Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMASI KPH DALAM PS
Similar to OPTIMASI KPH DALAM PS (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
OPTIMASI KPH DALAM PS
- 1. SINERGITAS PERAN KPH DALAM PERHUTANAN SOSIAL NAMA : MUH SUYUTI HAMSI NIM : L13120026 KELAS : KHT A
- 2. • PENGERTIAN KEHUTANAN SOSIAL • TUJUAN PEHUTANAN SOSIAL • SKEMA PERHUTANAN SOSIAL • INTERGRITAS KPH DALAM PS • KENDALA DALAM MENSINERGIKAN KPH DAN PS POKOK MATERI
- 3. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya PENGERTIAN PERHUTANAN SOSIAL
- 4. Sesuai dengan Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016, Perhutanan Sosial bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. TUJUAN PERHUTANAN SOSIAL Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan hal tersebut maka hal ini menjadi kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberadayakan lahan hutan.
- 6. Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dalam pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa yang bertujuan untuk mensejahterakan suatu desa. SKEMA PERHUTANAN SOSIAL Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang mana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah Hutan produksi yang dibangun oleh sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan potensi dari hutan produksi dengan menerapkan Silvikultur agardapat menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Hutan Adat (HA) adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara. Kemitraan Kehutanan (KK) merupakan adanya kerjasama antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelolaan hutan, seperti Pemegang Izin Usaha Pemenfaatan Hutan, Jasa hutan Izin Pinjam Pakai kawasan hutan atau Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
- 7. Hutan Desa
- 10. Hutan Adat
- 11. Capaian Perhutanan Sosial 1 agustus 2022 Perhutanan Sosial Customary Forest Hutan Desa 1.994.755,22 Ha Hutan Tanaman Rakyat 355.185,08 Ha Hutan Adat Kemitraan Kehutanan IPHPS 34.789,79 Ha Kulin KK 571.055,42 Ha Penetapan Hutan Adat 74.703 Ha Indikatif Hutan Adat 1.092.341 Ha Hutan Kemasyarakatan 907.928,59 Ha
- 12. Peran KPH Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) berperan penting untuk mendorong implementasi skema- skema perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestaian hutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki informasi kondisi biofisik dan sosial ekonomi sekitar hutan sehingga KPH memiliki peranan penting dalam mendukung Perhutanan Sosial (PS)
- 13. Tugas dan Fungsi KPH KPH bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan, fasilitasi peningkatan produksi – pasca panen, fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran, serta memfasilitasi keterlibatan sektor dan pihak lain pusat maupun daerah untuk mendukung Pasca Izin. KPH sebagai unit yang memiliki fungsi mengelola hutan dinilai memainkan peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dengan memaduserasikan pengelolaan wilayah dan pelaksanaan perhutanan sosial.
- 14. Integritas KPH Dalam Mendukung program Perhutanan Sosial KPH bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat yang bergantung pada hutan, menjadi mitra, memberikan pendampingan dan layanan teknis, menyetujui, memantau dan mengendalikan rencana pengelolaan serta implementasi berbagai skema PS. Perhutanan Sosial yang berada dalam wilayah KPH sebagaimana pemegang izin lainnya, perlu mengacu kepada perencanaan KPH (RPHJP) dan KPH mengontrol pelaksanaan PS menuju pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera. KPH terkait langsung dalam rencana pengelolaan dan rencana kerja perhutanan sosial. Keberadaan KPH di tingkat tapak juga menjadikannya bagian dari tim verifikasi permohonan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Program KPH Melaksanakan pembinaan Monitoring Evaluasi kerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- 15. 1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung perhutanan sosial. 2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Peran KPH dalam perhutanan social 3. Penguatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan melalui skema perutanan sosial. 4. Melakukan pendampingan kepada masyarakat
- 16. Pengungkapan fakta lapangan dan pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksaan PS. Disampaikan adanya keterbatasan dana dan SDM KPH, tidak adanya tindaklanjut pendampingan setelah keluar izin, serta overlap koordinasi dimana pengajuan PS tidak melalui KPH dan dinas kehutanan namun tiba-tiba keluar izin dari pusat, dari segi keamanan pun kerap terjadi kegiatan ilegal di lokasi PS oleh oknum. Kendala-kendala Dalam Mensinergikan KPH dengan PS
- 17. Thank you Link ke video CBCF