SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Pengaturan Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar.
FADLILLAH EMIR FARSYA
19103013
Dasar untuk memecahkan isu hukum terkait dengan kawasan
perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia terdapat
didalam sejumlah aturan hukum. Sumber hukum untuk pedoman
pada konvensi internasional peraturan perundang-undangan catatan-
catatan resmi atau risilah dalam pembuatan undangan serta putusan-
putusan Hakim. Menurut situni, selain peraturan perundangan
nasional, konvensi internasional juga merupakan salah satu sumber
hukum untuk menemukan hukum sumber kekuatan meningkat dan
sumber yang menentukan atau membatasi isu hukum.
.
A. Konsepsi hukum penetapan batas wilayah darat
Batas wilayah negara Indonesia yang terletak di 92 pulau pulau terluar
yang berbatasan dengan negara tetangga, terdapat 12 pulau yang rentan
terhadap penguasaan asing dan rawan sengketa atau konflik perbatasan.
Selain prinsip umum penyelesaian secara damai tersebut dapat pula prinsip
khusus penyelesaian penetapan perbatasan negara yang dibedakan menjadi
2(dua),yaitu: prinsip khusus penetapan batas darat dan prinsip khusus
penetapan batas maritim atau laut.
B.penetapan batas wilayah laut
Kepala BPPT Hammam Riza secara virtual menyampaikan, BPPT telah
bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan survei
dan pemetaan wilayah perbatasan laut di perairan Barat Pulau Sumatera
dalam rangka mendukung pelaksanaan PerPres RI No. 16 Tahun 2017
tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), yang salah satunya adalah
Penetapan Batas Maritim.
C.pulau-pulau terluar yang rentan penguasaan asing
Ada sekitar 12 pulau di Indonesia yang hingga saat ini masih dianggap
rentan terhadap penguasaan asing. Pulau-pulau tersebut pada umumnya
tergolong pulau-pulau kecil terluar. Berikut beberapa nama pulau-pulau
tersebut dari identifikasi :
 Pulau-pulau kecil terluar di atas merupakan pulau-
pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat
geografis yang menghubungkan garis pangkal laut
kepulauan titik sebagian.dasar koordinat, maka pulau-
pulau kecil terluas di atas diharapkan menjadi Garda
terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.menurut
retraubun, pulau kecil terluar menjadi Garda terdepan
dalam rangka menjaga wilayah kedaulatan Indonesia
Karena posisinya yang sangat strategis untuk menarik
garis batas laut teritorial zona tambahan batas landas
kontinen dan zona ekonomi eksklusif.
Aspek-Aspek Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.
Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terutama pulau-pulau yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan setidaknya
membawa tiga misi, yaitu;
Ketembagaan Pengelolaan Pulau-PuIau Kecil Terluar.
Strategi pembangunan pulau-pulau kecil terluar yang telah diuraikan
diatas perlu ditakukan secara terpadu antar sektor. Pembangunan yang
dilakukan harus terintegrasi dengan mengutamakan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan keamanan mencakup mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan konsep kemitraan,
monitoring, setta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan
melibatkan institusi independen. Integrasi pembangunan wilayah
perbatasan memerlukan penanganan dalam bentuk kemitraan sebab
beban pembangunan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah daerah
sendiri dengan keterbatasan sumber dana, sumber daya manusia, dan
institusi.
D.potensi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan wilayah
negara
Walaupun walaupun pulau-pulau kecil terluar dinyatakan sebagai
Garda terdepan wilayah kedaulatan negara sebagai ditentukan dalam
daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan
Indonesia di atas di kawasan pulau-pulau kecil terluar ini juga dapat
menjadi titik awal konflik perbatasan. Pelanggaran di perbatasan
wilayah negara yang cukup menonjol seperti:
Terima Kasih…..

More Related Content

Similar to Pengaturan perbatasan kawasan dan pulau pulau terluar

potensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiapotensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiaRahmi kamaruddin
 
ppt kelompok 1 buk monik.pptx
ppt kelompok 1 buk monik.pptxppt kelompok 1 buk monik.pptx
ppt kelompok 1 buk monik.pptxAbdiRanggaKusuma
 
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Lutfi Nast
 
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN.ppt
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN.pptKOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN.ppt
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN.pptYudi151599
 
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxLauraComputer
 
Sumbangan Pemikiran FMMI
Sumbangan Pemikiran FMMISumbangan Pemikiran FMMI
Sumbangan Pemikiran FMMIDarul Makmur
 
Perpres nomor 31 tahun 2015
Perpres nomor 31 tahun 2015Perpres nomor 31 tahun 2015
Perpres nomor 31 tahun 2015Khalid Adam
 
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilPenjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilrafieraine02
 
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...WidanFauzan
 
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamananAzlan Abdurrahman
 
Ppt kelompok 5 kawasan perbatasan baru
Ppt kelompok 5 kawasan perbatasan baruPpt kelompok 5 kawasan perbatasan baru
Ppt kelompok 5 kawasan perbatasan baruTiaraAprianita2
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisirIsmail Ahmad
 
Tugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTiaraAprianita2
 
NITA EKA WAHYUNI ( 21102001 ) IP REG..pdf
NITA EKA WAHYUNI ( 21102001 ) IP REG..pdfNITA EKA WAHYUNI ( 21102001 ) IP REG..pdf
NITA EKA WAHYUNI ( 21102001 ) IP REG..pdfNitaEkaWahyuni
 
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraKetentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraafifahdhaniyah
 

