1. MATERI
KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Sesuai
PP 24 Tahun 2004 , PP 37 Tahun 2005,
PP 37 Tahun 2006 dan PP 21 Th 2007
disampaikan oleh:
Drs. Haryanto Kadi, MSc
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2009 1
2. Amanat Permendagri 25-2009
Ttg Pedoman Penyusunan APBD 2010
Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain
Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang
kegiatan harus didasarkan pada PP 24/ 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan Pertranggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
2
3. REFERENSI :
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD
3
4. Historis Pengaturan
Kedudukan Keuangan DPRD
Gugatan Hak Uji Materiil
PP No 110 Tahun 2000
Tgl 14 Mei 2001 Tentang Kedudukan Keu DPRD
Register MA tgl 25 Mei 2001
Tgl 30 Nopember 2000
No. 04.6/HUM/Tahun 2001
Putusan MA Tgl 9 September 2002
- Membatalkan PP 110 / 2000
- Mencabut PP 110 / 2000
(limit 90 hari)
Radiogram Mendagri No 161/537/SJ Tgl 12 Maret 2003
Surat Mendagri No 161/3211/SJ
Surat Mendagri
Tgl 29 Desember 2003
No. SE 163.1/711/OTDA perihal Pedoman tentang Kedudukan Keu. DPRD
Tgl 24 Mei 2004
Ttg Tunjangan
Purna Bakti
PP No 24 Tahun 2004
Tentang Kedudukan Protokoler & Keu Pimp & Angt DPRD
4
Tgl 28 Agustus 2004
5. KRONOLOGIS
Rev I PP 24/2004 Rev II PP 24/2004 Rev III PP 24/2004
PP 110/2000 PP 24/2004 (PP 21/2007
(PP 37/2005) (PP 37/2006)
30 Nov 28 Ags 12 Okt 14 Nop 16 Mar
2000 2004 2005 2006 2007
• PP 110/2000:
– DPRD mendapat biaya penunjang kegiatan berdasarkan klasifikasi PAD (misal O,25%
dari PAD) yang tujuan penggunaannya tidak dibatasi
– Di-yudicial review pada tahun 2002 karena tidak ada UU yang mengamanatkan
• PP 24/2004:
– Diterbitkan berdasarkan UU 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD
– Belanja DPRD untuk tujuan lain selain dari yang ditetapkan dinyatakan melanggar
hukum
• PP 37/2005 (Revisi I PP 24/2004):
– Pemberian tambahan tunjangan kesejahteraan (kesehatan, perumahan, dll)
• PP 37/2006 (Revisi II PP 24/2004):
– Penambahan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan
komunikasi intensif serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD
6. DPRD
Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah PEMERINTAH
Bukan sebagai Perangkat Daerah
DAERAH
Kedudukan yang sama
Sejajar
Setara Tidak saling membawahi
Sesuai tugas & fungsi masing-masing
Memelihara & membangun hubungan
yang harmonis
Mitra Kerja
Saling mendukung
Bukan sebagai lawan atau pesaing
Checks and Kualitas
Balances Produktivitas
Kinerja 6
7. PRINSIP PENGATURAN KEUANGAN DPRD
- Sesama Pimpinan dan Angt DPRD Prop/Kab/Kota
Prinsip Kesetaraan memperoleh Penghasilan tetap yang sama
- Uang Representasi Ketua DPRD disetarakan
dengan Gaji Pokok Kepala Daerah
-Penghasilan berjenjang, DPR.RI, DPRD Prop dan
DPRD Kab/Kota
Prinsip Berjenjang
-Penghasilan berjenjang Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota
-Penyediaan belanja Penunjang Kegiatan, sesuai
kompleksitas, permasalahan dan Kemampuan
Prinsip Proporsional Keuangan
-Mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran &
rasional 7
8. PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
# SEKRETARIS DPRD Menyusun Belanja DPRD yang di formulasikan
kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD)
