Kebijakan Surveilans plthDSO Sultra_update06112017.pptx

Directorate General
Diseases Prevention and Control
Detect l Prevent l Respond
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
Subdit Surveilans
Direktorat Surveilans Dan Karantina Kesehatan
Dr. Nancy Dian Anggraeni,M.Epid
Disampaikan Pada
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini dan Respon Terhadap Penyakit yang Berpotensi KLB
Bagi Petugas Surveilans Kabupaten/Kota
Kendari, 6-10 November 2017

Directorate General Diseases Prevention and Control
TUJUAN PELATIHAN
1. Tujuan Pembelajaran Umum :
Peserta mampu memahami tentang kebijakan nasional surveilans
2. Tujuan Pembelajaran Khusus :
 Peserta mampu memahami tentang kebijakan surveilans
 Peserta mampu memahami Surveilans PD3I
 Peserta mampu memahami Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)
 Peserta mampu memahami Event Base Surveillance (EBS)
 Peserta mampu memahami Public Health Emergency Operational Center (PHEOC)

Pokok Bahasan
Kebijakan Surveilans
Surveilans PD3I
SKDR
EBS
PHEOC

Aspek Legal
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/ 2004 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Jejaring
Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-emerging
Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis
Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Surveilans Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan
Penyakit Menular
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/ X/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemologi Penyakit Menular dan Tidak
Menular Terpadu

• Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong
VISI
• Mewujudkan bangsa yang
berdaya saing. (misi 5)
MISI
• Meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat
Indonesia
AGENDA
PRIORITAS (Nawa
cita)
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
2015-2019
PROGRAM
INDONESIA
SEHAT

6/29/2016 13
Biregional Meeting of the Technical Advisory Group on the Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases
28-30 June 2016 ‫׀‬ Manila, Philippines
Self Assessment
After Action
Review
Independent
Evaluation
Exercises
A New IHR Monitoring & Evaluation Framework
JEE Tool used for Country IHR Capacity Assessments
WHO
Secretariat
(IHR CC
Monitoring
Experience)
GHSA Experts
(GHSA Pilots)
Other expert
inputs
(e.g. OIE )
International Health Regulations (2005)
Self Assessment
2014 - 2016
2016 2017
60 negara
19 technical areas
8 technical areas / core capacities
29 negara
Indonesia Nov 2017
External Assessment

Prevent
1. National Legislation, Policy and Financing
2. IHR Coordination, Communication and
Advocacy
3. Anti-microbial Resistance (AMR)
4. Zoonotic Disease
5. Food Safety
6. Biosafety and Biosecurity
7. Immunization
Detect
1. National Laboratory System
2. Real Time Surveillance
3. Reporting
4. Workforce Development
Respond
1. Preparedness
2. Emergency Operation Centres
3. Linking PH and Security Authorities
4. Medical Countermeasures and Personnel
Deployment
5. Risk Communication
Other IHR related HAZARDs and PoEs
1. Point of Entries (PoEs)
2. Chemical Events
3. Radiation Emergencies
JEE Tecnical
Area

·Penguatan Surveilans Berbasis
Indikator : SKDR
·Penguatan Surveilans Berbasis
Kejadian : Pengembangan ke provinsi
·Penguatan sistem pelaporan PD3I
·Penyusunan Rencana table top /
simulasi wabah/epidemi
·Pelaksanaan simulasi
table top
Penguatan risk assessment
· NSPK
- SPM provinsi : KLB
· JUKLAK/JUKNIS/PEDOMAN
· PERMENKES
· PERDA (Gubernur,
Walikota/Bupati)
Pengembang
-an sistem/
Penerapan
strategi
Penguatan
legislasi/
kebijakan
Penguatan
Sumber Daya
Penguatan
Jejaring
·
· Pelatihan : Tim GerakCepat,
Pelatihan DHO , dll
. Jafung Epidkes
· Diklat: FETP, PAEL
· Pembiayaan (APBN,
APBD, HLN, DAK)
· Penyediaan Sarana dan
Prasarana surveilans : Lab, APD,
ped, dll
• Nasional/Daerah: kerjasama
LP,LS, penguatan jejaring lab,
Org Profesi, Tim ahli ,
komunikasi risiko, dll
• Regional, global: FETP,
SAFETYNET, TEPHINET,
ASEAN PLUS3 on EID
STRATEGI PENGUATAN SURVEILANS

