Pembatasan Parpol Peserta
Pemilu serta Kesiapan Menjelang
Pemilu 2014
Posisioning KPU
1. KPU tidak masuk dalam arus pemikiran penyederhanaan
partai. KPU selama tahap pendaftaran dan verifikasi...
Kesiapan KPU Menyelenggarakan
Pemilu 2014
Penataan Regulasi
 Regulasi disusun berdasarkan kebutuhan dan
sudah ditetapkan ...
Lanjutan…
Penataan Organisasi
1. Penataan sekretariat jenderal KPU dengan
merekrut dan mengusulkan sekretaris jenderal
yan...
Lanjutan…
4. Selektif dalam merekrut komisioner di
daerah dan badan-badan adhoc
penyelenggara pemilu
5. Menyusun kode etik...
Lanjutan…
Penataan Tahapan
1. Tahapan dilaksanakan tepat waktu dan
sesuai jadwal
2. Tahapan dilaksanakan dengan payung
huk...
Lanjutan…
4. Petugas yang melaksanakan
tahapan diberi pembekalan teknis
yang memadai
5. Komisioner melakukan monitoring,
e...
Pemutakhiran dan Penyusunan
Data Pemilih
Sumber Data
 Penyediaan data merupakan
kewajiban pemerintah (pasal 32 ayat
1 UU ...
Penyerahan Data
 DAK2 diserahkan paling lambat 16
bulan sebelum pemungutan suara
(sudah diserahkan)
 Jumlah Penduduk Ind...
Sinkronisasi Data
 DAK2 dan data penduduk di luar
negeri disinkronisasikan oleh
pemerintah bersama KPU selama 2
bulan
 D...
Data Pemilih
 KPU kabupaten/kota menyusun DP4 dari
data kependudukan yang telah
disinkronisasikan.
 Daftar pemilih palin...
Penyusunan DPS
 DPS disusun oleh PPS dengan basis
domisili RT atau nama lain
 DPS disusun paling lambat 1 bulan
setelah ...
Lanjutan DPS
 PPS wajib memperbaiki DPS
berdasarkan masukan dan tanggapan
masyarakat selama 14 hari
 DPS hasil perbaikan...
Penyusunan DPT
 KPU kabupaten/kota menetapkan DPT
berdasarkan DPS hasil perbaikan
 DPT disusun dengan basis Tempat
Pemun...
DPT Tambahan
 DPT Tambahan (DPTb) ditetapkan
paling lambat 3 hari sebelum
pemungutan suara
 DPTb adalah data pemilih yan...
DPT Khusus
 DPT Khusus adalah daftar pemilih yang
memuat yang tidak memiliki identitas
kependudukan dan/atau pemilih yang...
Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)
 Penyusunan DPS, DPSHB, DPSHP
akhir, DPT, DPT Khusus
menggunakan aplikasi sistem
...
Lanjutan sidalih…
 Sidalih dioperasionalkan pada semua
tingkatan penyelenggara pemilu mulai dari
KPU pusat sampai PPS
 D...
Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Prinsip Penataan Dapil
1. Integritas wilayah : beberapa
kabupaten/kota atau kecamatan yan...
Lanjutan…
3. Kohesivitas : penataan dapil
memperhatikan kondisi sosial,
budaya, adat istiadat dan kelompok
minoritas
4. Co...
Jumlah Kursi dan Dapil
Jumlah Kursi
 DPR : 560 kursi dengan 77 daerah pemilihan
 DPRD Provinsi : 35-100 kursi
 DPRD Kab...
Alokasi Kursi dan Dapil DPRD Provinsi
Alokasi Kursi
Paling Sedikit
35 dan Paling
Banyak 100
kursi
Jml pddk <=1 juta 35
1 j...
Alokasi Kursi dan Dapil Kabupaten/Kota
Alokasi Kursi
Paling Sedikit 20
dan Paling
Banyak 50 kursi
Jml pddk <=100 ribu 20
1...
Cara Penghitungan Kursi
 Jumlah kursi ditentukan berdasarkan jumlah penduduk
dari data agregat kependudukan per kecamatan...
Lanjutan…
Tahap II dilakukan apabila dalam
penghitungan tahap I masih terdapat
sisa sejumlah kursi yang belum
terbagi
Si...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pembatasan parpol

817 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembatasan parpol

  1. 1. Pembatasan Parpol Peserta Pemilu serta Kesiapan Menjelang Pemilu 2014
  2. 2. Posisioning KPU 1. KPU tidak masuk dalam arus pemikiran penyederhanaan partai. KPU selama tahap pendaftaran dan verifikasi partai berupaya memberikan pelayanan dan pendampingan bagi parpol yang membutuhkan keterangan, kejelasan dan informasi (help desk). 2. KPU pada verifikasi administrasi tahap I memberikan catatan secara lengkap dan detail tentang syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh parpol. Hal ini dimaksudkan agar parpol dapat melakukan perbaikan sehingga memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. 3. KPU hanya menjalankan pelaksananaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol sesuai amanat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
  3. 3. Kesiapan KPU Menyelenggarakan Pemilu 2014 Penataan Regulasi  Regulasi disusun berdasarkan kebutuhan dan sudah ditetapkan sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai  Regulasi disusun dengan melibatkan partisipasi publik melalui tahap pembuatan naskah akademik dan konsultasi publik  Regulasi yang sudah ditetapkan disosialisasikan kepada penyelenggara dan peserta pemilu  Menetapkan rentang waktu penyusunan regulasi sejak 9 Juni 2012 sampai 9 Juni 2013
  4. 4. Lanjutan… Penataan Organisasi 1. Penataan sekretariat jenderal KPU dengan merekrut dan mengusulkan sekretaris jenderal yang baru untuk mengisi posisi yang akan segera ditinggalkan sekjen yang lama karena memasuki masa pensiun 2. Penguatan kapasitas pegawai sekretariat yang akan memberikan dukungan teknis bagi KPU dalam penyelenggaraan tahapan dengan cara memperbanyak bimbingan teknis 3. Memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi KPU di setiap tingkatan sehingga semua tahapan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar
  5. 5. Lanjutan… 4. Selektif dalam merekrut komisioner di daerah dan badan-badan adhoc penyelenggara pemilu 5. Menyusun kode etik penyelenggara pemilu sebagai landasan moral dan etik dalam bekerja 6. Internalisasi kode etik kepada jajaran komisioner dan pegawai sekretariat di semua tingkatan 7. Pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran baik jajaran komisioner maupun sekretariat
  6. 6. Lanjutan… Penataan Tahapan 1. Tahapan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai jadwal 2. Tahapan dilaksanakan dengan payung hukum yang jelas seperti peraturan KPU (PKPU), surat keputusan (SK), surat edaran (SE) dan surat pemberitahuan 3. Tahapan dilaksanakan dengan standar operasional prosedurs (SOP)
  7. 7. Lanjutan… 4. Petugas yang melaksanakan tahapan diberi pembekalan teknis yang memadai 5. Komisioner melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tahapan secara berjenjang 6. Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan setiap tahapan dan memberikan
  8. 8. Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih Sumber Data  Penyediaan data merupakan kewajiban pemerintah (pasal 32 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012)  Data agregat penduduk per kecamatan (DAK2)  Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4)  Data WNI di luar negeri
  9. 9. Penyerahan Data  DAK2 diserahkan paling lambat 16 bulan sebelum pemungutan suara (sudah diserahkan)  Jumlah Penduduk Indonesia di dalam negeri 251.857.940.000  Data WNI di luar negeri diserahkan paling lambat 16 bulan sebelum pemungutan suara (sudah diserahkan)  Jumlah Penduduk Indonesia di LN 4,6
  10. 10. Sinkronisasi Data  DAK2 dan data penduduk di luar negeri disinkronisasikan oleh pemerintah bersama KPU selama 2 bulan  Data hasil sinkronisasi itu menjadi DP4  DP4 dimutakhirkan lagi oleh KPU menjadi data pemilih dengan memperhatikan data pemilu pada pemilu terakhir dan /atau pemilihan
  11. 11. Data Pemilih  KPU kabupaten/kota menyusun DP4 dari data kependudukan yang telah disinkronisasikan.  Daftar pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat.  Pemutakhiran data pemilih harus selesai selama 4 bulan  KPU dibantu pantarlih, PPS dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih  Pantarlih memberikan tanda bukti kepada pemilih telah terdaftar sebagai pemilih  Hasil pemutakhiran jadi bahan penyusunan DPS
  12. 12. Penyusunan DPS  DPS disusun oleh PPS dengan basis domisili RT atau nama lain  DPS disusun paling lambat 1 bulan setelah pemutakhiran data pemilih  DPS diumumkan selama 14 hari  DPS harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada peserta pemilu di tingkat kecamatan  Masukan dan tanggapan diterima paling lama 21 hari sejak DPS diumumkan
  13. 13. Lanjutan DPS  PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat selama 14 hari  DPS hasil perbaikan diumumkan lagi selama 7 hari untuk mendapat masukan  PPS wajib memperbaiki DPS atas masukan masyarakat selama 14 hari  DPS hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU melalui PPK untuk menyusun DPT
  14. 14. Penyusunan DPT  KPU kabupaten/kota menetapkan DPT berdasarkan DPS hasil perbaikan  DPT disusun dengan basis Tempat Pemungutan Suara (TPS)  DPT ditetapkan paling lambat 7 hari sejak berakhirnya perbaikan DPS hasil perbaikan  DPT disampaikan oleh KPU kabupaten/kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK dan PPS  DPT diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU kabupaten/kota sampai hari pemungutan suara
  15. 15. DPT Tambahan  DPT Tambahan (DPTb) ditetapkan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara  DPTb adalah data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya di TPS tersebut  Untuk masuk DPTb seseorang harus menujukkan identitas diri dan bukti sudah terdaftar dalam DPT di TPS asal
  16. 16. DPT Khusus  DPT Khusus adalah daftar pemilih yang memuat yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau pemilih yang memiliki identitas tetapi tidak terdaftar di DPS, DPSHP, DPT dan DPTb  DPT Khusus disusun bersamaan dengan DPT  PPS menyusun dan mengumumkan DPT Khusus seperti halnya penyusunan DPS dan DPSHB  Masyarakat dan peserta pemilu diberi kesempatan memberi tanggapan  PPS wajib memperbaikinya berdasarkan verifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu
  17. 17. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)  Penyusunan DPS, DPSHB, DPSHP akhir, DPT, DPT Khusus menggunakan aplikasi sistem informasi data pemilih (sidalih)  Sidalih mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi , mengumumkan dan memelihara data pemilih  Sidalih juga melayani pemeriksaan data pemilih dan memberikan masukan serta tanggapan terhadap
  18. 18. Lanjutan sidalih…  Sidalih dioperasionalkan pada semua tingkatan penyelenggara pemilu mulai dari KPU pusat sampai PPS  Dalam hal PPK dan PPS tidak memiliki jaringan listrik dan fasilitas komputer, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan atau diketik di formulir yang telah ditentukan  Dalam hal pemerintah tidak dapat menyerahkan DP4 sesuai jadwal, KPU menggunakan data pemilih pemilu terakhir sebagai data dasar untuk pemutakhiran data pemilih
  19. 19. Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Prinsip Penataan Dapil 1. Integritas wilayah : beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang ditata atau dibentuk sebagai suatu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan wilayah, kondisi geografis dan kemudahan transportasi 2. Kesetaraan populasi : memperhatikan kesetaraan populasi di setiap daerah pemilihan yang menentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dengan tetap berdasarkan pada batas minimum dan
  20. 20. Lanjutan… 3. Kohesivitas : penataan dapil memperhatikan kondisi sosial, budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas 4. Conterminous : penataan dapil anggota DPRD provinsi yang terbentuk dari satu atau beberapa kabupaten/kota harus tercakup oleh satu daerah pemilihan anggota DPR.
  21. 21. Jumlah Kursi dan Dapil Jumlah Kursi  DPR : 560 kursi dengan 77 daerah pemilihan  DPRD Provinsi : 35-100 kursi  DPRD Kabupaten/Kota : 20-35 kursi Daerah Pemilihan  DPR : Prov, Kab/Kota atau Gab. Kab/Kota  DPRD Prov. : Kab/Kota atau Gab. Kab/Kota  DPRD Kab/Kota : Kec. atau Gab. Kec.  Jumlah Alokasi Kursi DPR : 3-10 Kursi  Jumlah Alokasi Kursi DPRD : 3-12 Kursi
  22. 22. Alokasi Kursi dan Dapil DPRD Provinsi Alokasi Kursi Paling Sedikit 35 dan Paling Banyak 100 kursi Jml pddk <=1 juta 35 1 juta <Jml pddk <=3 juta 45 3 juta <Jml pddk <=5 juta 55 5 juta <Jml pddk <=7 juta 65 7 juta <Jml pddk <=9 juta 75 9 juta <Jml pddk <=11 juta 85 Jml pddk > 11 juta 100
  23. 23. Alokasi Kursi dan Dapil Kabupaten/Kota Alokasi Kursi Paling Sedikit 20 dan Paling Banyak 50 kursi Jml pddk <=100 ribu 20 100 ribu <Jml pddk <=200 ribu 25 200 ribu <Jml pddk <=300 ribu 30 300 ribu <Jml pddk <=400 ribu 35 400 ribu <Jml pddk <=500 ribu 40 500 ribu <Jml pddk <= 1 juta 45 Jml pddk > 1 juta 50
  24. 24. Cara Penghitungan Kursi  Jumlah kursi ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dari data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2)  Menetapkan bilangan pembagi pendudukan (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi  Mengalokasikan kursi dengan cara : Tahap I : 1) Jumlah penduduk setiap dapil dibagi dengan BPPd 2) Berdasarkan hasil penghitungan didapat sejumlah kursi untuk tiap dapil 3) Jika terdapat angka pecahan dihilangkan 4) Jika masih ada sisa jumlah penduduk, sisa itu diserahtakan dalam penghitungan tahap II 5) Sisa jumlah penduduk diperoleh dari pengurangan jumlah penduduk setiap dapil dengan hasil perkalian antara perolehan kursi dengan BPPd
  25. 25. Lanjutan… Tahap II dilakukan apabila dalam penghitungan tahap I masih terdapat sisa sejumlah kursi yang belum terbagi Sisa kursi tersebut diberikan kepada dapil yang memiliki sisa jumlah penduduk dimulai dari terbesar pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

×