EKONOMI SYARIAH

1. FEB UTS
PEMBANGUNAN DALAM
PERSPEKTIF ISLAM

2. Kebutuhan terhadap Strategi Baru
Pembangunan … (1/2)
 Pembangunan merepresentasikan proses transformasi
masyarakat, perpindahan dari cara berfikir tradisional,
pola hidup tradisional, metode produksi tradisional,
ke cara yang “modern”.
 Sebagian besar strategi pembangunan hanya berfokus
pada sebagian elemen transformasi ini, khususnya
yaitu ekonomi.
 Ekonomi adalah penting, namun fokus yang berlebihan
terhadap ekonomi telah mengaburkan makna antara ekonomi
sebagai cara dan sebagai tujuan pembangunan.
 PDB per kapita yang tinggi bukanlah tujuan, tetapi cara untuk
mentransformasi masyarakat menuju masyarakat dengan
standar hidup yang lebih tinggi, dengan kemiskinan yang
lebih sedikit, dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih
baik.

3. Kebutuhan terhadap Strategi Baru
Pembangunan … (2/2)
 Ekonomi telah menjadi strategi sekaligus tujuan pembangunan.
 Development programming model yang populer pada era 60-an, secara
sederhana memandang pembangunan sebagai cara meningkatkan
efisiensi alokatif dan akumulasi kapital, termasuk dengan utang luar
negeri dan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi.
 Pada era 70-an dan 80-an, fokus pembangunan beralih ke sektor
publik yang dipandang lebih sebagai masalah daripada solusi
pembangunan. Strategi pembangunan menurut perspektif ini adalah
bergantung penuh pada sistem pasar dan menghapus distorsi yang
diakibatkan pemerintah seperti proteksi, subsidi, dan kepemilikan
pemerintah di BUMN.
 Di era 90-an, fokus pembangunan beralih ke masalah-masalah
makroekonomi dan menganjurkan “adjustment” terhadap
ketidakseimbangan fiskal dan kebijakan moneter yang tidak terarah.
 Semua strategi pembangunan diatas memandang pembangunan
sebagai masalah teknikal yang hanya membutuhkan solusi
teknikal dengan algoritma yang lebih baik, kebijakan
perdagangan dan investasi yang lebih baik, dan kerangka
makroekonomi yang lebih baik.
 Strategi pembangunan tidak pernah mencapai ke masyarakat.

4. Evolusi Pemikiran Tentang
Pembangunan … (Meier, 2001)
 Goals of Development
 GDP  Real per capita GDP  Non-monetary indicator (HDI) 
Mitigation of poverty  Entitlements and capabilities  Freedom 
Sustainable development
 Macroeconomic Growth Theory
 Harrod-Domar analysis  Solow sources of growth  New growth theory
 Capital Accumulation
 Physical capital  Human capital  Knowledge capital  Social capital
 State and Market
 Market failures  Non-market failures  New market failures 
Institutional failures
 Government Intervention
 Programming and planning  Minimalist government 
Complementarity of government and market
 Policy Reform
 “poor because poor”  poor because poor policies “get prices right” “get
all policies right”  “get institutions right”

5. Ukuran Kemajuan Suatu
Ekonomi
 Pendapatan perkapitanya harus agak tinggi
 Pendapatan perkapitanya senantiasa naik
 Kecenderungan kenaikan pendapatan perkapita harus terus
menerus dan mandiri
Dengan standar ini Kuwait tidak dapat digolongkan sebagai
negara maju,meskipun pendapatan perkapitanya jauh
melampaui negara manapun. Karena ini adalah hasil royalti
minyak.
Jepang 1953 pendapatan perkapitanya separoh dari Israel,
uruguay,namun digolongkan sebagai negara maju karena
setiap tahunnya ada kenaikkan pencapatan perkapita yang
cepat.

6. Pembangunan dalam Perspektif
Islam …
 Pembangunan di dalam Islam bermakna menciptakan
keseimbangan dan harmoni, keadilan dan perdamaian,
keindahan dan kemakmuran.
 Pembangunan bermakna membangun manusia secara
keseluruhan: jiwa, pikiran, dan jasad.
 Pembangunan harus mencakup aspek material,
kultural, dan politik, namun pada saat yang sama
pembangunan juga harus mencakup aspek moral dan
spiritual.
 Pembangunan material yang mengabaikan moralitas
dan spiritualitas, tidak akan mampu mempertahankan
pertumbuhan dalam jangka panjang.
 Pertumbuhan ekonomi tanpa nilai moral dan spiritual
hanya akan menjadi masalah, beban, dan penderitaan.

7. Model Pembangunan Ibnu
Khaldun, 1332-1404 M … (1/3)
 Keseluruhan model Ibnu Khaldun terangkum dalam 8
prinsip (kalimat hikamiyyah) dari kebijaksanaan politik:
 Kekuatan kedaulatan (al-mulk) tidak dapat dipertahankan kecuali
dengan mengimplementasikan Syariah (S)
 Syariah tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah
kedaulatan (al-mulk)  (G)
 Kedaulatan tidak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung
oleh sumber daya manusia (ar-rijal) (N)
 Sumber daya manusia tidak dapat dipertahankan kecuali dengan
harta benda (al-mal) (W)
 Harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan
(al-’imarah) (g)
 Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (al-’adl)
 (j)
 Keadilan merupakan tolok ukur (al-mizan) yang dipakai Allah untuk
mengevaluasi manusia
 Kedaulatan dibebankan tanggung jawab untuk menegakkan
keadilan

8. Model Pembangunan Ibnu
Khaldun, 1332-1404 M … (2/3)
 Model Ibnu Khaldun tidak menunjukkan satu penyebab tunggal
dari kejatuhan peradaban Islam.
 Model bersifat lintas disiplin dan menggunakan pendekatan daur
sebab-akibat yang dinamis.
 Dalam model Ibnu Khaldun ini, semua komponen bangsa terkait
satu sama lain secara erat.
 Jika satu faktor runtuh, kemudian tidak dikoreksi, maka ia akan
berfungsi sebagai mekanisme pemicu yang memperlemah faktor-
faktor lainnya; dan pada gilirannya akan mempercepat kejatuhan
peradaban.
 Dalam jangka panjang, semua faktor menjadi terkait erat
sehingga sulit membedakan mana sebab dan mana akibat.
 Maka menjadi tidak bermakna untuk memisahkan sejarah ekonomi
Islam dari sejarah politik, sosial, dan agama.
 Daur sebab-akibat yang dinamis dalam jangka panjang ini
disebut Daur Keadilan (circle of equity)
 Delapan kalimat (kalimat hikamiyyah) dari kebijaksanaan politik,
masing-masing dihubungkan dengan yang lain untuk memperoleh
kekuatan, dalam sebuah alur daur dimana permulaan dan akhir tidak
dapat dibedakan

9. Model Pembangunan Ibnu
Khaldun, 1332-1404 M … (3/3)
 Model pembangunan Ibnu Khaldun dapat ditunjukkan
dalam hubungan fungsional berikut:
 G = f (S, N, W, g, j)
 G menjadi variabel dependent karena fokus analisis
Ibnu Khaldun adalah menjelaskan jatuh bangun-nya
sebuah negara atau peradaban.
 Menurut Ibnu Khaldun, kekuatan dan kelemahan suatu
pemerintahan bergantung pada kekuatan dan kelemahan
otoritas politik (wazi’) yang dikandungnya.
 Dalam jangka panjang, otoritas politik (G) harus
menjamin kesejahteraan rakyat (N) dengan
menyediakan lingkungan yang kondusif untuk
pembangunan (g), distribusi pendapatan (W), dan
penegakan keadilan (j) melalui implementasi syariah
(S).

10. Siklus Chapra, 2000 … (1/4)
 M. Umar Chapra memformulasikan pemikiran Ibnu
Khaldun dalam suatu siklus yang berurutan, lengkap
dengan hubungan sebab akibat antar komponen
pembangunan.
 Ibnu Khaldun menjelaskan perlunya pembangunan yang
terdiri atas pengembangan syariah (S), pengembangan
masyarakat (N), peningkatan kekayaan (W), penegakan keadilan
dan pembangunan (j&g), dan peran pemerintah (G).
 Menurut Chapra kelima komponen itu bergerak dalam dua
siklus, yaitu siklus kemajuan dan siklus kemunduran 
Siklus Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective,
2000.
 Siklus kemajuan: syariah (S)  masyarakat (N)  kekayaan (W)
 keadilan dan pembangunan (j&g)  pemerintah (G) 
syariah (S).
 Siklus kemunduran: keadilan dan pembangunan (j&g) 
kekayaan (W)  masyarakat (N)  syariah (S)  pemerintah
(G)  keadilan dan pembangunan (j&g)

