PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2012TENTANGHIBAH DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPU...
- 2 -BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya d...
- 3 -9. Perjanjian Hibah Luar Negeri adalah kesepakatan tertulismengenai hibah luar negeri antara Pemerintah dan PemberiHi...
- 4 -(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dariPemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf abersumber da...
- 5 -Pasal 7Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan asaspe...
- 6 -BAB IIIPERENCANAAN HIBAHBagian KesatuUsulan Kegiatan Hibah yang Bersumber dari Luar NegeriPasal 10(1) Rencana kegiata...
- 7 -Bagian KeduaKriteria KegiatanPasal 11(1) Usulan kegiatan hibah yang bersumber dari Pinjaman LuarNegeri sebagaimana di...
- 8 -BAB IVPEMBERIAN/PENERUSAN HIBAHDARI PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAHPasal 12(1) Menteri/pimpinan lembaga pemerinta...
- 9 -Pasal 14(1) Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibahkepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah dasarpe...
- 10 -Pasal 16(1) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) huruf a ditandatangani antara kepalad...
- 11 -b. kepala daerah kepada Menteri, Badan PemeriksaKeuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembagapemerintah non keme...
- 12 -Pasal 19(1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkandalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai je...
- 13 -(2) Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabilaPemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhanbelanja ...
- 14 -(5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan danapendamping atau kewajiban lain yang dipersyaratkan,maka penyal...
- 15 -Pasal 25(1) Penyaluran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dala...
- 16 -BAB VIIIPENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI,SERTA PELAPORANBagian KesatuPenatausahaanPasal 28(1) Pemerintah Daera...
- 17 -BAB IXKETENTUAN PERALIHANPasal 30Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku perjanjianpenerusan hibah atau per...
- 18 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembar...
PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2012TENTANGHIBAH DAERAHI. UMUMUndang-Undang Nomor 17 Ta...
- 2 -Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara menetapkan bahwa untuk mendanai dan mendukung keg...
- 3 -Pasal 2Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah atausebaliknya.Pasal 3Yang dimaksud dengan “uang” a...
- 4 -Ayat (4)Pemberian/penerusan hibah kepada Pemerintah Daerahmemperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dank...
- 5 -Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “Daftar Rencana Pinjaman Luar NegeriJangka Menengah” adalah daftar r...
- 6 -Huruf cCukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “kebijakan Pemerintah yangmengakibatkan pen...
- 7 -Pasal 16Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kepala daerah” adalah gubernur bagidaerah provinsi atau bupati bagi daerah kabu...
- 8 -Ayat (3)Yang dimaksud dengan “Rekening Kas Umum Negara” adalahrekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan...
- 9 -Ayat (2)Penyerahan barang dan/atau jasa dapat diserahkan oleh pihakyang ditunjuk donor kepada Pemerintah Daerah.Ayat ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pp no 2_th_2012

863 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pp no 2_th_2012

  1. 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2012TENTANGHIBAH DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensipengelolaan hibah daerah serta menyesuaikan denganperkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangandaerah dalam rangka hubungan keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlumengatur kembali mengenai hibah daerah sebagaimanayang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Hibah Daerah;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HIBAH DAERAH.BAB I . . .
  2. 2. - 2 -BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yangselanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangantahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yangselanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangantahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujuibersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.5. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melaluiutang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjamanluar negeri yang dituangkan dalam perjanjian pinjamandan tidak berbentuk surat berharga negara, yang dibayarkembali dengan persyaratan tertentu.6. Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yangmemberikan pinjaman kepada Pemerintah.7. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatantertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan PemberiPinjaman Luar Negeri.8. Pemberi Hibah Luar Negeri adalah pemerintah negaraasing, lembaga multilateral, lembaga keuangan danlembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan nonasing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha diluar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikanhibah kepada Pemerintah.9. Perjanjian . . .
