Dokumen tersebut membahas pentingnya pengelolaan perbatasan negara dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di perbatasan, keterlibatan sektor swasta, serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan di wilayah perbatasan.

2. MENGAPA PENTING MENGELOLA PERBATASAN
1. Perbatasan sebagai bagian dari wilayah negara dimana pengelolaannya
tidak terlepas dari kebijakan maupun peraturan yang bersifat nasional
sehingga dapat tercipta lingkungan yang kondusif baik untuk
kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara (one regulation concept).
2. Perubahan pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan. (
Transformasi geo-politik dan geo-ekonomi dunia)
3. pendekatan pemberdayaan melalui penciptaan kegiatan produktif
masyarakat di wilayah perbatasan dalam berbagai sektor, khususnya
sektor industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata.
4. keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan wilayah
perbatasan/program CSR (corporate social responsibility).

3. COUNT’D
5. Proses penataan ulang wilayah perbatasan dimulai dengan
pemanfaatan IPTEK dan Inovasi melalui program penguatan
Sumberdaya, Kelembagaan dan Jaringan.
6. Penguatan sumberdaya dapat dilakukan melalui penguatan
SDM melalui pelatihan, pendampingan, penguatan kurikulum
akademi vocational, serta technopreneurship.
7. Penguatan kelembagaan melalui Desa Inovasi, Science
Technology Park, pembentukan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi berbasis Iptek serta pengembangan local champion.
8. Sedangkan jaringan dapat ditingkatkan melalui peningkatan
klaster industri, klaster inovasi, serta peningkatan dan
penyelarasan terhadap perkembangan global.

4. NILAI STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN
Nilai strategis bagi suatu Negara dalam mendukung
keberhasilan pembangunan, hal tersebut di karenakan
kawasan perbatasan merupakan representative nilai
kedaulatan suatu Negara, bermula dari kawasan perbatasan
akan mendorong perkembangan ekonomi, sosial budaya
dan kegiatan masyarakat lainnya yang akan saling
mempengaruhi antara Negara, sehingga berdampak pada
strategi keamanan dan pertahanan Negara

5. ISU UTAMA DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN
(a) Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut; yang
berdampak pada kehidupan social ekonomi masyarakat di
perbatasan yang mengancam kedulatan Negara
(b) Pengamanan kawasan perbatasan; kesenjangan pembangunan
infrastrukur dikawasan perbatasan antar kedua negara sangat
jauh berbeda, yang berdampak pada kesenjangan sosial,
ekonomi dan kesejahteraanantara masyarakat perbatasan di
Indonesia; dan
(c) Pengembangan kawasan perbatasan yang menunjukan
perbedaan yang sangat menonjol mengakibatkan munculnya
kegiatan ekonomi iegal diantaranya illegal logging, TKI dan
penyelundupan lainnya (trafficking in persons), eksploitasi
sumber daya alam secara tidak beraturan, lemahnya sistem
pengawasan, semangat otonomi mengenai status dan
kewenangan penanganan, serta gejala degradasi nasionalisme

6. KETERLIBATAN PERGURUAN TINGGI BERBASIS
IT
 Katalisator dan dinamisator yang dapat memberikan pelatihan
dan pendampingan kepada masyarakat untuk menumbuhkan
dan mengembangkan motivasi berpikir dan berperilaku
“produktif” dalam mengolah sumber daya lokal yang
berwawasan lingkungan, sehingga masyarakat dapat
meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan.
 Pemanfaatan TV perbatasan, penggunaan listrik tenaga surya,
program difusi teknologi atau teknologi tepat guna berbasis
pengetahuan lokal, serta kajian pembangunan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) untuk desa di perbatasan

7. GEO-EKONOMI
Peran geo-ekonomi yang sangat strategis bagi kemajuan
dan kemakmuran Indonesia.
1. Kekayaan alam (perikanan, terumbu karang, hutan
mangrove, rumput laut, dan produk-produk
bioteknologi),
2. Sumberdaya tak terbarukan (seperti minyak dan gas
bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya),
energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang,
angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion),
3. Jasa - jasa lingkungan kelautan seperti untuk pariwisata
bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati .

8. LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN
PERBATASAN NEGARA
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau
Kecil Terluar;
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025);

9. 5. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
7. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
8. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
9. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014);
10. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional
Pengelola Perbatasan.
11. Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan
Pulau-Pulau Kecil Terluar.

10. TEORI PERBATASAN
Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua
Negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah Negara atau
state border dibentuk dengan lahirnya Negara. Sebelumnya penduduk
yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan
tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan
munculnya Negara mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan
Negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda (Rijal
Darmaputera,2009: 3)
Perbatasan disebut flontier karena posisinya yang terletak di depan front
dari suatu Negara, sedangkan istilah boundary digunakan karena
fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or limit) suatu unit
politik, dalam hal ini adalah Negara. (Suryo Sakti Hadiwijoyo,2011: 63).

11. Perbatasan antara Negara (international boundaries) dapat pula
digolongkan berdasarkan pada morfologinya atau proses
terbentuknya
1. Perbatasan yang berupa pegunungan
Berupa pegunungan bersifat lebih stabil. Akan tetapi dengan
kemajuan teknologi, khususnya dibidang teknologi militer dan
penerbangan perbatasan berupa pegunungan bukan merupakan
jaminan yang aman bagi kelangsungan hidup suatu Negara.
2. Perbatasan yang berupa sungai dan laut
Berupa sungai, perairan dalam maupun laut, lautan sebagai
salah satu unsur fisik geografis mempunyai peranan besar
terhadap budaya maupun struktur politik suatu Negara. sungai
memegang peranan penting sebagai sarana transportasi yang
mendukung dalam pengembangan sektor perekonomian suatu
Negara, selain itu ditinjau dari aspek pertahanan, sungai dapat
berperan sebagai barier yang cukup efektif dalam menghadapi
ancaman agresi dari Negara yang berbatasan.

12. FUNGSI PERBATASAN
1. Fungsi Konstitutif
Perbatasan menetapkan posisi konstitutif Negara
tertentu di dalam komunitas international dimana Suatu
Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah yang
merupakan teritorialnya sebagaimana ditetapkan oleh
perbatasan yang ada.
2. Fungsi identitas Nasional
Perbatasan memiliki fungsi pengikat secara emosional
terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu.
Kesamaan pengalaman dan sejarah, secara langsung
maupun tidak langsung telah mengikat masyarakat
secara emosional untuk mengklaim identitas dan wilayah
tertentu.

13. 3. Fungsi militer strategis
Dalam konteks ini perbatasan berfungsi untuk memenuhi
kebutuhan militer strategis suatu Negara, terutama
pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara
untuk menjaga diri dari ancaman eksternal.
4. Fungsi Ekonomis
Negara melakukan kontrol terhadap arus modal,
perdagangan antarnegara, investasi asing, pergerakan
barang antarnegara. Fungsi ekonomis perbatasan juga
memberikan patokan bagi suatu Negara untuk
melakukan eksplorasi sumber-sumber alam secara legal
pada wilayah tertentu.

14. 5. Fungsi persatuan nasional
Untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional, para
pemimpin Negara biasanya mengombinasikan simbol dan
jargon dengan konsep teritori dan perbatasan. Konsep
konsep seperti kekuatan maritime dan kekuatan darat
biasanya dipakai untuk mendorong warga agar menjadi
persatuan dan kesatuan nasional.
6. Fungsi pembangunan Negara bangsa
Memberikan kekuatan bagi Negara untuk menentukan
bagaimana sejarah bangsa dibentuk, menentukan simbol-
simbol apa yang dapat diterima secara luas, dan
menentukan identitas bersama secara normatif maupun
kultural.

15. 7. Fungsi pencapaian kepentingan domestik
Perbatasan berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi
upaya Negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang
politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur,
konservasi energi, dan sebagainya. Perbatasan juga menetapkan
sampai sebatas mana Negara dapatmelakukan segala upayanya
untuk mencapai kepentingan nasionalnya. (Gunawatyi Wuryandari
)

16. PERAN PEMERINTAH DAN PIHAK LAIN DALAM
PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
NO PIHAK TERKAIT PERANAN
1. PEMERINTAH PUSAT PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM
2. PEMERINTAH
PROVINSI
MENGKKORDINASIKAN SEMUA RENCANA
KERJASAMA PENGEMBANGAN ANTAR
KAB/KOTA
3. PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
MENYUSUN PERENCANAAN
4. PIHAK LAINNYA PT : Menjembatani kepenringan pemerintah dan
masyarakat
LSM : Kontrol
Swasta : investasi

17. MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
PERBATASAN (BY. RUSTIADI, 2007)
No. Wilayah Tujuan Contoh
1. Sistem
ekologi
Pengelolaan wilayah SD
berkelanjutan, identifikasi carrying
capacity kawasan, siklus alam
aliran SD, biomasa energi, limbah,
dll
Penelolaan DAS,
cagar alam,
ekonsistem mangrove.
2. Sistem
Ekonomi
Percepatan pertumbuhan wilayah,
produktifitas dan mobilisasi SD,
efisiensi
Wilayah
pengembangan,
kawasan andalan,
KAPET, kawasan
agropolitan, kawasan
cepat tumbuh

18. 3. Sistem sosial Pewilayahan menurut
sistem budaya, optimalisasi
interaksi sossial,
community development,
keberimbangan,
pemerataan dan keadilan,
distribusi penguasaan SD,
pengelolaan konflik
Kawsan adat,
perlindungan/p
elestarian
budaya,
pengelolaan
kawasan publik
kota