11. Siklus Chapra, 2000 … (2/4)
 Siklus Chapra, 2000.
 Siklus kemajuan:
syariah (S) 
masyarakat (N) 
kekayaan (W) 
keadilan dan
pembangunan (j&g) 
pemerintah (G) 
syariah (S).
 Siklus kemunduran:
keadilan dan
pembangunan (j&g) 
kekayaan (W) 
masyarakat (N) 
syariah (S) 
pemerintah (G) 
keadilan dan
pembangunan (j&g)

12. Siklus Chapra, 2000 … (3/4)
 Dalam siklus kemajuan arahnya: syariah (S) 
masyarakat (N)  kekayaan (W)  keadilan &
pembangunan (j&g)  pemerintah (G)  syariah
(S).
 Tanamkan kesadaran syariah (S), kemudian kembangkan
masyarakat sehingga terciptalah masyarakat (N) yang
paham syariah.
 Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kekayaan (W)
masyarakat paham syariah ini.
 Bila ini tercapai maka aspek pembangunan lainnya tidak
dapat diabaikan dan yang terpenting adalah penegakan
keadilan dan pembangunan (j&g).
 Pada tahap ini kita memiliki masyarakat paham syariah
yang kaya dan berkeadilan.
 Tahap selanjutnya adalah menegakkan pemerintahan yang
kuat (G).

13. Siklus Chapra, 2000 … (4/4)
 Dalam siklus kemunduran arahnya: keadilan &
pembangunan (j&g)  kekayaan (W)  masyarakat (N) 
syariah (S)  pemerintah (G)  keadilan & pembangunan
(j&g)
 Jika keadaan anarkis dan chaos, dimana hukum tidak
ditegakkan dan pembangunan tidak berorientasi pada keadilan
(j&g)  maka kekayaan yang telah terakumulasi akan sirna
(W) terjarah oleh tindakan anarkis  lapangan kerja dan
kegiatan masyarakat menyusut (N)  syariah terasa seperti
utopia (S)  dan akhirnya melemahnya pemerintahan (G).
 Dengan strategi yang tepat, siklus kemunduran ini dapat
dibalik menjadi siklus kemajuan.
 Misalkan, menyusutnya kegiatan mayarakat dan lapangan
kerja menjadi titik balik kesadaran masyarakat untuk kembali
kepada syariah (S).
 Ramainya kesadaran untuk kembali kepada syariah akan
mendorong bangkitnya lagi masyarakat, sehingga siklusnya
berubah menjadi siklus kemajuan.

14. Model Dinamika Pembangunan …
 Model Ibnu Khaldun G = f (S, N, W, g, j) tidak selalu
berputar searah, namun bisa menjadi hubungan
sebab akibat multi-arah dan saling bergantung.
 Variabel independen dapat menjadi variabel dependen dan
yang lainnya menjadi variabel independen.
 Dengan kata lain, mekanisme pemicu kejatuhan
suatu peradaban (yang dalam model Ibnu Khaldun
disebabkan oleh kegagalan G), tidak selalu sama
bagi semua masyarakat.
 Disintegrasi keluarga, yang merupakan bagian dari N,
dapat memicu kemerosotan SDM (N) yang merupakan
elemen dasar pembangun peradaban.
 Kelemahan dalam perekonomian (W) dapat dipicu oleh
sistem ekonomi yang cacat (S) atau nilai-nilai dan
institusi yang tidak berguna (S).