  3. 3. - 3 -9. Perjanjian Hibah Luar Negeri adalah kesepakatan tertulismengenai hibah luar negeri antara Pemerintah dan PemberiHibah Luar Negeri yang dituangkan dalam perjanjian ataubentuk lain yang dipersamakan.10. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hakatas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepadaPemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifiktelah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melaluiperjanjian.11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatandalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagisetiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasayang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan negara.Pasal 2Hibah Daerah meliputi:a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;b. Hibah dari Pemerintah Daerah.BAB IIBENTUK DAN SUMBER HIBAHPasal 3Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.Pasal 4(1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:a. Pemerintah;b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atauc. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.(2) Hibah . . .
  4. 4. - 4 -(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dariPemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf abersumber dari APBN.(3) Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBNsebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:a. penerimaan dalam negeri;b. hibah luar negeri; danc. Pinjaman Luar Negeri.Pasal 5Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luarnegeri dilakukan melalui Pemerintah.Pasal 6(1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumberpenerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraanurusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerahdalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintahdan Pemerintah Daerah.(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milikdaerah.(3) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraanPelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(4) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikanstabilitas dan keseimbangan fiskal.Pasal 7 . . .
  5. 5. - 5 -Pasal 7Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan asaspengelolaan keuangan daerah.Pasal 8(1) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada:a. Pemerintah;b. Pemerintah Daerah lain;c. badan usaha milik negara atau badan usaha milikdaerah; dan/ataud. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yangberbadan hukum Indonesia.(2) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukandengan ketentuan:a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara;dan/ataub. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaanbarang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.(3) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerahlain, badan usaha milik negara atau badan usaha milikdaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b danhuruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 9(1) Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atausebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN danAPBD.(2) Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.BAB III . . .
  6. 6. - 6 -BAB IIIPERENCANAAN HIBAHBagian KesatuUsulan Kegiatan Hibah yang Bersumber dari Luar NegeriPasal 10(1) Rencana kegiatan yang dibiayai dari pemberian/penerusanhibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan hibahluar negeri diusulkan oleh menteri/pimpinan lembagapemerintah non kementerian kepada menteri yangmembidangi perencanaan.(2) Menteri yang membidangi perencanaan melakukanpenilaian kelayakan usulan kegiatan yang diajukan olehmenteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementeriansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Menteri yang membidangi perencanaan, berdasarkanpenilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menuangkan usulan kegiatan yang dibiayai dari PinjamanLuar Negeri dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar NegeriJangka Menengah.(4) Menteri yang membidangi perencanaan, berdasarkanpenilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menuangkan usulan kegiatan yang dibiayai dari hibah luarnegeri dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah.(5) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian,berdasarkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri JangkaMenengah dan Daftar Rencana Kegiatan Hibahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)mengusulkan pembiayaan kegiatan kepada Menteri.(6) Menteri, berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud padaayat (5) menetapkan jumlah alokasi peruntukan PinjamanLuar Negeri yang dihibahkan dan hibah luar negeri yangditerushibahkan sebelum pelaksanaan perundingan dengancalon Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi HibahLuar Negeri.Bagian Kedua . . .
  7. 7. - 7 -Bagian KeduaKriteria KegiatanPasal 11(1) Usulan kegiatan hibah yang bersumber dari Pinjaman LuarNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakanurusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaiansasaran program dan prioritas pembangunan nasional yangdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(2) Usulan kegiatan hibah yang didanai dari hibah luar negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harusmemenuhi kriteria sebagai berikut:a. kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;b. kegiatan yang mendukung program pembangunannasional; dan/atauc. kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan olehcalon Pemberi Hibah Luar Negeri.(3) Usulan kegiatan hibah yang didanai dari penerimaan dalamnegeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atauuntuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan,layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparaturPemerintah Daerah;b. kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintahyang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;c. kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerahyang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatanberskala nasional atau internasional; dan/ataud. kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.BAB IV . . .
  8. 8. - 8 -BAB IVPEMBERIAN/PENERUSAN HIBAHDARI PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAHPasal 12(1) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementeriandapat mengusulkan besaran hibah dan daftar namaPemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibahkepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untukhibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber daripenerimaan dalam negeri.(2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerianmengusulkan besaran hibah dan daftar nama PemerintahDaerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepadaMenteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasiperuntukkan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri.(3) Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) denganmempertimbangkan:a. kapasitas fiskal daerah;b. Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah LuarNegeri;c. Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/ataud. Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.Pasal 13(1) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (3) huruf a dituangkan dalam peta kapasitasfiskal Daerah.(2) Peta kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Menteri secara berkala.Pasal 14 . . .
  9. 9. - 9 -Pasal 14(1) Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibahkepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah dasarpemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalamnegeri ditetapkan oleh Pemerintah dan pagunya ditetapkandalam APBN berdasarkan usulan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (1).(2) Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibahkepada masing-masing Pemerintah Daerah setelahPerjanjian Pinjaman Luar Negeri ditandatangani danpagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).(3) Menteri menerbitkan surat persetujuan penerusan hibahkepada masing-masing Pemerintah Daerah setelahPerjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani berdasarkanusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).(4) Berdasarkan surat penetapan pemberian hibahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilakukan penandatanganan perjanjian Hibah Daerah.(5) Berdasarkan surat penerusan hibah sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan penandatangananperjanjian penerusan hibah.BAB VPERJANJIAN HIBAHPasal 15(1) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (4) ditandatangani antara Menteri ataupejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atauBupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.(2) Perjanjian penerusan hibah sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (5) ditandatangani antara Menteri ataupejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atauBupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.Pasal 16 . . .
  10. 10. - 10 -Pasal 16(1) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) huruf a ditandatangani antara kepaladaerah atau pejabat yang diberi kuasa dan Menteri ataupejabat yang diberi kuasa.(2) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) huruf b ditandatangani oleh masing-masingkepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa.(3) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) huruf c ditandatangani oleh kepala daerahatau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan usahamilik negara atau badan usaha milik daerah.(4) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) huruf d ditandatangani oleh kepala daerahatau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan,lembaga, atau organisasi kemasyarakatan.Pasal 17(1) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 ayat (1), Pasal 16, dan Perjanjian Penerusan Hibahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) palingsedikit memuat:a. tujuan;b. jumlah;c. sumber;d. penerima;e. persyaratan;f. tata cara penyaluran;g. tata cara pelaporan dan pemantauan;h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dani. sanksi.(2) Salinan perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib disampaikan oleh:a. Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dankementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dalam hal hibah diberikan olehPemerintah.b. kepala daerah . . .
  11. 11. - 11 -b. kepala daerah kepada Menteri, Badan PemeriksaKeuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembagapemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibahdiberikan oleh Pemerintah Daerah.(3) Salinan perjanjian penerusan hibah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Menterikepada Badan Pemeriksa Keuangan, kementeriannegara/lembaga pemerintah non kementerian terkait danPemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah LuarNegeri.(4) Dalam hal Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, atau PerjanjianHibah Luar Negeri mengalami perubahan, maka perjanjianHibah Daerah atau perjanjian penerusan hibah harusdisesuaikan.(5) Salinan perjanjian Hibah Daerah dan/atau perjanjianpenerusan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) diumumkan dalam Berita Daerah.BAB VIPENGANGGARAN HIBAHPasal 18(1) Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerahdianggarkan dalam APBN sebagai Bagian AnggaranBendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.(2) Dalam hal APBN telah ditetapkan, penerushibahan kepadaPemerintah Daerah yang bersumber dari hibah luar negeridapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalamperubahan APBN.(3) Dalam hal hibah luar negeri diterima setelah APBNPerubahan ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintahdapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalamLaporan Keuangan Pemerintah Pusat.Pasal 19 . . .