05/09/2023 DR. CORNELIA HESADARMA
BENTUK PENYELENGGARAAN
SURVEILANS KESEHATAN
memperoleh gambaran
penyakit, faktor risiko &
masalah kesehatan
dan/atau masalah yg
berdampak thd kesehatan
 indikator program 
sumber data yg
menangkap & memberikan
informasi secara cepat ttg
suatu penyakit, faktor risiko,
& masalah kesehatan 
sumber data selain data
terstruktur.

SURVEILANCE SYSTEM
Distric/ City
Province
Media
Klinisi
Community
all
Routine
EWARS
STP
RRT(TGC)
PHEOC
DAILY, WEEKLY
and MONTHLY
FEEDBACK
Daily,
Weekly,
Semester,
Yearly

Bidan Desa
Dinkes Kabupaten
Puskesmas
Dinkes Provinsi
PHEOC /
KEMENKES
Verifikasi &
Analisis
Kebijakan/
Respon
Kejadian
KLB
Masyarakat
Notifikasi
KLB dalam
24 Jam
Lapora
n Rutin
Laporan
Rutin
Lapora
n Rutin
Lapora
n Rutin
Notifikasi/
laporan
/rumor
Diseminasi
Informasi
Sistem Surveilans
baik akan menjadim
deteksi dini,
pencegahan dan
respon terhadap
ancaman kesehatan
global health
threats
SISTEM SURVEILANS
DALAM MENDUKUNG KESIAPSIAGAAN DAN RESPON

Pengembangan & Penguatan SKDR Berbasis Laboratorium
Server SKDR
Kemkes
Laboratory
UPT kemkes
Konfirmasi
LAB SKDR
Dinkes
Provinsi
Dinkes
Kab/Kota
Puskesmas
Assesment, Develop
• Pengembangan
EBS
• Update Fitur
Respons Quality
Strengtening
SMS
Basse
d

Konsep Kapasitas Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Lab
Rujukan
Nasional
Lab Rujukan
Sentinel / sub
nasional
Lab Lokal/Daerah
- Tersangka Flu Burung Pada Manusia
- AFP + polio lingkungan
- PHEIC
- Tersangka Campak, Rubella
- Rujukan konfirmasi kasus
- Tersangka Campak , Rubella
- Tersangka Pertusis
- Tersangka Difteri
- dll
- Diare Akut - Diare
berdarah
- Malaria Konfirmasi - Hepatitis A
& E
- Suspect Demam Dengue - Chikugunya
- Pneumonia -
Leptospirosis
- Demam Typoid - dll
SKDR &
PHIEC

No Indikator
Target / Capaian
Ket
2015 2016 2017 (TW3) 2018 2019
1. Persentase
penurunan kasus
penyakit yang dapat
dicegah dengan
imunisasi (PD3I)
tertentu dari tahun
2013
7% 41,1% 10% 15,5% 20% 62% 30% 40% Renstra
Penemuan kasus Non
Polio AFP rate per
100.000 anak < 15 th
≥2
/100.000
2.02 ≥2
/100.00
0
1,98 ≥2
/100.00
0
1,16 ≥2
/100.00
0
≥2
/100.00
0
RAP
Penemuan kasus
‘discarded campak’
≥2
/100.000
0.84 ≥2
/100.00
0
0,96 ≥2
/100.00
0
0,12 ≥2
/100.00
0
≥2
/100.00
0
RAP
2. Persentase sinyal
kewaspadaan dini
yang direspon
65% 51,4% 70% 60,1% 75% 67,96 80% 90%
Renstra

Jumlah kasus PD3I diperoleh dari
laporan puskesmas melalui SKDR
ke pusat, kelengkapan laporan
PD3I dari provinsi nol%

Persentase Respon Penanggulangan Sinyal kewaspadaan dini KLB untuk
mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota
(Data per 30 September 2017)
24
70.60
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
RIAU
SULAWESI
BARAT
JAMBI
NUSA
TENGGARA…
JAKARTA
SUMATERA
SELATAN
BANGKA
BELITUNG
LAMPUNG
GORONTALO
ACEH
DI
YOGYAKARTA
KEPULAUAN
RIAU
BALI
KALIMANTAN
TENGAH
JAWA
TENGAH
KALIMANTAN
UTARA
SULAWESI
TENGAH
SUMATERA
BARAT
SULAWESI
SELATAN
KALIMANTAN
TIMUR
SULAWESI
UTARA
BANTEN
KALIMANTAN
BARAT
INDONESIA
BENGKULU
SULAWESI
TENGGARA
PAPUA
BARAT
NUSA
TENGGARA…
SUMATERA
UTARA
JAWA
TIMUR
JAWA
BARAT
KALIMANTAN…
PAPUA
MALUKU
UTARA
MALUKU
(Target 2017: 75%)
Capaian s.d. Sept 2017: 70,60% (94,13 %)
Capaian >75 % Capaian <50 %
Capaian <75-50
%

Surveilans PD3I

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Target:
3.2.Pada 2030, mengakhiri kematian
bayi dan balita yang dapat
dicegah, dengan seluruh negara
berusaha menurunkan Angka
Kematian Neonatal setidaknya
hingga 12 per 1.000 KH dan
Angka Kematian Balita 25 per
1.000 KH
17 Goals  169 target
Goals
Komitmen Global dan Nasional
• Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013. Target
2019 menurun 40%
Renstra
2015-
2019

Program
PD3I
Eradikas
i Polio
thn
2020
Pencegaha
n &
Pengendali
an Difteri
Eliminasi
Tetanus
Neonatal
Eliminasi
Campak &
Kontrol
Rubela
/CRS
thn 2020
STRATEGI
1. Imunisasi
2. Surveilans
3. Laboratorium

RUJUKAN
TARGET DAN
STRATEGI
NASIONAL
MENUJU
ERADIKASI
DAN
ENDGAME
POLIO
Tujuan Khusus dari
Rencana Strategi :
1.Mendeteksi dan
pemutusan sirkulasi
virus polio.
a)Memperkuat
surveillance AFP
b)Melaksanakan PIN
yang berkualitas
c)Melaksanakan
Surveilans
lingkungan
d)Menyusun dan
simulasi pedoman
KLB Polio
2.Memperkuat program
imunisasi dan
penarikan vaksin polio
oral
3.Pengamanan virus
polio dan

Menemukan semua kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP)
Membuktikan kasus AFP tersebut polio/bukan polio dg pengujian virus polio pada
tinja
Mendeteksi adanya kasus polio yang disebabkan oleh VPL maupun berkaitan
dengan vaksin (cVDPV dan VAPP)  SEGERA INTERVENSI
Membuktikan tidak ada transmisi VPL dan VDPV
Mendeteksi virus polio yang bersirkulasi di lingkungan dengan memperkuat surveilans
polio lingkungan
KONSEP SURVEILANS AFP

Ke
Jawaban
3 x Yes

INDONESIA STILL HIGH RISK AREA
FOR POLIO IMPORTATION
TRANSMISSION
Over 50% provinces in Indonesia is HIGH RISK in
2 years in row
Published 23 October 2017
*Polio Risk Assessment with WHO Tools Year 2016
*Polio Risk Assessment with WHO Tools Year 2015
High Risk
Medium Risk
Low Risk

AFP SURVEILLANCE PERFORMANCE IN INDONESIA
(DATA COMPARISON LAST WEEK 2015 AND 2016)
Non Polio AFP
Rate
NP AFP rate >=2
NP AFP rate 1-1,99
NP AFP rate < 1
Adeq. Spec >=80%
Adeq . Spec 60-79%
Adeq. Spec <60%
No case/report
% Adequate
Specimen
2015
No case/report
2.02 87,5 %
2016
1,98 82,8 %
Non Polio AFP Rate 2016 TIDAK MENCAPAI TARGET!