# Belanja DPRD terdiri dari :
- Belanja Penghasilan Pimpinan & Anggota DPRD
- Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan & Anggota DPRD
- Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
- Uang jasa Pengabdian
# Belanja Penghasilan Pimpinan & Anggota DPRD dianggarkan pada Pos
DPRD, sedangkan Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang
Kegiatan dan Uang Jasa Pengabdian dianggarkan pada Pos Sekretariat
DPRD
# Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD
8
9. PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Lanjutan.....
# Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari APBD
# Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan
Pertanggungjawaban Belanja DPRD disamakan
dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
lainnya
# Penganggaran atau tindakan yang berakibat
pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan
lain di luar ketentuan PP 24/2004, dinyatakan
Melanggar Hukum
9
10. PENGHASILAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
• Uang Representasi
Tunjangan Keluarga (Istri/Suami dan anak)
Tunjangan Beras
• Uang Paket
• Tunjangan Jabatan
• Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD:
Tunjangan Komisi
Tunjangan Panitia Musyawarah
Tunjangan Panitria Anggaran
Tunjangan Badan Kehormatan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
Tunjangan Khusus (PPh Pasal 21)
10
11. Uang Representasi
Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan
dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD
JABATAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA
disamakan dgn Gaji disamakan dgn Gaji
Ketua
PokokGub Pokok Bup/WK
Wakil Ketua 80% dari UR Ketua 80% dari UR Ketua
Anggota 75 % dari UR Ketua 75% dari UR Ketua
Selain uang representasi diberikan Tunjangan Keluarga*) dan Tunjangan Beras
sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara. (Pasal 16)
*) Tunjangan Keluarga maks 14% dari UR masing-masing
PPh Pasal 21 yang terhutang, ditanggung oleh Pemerintah atas beban Keuangan
Daerah (APBD), sesuai Surat Dirjen Pajak No S-13/PJ.43/2005 Tgl 27/01/2005
11
12. Uang Paket
Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
untuk menghadiri dan mengikuti rapat-rapat
JABATAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA
Ketua 10% dari UR 10% dari UR
Wakil Ketua 10% dari UR 10% dari UR
Anggota 10% dari UR 10% dari UR
12
13. Tunjangan Jabatan
Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
JABATAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA
Ketua 145% dari UR 145% dari UR
Wakil Ketua 145% dari UR 145% dari UR
Anggota 145% dari UR 145% dari UR
13
14. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
Tunjangan Kelengkapan Dewan adalah Tunjangan yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris atau Anggota Komisi , Panitia, Badan Kehormatan dan Alat
Kelengkapan DPRD lainnya
KEDUDUKAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA
7,5% dari Tunjab Ketua 7,5% dari Tunjab Ketua
Ketua
DPRD DPRD
5% dari Tunjab Ketua 5% dari Tunjab Ketua
Wakil Ketua
DPRD DPRD
4% dari Tunjab Ketua 4% dari Tunjab Ketua
Sekretaris
DPRD DPRD
3% dari Tunjab Ketua 3% dari Tunjab Ketua
Anggota
DPRD DPRD
*) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD diberikan sesuai dengan masa kerja Alat
Kelengkapan DPRD yang berkenaan. 14
15. TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN
Jabatan Unsur DPRD Unsur Luar DPRD
(Paling Tinggi)
Ketua 7,5 % dari 50 % dari
Tunjab Ketua DPRD Tunjab Ketua DPRD
Wakil Ketua 5 % dari 45 % dari
Tunjab Ketua DPRD Tunjab Ketua DPRD
Anggota 3 % dari 40% dari
Tunjab Ketua DPRD Tunjab Ketua DPRD
BK dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh
Sekretariat DPRD (Pasal 50 Ayat (4) PP No 25 Tahun 2004). Berdasarkan UU
No 32/2004 Pasal 47 Ayat (2) BK dipilih dari dan oleh Anggota DPRD. Dan tidak
ada dari Unsur Luar DPRD, berlaku honor Seperti lainnya. 15
16. TUNJANGAN KHUSUS
- PAJAK PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD DIKENAKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN (PP 24/2004 PASAL 15)
- PP 45/1994 TENTANG PPH BAGI PEJABAT
NEGARA, PNS, ANGGOTA ABRI DAN PARA
PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG
DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA
ATAU KEUANGAN DAERAH
16
17. Lanjutan …………………….
- KPTS DIRJEN PAJAK NO KEP-545/PJ/2000 DAN
SURAT DIRJEN PAJAK NO S-13/PJ.43/2005,
TANGGAL 27-1-2005, MENEGASKAN BAHWA ATAS
PENGHASILAN TETAP YANG DIBERIKAN KEPADA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SECARA BULANAN
YANG BERSUMBER DARI KEUANGAN DAERAH,
PPH PASAL 21 YANG TERHUTANG DITANGGUNG
OLEH PEMERINTAH ATAS BEBAN KEUANGAN
DAERAH
- SE MENDAGRI NO.903/2429/55 TANGGAL 21
SEPTEMBER 2005, PPH PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD DIBEBANKAN PADA APBD DAN
DIANGGARKAN PADA OBYEK BELANJA
TUNJANGAN KHUSUS 17
18. Tunjangan Kesejahteraan
Wk
Jenis Ketua Anggota
Ketua
Kesehatan dan Pengobatan √ √ √
Rumah Jabatan beserta
perlengkapannya
√ √ ×
Kendaraan Dinas √ √ ×
Rumah Dinas beserta
perlengkapannya
× × √
Pakaian Dinas √ √ √
Uang Duka Wafat/Tewas √ √ √
Biaya Pengangkutan
Jenazah
√ √ √
18
19. Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan
diberikan dalam bentuk Pembayaran Premi
Asuransi Kesehatan termasuk untuk Suami/Istri
beserta maks 2 org anak
Bagi Pemda yang belum memiliki rumah
jabatan/dinas diberikan tunjangan perumahan
(Uang Sewa Rumah) sesuai standar yg berlaku
setempat
Pakaian Dinas Terdiri dari PSH 2x 1 tahun, PSR
1x setahun, PSL 1x 5 tahun,.
Uang Duka Wafat sebesar 2x UR, Uang Duka
Tewas 6x UR diberikan kepada Ahli waris
Biaya Pengangkutan Jenazah mulai dari tempat
duka atau tempat tugas sampai ke pemakaman.
19
20. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Belanja ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas,
fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja DPRD, yang besarnya disesuaikan dengan
kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang :
1. Disusun oleh Sekretaris Dewan selaku Pengguna
Anggaran
• Ditetapkan oleh Pimpinan DPRD
1. Mempertimbangkan asas Kepatutan, Kewajaran &
Rasional
20
21. UANG JASA PENGABDIAN*)
DIBERIKAN BERDASARKAN MASA BHAKTI
< 1 Th diberikan 1 bln UR
s/d 1 Th diberikan 1 bulan UR
2 Th diberikan 2 bulan UR
3 Th diberikan 3 bulan UR
4 Th diberikan 4 bulan UR
5 Th diberikan paling banyak 6 bulan UR
*)
21
22. PENGHASILAN KETUA DPRD
BULANAN TETAP
No Penghasilan DPRD Prop DPRD Kab/Kota
( Rp) (Rp)
1. Uang Persentasi 3.000.000 2.100.000
(sama dengan GP. KDH)
2. Tunjangan Keluarga
-Tunjangan istri/suami (10% X UR) 300.000 210.000
-Tunjangan anak (2% X UR X 2) 120.000 84.000
3. Tunjangan Beras 123.600 123.600
(4 X 10 X Rp 3.090/kg)
4. Uang Paket 300.000 210.000
(10% X UR)
5. Tunj. Jabatan 4.350.000 3.045.000
(145% X UR)
Jumlah 8.193.600 5.772.600
22
23. PENGHASILAN WAKIL KETUA DPRD
BULANAN TETAP
No Penghasilan DPRD Prop DPRD Kab/Kota
( Rp) (Rp)
1. Uang Persentasi 2.400.000 1.680.000
(80% X UR Ketua )
2. Tunjangan Keluarga
-Tunjangan istri/suami (10% X UR) 240.000 168.000
-Tunjangan anak (2% X UR X 2) 96.000 67.000
3. Tunjangan Beras 123.600 123.600
(4 X 10 X Rp 3.090/kg)
4. Uang Paket 240.000 168.000
(10% X UR)
5. Tunj. Jabatan 3.480.000 2.436.000
(145% X UR)
Jumlah 6.579.600 4.642.600
23
24. PENGHASILAN ANGGOTA DPRD
BULANAN TETAP
No Penghasilan DPRD Prop DPRD Kab/Kota
( Rp) (Rp)
1. Uang Persentasi 2.250.000 1.575.000
( 75% X UR Ketua )
2. Tunjangan Keluarga
-Tunjangan istri/suami (10% X UR) 225.000 157.500
-Tunjangan anak (2% X UR X 2) 90.000 63.000
3. Tunjangan Beras 123.600 123.600
(4 X 10 X Rp 3.090/kg)
4. Uang Paket 225.000 157.500
(10% X UR)
5. Tunj. Jabatan 3.262500 2.283.750
(145% X UR)
Jumlah 6.176.100 4.360.350
24
25. PENGHASILAN BULANAN TETAP
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG
DUDUK DALAM : PANMUS ATAU KOMISI ATAU
PANITIA ANGGARAN ATAU BADAN KEHORMATAN
No Penghasilan DPRD Prop DPRD Kab/Kota
( Rp) (Rp)
1. Ketua 326.250 228.375
(7,5% X Tunjab Ketua DPRD)
2. Wakil Ketua 217.500 152.250
(5% X Tunjab Ketua DPRD)
3. Sekretaris 174.000 121.800
(4% X Tunjab Ketua DPRD)
4. Anggota 130.500 91.350
(3% X Tunjab Ketua DPRD)
Catatan:
# Tunjab Ketua DPRD Prop Rp 4.350.000/bulan
# Tunjab Ketua DPRD Kab/Kota Rp 3.045.000/bulan
# Dikenakan PPh, sesuai ketentuan yang berlaku 25
26. Sekilas Info
Perbandingan Hak Keuangan Berbagai Lembaga
Pada UU No. 27-2009
• Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak keuangan dan administratif.
• Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
pimpinan MPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 58)
» Pimpinan dan anggota DPR mempunyai hak keuangan dan administratif.
» Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 198)
» Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak protokoler
» Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan perundang-undangan. (Pasal 266)
• Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak keuangan dan administratif.
• Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 317
– Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif
– Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
– Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak
memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
• Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh
sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah. Pasal 368
26
27. Sekilas Info
GAJI, TUNJANGAN,dan OPERASIONAL
KHUSUS Ketua dan Anggota DPR
No KEPERLUAN Ketua DPR/bl Angg. DPR/bl
1. Gaji pokok 5.796.000 4.830.000.
2 Tunjangan istri 579.600 483.000
3 Tunjangan beras 120.360 120.360
4 Tunjangan jabatan 21.735.000 11.155.000
5 Tunjangan kehormatan 6.220.000 6.220.000
6 Uang paket 2.300.000 2.300.000
7. Langganan listrik 2.500.000 2.500.000
8 Langganan telpon 3.000.000 3.000.000
9 Tunjangan kom. Intensif 24.968.000 22.640.000
10 Operasional khusus 30.000,000,
Sumberb RKA –KL th.2006
27
28. PERATURAN PEMERINTAH 37 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
28
29. PENGERTIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
(Penyempurnaan Pasal 1 angka 16)
SEMULA MENJADI
Tunjangan kesejahteraan adalah Tunjangan kesejahteraan adalah
tunjangan yang disediakan kepada tunjangan yang disediakan kepada
pimpinan dan anggota DPRD berupa pimpinan dan anggota DPRD berupa
tunjangan pemeliharaan kesehatan pemberian jaminan pemeliharaan
dan pengobatan, rumah, jabatan dan kesehatan, penyediaan rumah
perlengkapannya / rumah dinas, jabatan dan perlengkapannya, rumah
kendaran dinas jabatan, pakaian dinas dan perlengkapannya,
dinas, uang duka wafat/tewas dan kendaraan dinas pimpinan DPRD,
bantuan biaya pengurusan jenazah. pemberian pakaian dinas, uang duka
wafat/tewas dan bantuan biaya
pengurusan jenazah.