Similar to Pengaturan perbatasan kawasan dan pulau pulau terluar (20)

Potensi Geografis Indonesia
Potensi Geografis IndonesiaPotensi Geografis Indonesia
Potensi Geografis Indonesia
 
potensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiapotensi geografis indonesia
potensi geografis indonesia
 
ppt kelompok 1 buk monik.pptx
ppt kelompok 1 buk monik.pptxppt kelompok 1 buk monik.pptx
ppt kelompok 1 buk monik.pptx
 
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
 
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN.ppt
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN.pptKOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN.ppt
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN.ppt
 
Pulau pulau terluar
Pulau pulau terluarPulau pulau terluar
Pulau pulau terluar
 
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
 
Sumbangan Pemikiran FMMI
Sumbangan Pemikiran FMMISumbangan Pemikiran FMMI
Sumbangan Pemikiran FMMI
 
Batas Wilayah Indonesia
Batas Wilayah IndonesiaBatas Wilayah Indonesia
Batas Wilayah Indonesia
 
Perpres nomor 31 tahun 2015
Perpres nomor 31 tahun 2015Perpres nomor 31 tahun 2015
Perpres nomor 31 tahun 2015
 
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilPenjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
 
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
 
Ppt kelompok 5 kawasan perbatasan baru
Ppt kelompok 5 kawasan perbatasan baruPpt kelompok 5 kawasan perbatasan baru
Ppt kelompok 5 kawasan perbatasan baru
 
Policy Brief PPKT
Policy Brief PPKTPolicy Brief PPKT
Policy Brief PPKT
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
 
Materi 9
Materi 9Materi 9
Materi 9
 
Tugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasan
 
NITA EKA WAHYUNI ( 21102001 ) IP REG..pdf
NITA EKA WAHYUNI ( 21102001 ) IP REG..pdfNITA EKA WAHYUNI ( 21102001 ) IP REG..pdf
NITA EKA WAHYUNI ( 21102001 ) IP REG..pdf
 
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraKetentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 

Recently uploaded

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 

Recently uploaded (10)

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 

Pengaturan perbatasan kawasan dan pulau pulau terluar

  • 1. Pengaturan Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar. FADLILLAH EMIR FARSYA 19103013
  • 2. Dasar untuk memecahkan isu hukum terkait dengan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia terdapat didalam sejumlah aturan hukum. Sumber hukum untuk pedoman pada konvensi internasional peraturan perundang-undangan catatan- catatan resmi atau risilah dalam pembuatan undangan serta putusan- putusan Hakim. Menurut situni, selain peraturan perundangan nasional, konvensi internasional juga merupakan salah satu sumber hukum untuk menemukan hukum sumber kekuatan meningkat dan sumber yang menentukan atau membatasi isu hukum. .
  • 3. A. Konsepsi hukum penetapan batas wilayah darat Batas wilayah negara Indonesia yang terletak di 92 pulau pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga, terdapat 12 pulau yang rentan terhadap penguasaan asing dan rawan sengketa atau konflik perbatasan. Selain prinsip umum penyelesaian secara damai tersebut dapat pula prinsip khusus penyelesaian penetapan perbatasan negara yang dibedakan menjadi 2(dua),yaitu: prinsip khusus penetapan batas darat dan prinsip khusus penetapan batas maritim atau laut.
  • 4. B.penetapan batas wilayah laut Kepala BPPT Hammam Riza secara virtual menyampaikan, BPPT telah bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan survei dan pemetaan wilayah perbatasan laut di perairan Barat Pulau Sumatera dalam rangka mendukung pelaksanaan PerPres RI No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), yang salah satunya adalah Penetapan Batas Maritim.
  • 5. C.pulau-pulau terluar yang rentan penguasaan asing Ada sekitar 12 pulau di Indonesia yang hingga saat ini masih dianggap rentan terhadap penguasaan asing. Pulau-pulau tersebut pada umumnya tergolong pulau-pulau kecil terluar. Berikut beberapa nama pulau-pulau tersebut dari identifikasi :
  • 6.  Pulau-pulau kecil terluar di atas merupakan pulau- pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan titik sebagian.dasar koordinat, maka pulau- pulau kecil terluas di atas diharapkan menjadi Garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.menurut retraubun, pulau kecil terluar menjadi Garda terdepan dalam rangka menjaga wilayah kedaulatan Indonesia Karena posisinya yang sangat strategis untuk menarik garis batas laut teritorial zona tambahan batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.
  • 7. Aspek-Aspek Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terutama pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan setidaknya membawa tiga misi, yaitu;
  • 8. Ketembagaan Pengelolaan Pulau-PuIau Kecil Terluar. Strategi pembangunan pulau-pulau kecil terluar yang telah diuraikan diatas perlu ditakukan secara terpadu antar sektor. Pembangunan yang dilakukan harus terintegrasi dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan mencakup mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan konsep kemitraan, monitoring, setta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan melibatkan institusi independen. Integrasi pembangunan wilayah perbatasan memerlukan penanganan dalam bentuk kemitraan sebab beban pembangunan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dengan keterbatasan sumber dana, sumber daya manusia, dan institusi.
  • 9. D.potensi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan wilayah negara Walaupun walaupun pulau-pulau kecil terluar dinyatakan sebagai Garda terdepan wilayah kedaulatan negara sebagai ditentukan dalam daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia di atas di kawasan pulau-pulau kecil terluar ini juga dapat menjadi titik awal konflik perbatasan. Pelanggaran di perbatasan wilayah negara yang cukup menonjol seperti: