Dokumen tersebut membahas persoalan yang muncul di perbatasan negara Indonesia, seperti perubahan batas wilayah, penyelundupan, dan kejahatan transnasional. Ada beberapa aspek yang rawan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan & keamanan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menetapkan batas wilayah, memperkuat diplomasi, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan

1. B. Persoalan yang Rawan Muncul di Perbatasan Negara Indonesia
Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional.
Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan
aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai
permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa
serta kejahatan trans nasional (transnational crimes). Kondisi umum daerah perbatasan
dilihat dari aspek pancagatra yaitu:
1. Aspek Ideologi, Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan
perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham
komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dari rakyat Indonesia.
2. Aspek Politik, Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh
kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang ke-rawanan
di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang
ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan
mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun
selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan
martabat bangsa.
3. Aspek Ekonomi, Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan
masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat
dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka
tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan
dan teroris. Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal disebabkan antara lain:
a. Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
b. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
c. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan
(jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
d. Langkanya informasi tentang pemerintah dan masyarakat di daerah perbatasan
(blank spot).
4. Aspek Sosial Budaya, Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi, dan komunikasi, dapat mempercepat
masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing,
dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat
tergantung dengan negara tetangga. dan hal ini dapat merusak ketahanan nasional;

2. mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila.
5. Aspek Pertahanan dan Keamanan, Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang
luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan
rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan
dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah
perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi
pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung
dan tidak langsung.
Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang politik,
strategi dan pertahanan negara guna mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan
yaitu :
1. Menetapkan batas wilayah perbatasan dengan negara tetangga,
2. Perkuat Diplomasi Internasional,
3. Bangun Jalan (Prioritaskan Pembangunan) di Sepanjang Perbatasan Darat,
4. Bangun Wilayah Baru di Dekat Perbatasan,
5. Membentuk Lembaga Khusus yang menangani perbatasan.
6. Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan Menggunakan Pendekatan
Kesejahteraan, Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan
Masyarakat,
7. Perluasan ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur dasar wilayah,
transportasi dan telekomunikasi,
8. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan,
9. Peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan.