arah dan kebiajakan

1. ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN LHK
TAHUN 2023
Jakarta, 10 Oktober 2022
BIRO PERENCANAAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2. 5,26
6,91
Rencana
Pendapatan
Pagu Alokasi
Anggaran
PENDAPATAN : Rp. 5,268 triliun.
Seluruh pendapatan berasal dari penerimaan negara bukan pajak
dengan memperhitungkan produksi kayu bulat untuk memenuhi
ekspor kayu olahan, dan kunjungan wisata alam selama pandemi.
Angka ini meningkat 1,9% dari angka tahun 2022
APBN 2023 KEMENTERIAN LHK
PAGU ALOKASI ANGGARAN : Rp. 6,91 triliun
Belanja Kementerian berusaha menegaskan pesan pembangunan
rendah karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan untuk
Indonesia yang semakin tangguh. Sasaran utamanya
mengikhtisarkan upaya peningkatan produktivitas tapak hutan,
penurunan laju deforestasi dan menjaga kondisi lingkungan pada
batas toleransi yang dibutuhkan.
2

3. RENCANA PENDAPATAN 2023
1.848,71
1.578,29
124,7
1.609,96
106,5
Dana Reboisasi Provisi
sumberdaya Hutan
IIUPH Penggunaan
kawasan hutan
Lainnya
Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp. Milyar)
Total pendapatan berasal dari
PNBP. Diperkirakan sebesar
Rp.5,268 triliun dengan proprosi
terbesar adalah dana reboisasi
(35,08%), menyusul berikutnya
penggunaan kawasan hutan
(30,54%) dan provisi sumberdaya
hutan (29,95%).
Peningkatan pendapatan
dibanding tahun sebelumnya ini
menggambarkan peningkatan
produksi barang dan jasa di sub
sektor lingkungan hidup dan
kehutanan. Angka tahun 2023
meningkat 1,9% dari angka
tahun 2022.
3

4. ANGGARAN SUMBER DANA
HIBAH LUAR NEGERI 2023
172,69
9,08
71,47
KFW ADB World Bank
Angka dalam Rp. milyar
Sebesar Rp. 253,26 miliar dengan
proporsi terbesar adalah lembaga
donor KFW, diikuti dengan World
Bank dan ADB. Kebijakan utama
tahun 2023 adalah menyediakan
rupiah murni pendamping dalam
bentuk in kind. Langkah ini diharapkan
dapat melonggarkan celah fiskal bagi
belanja Kementerian.
4
4

5. PAGU ALOKASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM
TAHUN 2023
(Sesuai surat Menkeu Nomor S-821/MK.02/2022)
NO PROGRAM OPS
NON OPS
TOTAL OPS +
NON OPS
RM PNBP HLN SBSN
JUMLAH
NON OPS
1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9=3+8
1. Dukungan Manajemen 2.744.407.593 560.262.248 - - - 560.262.248 3.304.669.841
2.
Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan
- 1.404.053.294 800.867.733 238.312.920 - 2.443.233.947 2.443.233.947
3.
Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi
- 84.863.000 10.157.287 - 26.986.840 122.007.127 122.007.127
4. Kualitas Lingkungan Hidup - 827.281.874 33.123.552 - - 860.405.426 860.405.426
5.
Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
- 111.674.389 55.851.428 14.942.800 - 182.468.617 182.468.617
JUMLAH 2.744.407.593 2.988.134.805 900.000.000 253.255.720 26.986.840 4.168.377.365 6.912.784.958
(angka dalam ribu rupiah)
Catatan:
1. Anggaran Pendidikan Rp102.986.839.000,-
2. Alokasi untuk Rehabilitasi Mangrove pada BRGM Rp71.667.076.000,-
3. Alokasi untuk Pemenuhan Kebutuhan IKN Rp12.000.000.000,-
5

6. NO PROGRAM OPS
NON OPS
TOTAL OPS +
NON OPS
RM PNBP HLN SBSN
JUMLAH
NON OPS
1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9=3+8
1. Dukungan Manajemen 2.744.407.593 580.262.248 - - - 580.262.248 3.324.669.841
2.
Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan
- 1.361.553.294 800.867.733 238.312.920 - 2.400.733.947 2.400.733.947
3.
Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi
- 84.863.000 10.157.287 - 26.986.840 122.007.127 122.007.127
4. Kualitas Lingkungan Hidup - 844.781.874 33.123.552 - - 877.905.426 877.905.426
5.
Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
- 116.674.389 55.851.428 14.942.800 - 187.468.617 187.468.617
JUMLAH 2.744.407.593 2.988.134.805 900.000.000 253.255.720 26.986.840 4.168.377.365 6.912.784.958
(angka dalam ribu rupiah)
Catatan:
1. Anggaran Pendidikan Rp102.986.839.000,-
2. Alokasi untuk Rehabilitasi Mangrove pada BRGM Rp71.667.076.000,-
3. Alokasi untuk Pemenuhan Kebutuhan IKN Rp12.000.000.000,-
6
USULAN PERGESERAN PAGU ALOKASI ANGGARAN
MENURUT PROGRAM TAHUN 2023

7. 3.304,67
2.443,23
122,01
860,41
182,47
3.324,67
2.400,73
122,01
877,91
187,47
Dukungan Manajemen Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan
Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi
Kualitas Lingkungan Hidup Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
PERBANDINGAN PAGU ALOKASI
ANGGARAN PER PROGRAM
Pagu Alokasi Anggaran 2022 Sesuai Surat Menkeu
S-821/MK.02/2022
Usulan Pergeseran Pagu Alokasi Anggaran 2023
0,6% 1,74% 1,99 % 2,67%
Rp. Milyar
7

8. 457,72
91,83
252,62
1.364,20
1.667,78
602,64
262,94 296,15 299,52
354,21
290,08
203,78
393,01 376,19
SEKRETARIAT
JENDERAL
INSPEKTORAT
JENDERAL
DITJEN PHL DITJEN
PDASRH
DITJEN KSDAE DITJEN PKTL BSILHK BP2SDM PSKL DITJEN PHLHK DITJEN PPI DITJEN PSLB3 DITJEN PPKL BRGM
PAGU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PER UNIT KERJA ESELON I
(Rp Milyar)
8

9. SEKRETARIAT
JENDERAL
INSPEKTORAT
JENDERAL
DITJEN PHL DITJEN PDASRH DITJEN KSDAE
PAGU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PER UKE I PER PROGRAM (1/3)
457,73 M
91,83 M
149,51 M
103,11 M
318,71 M
1.035,63 M
9,86 M
1.092,72 M
562,65 M
12,41 M
9
Dukungan Manajemen
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Kualitas Lingkungan Hidup
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

10. DITJEN PKTL
Dukungan Manajemen
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Kualitas Lingkungan Hidup
239,79 M
335,60 M
27,25 M
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
BSILHK
211,04 M
31,41 M
14,39 M
6,10 M
BP2SDM
170,11 M
4,03 M
122,01 M
DITJEN PSKL
88,93 M
210,59 M
PAGU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PER UKE I PER PROGRAM (2/3)
10

11. PAGU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PER UKE I PER PROGRAM (3/3)
Dukungan Manajemen
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Kualitas Lingkungan Hidup
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
DITJEN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
203,90 M
46,03 M
104,27 M
DITJEN PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM
108,72 M
181,36 M
DITJEN PENGELOLAAN
SAMPAH, LIMBAH DAN B3
74,33 M
129,45 M
DITJEN PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
61,15 M
331,92 M
BADAN RESTORASI
GAMBUR DAN MANGROVE
56,19 M
248,34 M
11
71,67 M

12. PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN LHK
TA 2023 PER PROGRAM
3.324.669.841
2.400.733.947
122.007.127
877.905.426
187.468.617
DUKUNGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN HUTAN
BERKELANJUTAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
VOKASI
KUALITAS LINGKUNGAN
HIDUP
KETAHANAN BENCANA DAN
PERUBAHAN IKLIM
(Rp Ribu)
12

13. Peningkatan Produktivitas untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan
Tema RKP Tahun 2023 : Sasaran Pembangunan
Rasio Gini
(nilai)
Tingkat
Kemiskinan
(%)
Indeks
Pembangunan
Manusia
0,375 - 0,378 73,29 – 73,35 7,0 – 8,0
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
(%)
Pertumbuhan
Ekonomi
(%)
5,3 – 5,9
Tingkat
Pengangguran
T
erbuka (%)
27,02 5,3 – 6,0
TEMA DAN ARAH
KEBIJAKAN NASIONAL 2023
13

14. Produktivitas tapak
hutan dan lingkungan hidup
untuk transformasi ekonomi Indonesia
TEMA PEMBANGUNAN
LHK 2023
14
Tema pembangunan LHK ini menyelaraskan dengan tema
pembangunan nasional, yaitu peningkatan produktivitas
untuk transformasi yang inklusif dan berkelanjutan

15. Mempertahankan kondisi
dan mengurangi beban
lingkungan pada batas
toleransi yang
dibutuhkan sebagai
afirmasi terhadap
pembangunan rendah
karbon
Mempertahankan
kecenderungan positif
PDB sektor kehutanan
dan lingkungan, yang
didukung oleh
produktivitas masyarakat
untuk memeratakan
pembangunan wilayah
Menyeimbangkan ruang gerak
fiskal dengan meningkatkan
PNBP dan meningkatkan
kualitas belanja dan sinergi
pendanaan Kementerian,
sebagai upaya peningkatan
value for money termasuk di
dalamnya dana transfer ke
daerah di bidang LHK
Meningkatkan produk ekspor
untuk membantu
keseimbangan neraca
perdagangan non migas
utamanya dari hasil hutan
kayu dan bukan kayu
KERANGKA EKONOMI MAKRO 2023
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
15

16. MAKRO EKONOMI LHK 2023
Pertumbuhan PDB dan ekspor LHK untuk
menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan
surplus neraca perdagangan non migas
1-1,5%
Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan yang
ditunjukkan dengan nilai transaksi keuangan
kelompok untuk mendorong pemerataan
pembangunan
1-2%
Penurunan beban lingkungan dari penurunan
kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi,
serta perbaikan parameter lingkungan
1-1,5%
16

17. KESESUAIAN TEMA PEMBANGUNAN
DENGAN MILESTONE PEMBANGUNAN LHK 2020-2024
2020
Intervensi tapak untuk
menurunkan beban
lingkungan, secara berangsur
mengembangkan
keberdayaan masyarakat dan
menyiapkan landasan
pemanfaatan sumberdaya
hutan dan lingkungan untuk
membantu pengembangan
ekonomi wilayah
2021
Neraca perdagangan non
migas dan pertumbuhan PDB
yang semakin baik, beberapa
titik entitas tapak
pembangunan mulai terlihat
membantu pembangunan
wilayah, seiring perbaikan
lingkungan hidup dan
keberdayaan masyarakat
2022
Produktivitas masyarakat
tingkat tapak untuk
pertumbuhan ekonomi wilayah
dengan akses kelola hutan
dan pemanfaatan sampah
dan limbah mulai terlihat di
beberapa titik untuk
mendukung ekonomi sirkular
2023
Keberdayaan masyarakat
merata dan produktivitas di
tingkat tapak dan
peningkatan derajat
pemanfaatan sampah dan
limbah semakin besar untuk
bergulirnya ekonomi sirkular
dan sumbangan
pembangunan LHK bagi
makro ekonomi
pembangunan wilayah
2024
Keberdayaan masyarakat
dengan akses kelola hutan dan
sirkular ekonomi yang
menjangkau di seluruh provinsi,
seiring perbaikan kondisi
lingkungan dan pertumbuhan
ekonomi yang semakin merata
17

18. PENINGKATAN VALUE FOR MONEY DAN
PENGUATAN KONSOLIDASI FISKAL KLHK
Memberikan prioritas terhadap belanja pegawai (gaji, tunjangan dan upah) dan operasional perkantoran,
termasuk di dalamnya adalah pemenuhan pekerjaan yang berkarakter kontrak tahun jamak (multiyears
contract) dan dukungan terhadap aktivitas yang berkarakter seperti belanja operasional (pakan dan obat-
obatan satwa sitaan dan pusat konservasi gajah, dan lain-lain)
Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas termasuk mengurangi belanja
perjalanan dinas dan rapat di luar kantor, utamanya yang tidak terkait dengan pemenuhan kinerja
secara langsung;
Menghentikan sementara belanja modal utamanya untuk belanja kendaraan bermotor dan pembangunan
gedung/kantor, kecuali untuk perbaikan kantor resort dan seksi wilayah dalam rangka pemangkuan
kawasan hutan
Melaksanakan penandaan anggaran terhadap pendamping hibah luar negeri, sebagai tindak lanjut atas
kebijakan penghentian rupiah murni pendamping atas hibah luar negeri di tahun 2023
Meningkatkan kualitas belanja dengan melihat kembali Kelompok Rincian Output (KRO) dan Rincian
Output (RO). Penyesuaian dapat dilakukan sekiranya KRO dan RO yang ada dianggap kurang sesuai
dalam memenuhi sasaran dan indikator kinerja kegiatan
18

19. RANCANGAN KINERJA UTAMA 2023
PILAR
LINGKUNGAN
PILAR
EKONOMI
PILAR
SOSIAL
PILAR
TATA KELOLA
69,48
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
Rp. 14,1 triliun
Kontribusi sektor LH terhadap
PDB Nasional (berdasarkan
harga berlaku)
15juta hektar
Luas kawasan hutan dengan
status penetapan
78poin
Indeks produktivitas dan daya
saing SDM LHK
67
Indeks Kinerja Pengelolaan
Sampah
Rp. 118triliun
Kontribusi sektor Kehutanan
terhadap PDB Nasional
(berdasarkan harga berlaku)
254,8ribu hektar
Luas hutan yang dilepaskan
untuk TORA
83poin
Nilai kinerja reformasi birokrasi
17,33 %
Persentase penurunan emisi GRK
dari sektor limbah dan
kehutanan
US$ 15miliar
Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan
bioprospecting
150 ribu hektar
Luas kawasan hutan yang
dikelola oleh masyarakat
0,2 juta hektar
Laju deforestrasi dan
degradasi hutan
Rp. 5,2triliun
Nilai PNBP Fungsional KLHK
19
19

20. INTERNALISASI PRIORITAS NASIONAL
KE DALAM PEMBANGUNAN LHK 2023
PRIORITAS NASIONAL
INTERVENSI DAN INTERNALISASI
PEMBANGUNAN LHK
PN 1.
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk
pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor
pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industi pengolahan
dan destinasi wisata
PN 2.
Mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan
Membantu menyiapkan Ibu Kota Nusantara
PN 3.
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya
saing
Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan
perhutanan sosial, tanah objek reforma agrarian dari kawasan
hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan
pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan
PN 6.
Membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim
20

21. P R I O R I TA S N A S I O N A L 1 Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan
kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan prioritas diantaranya : pemantapan kawasan berfungsi
lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemeliharaan dan
konservasi sumberdaya air; dan (2) peningkatan nilai tambah,
lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
Dengan kegiatan prioritas diantaranya : peningkatan daya saing
destinasi dan industri pengolahan pariwisata.
50 Unit
Titik mata air yang dipulihkan
15
Destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan
15
Danau dan segmen sungai yang dikendalikan kerusakannya
400 Unit
Bangunan pengendali kerusakan perairan darat
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN LHK 2023
UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
37
Layanan perizinan Indsutri Primer Hasil Hutan
Kayu 6.000m3/tahun keatas
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI
UNTUK PERTUMBUHAN YANG
BERKUALITAS DAN BERKEADILAN
21

22. HIGHLIGHT PEMBANGUNAN LHK 2023
UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
P R I O R I TA S N A S I O N A L 2
Kementerian LHK mendukung program prioritas
pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung
pembangunan ibu kota negara.
500 hektar
Rehabilitasi hutan dan lahan di ibu kota negara
dan DAS sekitarnya
68 ribu hektar
Dukungan penataan ibu kota negara dengan nilai
keanekaragaman hayati tinggi
1
Layanan permohonan pelepasan kawasa lahan
untuk IKN
500 hektar
Pemulihan ekosistem di area ibu kota negara
MENGEMBANGKAN WILAYAH
UNTUK MENGURANGI
KESENJANGAN DAN MENJAMIN
PEMERATAAN
22

23. HIGHLIGHT PEMBANGUNAN LHK 2023
UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
P R I O R I TA S N A S I O N A L 3
Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1)
pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas
perhutanan sosial, reforma agraria, dan keperantaraan
usaha dan dampak sosial; dan (2) peningkatan
produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas
Pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.
MENINGKATKAN SDM
BERKULAITAS DAN
BERDAYA SAING
150 Ribu hektar
Izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema hutan desa,
hutan kemasyarakatan, kemitraan konservasi dan IPHPS 30
Kelompok tani hutan mandiri yang dibentuk
473
Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang
kompeten dan bersertifikat
27
Kelompok usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan kelasnya
menjadi gold/platinum
5
SK pelepasan kawasan hutan untuk tanah obyek reforma
agraria
23

24. HIGHLIGHT PEMBANGUNAN LHK 2023
UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
P R I O R I TA S N A S I O N A L 6
Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1)
peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan
prioritas pencegahan pencemaran, penanggulangan
pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan
penegakan hukum; (2) peningkatan peningkatan ketahanan
bencana dan iklim; dan (3) pembangunan rendah karbon,
dengan kegiatan prioritas pemulihan lahan berkelanjutan.
MEMBANGUN LINGKUNGAN
HIDUP, MENINGKATKAN
KETAHANAN BENCANA DAN
PERUBAHAN IKLIM
3.375
Usaha dan kegiatan yang memenuhi baku mutu
lingkungan
115 Unit
Alat pemantauan kualitas air otomatis
700 hektar
Luas rehabilitasi mangrove
200 kasus
Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup
dan kehutanan yang ditangani
300 ribu hektar
Lahan gambut yang dipulihkan
24

25. TERIMA
KASIH
25