AFP SURVEILLANCE PERFORMANCE IN INDONESIA
(DATA COMPARISON WEEK 42 2017 AND 2016)
Non Polio AFP Rate
NP AFP rate >=2
NP AFP rate 1-1,99
NP AFP rate < 1
No case/report
% Adequate Specimen
Adeq. Spec >=80%
Adeq . Spec 60-79%
Adeq. Spec <60%
No case/report
2016
2017
1,34 81,5 %
Non Polio AFP Rate dan Spesimen Adekuat LEBIH RENDAH dibandingkan
periode yang sama di tahun sebelumnya
1,37 87,4%

NON POLIO AFP RATE 2016 – (BY PROVINCE)
(WEEK 52 2016)
NP AFP rate ≥ 2
NP AFP rate 1 - 1,99
NP AFP rate < 1
No case/report

NON POLIO AFP RATE 2017 – (BY PROVINCE)
(WEEK 42 2017)
NP AFP rate ≥ 2
NP AFP rate 1 - 1,99
NP AFP rate < 1
No case/report
Kalimantan
Tengah
Kepulauan
Riau
Gorontalo
DI
Yogyakarta
Sumatera
Utara
Sulawesi
Utara
Sumatera
Barat
Jawa
Tengah
Bali
Sulawesi
Tengah
Jakarta
Nusa
Tenggara
Barat
Jawa
Timur
Sumatera
Selatan
Jawa
Barat
Bengkulu
Kalimantan
Barat
Lampung
Sulawesi
Tenggara
Kalimantan
Timur
Riau
Sulawesi
Selatan
Aceh
Sulawesi
Barat
Kalimantan
Selatan
Maluku
Papua
Banten
Kalimantan
Utara
Bangka
Belitung
Maluku
Utara
Papua
Barat
INDONESIA
Nusa
Tenggara
Timur
Jambi
0
1
2
3
4
5
6
Provinsi
NP-AFP
Rate
NP-AFP Rate Target NP-AFP Rate
79% Provinsi memiliki capaian NPAFP
Rate belum mencapai target (2/100.000)

MAP OF SILENT DISTRICTS
IN REGIONAL SULAWESI
(Periode 2014 – 2017)
PROVINSI SULAWESI UTARA
• Merah (Bolaang Mongondow
Utara)
• Kuning (Kepulauan Sangihe,
Bolaang Mongondow, Kota
Bitung, Kepulauan Talaud,
Kota Tomohon, Siau
Tagulandang Biaro, Minahasa
Tenggara, Bolaang
Mongondow Timur, Bolaang
Mongondow Selatan)
PROVINSI SULAWESI
BARAT
• Merah (Poliwali Mandar,
Mamasa, Mamuju Utara)
• Kuning (Mamuju,
Majene, Mamuju Tengah)
PROVINSI SULAWESI TENGAH
• Merah (Banggai Laut)
• Kuning (Donggala, Poso, Buol,
Morowali, Morowali Utara)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
• Merah (Pinrang)
• Kuning (Luwu, Tana Toraja,
Sidenreng Rappang, Wajo,
Soppeng, Pangkajene
Kepulauan, Maros Selayar, Kota
Palopo, Toraja Utara)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• Merah (Konawe Utara, Konawe
Kepulauan)
• Kuning (Konawe, Kota Kendari, Kota
Bau-Bau, Konawe Selatan, Kolaka
Utara, Wakatobi, Bombana, Buton
Utara, Kolaka Timur)
Hanya menemukan kasus AFP sekali dalam rentang 4 tahun
Tidak menemukan kasus AFP dalam 4 tahun terakhir

STRATEG
I
Surveilans
MR
CBMS
“Fully
investigated”
setiap KLB
campak
Jejaring
Laboratorium
Surveilans CRS
sentinel
Pelaporan
individu ke
Eliminasi
Campak &
Kontrol
Rubela /CRS
thn 2020

TARGET NASIONAL
ELIMINASI CAMPAK DAN KONTROL RUBELA/CRS
• Cakupan campak dosis pertama minimal 95% secara
nasional
• Cakupan campak dosis kedua minimal 95% thn 2018
• Fully investigated semua kasus KLB campak
• Surveilans Campak Berbasis Kasus Individu (Case
Based Measles Surveillance) diterapkan dengan
minimal 50% pemeriksaan spesimen mulai tahun 2014.
Eliminasi
Campak
• Introduksi imunisasi rubella tahun
2017-2018
• Penguatan suveilans rubella &
pengembangan surveilans CRS mulai
thn 2014
Kontrol
Rubela/Conginental
Rubella Syndrom
(CRS)

34 % 15 %
PBTDK
Litbangkes
32 %
BBLK- SBY
BLK-YOGYA
19 %
BioFarma
Jejaring Laboratorium Campak-Rubela
Indonesia, up-to 2015

Surveilans Difteri
Setiap satu kasus dinyatakan sebagai
KLB dan dilaporkan 1 x 24 jam
Setiap suspek difteri dilakukan
penyelidikan
Penyediaan ADS dan profilaksis
disediakan oleh pemerintah ( pusat dan Provinsi)
Pemeriksaan spesimen dapat di laboratorium
provinsi / BBTKLPP/ Nasional (SK Biro Hukum)
Pencatatan dan pelaporan kasus pada form W1 dan list
kasus difteri serta form PD3I terintegrasi

SKDR

RESPONS ALERT SKDR
Setiap minggu kabupaten/kota, propinsi dan
pusat melakukan analisa alert yg muncul.
Alert harus diverifikasi 100% oleh
kabupaten/kota, propinsi dan pusat.
Menilai apakah alert tersebut harus dikonfirmasi
lab atau tidak.
Sharing alert ke lintas program/ sektor untuk
penyelidikan epidemiologi bila diperlukan.

PEMANFAATAN HASIL SKDR
Sistem ini telah dimanfaatkan oleh lintas program di
Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Propinsi melalui
sharing informasi adanya sinyal peringatan dini
penyakit potensial KLB di suatu wilayah kerja
puskesmas, kecamatan maupun kabupaten.
Oleh Tim Gerak Cepat digunakan sebagai dasar
untuk melaksanakan respons cepat
Sebagai bahan untuk klarifikasi adanya informasi KLB
dari media cetak maupun elektronik.
Sebagai bahan bulletin kewaspadaan dini

GAMBARAN SKDR 2016
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Ketepatan (%)
Kelengkapan (%)
Respons Alert (%)
66.2
78.6
60.1
Jumlah Alert selama thn 2016 = 52.512
Jumlah Puskesmas di Indonesia = 9.798
Rata-rata = 2 alert/kabupaten/minggu
Jumlah Kabupaten 517

PRESENTASE RESPONS ALERT TH
2016

SURVEILANS BERBASIS
KEJADIAN (EBS)

TUJUAN SURVEILANS BERBASIS KEJADIAN
(EBS)
Mendeteksi serta meningkatkan
kewaspadaan dan respon terhadap
rumor/kejadian penyakit yang merupakan
sinyal KLB

MANAGEMENT PELAKSANAAN
EBS
• Sistem EBS merupakan aplikasi berbasis website dan
diakses melalui website
http://rumor.surveilans.org/login.php .
• Setiap pengguna harus mempunyai user ID dan Password
untuk dapat mengakses web Rumor
• Mendaftarkan email untuk menerima
notifikasi/pemberitahuan dari sistem
• Dari hasil Informasi yang didapat berdasarkan rumor,
media massa, elektronik dll dimasukan kedalam sistem
Event Based Surveilans (EBS)
• Melakukan konfirmasi dan respons
• Melakukan Umpan Balik

FREKUENSI KLB BERDASARKAN SUMBER LAPORAN
TAHUN 2017 (M-36)
229
49
35 28
11 7 5 4 3 2 1 1 1 1 1
0
50
100
150
200
250
60.58
12.96
9.26
7.41
2.91
1.85
1.32
1.06 0.79 0.53 0.26 0.26
0.260.260.26

FREKUENSI KLB BERDASARKAN JENIS PENYAKIT
TAHUN 2017 (M-36)
153
102
51
17 15
10 8 7 7 6
2 2 2 1 1 1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180

FREKUENSI RUMOR/KLB
BERDASARKAN JENIS PENYAKIT
TAHUN 2017 (M-36)
185
131
116
61 57
37
29 23 18 14 14 13 11 8 7 4 3 2 1 1 1 1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

PRESENTASE KLB BERDASARKAN LAPORAN YANG
DIRESPON <24 JAM
TAHUN 2017 (M-36)
1.5
98.5
Tidak

Public Health
Emergency
Operational Center
(PHEOC)

DEFINISI
‐ Pusat operasional manajemen kedaruratan
kesehatan masyarakat dalam mengumpulkan
informasi terkait KLB/ wabah, menentukan
keputusan prioritas dan melakukan koordinasi
serta komunikasi yang diperlukan untuk respon
dalam penanggulangan KLB/ wabah.
‐ Dijalankan dengan menggunakan Incidence
Management System (ICS) yaitu sistem untuk
mendeteksi secara dini adanya gangguan atau
ancaman penyakit yang berpotensi KLB.
• Verifikasi RUMOR day by day
• Support Data by SITREP & SPOTREP
• UPDATE data laporan PE KLB & perkembangan penyakit
• Wadah Koord masalah pencegahan & pengendalian penyakit
• Bank Data Surveilans & Info Penyakit
• Jejaring Surveilans Nasional & Global

TUJUAN
‐Memperkuat pelaksanaan detect,
prevent dan response dalam
menghadapi berbagai macam penyakit
menular berpotensi wabah guna
mencegah terjadinya KLB/ wabah;
‐Mendorong peningkatan kapasitas inti
dalam pelaksanaan International
Health Regulation (IHR, 2005) dan
kapasitas pelaksanaan Global Health
Security Agenda (GHSA)
‐Memfasilitasi transfer of knowledge,
information sharing dan capacity
building di tingkat nasional, regional
dan global.

BNPB
Menteri Kesehatan
PRESIDEN
Sekretaris Jenderal
Dirjen P2P
Center for Health
Crisis
(EOC)
(Fokus pada bencana, krisis social
dan ancaman bahaya)
(Fokus pada pencegahan dan respon KLB/wabah penyakit)
ORGANOGRAM EOC INDONESIA
PHEOC

ALUR INFORMASI, KOMUNIKASI DAN
RESPON
Watch dan Alert Mode Respon Mode
PHEOC
Sumber Informasi:
1.Laboratorium kesehatan
2.BBTKL-PP
3.KKP
4.Pusat Krisis Kesehatan
5.Dinkes Kabupaten/ Provinsi
6.Fasyankes
7.Media , dll
Directur/
Manager PHEOC
KEMENKES
RI
Lintas sektor:
1.KPMK
2.BNPB
3.BPOM
4.Kementan
5.dll
Lintas program:
1. Subdit imunisasi
2. Subdit Penyakit
Infeksi Emerging
(PIE)
3. Subdit Arbovirus
4. Subdit higiene
dan sanitasi
pangan
5. Subdit Zoonosis
6. dll
Tim Gerak Cepat:
1.Petugas kesehatan pusat
2.BBTKL-PP
3.Dinkes Provinsi
4.Dinkes Kabupaten
5.Puskesmas
Incidence
Manager
Nasional/Lokal Nasional/Local
Lintas Sektor:
1.KPMK
2.Dinas
Peternakan
3.BDPB
4.Lembaga
independen
(Academisi, aktivis
kesehatan, LSM)
Keterangan:
kedalam (Informasi)
Keluar (Informasi)
Garis Komando
Garis Koordinasi

DIAGRAM ALUR PHEOC
INPUT PROSES OUTPUT TINDAK LANJUT

Kebijakan Surveilans plthDSO Sultra_update06112017.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Kebijakan Surveilans plthDSO Sultra_update06112017.pptx

Similar to Kebijakan Surveilans plthDSO Sultra_update06112017.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (19)

Kebijakan Surveilans plthDSO Sultra_update06112017.pptx