Laporan kinerja PPK Bumijawa untuk bulan September 2023 mencakup kegiatan sosialisasi pemilu, rapat koordinasi penyusunan daftar pemilih tambahan, dan rapat evaluasi kinerja. Beberapa hasil yang dicapai meliputi persiapan kirab pemilu, sosialisasi di pasar lokal, serta diskusi tentang pedoman kampanye pemilu 2024.

1. PANITA PEMILIHAN KECAMATAN BUMIJAWA
LAPORAN KINERJA PPK BUMIJAWA
Kabupaten : TEGAL
Kecamatan : Bumijawa
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023
PELAKSANAAN KEGIATAN
NO WAKTU
PELAKSANAAN
KEGIATAN
TEMPAT
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PEMANGKU
KEPENTINGAN/
STAKEHODER
URAIAN
KEGIATAN
HASIL YANG
DIDAPAT
DALAM KEGIATAN
DOKUMENTASI/FOTO
1. 5 September 2023 Oemah Lego
Bumijawa
- Komisioner PPK &
Sekretariat PPK
Bumijawa
Rapat Intern RAB
bulan September &
Sekcam Bumijawa
Menyampaikan beberapa
hal yang harus dilakukan
sesuai RAB bulan
September.
Divisi SDM PPK
Bumijawa
menyampaikan
Beberapa kebutuhan
yang diperlukan untuk
kegiatan kirab pemilu
Kabupaten Tegal.
Persiapan Kirab
Pemilu Kabupaten
Tegal
2. 9 September 2023 Halaman Rumah
Dinas Bupati
Kabupaten Tegal
– Kantor Pemda
PPK dan
Sekretariat
PPK se-
Kabupaten
Kirab Pemilu
Kabupaten Tegal
KPU Kabupaten Tegal
Dipimpin langsung oleh
Ketua KPU yaitu Bapak
Nurokhman Menerima
Kirab Pemilu dari
rombongan Kabupaten

2. Kabupaten Tegal Tegal, Seluruh
Jajaran KPU
Kabupaten
Tegal Serta
Perwakilan
Partai Politik
Banyumas yang akan
dilanjutkan ke
Kabupaten Brebes
3. 13 September
2023
Pasar Bojong &
Pasar Bumijawa
PPS, PPK dan
sekretariat
Sosialisasi Pemilu
Tahun 2024
Seluruh Penyelenggara
Pemilu dari Tingkat
Kabupaten bersama –
sama mensosialisasikan
tentang Pemilu 2024 di
Pasar Bumijawa dan
Pasar bojong dengan
pengecekan langsung
kepada Masyarakat baik
penjual / atau pembeli
yang ada di pasar
tersebut apakah
Namanya sudah
terdaftar sebagai pemilih
atau belum dan
menjelaskan Langkah –
Langkah untuk pindah
TPS serta
memberitahukan jumlah
kertas suara yang akan
diperoleh sebagai
pemilih nanti pada saat
pencoblosan.
Kecamatan Bersama
Bumijawa dan
kecamatan
Bojong serta
KPU
Kabupaten
Tegal ,
Panwaslu
Kecamatan
Bumijawa ,
Panwaslu
Kecamatan
Bojong

3. 4. 19 September
2023
Ruang KPU
Kabupaten
PPK Div. HUKWAS se
kabupaten Tegal dan
KPU Kabupaten Tegal
Rapat Kordinasi
Evaluasi Kinerja dan
Bunda Ika sebagai div
hukum dan pengawas
menyampaikan
- Materi tentang evaluasi
kinerja
Evaluasi dilakukan per 4
bulan baik pps,ppk,dan
sekretariat kalo misal
nilainya bagus2 gak
masalah,atau mau tuker
divisi tidak apa2. Kenapa
harus ada evaluasi
karena
*sebagai bentuk tolak
ukur dari tahapan
*sebagai akuntabilitas
yang ada(realisasi
anggaran harus
dilakukan) tidak boleh
tidak sinkron harus
sesuai.
* sebagai tolak ukur
badan adhoc patut
dipertahankan apa gak.
* semua kerja
penyelenggara adhock
terekam laporan
kinerja,sehingga tidak
ada satupun anggaran
yang tidak sinkron,hal
ini menjadi bahan
evaluasi atas penilaian
kinerja.
- evaluasi kinerja ppk
dan sekret,pps dan
sekret,pantarlih,kpps
dan petugas ketertiban (
Tegal Penyelesaian
Dugaan
Pelanggaran Kode
Etik Badan Adhoc

4. yang evaluasi pps)
- yang dilakukan oleh
PPK ( membuat lapkin
setiap bulan, ikut
mengecek/membaca
hasil dari lapkin PPS,
melakukan supervisi
(lapkin belum dikirim2
harus bimwil yang turun
tidak harus ada perdin)
dan evaluasi terhadap
kinerja PPS(binwil di
fungsikan))
Hal-hal yang harus
diperbaiki
- batas akhir itu tanggal
10 tapi dari PPS ke PPK
itu tanggal 5(bukan
hanya div hukum yang
kerja tapi div lain bisa
membantu kolektif
kolegial)
- ttd dan stample harus
basah (brarti harus ada
pleno)
-PPK mengecek kembali
dari mulai dari mulai
KOP,kegiatan, dan harus
sesuai.
-lapkin dikirim dalam
bentuk folder (pdf)
SEPTEMBER- PPS
Adiwerna laporan
kinerja
- ada jadwal piket

5. - melakukan rapat pleno
-melaporkan lapkin
tepat waktu
- melakukan
pengawasan internal
(yang tidak melakukan
pleno termasuk
pengawasan internal)
- menegakan kode etik
penyelenggara pemilu
(72 Hari lagi masuk
Kampanye)
- malakukan supervisi
dan evaluasi badan
adhock tingkatan
dibawahnya(minimal
bagi tugas dari teman2
lain)
Pemberhentian PPK/PPS
/KPPS dengan hormat
- tidak lagi memenuhi
syarat sebagai anggota
PPK,PPS dan KPPS
-melanggar
sumpah/janji jabatan/
kode etik(loyalitas, tidak
patuh dengan pimpinan,
perintah itu tidak untuk
didiskusikan tapi harus
dilaksanakan)
- tidak dapat
melaksanakan tugas dan
kewajiban tanpa alasan
yang sah(jangan
menghilang harus ada
alasan yang jelas)

6. - dipidana penjara
-tidak menghadiri rapat
pleno yang menjadi
tugas dan kewajiban
tanpa alasan yang jelas(
harus ada daftar
hadir,risalah (telah
dilaksanakan pembuatan
rapat pleno), kalo ada
yang diputuskan
- lapkin dan evaluasi
kinerja adalah tanggung
jawab bersama semua
divisi
- lapkin dibuat dengan
sungguh2 karena salah
satu pertanggung
jawaban di akhir jabatan
(harus ada outputnya
sesuai sama rakor nya)
- semua laporan tercatat
rapi dan asli, tidak asal
dan hasil scan
- dibaca dan cek kembali
sebelum diserahkab ke
KPU,tidak asal
kirim,tergesa-gesa hanya
sebagai pemunuhan
gugur kewajiban
-semua akan berguna
dan bermanfaat suatu
saat nanti.

7. 5. 21 September
2023
Ruang KPU
Kabupaten
Tegal
PPK Div. Datin se
Kabupaten Tegal &
KPU Kabupaten Tegal,
Bawaslu Kabupaten
Tegal
Rapat Kordinasi
Penyusunan Daftar
Pemilih Tambahan
(DPTb) pada pemilu
2024
Penyusunan DPTb 21
Juli sampai H-7.
H-7 adalah untuk yang 4
katagori.
Adapun yang 9 katagori
adalah H-30
Orang yang pindah
domisili pasca DPT (dan
sudah memiliki E-KTP)
agar bisa mengurus
pindah domisili. Tidak
bisa menggunakan DPK.
Masyarakat yang
merantau cukup besar,
maka perlu disoliasiakan
secara masif. Agar
mereka bisa
menggunakan hak
pilihnya.
Dari pendatang ini, agar
bisa menghitung angka
partisipasinya.
Dengan adanya
pendataan DPTb,
harapannya bisa
mendeteksi angka
partisipasi.
Data dukung, bila E-KTP
belum tercetak, maka
minimal bisa
menggunakan KK.

8. Pindah memilih untuk
sektor informal cukup
mudah, yakni cukup
dengan surat pernyataan
bermaterai
DPK hanya saat hari H.
Bila saat sekarang
menemukan warga tidak
terdaftar, maka biarkan
saja. Tinggal nantinya
saat hari H, yang
bersangkutan sebagai
DPK.
Bila pindah memilih
karena pindah domisili,
maka data
pendukungnya adalah
data terbaru (E-KTP dan
atau KK)
DIM
1. Efektivitas Posko?
2. Berapa banyak yang
mengurus
3. Absensi Harian
petugas posko? Teman²
buat daftar hadir apa
tidak. Wajib harian.
Selama jam kerja. Kalau
ada yang guru/dinas,
maka lukir / shift
4. Pelapor/pemilih yang
mengurus DPTb?
5. Menanyakan

9. informasi
Media Sosialisasi yang
dimanfaatkan?
6. Metode sosialisasi
yang belum dilakukan?
7. Kelompok masyarakat
yang belum tersentuh
kegiatan sosial?
8. Koordinasi dengan
stakeholder terkait?
Misal dengan pihak
Paten.
Pindah masuk / keluar
berapa? Nanti
dikomparasikan dengan
DPTb
Untuk byname, PPS
mendownload. Byname
akan diturunkan saat
menjelang pemungutan.
DPK
-Menunjukkan e-KTP
-Memilih sesuai alamat
-Menggunakan hak pilih
satu jam terakhir,
sepanjang masih
tersedianya surat suara.
-Bila surat suara sudah
habis, maka pindah ke
TPS lain, yang terdekat
Sambutan Bawaslu (Bu
Anjar)
Bekerja samalah dengan
jajaran Bawaslu

10. (Panwaslu/ PKD).
-Bila ada pemilih yang
sedang mengurus DPTb,
harap teman
Panwaslucam/PKD
dikabari.
-Ditingkat Kabupaten
sudah sangat harmonis,
harap bisa ditiru
ditingkat Kecamatan/
Desa.
6. 29 September
2023
Ruang KPU
Kabupaten
Tega
PPK Div. SDM se
Kabupaten Tegal, KPU
Kabupaten Tegal
Sosialisasi
Peraturan KPU No.
15 Tahun 2023
Notulensi 29 September
2023
Sosialisasi Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Kampanye
Ketua KPU
1. Kegiatan oktober
memasifkan
memperbanyak
pertemuan ditingkat
desa, operasional pps
600 untuk sosialisasi.
Tanggal pemungutan
dan tentang daftar
pemilih. Lebih digiatkan
lagi terkait dengan
sosialisasi tingkat desa.
Anggaran seragam ppk
oktober.
2. Nobar film kejarlah
janji
3. Piket PPK agar

11. berjalan,
Penyampaian materi
oleh Pak Himawan
1. 28 nov 2023 - 10
februari 2024 kampanye
2. UU No 7 tahun 2017
membahas lebik lugas
mengenai kampanye.
Pasal 267 - 324.
3. "Pengertian
kampanye sendiri adalah
kegiatan peserta pemilu
atau pihak lain yang
ditunjuk oleh peserta
pemilu untuk
meyakinkan pemilih
dengan menawrkan
visi,misi, program
dan/atau citra diri
peserta pemilu. "
Disepakati bahwa Citra
diri adalah nomor urut,
foto dan gambar
Kita harus berhati-hati
dalam menyampaikan
informasi kepada
peserta pemilu terkait
hal-hal ini. Ppk
dilapangan jangan
sampai memberikan
sanksi kepada peserta
pemilu.
4. Pedoman teknis

12. pelaksanaan kampanye
pemilihan umum pasal
82 pkpu 15 tahun 2023.
5. Bentuk kampanye
Pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka,
penyebaran bahan
kampanye, pemasangan
alat peraga, media sosial,
kegiatan lain.
Terkait ukuran terdapat
pada pkpu no 15 tahun
2023.
Kegiatan lain dapat
dilihat pada pasal 55
pkpu 15 thn 2023.
6. Kampanye :
Iklan media massa cetak,
media massa elektronik
dan internet. 21 jan
2024 - 10 feb 2024.
7. Mulai inventarisir
lapangan desa yang
dapat dan gedung
pertemuan milik desa,
kemudian ada surat dari
kepala desa bahwa
lokasi tersebut dapat
digunakan untuk
kampanye. Surat harus
sudah ada sebelum akhir
oktober 2023.
8. Perbup nomer 53

13. 9. Pertemuan terbatas
dibahas pada pasal 29
pkpu no 15
10. Bahan kampanye
dibahas pada pasal 33
pkpu no 15
11. Larangan dibahas
pada UU no 7 tahun
2017
12. Dana kampanye
diatur dalam pkpu 18
tahun 2023.
13. Diskusi bersama

14. 7. Penggunaan Anggaran
1. Belanja Bahan ATK, Banner dan Spanduk Sosialisasi Rp. 400.000,-
2. Perdin (Belanja Barang Non
Opeerasional Lainnya)
Biaya Transport untuk 16 Orang Rp. 1.600,000,-

15. Bumijawa, 30 September 2023

16. Bumijawa, 30 September 2023
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 M IRKHAM KHAIDIR, S.I.KOM KETUA …………………..
2 YUSUP RIZQI MULYADI, S.Pd ANGGOTA …………………..
3 M ZAENUDIN, S.Pd.I ANGGOTA …………………..
4 M JINANI, S.Pd
5 LISA ARYANTI
ANGGOTA
ANGGOTA …………………..
…………………..