Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa Enggano Batu Kecil Sibarubaru, Sinyaunyau, Mega Simuk, Wunga Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu, Fani, Budd, Jiew Deli Manuk, Nusakambangan Panehan, Sekel, Barung Sophialouisa Dana (ada 2), Batek, Alor, Mangudu, Liran Wetar, Kisar, Leti, Meatimiarang Masela, Selaru, Batarkusu, Asutubun, Larat, Batu Goyang, Enu, Karang, Kultubai Selatan, Kultubai Utara, Panambulai, Karaweira, Ararkula, Laag, Kolepon Berhala PETA LOKASI 92 PPK TERLUAR
  • 12. SEBARAN 31 PULAU-PULAU KECIL TERLUAR BERPENDUDUK
  • 13. 31 PPKT BERPENDUDUK PRIORITAS UNTUK ADOPSI PULAU No. Nama Pulau (Kab) Jumlah Penduduk (Jiwa) Keterangan 1 Pulau Subi Kecil (Natuna) 2.857 PKS Ditjen KP3K-IPB 2 Pulau Sebatik (Nunukan) 32,557 PKS Ditjen KP3K-UNHAS 3 Pulau Maratua (Berau) 2,818 PKS Ditjen KP3K-ITS 4 Pulau Lingian (Toli-toli) 315 5 Pulau Makalehi (Sangihe) 1,425 6 Pulau Kawalusu (Sangihe) 660 7 Pulau Kawio (Sangihe) 425 8 Pulau Marore (Sangihe) 845 9 Pulau Miangas (Talaud) 763 10 Pulau Marampit (Talaud) 1.273 11 Pulau Kakarutan (Talaud) 748 12 Pulau Mantehage(Minut) 2.163 13 Pulau Brass (Biak Numfor) 200 14 Pulau Bepondi (Biak Numf) 535 15 Pulau Liki (Sarmi) 374 Sumber: Profil 31 Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia, Ditjen KP3K, KKP, 2012
  • 14. 31 PPKT BERPENDUDUK PRIORITAS UNTUK ADOPSI PULAU No. Nama Pulau Jumlah Penduduk (Jiwa) Keterangan 16 Pulau Kolepon (Merauke) 14.841 17 Pulau Penambulai (Mal Ra) 285 18 Pulau Larat (MTB) 19,765 PKS Ditjen KP3K-UI 19 Pulau Selaru (MTB) 12.249 20 Pulau Masela (MBD) 2,879 Rencana PKS Ditjen KP3K-UI 21 Pulau Meatimiarang (MBD) 40 (16 KK) 22 Pulau Leti (MBD) 10,548 23 Pulau Kisar (MBD) 15.296 24 Pulau Wetar (MBD) 8.124 25 Pulau Liran (MBD) 660 26 Pulau Alor (Alor) 181.913 PKS Ditjen KP3K-UGM 27 Pulau Nusakambangan (Cilacap) 13,540 PKS Ditjen KP3K-IPB 28 Pulau Enggano (Bengkulu Utara) 2.760 Rencana PKS Ditjen KP3K- UNIB 29 Pulau Simuk (Nias Selatan) 1.741 30 Pulau Karimun kecil (Karimun) 12 KK PKS Ditjen KP3K-UNDIP 31 Pulau Pelampong (Batam) 6 KK Sumber: Profil 31 Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia, Ditjen KP3K, KKP 2012
  • 15. MISI RPJPN POIN 8 : MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL PRIORITAS BANGNAS POIN 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA POIN 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA KONFLIK UU No.27 THN 2007 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PP No. 62 THN 2010 PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PERMEN NO. 20/2008 PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA PERPRES 78 /2005 PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PERMEN NO.14/2009 MITRA BAHARI
  • 16. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Pro-Poor; melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. 2. Pro-Job; melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap, dukungan modal dan kepastian berusaha untuk menurunkan tingkat pengangguran 3. Pro-growth; melalui pengembangan infrastruktur, industrialisasi, dan modernisasi. 4. Pro-sustainability; melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
  • 17. ARAHAN PENGELOLAAN PULAU KECIL PROFIL PERENCANAAN RENCANA ZONASI ARAHAN PENGELOLAAN PERTAHANAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELESTARIAN LINGKUNGAN INFRASTRUKTUR DASAR - Energi Listik - Air Bersih - Jetty/Dermaga - Jalan Lingkungan DUKUNGAN SARANA PRODUKSI - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya - Pariwisata Bahari - Pengolahan Perikanan Rehabilitasi Ekosistem Pulau-pulau Kecil Perlindungan/ Perbaikan Pantai Pengelolaan Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi Lingkungan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim PULAU KECIL YANG BERNILAI EKONOMI TINGGI 1. Kondisi Lingkungan PPK baik 2. Ketahanan terhadap bencana dan adaptif terhadap Perubahan Iklim 3. Sarana dan Prasarana Mamadai 4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan ekonomi produktif EVALUASI
  • 18. PROGRAM ADOPSI PULAU (ASUH PULAU/PULAU BINAAN) • Mendukung program Mitra Bahari melalui strategi/ kebijakan dalam pembangunan pulau-pulau kecil melalui pelibatan peran Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga donor, LSM dan pemangku kepentingan lainnya dalam bingkai kerjasama kemitraan yang terpadu. • Sebagai wujud tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, tanggungjawab akademik dan pengabdian terhadap masyarakat pulau-pulau kecil/PPK Terluar.