15. Masalah Dasar Perekonomian (W) dan
Sistem Ekonomi …
 Terdapat 3 pertanyaan fundamental dalam
perekonomian:
 Komoditi apa yang diproduksi? Dan berapa kuantitas-
nya?
 Bagaimana komoditi diproduksi?
 Untuk siapa komoditi diproduksi?
 Dalam menjawab 3 pertanyaan fundamental ini,
perekonomian-perekonomian memiliki jawaban
yang berbeda:
 Market economy  laissez-faire
 Planned economy
 Mixed economy

16. Klasifikasi Sistem Ekonomi …
 Sistem ekonomi adalah sekumpulan institusi yang mengatur,
memfasilitasi dan mengkoordinasikan perilaku ekonomi dari
masyarakat.
 Institusi adalah organisasi, praktek, konvensi, atau adat yang
penting dan persisten dalam kehidupan masyarakat.
 Klasifikasi sistem ekonomi umumnya didasarkan pada
beberapa faktor:
 System of ownership  monarch, private, “socially”
 System of coordination/allocation  tradition, market, planned
(command planning – indicative planning)
 System of incentives  coercive, material, moral
 System of objectives  freedom, welfare, equity, stability,
environment protection, etc
 Konstitusi Indonesia memiliki jawaban khas:
  Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 33 ayat 1-4 UUD 1945, Pasal
34 ayat 1-3 UUD 1945

17. Sistem Ekonomi Islam … (1/3)
 Sebagian pihak masih sering memandang Ekonomi Islam
secara skeptis.
 Ekonomi Islam tampil tidak untuk mengentaskan berbagai
permasalahan ekonomi kontemporer, namun dipandang lebih
dimotivasi oleh isu politik dan kultural dalam konteks
menolak infiltrasi pemikiran Barat dalam masyarakat Islam.
 Karena lebih bernuansa politis-kultural itulah maka Ekonomi
Islam dianggap tidak memenuhi koherensi, presisi dan
realisme dari kaidah-kaidah Ilmiah.
 Sejak awal kebangkitan-nya hingga kini, karakteristik
fundamental Ekonomi Islam hanyalah pelarangan riba, yang
lainnya adalah zakat dan filter moral Islam untuk setiap
pengambilan keputusan ekonomi.
 Klaim-klaim seperti ini seringkali didasari oleh
ketidakpahaman dan kurangnya pengetahuan yang
memadai tentang Islam, sumber-sumber hukum-nya,
sejarah-nya, dan metodologi yang diperlukan untuk
memahami-nya.

18. Sistem Ekonomi Islam … (2/3)
Sistem Finansial non-riba, non-gharar, non-maysir
Sistem Moneter Emas-Dinar
Sistem Fiskal Zakat
Sistem Tujuan Maqashid Syariah
Sistem Alokasi melalui
Mekanisme Pasar dengan
Pengawasan yang luas dan
ketat (Hisbah)
Sistem Kepemilikan
Pribadi, Wakaf dan
Kepemilikan Bersama
untuk barang-barang yang
menguasai hajat hidup
orang banyak
Sistem Insentif Moral dan Material
Sumber: Assessment Penulis
Gambar 1. Sistem Ekonomi Syariah
Sistem Finansial non-riba, non-gharar, non-maysir
Sistem Moneter Emas-Dinar
Sistem Fiskal Zakat
Sistem Tujuan Maqashid Syariah
Sistem Alokasi melalui
Mekanisme Pasar dengan
Pengawasan yang luas dan
ketat (Hisbah)
Sistem Kepemilikan
Pribadi, Wakaf dan
Kepemilikan Bersama
untuk barang-barang yang
menguasai hajat hidup
orang banyak
Sistem Insentif Moral dan Material
Sumber: Assessment Penulis
Gambar 1. Sistem Ekonomi Syariah

19. Sistem Ekonomi Islam … (3/3)
 Sistem ekonomi Islam memiliki bentuk yang jelas dan
utuh, dimana sistem berdiri diatas:
 Fondasi: (i) sistem finansial non-riba, non-maysir dan non-
gharar; (ii) sistem moneter emas-dinar; (iii) sistem fiskal
berbasis zakat;
 Pilar: (i) sistem alokasi melalui mekanisme pasar dengan
pengawasan pasar yang luas dan ketat (hisbah); dan (ii) sistem
kepemilikan pribadi, wakaf dan kepemilikan bersama untuk
barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
 Atap: (i) sistem insentif moral dan material; dan (ii) sistem
tujuan maqashid syariah.
 Pondasi adalah basis bagi sistem agar berjalan dengan adil
dan merata.
 Pilar adalah mekanisme utama dalam sistem agar
produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa berjalan
efisien.
 Atap adalah panduan bagi sistem agar mampu mencapai
tujuan-tujuan normatif.

20. Fondasi Sistem … (1/2)
 Sistem finansial non-riba, non-maysir dan non-gharar
 Islam melarang riba namun tidak melarang laba sebagai hasil
(return) untuk usaha wirausahawan dan modal finansial.
 Islam memiliki dua bentuk utama pengaturan finansial dari
bisnis yaitu mudharabah dan musyarakah. Pada transaksi
dimana bagi-hasil tidak dapat diaplikasikan, bentuk
pembiayaan lain dapat diterapkan seperti qard al-hasanah, bai’
mua’jjal, bai’ salam, ijarah, dan murabahah.
 Sistem moneter emas-dinar
 Dalam Islam, sistem uang yang mendapat dukungan adalah
sistem uang yang stabil dan non-inflatoir.
 Islam memberi keleluasaan yang luas untuk bentuk uang
dan sistem pembayaran-nya, namun menekankan stabilitas
dari nilai uang sebagai syarat utama.
 Sistem fiskal berbasis zakat

21. Fondasi Sistem … (2/2)
 Sistem finansial non-riba, non-maysir dan non-
gharar
 Sistem moneter emas-dinar
 Sistem fiskal berbasis zakat
 Zakat memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan sekaligus
stabilisasi dalam perekonomian.
 Khums adalah seperlima bagian dari anfal (ghanimah) yang
menjadi kekayaan publik (QS 8: 41).
 Fay’ (QS 59: 7) adalah segala tanggungan yang dibebankan
kepada harta kekayaan orang non-Muslim (ahl al-dhimmah)
melalui penaklukan damai yang manfaatnya dibagi rata
demi kepentingan umum.
 Seluruh pendapatan publik yang berkembang dalam
sejarah Islam masuk dibawah kategori fay’ seperti jizyah,
kharaj dan ushr.

22. Pilar Sistem …
 Sistem alokasi melalui mekanisme pasar dengan pengawasan
pasar yang luas dan ketat (hisbah)
 Islam mengakui dan menghormati mekanisme pasar sebagai
instrument utama dalam alokasi dan distribusi sumber daya, yang
terjadi atas dasar kerelaan (QS 4: 29). Namun kekuatan pasar ini harus
melewati filter moral terlebih dahulu sehingga permintaan (demand)
dan penawaran (supply) pasar yang terbentuk akan konsisten dengan
pencapaian tujuan-tujuan normatif.
 Lebih jauh lagi, pembentukan harga dan transaksi dalam pasar
mendapat pengawasan ketat agar menghasilkan pasar yang bebas
distorsi. Dalam Islam, fungsi ini dijalankan oleh institusi hisbah.
 Sistem kepemilikan pribadi, wakaf dan kepemilikan bersama
untuk barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
 Secara umum, Islam mengizinkan, menerima, dan menghormati
kepemilikan oleh individu, namun tidak secara absolut.
 Untuk barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak
(dharuri), Islam menetapkan adanya kepemilikan bersama.
 Dalam Islam, individu dapat memberikan harta-nya untuk
kepentingan sosial dan dikelola melalui usaha kolektif sukarela tanpa
ada keterlibatan atau intervensi pemerintah (wakaf).

23. Atap Sistem …
 Sistem insentif moral dan material
 Dorongan ekonomi dalam Islam harus berada dalam
kerangka kepentingan sosial.
 Islam mendorong individu untuk mengejar kepentingan
pribadi mereka di dalam kerangka kepentingan sosial
dimana terdapat konflik antara self-interest dan social interest,
dengan cara memberi perspektif jangka panjang bagi
kepentingan pribadi – menarik kepentingan pribadi melebihi
jangka waktu dunia ke akhirat.
 Sistem tujuan maqashid syariah
 Tujuan utama syariah Islam (maqashid syariah) adalah
mewujudkan kemaslahatan manusia, yang terletak pada
perlindungan terhadap agama (dien), jiwa (nafs), akal (aqal),
keturunan (nasl), dan kekayaan (maal).
 Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini
berarti melindungi kepentingan umum (maslahah) dan
dikehendaki.

24. TERIMAKASIH