29
30. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD
(Penyempurnaan Pasal 14 Ayat 1)
SEMULA MENJADI
Ayat (1) Ayat (1)
Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk
dalam Panitia Musyawarah atau komisi atau dalam Panitia Musyawarah atau komisi atau
Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan
lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan atau alat lainnya yang diperlukan diberikan
sebagai berikut : tunjangan sebagai berikut :
a. Ketua paling tinggi 7,5% x tunjangan a. Ketua paling tinggi 7,5% x tunjangan
Jabtan ketua DPRD; Jabtan ketua DPRD;
b. Wakil Ketua paling tinggi 5% x tunjangan b. Wakil Ketua paling tinggi 5% x tunjangan
jabatan Ketua DPRD. jabatan Ketua DPRD.
c. Sekretaris paling tinggi 4% x tunjangan c. Sekretaris paling tinggi 4% x tunjangan
jabatan ketua DPRD. jabatan ketua DPRD.
d. Anggota paling tinggi 3% x tunjangan d. Anggota paling tinggi 3% x tunjangan
jabatan ketua DPRD jabatan ketua DPRD
30
31. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD
(Pasal 14 Ayat 2 Dihapus)
SEMULA MENJADI
Ayat (2) Ayat (2) dihapus
Tunjangan Badan Kehormatan Unsur luar
DPRD yang duduk dalam Badan
Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai
berikut : paling tinggi 50% dari tunjangan
a. Ketua
jabatan Ketua DPRD.
b. Wakil ketua paling tinggi 45% dari
tunjangan jabatan ketua DPRD
c. Wakil Ketua paling tinggi 45% dari
tunjangan jabatan Ketua DPRD
31
32. TUNJANGAN KESEHATAN
(Perubahan Pasal 16)
SEMULA MENJADI
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD • Pimpinan dan anggota DPRD beserta
beserta keluarga diberikan keluarga diberikan jaminan
tunjangan pemeliharaan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk
kesehatan dan pengobatan pembayaran premi asuransi kesehatan
kepada Lembaga asuransi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
• Keluarga Pimpinan dan Anggota
(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan
DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan yaitu suami
pemeliharaan kesehatan dan atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
pengobatan yaitu suami atau istri • Besarnya premi atau sebagaimana
beserta 2 (dua) orang anak. dimaksud pada ayat (1) termasuk
(3) Tunjangan kesehatan dan biaya general check-up 1 (satu) kali
pengobatan sebagaimana dalam setahun bagi pimpinan dan
dimaksud pada ayat (1) diberikan anggota DPRD.
dalam bentuk pembayaran premi • Pembayaran premi asuransi
asuransi kesehatan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Lembaga Asuransi yang ditunjuk dibebankan pada APBD.
oleh Pemerintah Daerah.
32
33. PERUBAHAN PENJELASAN TUNJANGAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN
(Penjelasan Pasal 16)
SEMULA MENJADI
MENJAD
Ayat (1) Ayat (1)
Tunjangan pemeliharaan Yang dimaksud dengan pemeliharaan
kesehatan adalah upaya kesehatan yang
kesehatan dan pengobatan sama
meliputi peningkatan, penyembuhan, dan
dengan ketentuan yang berlaku pemulihan kesehatan.
bagi PNS Golongan IV Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD paling tinggi sama dengan
besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang
bersangkutan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan suami dan istri adalah
1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.
Yang dimaksud dengan anak adalah anak
kandung atau anak angkat.
33
34. TUNJANGAN PERUMAHAN (PASAL 20)
SEMULA MENJADI
(1) Dalam hal pemerintah daerah tidak
dapat menyediakan rumah Jabatan (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat
Pimpinan atau rumah dinas Anggota menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau
DPRD, kepada yang bersangkutan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang
diberikan tunjangan perumahan. bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan.
(3) Tunjangan perumahan sebagaimana
(2) Tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa uang dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam
sewa rumah yang besarnya bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
disesuaikan dengan standar harga terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/
setempat yang berlaku yang janji.*)
ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah. (3) Pemberian tunjangan perumahan
sebagaimana dimaksud ayat (2) harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran
*) Setelah dipotong PPh dan rasionalitas serta standar harga
setempat yang berlaku.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya
tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
34
peraturan Kepala Daerah.
35. PAKAIAN DINAS
(Perubahan Penjelasan Pasal 21)
SEMULA MENJADI
Ayat (1) Ayat (1)
Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri
atas : atas :
• Pakaian Sipil Harian disediakan 2
(dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 • Pakaian Sipil Resmi disediakan 1
(dua) pasang dalam 1 (satu) tahun. (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 • Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 • Pakaian Dinas Harian lengan
(satu) pasang dalam 5 (lima) tahun. panjang 1 (satu) pasang dalam 1
(satu) tahun.
Ayat (2) Ayat (2)
Penetapan standar satuan harga dan Penetapan standar satuan harga dan
kualitas bahan pakaian dinas kualitas bahan pakaian dinas
mempertimbangkan prinsip mempertimbangkan prinsip
penghematan, kepatutan, dan penghematan, kepatutan, dan 35
kewajaran. kewajaran.
36. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
(Penambahan 1 ayat pada Pasal 24)
SEMULA MENJADI
(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan
untuk mendukung kelancaran tugas,
fungsi dan wewenang DPRD.
(1) Belanja Penunjang Kegiatan
(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana
disediakan untuk mendukung
dimaksud pada ayat (1) disusun
kelancaran tugas, fungsi dan
berdasarkan rencana kerja yang
wewenang DPRD.
ditetapkan Pimpinan DPRD
(2) Belanja penunjang kegiatan
(5) Rencana kerja DPRD dapat berupa :
sebagaimana dimaksud pada
* Rapat-rapat
ayat (1) disusun berdasarkan
* Kunjunagan kerja.
rencana kerja yang ditetapkan
* Penyiapan rancangan peratur an
Pimpinan DPRD.
daerah, pengkajian dan penelaahan
peraturan daerah.
* Peningkatan sumber daya manusia dan
profesionalisme.
* Koordinasi dan konsultasi kegiatan
pemerintahan dan kemasyarakatan.
36
37. PENGANGGARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DALAM
APBD
(Diantara ayat (2) dan (3) Pasal 25 disisipkan ayat (2a)
SEMULA MENJADI
Ayat (2) Ayat (2)
Belanja Penghasilan Pimpinan dan Belanja Penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan
pasal (10) dianggarkan dalam Pos DPRD pasal (10) dianggarkan dalam Pos DPRD.
Ayat (2a)
Tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam
ketentuan pasal (20) dianggarkan dalam
Pos DPRD.
37
38. PENYEMPURNAAN PENGANGGARAN SEWA RUMAH
(dalam penjelasan Pasal 25, ayat (3) huruf b)
SEMULA MENJADI
b. Belanja barang dan jasa yaitu b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk
untuk kebutuhan belanja barang kebutuhan belanja barang dan jasa
dan jasa habis pakai, seperti alat habis pakai, seperti alat tulis kantor,
tulis kantor, pakaian dinas pakaian dinas Pimpinan dan anggota
Pimpinan dan Anggota DPRD dan DPRD dan Pegawai Sekretariat
Pegawai Sekretariat DPRD, sewa DPRD, premi asuransi kesehatan,
rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja
konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos
listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.
kantor lainnya.
38
39. SMDN NO, 188.31/006/BAKD,4-1-2006
Tambahan Penjelasan PP 37/2005
a. Ps.1 angka 16, kendaran di a. Pakaian dinas tambah 1 stel
nas jabatan hanya utk Pim PDH lengan panjang,
pinan proses melalui pengedaan
b. Jaminan Kesehatan dlm barang & jasa.
ben tuk premi asuransi b. Dana Penunjang Kegiatan
kesehat an, ditetapkan tdk boleh utk Uang lelah/
Pemda lewat proses upah/ insentif/honorarium,
pengadaan. Besar nya di selenggarakan
maksimal = KDH,utk 1 is tri/ sekretariat. Kegiatan reses
suami dan 2 anak + Gen boleh utk konsumsi, ATK,
check up 1x setahun. sewa tempat.
c. Tunjangan perumahan tdk c. Perjalanan Dinas tdk boleh
termasuk meubelair, listrik, dlm bentuk paket.
air, gas dan telepon. Dgn d. Uang jasa pengabdian
azas kepatutan, kewajaran hanya utk periode
dan rasionalitas. Dikenakan 2004/2009.
PPh 21 e. Gaji ke 13 tdk boleh
39
40. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
40
41. PP No 37 Tahun 2006
• 1. Pasal 1 , Ketentuan Umum ditambah 15 a dan 15 b :
15 a.Tunjangan Komunikasi Intensif dan
15 b. Dana Operasional Pimpinan
• 2. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yg disediakan berupa:
pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, rumah jabatan pimpinan
dan perlengkapannya,kendaraan jabatan pimpinan, serta rumah
dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.
• 3. pasal 10, diubah menjadi:
Uang Penghasilan terdiri atas:
a. Uang Representasi
b. Tunjangan Keluarga
c. Tunjangan Beras
d. Uang Paket
e. Tunjangan Jabatan
f. Tunjangan Panmus
g. Tunjangan Komisi
h. Tunjangan Panitia Anggaran
i. Tunjangan Badan Kehormatan
j. Tunjangan alat Kelengkapan lainnya 41
42. Lanjutan . . .
4. Tambah pasal 10 A
(1). Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan
lain berupaTunjangan Komunikasi Intensif.
(2). Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional
5. Ketentuan pasal 11 ayat (5) dihapus
6. Tambah pasal 11 A
(1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga
dan Tunjangan Beras.
(2). Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana
dimak
sud pada ayat (1) , besarnya sama dengan ketentuan yang
ber
laku pada Pegawai Negeri Sipil.
7. Tambah Pasal 14 A, 14 B, 14C, dan 14 D
14 A
Tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal
42
10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap
43. 14 B
(1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A ayat
(2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6
(enam) kali uang representasi yang bersangkutan.
(2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD
paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.
14 C
(1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pa-
sal 14 A dan pasal 14 B mempertimbangkan beban tugas dan
kemampuan keuangan daerah.
(2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasi
onal sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan azas man
faat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksa
naan tugas.
14 D
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagai
mana dimaksud dalam pasal 14 A dan pasal 14 B dibayarkan
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
43
44. 8. Pasal 15 diubah .
Beban pajak PPh pasal 21 atas penghasilan, beban APBD.
Beban pajak PPh pasal 21 atas penerimaan Tunjangan Komunikasi
Intensif dibebankan pada yang bersangkutan.
9. Pasal 22 disisipkan Bagian Kedua A:
Uang duka meninggal 2 kali UR
Uang duka tewas 6 kali UR
Diberi uang bantuan pengurusan jenazah.
10.Perubahan pasal 25 mengenai obyek dan rincian belanja DPRD
Belanja DPRD; penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 21
dan tunjangan kesejahteraan, serta belanja penunjang kegiatan DPRD
diformulasikan kedalam RKA-SKPD.
Pos DPRD ; pasal 10, 10 A, 20, 22 dan 23, masuk Bel Pegawai (BTL)
Pos Setwan; pasal 16, 17, 18 dan 21 serta pasal 24 ayat (2), dijabar
kan kedalam Bel Pegawai, Bel Brg/Jasa, Bel Modal.(BL)
44
45. SMDN NO. 188.31/1121/BAKD, 20 NOV.2006
Pengantar PP NO. 37 Tahun 2006
•Bila sudah dianggarkan dlm th 2006 dapat dibayarkan,
Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
• Bila dibayarkan sesudah Perubahan APBD, dipertang
gung Jawabkan langsung kedalam Laporan Realisasi
Anggaran.
• Bila dianggarkan tahun 2007 dapat dibayarkan mulai
Tahun 2006 (rapel) dan per bulan utk 2007
45
46. ANALISIS REAKSI
Kompas 2-2-2007 hal 6 Opini(Eko Prasojo)
• BENARKAH PP 37TH 2006 MERONGRONG OTONOMI DAERAH?
• BENARKAH BERTENTANGAN DENGAN UUD – 45 ?
• BENARKAH MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI MERUGIKAN
NEGARA, MEMPERKAYA ORANG LAIN MELAWAN HUKUM.
• APAKAH ANGGOTA DPRD ITU PEKERJA?
• DPRD BUKAN TEMPAT CARI NAFKAH
• DEMOKRASI LOKAL DI JERMAN MENJADI ANGGOTA STADRTRAT ATAU
GEMEINDERAT (COUNCILOR) ADALAH SEBUAH KEHORMATAN
DILAKSANAKAN TANPA PAMRIH
• ANGGOTA ADALAH WARGA KEHORMATAN (EHRENBUERGER)
MENDAPAT IMBALAN KEHORMATAN SEKEDARNYA.
• MEMBAHAS 1 PERDA MAKSIMAL 6 X RAPAT
• DANA TKI UNTUK MEMELIHARA HUBUNGAN KESETIAAN KONSTITUEN
BUKANLAH UNTUK RAKYAT UMUM (MENYESATKAN)
Catatan 1,2,3, Akademisi Jogya, 4 sd 9 E.P.)
46
47. PP 21 TAHUN 2007
REVISI KETIGA
ATAS PP 24 TH 2004
47
48. Pasal. I
• 1. Psl 1. angka 15 a dan 15 b diubah
• 15 a;
Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang
diberikan kepd Pimpinan Dan Anggota DPRD setiap
bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
Pimp dan Anggota DPRD.
• 15 b
Belanja Penunjang Operasional adalah dana yg
disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk
menunjang kegiatan operasional yg berkaitan dengan
REPRESENTASI, PELAYANAN, DAN KEBUTUHAN
LAIN guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD sehari - hari
48
49. lanjutan
2. Psl 10 A ayat (2) dihapus
Psl 10 A berbunyi: Selain penghasilan sebagaimana dimaksud psl 10,
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain
berupa TKI
3. Psl 14 A diubah sehingga berbunyi
* TKI diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
* Kemampuan dibagi tiga ; Tinggi, Sedang dan Rendah
4. Psl 14 B dan 14 C dihapus
5. Psl 14 D diubah; TKI diberikan tmt 1 – 1- 2007
6. Psl 15 ayat (2) diubah sehingga psl 15 berbunyi ;
PPh penghasilan dibebankan APBD
PPh penerimaan lain dibebankan pd ybs
49
50. lanjutan
7. Diantara psl 24 dan 25 disisipkan 5 pasal baru
Psl 24 A
Kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang
Operasional, setiap bulan dg mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.
Psl 24B
• Pemberiannya dg klasifikasi tinggi, sedang , rendah dgn
batasan maksimum/minimum.
Psl 24 C
Terhitung mulai 1 bulan berikutnya (sejak PP terbit)
Psl 24D
Penggunaan; pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD
Dgn mempertimbangkan azas manfaat dan efisiensi dlm
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pimpinan sehari hari dan tdk utk keperluan pribadi.
Penganggaran dan pertanggung jawaban diatur dg PMDN.
50
51. lanjutan
8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) pasal 25 ditambah 1 ayat, yi
ayat 3a.
Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD
dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
9. Diantara psl 29 dan 30 disisipkan satu pasal yi. 29 A
Pimpinan dan Anggota DPRD yg sdh menerima TKI dan
pimpinan DPRD yg telah menerima Dana Operasional
sbgm dimaksud PP 37/2007 (rapelan) hrs disetorkan kem-
bali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 bulan sebelum
berakhir masa bakti periode 2004 sd 2009.
Sekaligus atau diangsur yg selanjutnya diatur dg PMDN
51
52. Daerah dapat melakukan penghitungan sendiri untuk
menentukan kategori sebagai daerah dengan kemampuan
keuangan tinggi atau sedang atau rendah berdasarkan
APBD tahun anggaran yang direncanakan, dengan
menggunakan formula :
• KKD = PUD – BP
• PUD = (PAD + DBH + DAU)
• BP = (GT PNSD)
Keterangan :
• KKD : Kemampuan Keuangan Daerah
• PUD : Pendapatan Umum Daerah
• BP : Belanja Pegawai
• PAD : Pendapatan Asli Daerah
• DBH : Dana Bagi Hasil
• DAU : Dana Alokasi Umum
• GT PNSD : Gaji dan Tunjangan PNS Daerah
53. Pasal II
• PP INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN.
