2. Dasar untuk memecahkan isu hukum terkait dengan kawasan
perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia terdapat
didalam sejumlah aturan hukum. Sumber hukum untuk pedoman
pada konvensi internasional peraturan perundang-undangan catatan-
catatan resmi atau risilah dalam pembuatan undangan serta putusan-
putusan Hakim. Menurut situni, selain peraturan perundangan
nasional, konvensi internasional juga merupakan salah satu sumber
hukum untuk menemukan hukum sumber kekuatan meningkat dan
sumber yang menentukan atau membatasi isu hukum.
.
3. A. Konsepsi hukum penetapan batas wilayah darat
Batas wilayah negara Indonesia yang terletak di 92 pulau pulau terluar
yang berbatasan dengan negara tetangga, terdapat 12 pulau yang rentan
terhadap penguasaan asing dan rawan sengketa atau konflik perbatasan.
Selain prinsip umum penyelesaian secara damai tersebut dapat pula prinsip
khusus penyelesaian penetapan perbatasan negara yang dibedakan menjadi
2(dua),yaitu: prinsip khusus penetapan batas darat dan prinsip khusus
penetapan batas maritim atau laut.
4. B.penetapan batas wilayah laut
Kepala BPPT Hammam Riza secara virtual menyampaikan, BPPT telah
bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan survei
dan pemetaan wilayah perbatasan laut di perairan Barat Pulau Sumatera
dalam rangka mendukung pelaksanaan PerPres RI No. 16 Tahun 2017
tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), yang salah satunya adalah
Penetapan Batas Maritim.
5. C.pulau-pulau terluar yang rentan penguasaan asing
Ada sekitar 12 pulau di Indonesia yang hingga saat ini masih dianggap
rentan terhadap penguasaan asing. Pulau-pulau tersebut pada umumnya
tergolong pulau-pulau kecil terluar. Berikut beberapa nama pulau-pulau
tersebut dari identifikasi :
6. Pulau-pulau kecil terluar di atas merupakan pulau-
pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat
geografis yang menghubungkan garis pangkal laut
kepulauan titik sebagian.dasar koordinat, maka pulau-
pulau kecil terluas di atas diharapkan menjadi Garda
terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.menurut
retraubun, pulau kecil terluar menjadi Garda terdepan
dalam rangka menjaga wilayah kedaulatan Indonesia
Karena posisinya yang sangat strategis untuk menarik
garis batas laut teritorial zona tambahan batas landas
kontinen dan zona ekonomi eksklusif.
7. Aspek-Aspek Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.
Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terutama pulau-pulau yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan setidaknya
membawa tiga misi, yaitu;
8. Ketembagaan Pengelolaan Pulau-PuIau Kecil Terluar.
Strategi pembangunan pulau-pulau kecil terluar yang telah diuraikan
diatas perlu ditakukan secara terpadu antar sektor. Pembangunan yang
dilakukan harus terintegrasi dengan mengutamakan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan keamanan mencakup mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan konsep kemitraan,
monitoring, setta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan
melibatkan institusi independen. Integrasi pembangunan wilayah
perbatasan memerlukan penanganan dalam bentuk kemitraan sebab
beban pembangunan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah daerah
sendiri dengan keterbatasan sumber dana, sumber daya manusia, dan
institusi.
9. D.potensi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan wilayah
negara
Walaupun walaupun pulau-pulau kecil terluar dinyatakan sebagai
Garda terdepan wilayah kedaulatan negara sebagai ditentukan dalam
daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan
Indonesia di atas di kawasan pulau-pulau kecil terluar ini juga dapat
menjadi titik awal konflik perbatasan. Pelanggaran di perbatasan
wilayah negara yang cukup menonjol seperti: