Dokumen ini membahas tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI tahun 1945 setelah melalui proses perumusan oleh para tokoh nasional. Dokumen ini juga menjelaskan konsep pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal sesuai dengan UUD 1945.

1. NILAI PANCASILA DALAMNILAI PANCASILA DALAM
KERANGKA PRAKTIKKERANGKA PRAKTIK
PENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN
PEMERINTAH NEGARAPEMERINTAH NEGARA
“Sistem Pembagian Kekuasaan Negara
Republik Indonesia”
A

2.  Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang
menyusun rancangan UUD 1945.
 Pada sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei–1 Juni 1945
membicarakan gagasan dasar negara. Beberapa tokoh bangsa
mengemukakan gagasannya tentang dasar negara.
Mengusulkan dasar negara dalam pidatonya yang tidak
tertulis tanggal 29 Mei 1945 pada sidang BPUPKI, yaitu
peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri Ketuhanan,
peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Mengusulkan lima asas sebagai dasar negara, yaitu
persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan
batin, musyawarah, serta keadilan rakyat.
a. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
b. Prof. Dr. Supomo (31 Mei 1945)
Sejarah Singkat KonsepSejarah Singkat Konsep
PancasilaPancasila

3. c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
 Pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan
usulannya dalam sidang BPUPKI mengenai
dasar negara Indonesia merdeka, yaitu
kebangsaan Indonesia; internasionalisme
dan perikemanusiaan; mufakat atau
demokrasi; kesejahteraan sosial;
Ketuhanan yang berkebudayaan.
 BPUPKI pada sidang pertama ini belum
mencapai kata sepakat tentang dasar
negara Indonesia merdeka maka akhirnya
dibentuk Panitia Kecil.
 Panitia Kecil ini mengadakan pertemuan
dengan tokoh-tokoh nasional yang juga
tokoh-tokoh Badan Penyelidik, pertemuan
ini berlangsung sampai tanggal 22 Juni
1945.
 Panitia Kecil kemudian membentuk
Panitia Sembilan (karena anggotanya 9
orang) yang berhasil menyusun suatu
piagam, yaitu Piagam Jakarta (Jakarta
Charter)
Bapak Proklamator RIBapak Proklamator RI

4. Kaedah PancasilaKaedah Pancasila
• Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara yang disahkan
oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
• Pancasila merupakan perwujudan dari keyakinan terdalam bangsa
Indonesia tentang asal mula dan nilai-nilai kehidupannilai-nilai kehidupan.
Segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan
Tuhan (sila1)
Manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena
negara adalah lembaga kemanusiaan. Negara adalah sebagai
persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila2).
Negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila3).
Terbentuknya persekutuan hidup bersama disebut rakyat. Rakyat
hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan
pemerintah. Rakyat sebagai totalitas individu-individu dalam negara
yang bersatu (sila4).
Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan bernegara, sebab
manusia membentuk negara hakikatnya agar terwujud keadilan
(sila5).

5. MACAM-MACAM KEKUASAANMACAM-MACAM KEKUASAAN
NEGARANEGARA
1. Legislatif, untuk membentuk undang-undang
atau peraturan.
2. Eksekutif, untuk melaksanakan undang-
undang atau peraturan.
3. Federatif, untuk hubungan luar negeri.
1. Legislatif, membentuk undang-undang.
2. Eksekutif, melaksanakan undang-undang.
3. Yudikatif, mengawasi pelaksanaan undang-
undang.
Pendapat Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan
federatif oleh Montesquieu dimasukan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili
dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh
lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori Montesquieu
ini dinamakan dengan Trias Politica.

6. KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAANKONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN
DI INDONESIADI INDONESIA
Horizontal : pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-
lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif)
1.Kekuasaan konstitutif, mengubah dan menetapkan UUD. Pasal 3 ayat (1) 
MPR
2.Kekuasaan eksekutif, menjalankan UU. Pasal 4 ayat (1)  Presiden
3.Kekuasaan legislatif, membentuk UU. Pasal 20 ayat (1)  DPR
4.Kekuasaan yudikatif, menyelenggarakan peradilan. Pasal 24 ayat (2)  MA
& MK
5.Kekuasaan eksaminatif, pemeriksa keuangan negara. Pasal 23 E ayat (1) 
BPK
Vertikal : pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Pembagian
kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari
diterapkannya asas desentralisasi. Pasal 18 ayat (5)

7. KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAANKONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN
DI INDONESIADI INDONESIA
Horizontal : pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-
lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif)
1.Kekuasaan konstitutif, mengubah dan menetapkan UUD. Pasal 3 ayat (1) 
MPR
2.Kekuasaan eksekutif, menjalankan UU. Pasal 4 ayat (1)  Presiden
3.Kekuasaan legislatif, membentuk UU. Pasal 20 ayat (1)  DPR
4.Kekuasaan yudikatif, menyelenggarakan peradilan. Pasal 24 ayat (2)  MA
& MK
5.Kekuasaan eksaminatif, pemeriksa keuangan negara. Pasal 23 E ayat (1) 
BPK
Vertikal : pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Pembagian
kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari
diterapkannya asas desentralisasi. Pasal 18 ayat (5)