  • 19. • Pendekatan kemitraan dan partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan dengan prinsip dasar (kesetaraan, berbasis sumberdaya lokal, partisipasi masyarakat, ramah lingkungan, akuntabel, sinergi dan berkelanjutan) • Bersumber dari dana APBN/APBD, dana CSR (Corporate Social Responsibility), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN/BUMD, dana Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Dana swadaya masyarakat (donatur) serta dana lainnya yang tidak mengikat. • Fokus bidang utama: Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Sarana- Prasarana, Lingkungan dan Sosial-Budaya. PROGRAM ASUH PULAU
  • 20. Peluang pemanfaatan CSR dan PKBL di Pulau-pulau Kecil • pencapaian sasaran MDG’s di pulau-pulau Kecil: pengurangan kemiskinan dan pelestarian sumberdaya alam • tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil masih cukup tinggi • tanggung jawab perusahaan dan BUMN yang beroperasi atau yang memberikan dampak terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat PPK, meliputi bidang ekonomi, sosial, ekologi dan kelembagaan masyarakat • pengembangan kemandirian masyarakat pulau-pulau kecil melalui sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, konservasi, mitigasi bencana dan partisipasi dalam pengelolaan pulau
  • 21. KERJASAMA PROGRAM ADOPSI PULAU DENGAN KEMENTERIAN BUMN DAN BP MIGAS 1. MoU Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Kepala BP MIGAS Nomor. 03/MEN-KP/KB/2011 dan Nomor. R.0002/BP00000/2011/SO Tanggal 19 Januari 2011 Tentang “Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Sekitar Wilayah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi” 2. MoU Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri BUMN Nomor. 01/MEN-KP/KB/I/2011 dan Nomor. 01/MB/2011 Tanggal 19 Januari 2011 Tentang “Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan”
  • 22. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPKT MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.  Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP dan Universitas Hasanudin untuk Percepatan pembangunan di Pulau Sebatik (Kab. Nunukan) tanggal 9 Januari 2012
  • 23. • Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan UNHAS di Pulau Sebatik No Kegiatan Waktu Pelaksana 1 Peningkatan Kapasistas IPTEK Melalui Regenerasi Nelayan: - Teknologi penangkapan ikan, diikuti oleh 5 orang nelayan pulau - Teknologi pengolahan pasca panen (kerupuk amplang), diikuti oleh 5 orang wanita pulau. Implementasi Teknologi Tepat Guna di Wilayah Pesisir: - Teknologi perbengkelan, diikuti oleh 5 orang nelayan pulau. Juli Dit. PMPPU 2 Kuliah Kerja Nyata Angkatan 1: Melibatkan 20 Orang Mahasiswa UNHAS di 5 kecamatan, mencakup pelaksanaan kegiatan: - Penyuluhan Pendidikan dan Agama - Penyuluhan Perikanan dan pertanian - Peyuluhan kesehatan dan sanitasi lingkungan - Pembuatan tempat sampah dan batas desa Juli- Agustus Mahasisw a UNHAS 3 Kuliah Kerja Nyata Angkatan 2: Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melibatkan 60 Mahasiswa UNHAS dan 20 residen Pasca Rehabilitasi BNN Nopember - Desember Mahasisw a UNHAS, BNN
  • 24. No Kegiatan Waktu Pelaksana 4 Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Perikanan: - Mesin Tempel 25 PK, sebanyak 22 unit - Cool Box 100 liter, sebanyak 22 unit Nopember Dit. PPK 5 Bimbingan TeknisPengelolaan Ekosistem Pulau-pulau Kecil : Diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari unsur masyarakat pulau dan SKPD setempat. Materi bimtek yang disampaikan, meliputi: - Pengelolaan sampah organik - Kerajinan Daur ulang sampah plastik - Pengolahan Buah Mangrove - Budidaya rumput laut ramah lingkungan - Aksi Bersih Lingkungan PPK - Bantuan sarana Budidaya Rumput laut, Sarana Pengolahan dan sarana pengelolan sampah Desember Dit. PPK • Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan UNHAS di Pulau Sebatik (Lanjutan..)