Tanggal Pengundangan:
16 Maret 2007
53
54. Pelaksanaan
TUNJANGAN KOMU BIAYA PENUNJANG
NIKASI INTENSIF OPS PIMPINAN
PEMBERIAN DANA UTK PIMPINAN DAN UTK PIMPINAN DPRD
ANGGOTA SECARA KOLEKTIF
KETENTUAN BESAR BESARAN ANGGARAN: BESARAN ANGGARAN:
NYA TUNJANGAN TINGGI, SEDANG, DAN TINGGI, SEDANG, DAN
RENDAH (DG PMDN) RENDAH (DG PMDN)
DAERAH KEMAMPU 3 X UANG KETUA 6 X UR
AN TINGGI REPRESENTASI WK KET 4 X UR
DERAH KEMAMPU 2 X UANG KETUA 4 X UR
AN SEDANG REPRESENTASI WK KET 2,5 X UR
DAERAH KEMAMPU 1 X UANG KETUA 2 X UR
AN RENDAH REPRESENTASI WK KET 1,5 X UR
54
55. BESARAN DANA KEMAMPUAN DAERAH
(PMDN 21/2007)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
TINGKAT KEMAM (PAD + DBH + DAU) - (PAD + DBH + DAU) -
PUAN KEUDA BELANJA PEGAWAI BELANJA PEGAWAI
DAERAH KEMAMPU
> 1, 5 Trilyun > 400 M
AN TINGGI
DAERAH KEMAMPU 600 M sd 1,5 Tr 200M sd 400 M
AN SEDANG
DAERAH KEMAMPU
AN RENDAH
< 600 M < 200 M
55
56. SE Mendagri No: SE-700/08/SJ
Tanggal 5 Januari 2009
• Ditujukan Kepada: Gubernur di Seluruh Indonesia
• Perihal: Tunggakan Pengembalian TKI dan BPO Pimpinan dan Anggota
DPRD
• Isi Surat Edaran:
– Menugaskan Inspektur Provinsi melakukan koordinasi dengan Kepala
Badan/Biro Keuangan dan Sekretaris DPRD untuk segera mengupayakan
pengembalian tunggakan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya
Penunjang Operasional (BPO) ke Kas Umum Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD periode Tahun 2004 s/d 2009, termasuk tunggakan keuangan lainnya.
– Sesuai ketentuan Pasal 219 UU No. 32 Tahun 2004, agar Saudara melaporkan
kepada Menteri Dalam Negeri, Kabupaten/Kota yang pertama menyelesaikan
tunggakan tersebut pada angka 1 (satu) diatas, sebagai bahan pemberian
penghargaan (reward) bagi daerah dimaksud.
– Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dalam PP 21-2007 dan
Perrmendagri 21-2007, Pimpinan dan Anggota DPRD terkait yang belum
juga melunasi penyelesaiannya, dilimpahkan kepada Aparat Penegak
Hukum.
56
57. SE Mendagri No: SE-555/3032/SJ
Tanggal 18 Agustus 2009
• Ditujukan Kepada: Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia
• Perihal: Tunggakan Pengembalian TKI dan BPO
• Isi Surat Edaran:
– Bahwa Depdagri sedang melakukan mapping terhadap pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan
dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
– Bahwa permohonan pembebasan atau perpanjangan waktu pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO)
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus melalui
perubahan PP No. 21 Tahun 2007 yang saat ini sedang dikaji dengan
memperhatikan berbagai aspek terkait.
– Bahwa dengan surat ini, maka ketentuan angka 3 pada surat kami No, 700/08/SJ
tanggal 5 Januari 2009 perihal Tunggakan Pengembalian TKI dan BPO
Pimpinan dan Anggota DPRD yang berbunyi: “apabila sampai batas waktu yang
ditetapkan dalam PP No. 21-2007, Pimpinan dan Anggota DPRD terkait yang
belum juga melunasi penyelesaiannya, dilimpahkan kepada Aparat Penegak
Hukum” dinyatakan tidak berlaku.
57
58. TEKNIS PENGANGGARAN BELANJA DPRD
(PADA POS BELANJA DPRD)
URS PEMERINT : 1.20 URUSAN WAJIB/Pemerintahan Umum
KELOMPOK : 5.1. Belanja Tidak Langsung
JENIS : 5.1.1. Belanja Pegawai
OBYEK : 5.1.1.01. Belanja tetap dan tunj pimp & anggota DPRD
RINCIAN OBYEK :
01 * Uang Representasi
02 * Tunjangan keluarga
03 * Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD
06 * Tunjangan beras
07 * Tunjangan khusus (PPh)
10 * Uang paket
11 * Tunjangan Panitia Musyawarah
12 * Tunjangan Komisi
13 * Tunjangan Panitia Anggaran
14 * Tunjangan Badan Kehormatan
15 * Tunjangan alat kelengkapan lainnya
16 * Tunjangan Perumahan
17 * Uang Duka wafat/tewas
18 * Uang Jasa Pengabdian
58
59. Lanjutan . . .
TEKNIS PENGANGGARAN BELANJA TKI
(PADA POS BELANJA DPRD)
OBYEK : 5.1.1.03 : Belanja Penerimaan Lainnya
RINCIAN OBYEK: 5.1.1.03.
