Dokumen ini menjelaskan peranan KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang jujur, adil, dan berkualitas, serta landasan hukum terkait. KPU memiliki tugas dan wewenang yang meliputi pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1. KABUPATEN
OGAN ILIR
PERANAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN &
WAKIL PRESIDEN YANG JUJUR, ADIL DAN
BERKUALITAS
Oleh : Amrah Muslimin, SE, MSi

3. Landasan Hukum
1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Dasar tahun 1945
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011
PKPU Nomor : 15 tahun 2013

4. Pengertian & Manfaat Pemilu
Pengertian Pemilu, merupakan sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin
politik secara langsung.
Manfaat Pemilu :
a.
b.
c.
d.
Sarana perwujudan kedaulatan rakyat
Sarana penggantian pemimpin secara konstitusional
Sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi
Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik

5. Amandemen UUD 1945
Perubahan Ke-3 UUD 1945, pada ketentuan Pasal 22E ayat (1)
( Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali).
Perubahan itu memberikan pedoman dasar pelaksanaan
Pemilu yang bersifat :
a. PROSEDURAL
- Pemilu harus dilakukan setiap 5 tahun sekali.
- Dilaksanakan secara Langsung, Umum, dan Rahasia
b. SUBSTANSIAL
- Pemilu harus dilaksanakan secara Bebas, Jujur dan Adil

6. PEMILIHAN UMUM
“ LUBER JURDIL “ setiap 5 tahun
Presiden dan
Wapres
Parpol/
Gabungan Parpol
Anggota
DPR
Anggota
DPRD
Partai Politik
KPU
Anggota
DPD
Perseorangan

7. Makna Azas Pemilu
LANGSUNG, pemilih langsung memberikan hak suaranya,
tidak boleh diwakilkan
UMUM, pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara
Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat.
BEBAS, dalam memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari
pihak manapun.
RAHASIA, suara yang dipilih hanya diketahui oleh pemilih itu
sendiri.
JUJUR, dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan.
ADIL, adanya perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu
dan pemilih.

8. TUGAS & WEWENANG KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD & DPRD
a. Menjabarkan Program & Melaksanakan anggaran, serta menetapkan jadwal
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/kota
c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS
d. Mengkoordinasikan & mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,
PPS dan KPPS
e. Menyampaikan daftar pemilih ke KPU Provinsi
f. Pemutakhiran Data Pemilih
g. Menetapkan & Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK
h. Melakukan & Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/
Kota yang bersangkutan .

9. i. Membuat BA dan sertifikat penghitungan suara.
j. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, mengesahkan hasil pemilu
anggota DPRD Kabupaten/kota & mengumumkannya.
k. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/kota terpilih.
l. Menindaklanjuti laporan Panwaslu Kabupaten/kota
m. Mengenakan sanksi administrasi PPK, PPS, Sekretariat dan Pegawai
sekretariat yang terbukti melanggar perundang-undangan.
n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
o. Evaluasi & Membuat laporan tahapan penyelenggaraan.
p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain

10. Peranan KPU Kab.Ogan Ilir
A. Pelaksanaan Kampanye :
KAMPANYE :
Adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para
pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program
peserta Pemilu
(PKPU No.15 tahun 2013)
Petugas
Pelaksana
Peserta

11. PETUGAS KAMPANYE
Seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye
( ditetapkan oleh pengurus Partai Politik )
PELAKSANA KAMPANYE
Pengurus Parpol
• Calon anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/kota
• Orang-seorang
• Organisasi
•
Larangan Pelaksana Kampanye.......

12. Larangan Pelaksana Kampanye :
Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim anggota (MA),
Hakim (semua badan peradilan dibawahnya),
Hakim Konstitusi (MK)
Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK
Gubernur, Deputi Gubernur senior, dan Deputi Gubernur (Bank Indonesia).
Direksi, Komisaris, Dewan Pengurus dan Karyawan BUMN/BUMD
Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepala Desa, dan Perangkat Desa

13. PESERTA KAMPANYE
- Anggota masyarakat
( yang berdomisili di daerah pemilihan tempat pelaksanaan
Kampanye )

14. B.Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilih yang berhak memilih, adalah :
• Terdaftar pada DPT di TPS yg bersangkutan
• Terdaftar pada daftar pemilih tambahan
• Tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan
( menggunakan KTP atau PASPOR ), dengan syarat :
 Pada TPS sesuai dengan alamat KTP
 Mendaftar pada KPPS
 Dilaksanakan 1 (satu) jam sebelum selesai

15.  Jumlah Pemilih maksimal 500 orang
TPS
PEMBERIAN
SUARA
 Surat suara sama dengan jumlah pemilih
di DPT + 2%
 Penggunaan surat suara cadangan dibuat
Berita Acara
DENGAN CARA MENCOBLOS :
 Pada
nomor / tanda gambar Parpol
 Pada nama Calon

16. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
Pelaksana
KPPS
Disaksikan
Peserta Pemilu
Masyarakat
Diawasi
PPL
Dipantau
Pemantau

17. PENGHITUNGAN PEROLEH SUARA
KPPS
 Melaksanakan penghitungan suara
 Membuat BA Pemungutan dan Penghitungan Suara
 Membuat Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
 Menyerahkan kepada PPS dalam Kotak Suara tersegel
PPS
 Membuat BA penerimaan hasil Perolehan Suara
 Membuat rekap penghitungan suara dari seluruh KPPS
 Membuat BA dan sertifikat rekap hasil penghitungan suara
 Mengumumkan hasil rekapitulasi
 Menyerahkan BA dan rekapitulasi ke PPK

18. PPK
KPU
KAB/KOTA
 Membuat BA penerimaan hasil perolehan suara dari PPS
 Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
 Membuat BA dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara.
 Mengumumkan hasil rekapitulasi
 Menyerahkan BA dan sertifikasi hasil penghitungan suara
ke KPU Kabupaten / Kota.
 Membuat BA penerimaan hasil perolehan suara dari PPK
 Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
 Membuat BA dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara
 Mengumumkan hasil rekapitulasi
 Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara
Parpol dan perolehan suara calon anggota DPRD KAB/KOTA
 Menyerahkan BA dan sertifikat hasil penghitungan suara ke
KPU Provinsi.

19. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

20. SEKIAN
TERIMA KASIH
Creative by Armin Nofirman, SE