  12. 12. - 12 -Pasal 19(1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkandalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenispendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanjadan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakanuntuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.(4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaandana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam LaporanKeuangan Pemerintah Daerah.Pasal 20(1) Berdasarkan perjanjian Hibah Daerah/perjanjianpenerusan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) dan ayat (2), Menteri menyusun dokumenpelaksanaan anggaran atau dokumen lain yangdipersamakan.(2) Perjanjian Hibah Daerah/perjanjian penerusan hibahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasarpenerbitan dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumenlain yang dipersamakan.Pasal 21(1) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik daerah, badanusaha milik negara, masyarakat, dan/atau organisasikemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dikelolasesuai dengan mekanisme APBD.(2) Hibah . . .
  13. 13. - 13 -(2) Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabilaPemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhanbelanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayananminimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuanperaturan perundang-undangan.BAB VIIPENYALURAN HIBAHBagian KesatuPenyaluran Hibah dari Pemerintahkepada Pemerintah Daerah Berupa UangPasal 22(1) Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerahdisalurkan berdasarkan permintaan penyaluran dana dariPemerintah Daerah.(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secarabertahap sesuai dengan capaian kinerja.(3) Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentukuang yang bersumber dari penerimaan dalam negeridilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening KasUmum Negara ke dalam Rekening Kas Umum Daerah.(4) Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentukuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumberdari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukanmelalui:a. pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara keRekening Kas Umum Daerah;b. pembayaran langsung;c. rekening khusus;d. letter of credit (L/C); ataue. pembiayaan pendahuluan.(5) Dalam . . .
  14. 14. - 14 -(5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan danapendamping atau kewajiban lain yang dipersyaratkan,maka penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan.(6) Dalam hal penyaluran hibah sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4) melibatkan kementeriannegara/lembaga pemerintah non kementerian, penyaluranhibah dilakukan setelah mendapat pertimbangan terlebihdahulu dari kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluranhibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalambentuk uang diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 23Dana hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untukkegiatan yang belum selesai dilaksanakan, ditampung dalamdokumen pelaksanaan anggaran Daerah tahun berikutnya.Bagian KeduaPenyaluran Hibah Berupa Barang dan JasaPasal 24(1) Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasadilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakanbarang dan/atau jasa.(2) Penyaluran barang dan/atau jasa yang bersumber darihibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah dapatdilaksanakan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri setelahpenandatanganan perjanjian penerusan hibah.(3) Penyaluran barang dan/atau jasa yang bersumber darihibah luar negeri kepada badan usaha milik daerah dapatdilaksanakan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri melaluiPemerintah Daerah setelah penandatanganan perjanjianpenerusan hibah.Pasal 25 . . .
  15. 15. - 15 -Pasal 25(1) Penyaluran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalamberita acara serah terima yang ditandatangani oleh PemberiHibah Luar Negeri atau pihak yang dikuasakan danPemerintah Daerah.(2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuat setelah mendapat pertimbangan terlebih dahuludari kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.(3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri.(4) Salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksudpada ayat (1) digunakan sebagai dasar pencatatan dalamLaporan Keuangan Pemerintah Daerah.Pasal 26Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran hibahbarang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah diatur denganPeraturan Menteri.Bagian KetigaPenyaluran Hibah dari Pemerintah Daerah kepada PemerintahPasal 27(1) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupauang disalurkan melalui Menteri atau kuasanya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupabarang atau jasa diterima oleh Menteri atau kuasanyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.BAB VIII . . .
  16. 16. - 16 -BAB VIIIPENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI,SERTA PELAPORANBagian KesatuPenatausahaanPasal 28(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atasrealisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.(2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.(3) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diteruskan kepada badan usaha milik daerah, dicatatdalam laporan keuangan badan usaha milik daerah.Bagian KeduaPemantauan, Evaluasi, dan PelaporanPasal 29(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporantriwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibahkepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintahnon kementerian terkait.(2) Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait berdasarkan laporan triwulansebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukanpemantauan dan evaluasi.(3) Tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.BAB IX . . .