  • 25. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPKT MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.  Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP dan Institut Pertanian Bogor untuk Percepatan pembangunan di Pulau Subi Kecil (Kab. Natuna) dan Nusakambangan (Kab. Cilacap) tanggal 26 Januari 2012
  • 26. No Kegiatan Pelaksanaan Keterangan 1 Bimbingan Teknis Peningkatan Ketahanan Masyarakat PPK terhadap Bencanan dan Perubahan Iklim : Diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari unsur masyarakat pulau dan SKPD setempat. Materi bimtek yang disampaikan, meliputi: - Pengurangan Resiko Bencana - Simulasi Tanggap darurat bencana - Pembuatan peta dan rambu evakuasi Bencana - Pembuatan jalur evakuasi - Budidaya kepiting bakau dan nila Mei Dit. PPK • Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan IPB di di Pulau Nusakambangan
  • 27. No Kegiatan Pelaksanaan Keterangan 2 Kuliah Kerja Profesi (KKP): Diikuti oleh 28 orang mahasiswa. Praktek Kerja Lapangan (PKL): Diikuti oleh 15 Orang Mahasiswa. Pelaksanaan KKP dan PKL tersebut, mencakup kegiatan: - Penyuluhan Pendidikan dan Agama - Penyuluhan Perikanan dan pertanian - Peyuluhan kesehatan dan sanitasi lingkungan - Pembuatan media veltikultur dan bahan edukatif - Survey potensi dan permasalahan pengembangan Minawisata Juli Mahasiswa FEMA dan FPIK IPB 3 Minawisata Pulau-pulau Kecil: - Perencanaan Bisnis Plan - Sarana Tracking Mangrove, ukuran 2 x 350 m Nopember- Desember Dit. PPK 4 Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Perikanan: - Mesin Tempel 25 pk, sebanyak 9 unit Nopember Dit. PPK 5 Fasilitasi Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Kawasan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap Nopember Dit. TRLP3K • Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan IPB di di Pulau Nusakambangan (Lanjutan..)
  • 28.  Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP, Yayasan Kalpatma Bersama (Ikatan Alumni Lemhanas Angkatan 45) dan Kodam II Sriwijaya untuk Percepatan Pembangunan di Pulau Batukecil (Bertuah), Propinsi Lampung tanggal 30 April 2012.  Perkembangan pelaksanaan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Batu Kecil di tahun 2012 adalah tahap penyusunan rencana aksi. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPKT DENGAN LSM DAN INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA
  • 29. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.  Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk Percepatan pembangunan di Pulau Poteran (Kab. Sumenep) dan Pulau Maratua (Kab. Berau), tanggal 10 Nopember 2012
  • 30. • Dalam pelaksanaan PKS ini pihak ITS menginisiasi kerjasama dengan Hochschule Wismar University Of Applied Sciences (Wismar University) Jerman dalam mengembangkan Sister Island Project yang mencakup pengembangan ekonomi, energi dan lingkungan pulau kecil secara berkelanjutan. • Tujuan Sister Island Project : Membangun pulau kecil yang bernilai ekonomi, mandiri energi, dan berorientasi lingkungan yang berkelanjutan, melalui pengembangan vegetasi pantai (tanaman Kelor) di Pulau Poteran sebagai bahan baku industri farmasi (obat, kosmetik). Inisiasi Sister Island Project
  • 31. Kerjasama Ditjen KP3K dan LTMI HMI Surabaya dalam Pemberdayaan masyarakat di Pulau Poteran, 23 Desember 2012, kegiatannya antara lain : 1. Sosialisasi program adopsi pulau • Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan ITS di Pulau Poteran 2. Bimbingan teknis/ keterampilan pengolahan hasil perikanan seperti mie ikan, bakso ikan, sosis ikan dan abon ikan
  • 32. Bantuan sarana pengolahan : • 1 Penggiling daging (grinder) • 1 Alat giling mie, dan • 1 Alat cetak sosis manual Bantuan sarana pengolahan sampah: • 3 Gerobak sampah • 10 Tong sampah. 3. Pemberian bantuan sarana penunjang Bantuan sarana peningkatan ketahanan pangan: • alat pemipil jagung, • mesin tepung, dan • perajang singkong manual • Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan ITS di Pulau Poteran (Lanjutan..)
  • 33. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.  Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Dipenogoro (UNDIP) No. 01/KP3K/KKP/PKS/IV/2013 dan No. 1887/UN7.P/HK/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar di Pulau Karimun Kecil Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
  • 34. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.  Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) No. 02/KP3K/KKP/PKS/VI/2013 dan No. 1178/H1.SPs/HM/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Pengelolaan Pulau Alor Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  • 35. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.  Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) No. 02/KP3K/KKP/PKS/VII/2013 dan No. 154/PKS/R/UI/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Larat Kabupaten Maluku Tenggara Barat.