.02 * Belanja penunjang komunikasi
intensif pimpinan dan anggota
DPRD
59
61. TEKNIS PENGANGGARAN BELANJA DPRD
(PADA POS BELANJA SEKRETARIAT DPRD)
Urs Pemerintahan: Urusan Wajib/ PEMERINTAHAN UMUM (20)
Program : Lihat form A VII
Kegiatan : Lihat form A VII
Kelompok : BELANJA LANGSUNG
Jenis : Belanja Pegawai
Objek -
Jenis : Belanja Barang dan Jasa
Objek - 5. 2. 2. 04.01 :Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimp
dan Anggota DPRD
- 5. 2. 2. 12. Biaya Pakaian Dinas
02 : Pakaian Sipil Harian
03 : Pakaian Sipil Lengkap
04 : Pakaian Dinas Harian 61
62. KILAS BALIK ANGGARAN
DPRD
• Tahun 1975 s/d 1999
• Disusun sesuai kemampuan PAD
• Belanja Rutin ditutup dari PAD
• Belanja DPRD sesuai kemampuan keuda
• Ada uang representasi, Uang sidang antara 240 s/d 300 hr /
th, ada rumah, pesangon (ka dedeuh), kendaraan, tunjang
an Daerah, dll
• Nuansa beragam sesuai kemampuan Daerah
• Tahun 2000 Ada, PP 110 th 2000 mencoba utk
diseragamkan, Euforia otonomi, Pelanggaran/kebablasan
• LSM protes, era pemberantasan KKN (bentuk KPK, KOMisi
JUDi sial, Tastipikor/Tipikor)
• Ada uji materil, batal demi hukum dan hrs dicabut
62
63. KILAS BALIK ANGGARAN
DPRD
• Terbit PP 24 th 2004, multi tafsir
• Penyempurnaan dg PP No. 37 Th.2005
• Nuansa seragam dan dibatasi
• Transparan & akuntabel
• Terjadi GAP tajam DPR & DPRD
• Penyempurnaan dg PP 37 th. 2006 Tambah TKI & OPS Pimpinan.
(Ada perhatian keadilan/ berjenjang dg DPR ) ada rapel 1 tahun.
• Demo dimana-mana banyak yg menentang dan kontras / kurang
perduli dg kehidupan rakyat yg banyak menderita.
• Maret 2007
• Terbit revisi ketiga PP 21 Th 2007, hapus rapel , yg terlanjur
dikembalikan, pemberian TKI dan OPS sesuai tkt kemampuan
Daerah. TKI berlaku 1-1-2007, OPS berlaku 1 bln setelah PP terbit.
• Dana Ops dialokasikan pd Setwan dan disediakan perbulan dan
merupakan UYHD
• Azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
63
65. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN
BELANJA DAERAH
• Disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang mengutamakan
pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
• Belanja yang dianggarkan harus berdasarkan ketentuan perundang-
undangan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
• Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan
kewajiban yang menjadi tanggung jawab SKPD.
• Peningkatan belanja diikuti dengan peningkatan capaian kinerja
pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.
• Mempertimbangkan azas kepatuhan, kewajaran dan penghematan
mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan KDH.
65
66. 5.1.BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.BELANJA PEGAWAI
Untuk Kebutuhan belanja gaji/uang
penghasilan dan tunjangan Dewan dan
pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan
golongan jabatan.
66
67. 5.2.BELANJA LANGSUNG
5.2.1. BELANJA PEGAWAI
(untuk honorarium)
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
( termasuk pemeliharaan & perjalanan)
Untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat
tulis kantor, pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai
Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat DPRD,
belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
67
68. 5.2.2.xx. PEMELIHARAAN
Untuk antara lain pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor DPRD dan
sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan
rumah dinas anggota DPRD dan kendaraan
dinas pimpinan DPRD.
68
69. 5.2.2.xx.PERJALANAN DINAS
Untuk perjalanan pimpinan dan anggota DPRD
dalam rangka melaksanakan tugas atas nama
lembaga perwakilan rakyat daerah baik di
dalam daerah maupun keluar daerah yang
besarnya disesuaikan dengan standar
perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
69
70. 5.2.3. BELANJA MODAL
Untuk kebutuhan pembangunan / perluasan /
penambahan gedung kantor / rumah jabatan /
rumah dinas, pengadaan perlengkapan /
peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/
atau rumah dinas anggota DPRD,
perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan
kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnya
menambah nilai kekayaan daerah.
70
71. TUNJANGAN PERUMAHAN
• Pimpinan DPRD disediakan Rumah Jabatan beserta
perlengkapannya
• Anggota DPRD disediakan Rumah Dinas beserta Perlengkapaannya
ATAU
- Diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk
uang
- Dibayarkan setiap bulan
- Mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
- Dianggarkan dalam Pos DPRD
- Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- Perhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
serta standar harga setempat yang berlaku
71
72. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
- Diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta
keluarganya (isteri/suami dan 2 orang anak)
- Dalam bentuk Premi Askes pada Lembaga Asuransi yang
ditetapkan Pemda
- Besarnya Premi termasuk biaya general check-up 1 x
setahun
- Dianggarkan pada Pos SETWAN
- Besarnya Premi paling tinggi sama dengan Premi
Asuransi KDH ybs
72
73. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
- Disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi juga
wewenang DPRD
- Disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan
DPRD
- Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
a. Rapat-rapat
b. Kunjungan kerja
c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan
penelaah peraturan daerah
d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme
e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan
kemasyarakatan
73