  17. 17. - 17 -BAB IXKETENTUAN PERALIHANPasal 30Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku perjanjianpenerusan hibah atau perjanjian Hibah Daerah yang telahdilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetapberlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.BAB XKETENTUAN PENUTUPPasal 31Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:a. Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 57Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4577), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belumdiatur dengan peraturan pelaksanaan yang baruberdasarkan Peraturan Pemerintah ini.b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang HibahKepada Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4577), dicabut dan dinyatakantidak berlaku.Pasal 32Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .
  18. 18. - 18 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 Januari 2012PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 4 Januari 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdAMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 5Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Perundang-undanganBidang Perekonomian,SETIO SAPTO NUGROHO
  19. 19. PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2012TENTANGHIBAH DAERAHI. UMUMUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaramengamanatkan dengan tegas bahwa selain berkewajiban mengalokasikandana perimbangan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atauhibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Pengalokasian danaperimbangan dan pemberian pinjaman dan/atau hibah ini dilaksanakandalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan PemerintahDaerah.Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diaturbahwa dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan untukmendanai pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah memberikan sumber-sumber penerimaan kepada Pemerintah Daerah, yang antara lain terdiridari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pinjaman Daerahsebagai salah satu sumber pembiayaan. Selain itu, Pemerintah Daerahdiberikan juga peluang untuk memperoleh pendapatan lainnya, yaitupendapatan hibah sebagai lain-lain pendapatan.Berdasarkan hal di atas, menjadi jelas bahwa pelaksanaan kebijakan HibahDaerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan daripenyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi Daerah. Pemberian hibaholeh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya merupakanwujud pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah yang merupakan suatu sistem pendanaanpemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakuppembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahserta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dantransparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhanDaerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tatacara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan danpengawasan keuangannya.Dalam . . .
  20. 20. - 2 -Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara menetapkan bahwa untuk mendanai dan mendukung kegiatanpembangunan dan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan,Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah baikyang berasal dari dalam dan luar negeri. Sebagaimana diamanatkan olehUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkanPeraturan Pemerintah yang mengatur tata cara pemberian, penerimaan,dan penggunaan hibah kepada Pemerintah Daerah, baik yang bersumberdari dalam negeri maupun luar negeri. Tata cara pengadaan pinjaman danpenerimaan hibah serta penerusannya yang bersumber dari PinjamanDalam Negeri dan/atau Pinjaman Luar Negeri maupun dari Hibah DalamNegeri dan/atau Hibah Luar Negeri telah diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan namun untuk penerusan hibah kepada PemerintahDaerah belum diatur secara komprehensif. Dasar hukum yang mengaturmengenai pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah kepadaPemerintah Daerah tersebut telah diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah. Namun dalamperkembangannya, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah masih memerlukanpenyempurnaan sehingga dapat secara responsif dalam pengaturannyabaik terhadap berbagai sumber hibah, penyaluran hibah maupunpengelolaan hibah. Sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dalampengelolaan keuangan negara dan Daerah khususnya terkait pengelolaanHibah Daerah serta untuk mengakomodasi kondisi dan perkembanganpelaksanaan hibah di Daerah, dan adanya perubahan peraturan terkaitpelaksanaan Hibah Daerah menyebabkan penyempurnaan atas PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah menjadisangat penting untuk dilakukan.Melalui Peraturan Pemerintah ini, kebijakan Hibah Daerah yang mencakuphibah kepada Pemerintah Daerah dan hibah dari Pemerintah Daerah,diharapkan dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan prinsippengelolaan keuangan yang baik sehingga Hibah Daerah harus dikelolasecara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2 . . .
  21. 21. - 3 -Pasal 2Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah atausebaliknya.Pasal 3Yang dimaksud dengan “uang” adalah kas atau mata uang asing.Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang habis pakai dan barangmodal yang dinilai dengan uang.Yang dimaksud dengan “jasa” adalah bantuan teknis, pendidikan,pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan lainnya yang dinilai denganuang.Pasal 4Cukup jelas.Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6Ayat (1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini sejalandengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ayat (2)Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapatditeruspinjamkan, diterushibahkan, dan/atau dijadikanpenyertaan modal kepada badan usaha milik daerah dalamkerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah danbadan usaha milik daerah.Ayat (3)Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Service Obligations/PSO)merupakan prioritas pemberian/penerusan hibah dari Pemerintahkepada Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pelayanan Publikdapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dilimpahkanatau didelegasikan kepada pihak lain seperti badan usaha milikdaerah, badan/lembaga swasta.Ayat (4) . . .
  22. 22. - 4 -Ayat (4)Pemberian/penerusan hibah kepada Pemerintah Daerahmemperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dankeseimbangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerahserta antar-Daerah.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” adalahyang menyelenggarakan urusan pelayanan publik.Huruf dCukup jelas.Ayat (2)Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinyatumpang tindih pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah bagian dari programyang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagiandari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiriatas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupapersonal (sumber daya manusia), barang modal termasukperalatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atausemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untukmenghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Ayat (2) . . .
  23. 23. - 5 -Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “Daftar Rencana Pinjaman Luar NegeriJangka Menengah” adalah daftar rencana kegiatan yang layakdibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangkamenengah.Ayat (4)Yang dimaksud dengan “Daftar Rencana Kegiatan Hibah” adalahdaftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan hibah dantelah mendapatkan indikasi pendanaan dari pemberi hibah.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Yang dimaksud dengan “jumlah alokasi peruntukan” adalahjumlah alokasi atas Pinjaman Luar Negeri atau Hibah LuarNegeri yang akan diberikan kepada penerima manfaat sepertikementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian atauditeruskan/diberikan kepada Pemerintah Daerah.Pasal 11Ayat (1)Hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri tidak dapatdigunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasaranadan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yangmenghasilkan penerimaan langsung.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan “urusan Pemerintah Daerah” adalahurusan yang sangat mendasar kepada masyarakat yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diwujudkandalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layakserta mengembangkan sistem jaminan sosial.Huruf bCukup jelas.Huruf c . . .
  24. 24. - 6 -Huruf cCukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “kebijakan Pemerintah yangmengakibatkan penambahan beban pada APBD” adalahkebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah untukpencapaian prioritas pembangunan nasional.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Ayat (1)Yang dimaksud dengan “peta kapasitas fiskal Daerah” adalahgambaran kapasitas fiskal yang dikelompokan berdasarkan indekskapasitas fiskal Daerah.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16 . . .
  25. 25. - 7 -Pasal 16Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kepala daerah” adalah gubernur bagidaerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikotabagi daerah kota.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 17Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan ”capaian kinerja” adalah ukuran prestasikerja yang telah dicapai dari keadaan semula oleh PemerintahDaerah dengan mempertimbangkan faktor kualitas dan kuantitasoutput.Ayat (3) . . .
  26. 26. - 8 -Ayat (3)Yang dimaksud dengan “Rekening Kas Umum Negara” adalahrekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untukmenampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruhpengeluaran negara pada bank sentral.Yang dimaksud dengan “Rekening Kas Umum Daerah” adalahrekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan olehgubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaanDaerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bankyang ditetapkan.Yang dimaksud dengan ”pemindahbukuan” adalah transfer dariRekening Kas Umum Negara pada APBN ke Rekening Kas UmumDaerah pada APBD. Pemindahbukuan secara bertahap dariRekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerahbersifat penyediaan dana atau pembayaran atas penyelesaianpekerjaan.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Yang dimaksud dengan “hibah melibatkan kementeriannegara/lembaga pemerintah non kementerian” adalah hibah untukmendanai kegiatan yang merupakan satu kesatuan dengankegiatan di kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian yang telah ditunjuk sebagai penanggung jawabkegiatan secara keseluruhan.Ayat (7)Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Ayat (1)Kelayakan fisik atas barang dan/atau jasa diperlukan terkaitdengan isi dari berita acara serah terima.Ayat (2) . . .
  27. 27. - 9 -Ayat (2)Penyerahan barang dan/atau jasa dapat diserahkan oleh pihakyang ditunjuk donor kepada Pemerintah Daerah.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Cukup jelas.Pasal 32Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5272

×