SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini 
dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi 
birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis 
dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang 
memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan 
masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, 
dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, 
maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang 
terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan 
dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. 
Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan 
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai 
tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan 
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, 
berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 
sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban 
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 
Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebagai 
perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan 
visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015. 
LAKIP 2012 1
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Bagian Pembangunan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan 
Pembangunan. 
Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam 
penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan, meliputi penyusunan program, 
pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 
Bagian Pembangunan mempunyai fungsi : 
1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi 
pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan ; 
2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan 
teknis administrasi pembangunan ; 
3. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi pembangunan ; 
4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan 
meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Bagian Pembangunan terdiri dari : 
a. Sub Bagian Penyusunan Program; 
b. Sub Bagian Pengendalian; 
c. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
dibawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan. 
a. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : 
a. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis serta menyajikan data/informasi dalam 
rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pembangunan daerah ; 
b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi pembangunan ; 
c. Menyusun petunjuk tata cara pembuatan/pengisian Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) dan pelaksanaan APBD; 
d. Menyiapkan bahan rapat koordinasi dan penyelenggaraan pra rapat teknis 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; 
e. Menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dalam rangka penyusunan Dokumen 
LAKIP 2012 2
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
Pelaksanaan Anggaran (DPA); 
f. Menyelenggarakan penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; 
g. Menyediakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendapat legalitas dari 
pejabat yang berwenang dan satuan tiga ; 
h. Menyiapkan konsep Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; 
i. Mengadministrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah 
ditandatangani oleh Kepala Daerah ; 
j. Menyediakan penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
kepada pejabat yang berwenang ; 
k. Menyiapkan dan memonitor pelaksanan pengadaan barang/jasa ; 
l. Melaksanakan reformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah ; 
m. Mengumumkan kegiatan secara permanen di SKPD yang melakukan pengadaan 
barang/jasa termasuk pemenang lelang dan kemajuan fisik ; 
n. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Pengawasan Melekat (WASKAT) 
Bagian Pembangunan ; 
o. Menyusun dan melaporkan Penetapan Kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA) 
Bagian Pembangunan ; 
p. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan ; 
q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
b Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas : 
a. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis serta menyajikan data/informasi 
dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pengendalian 
pembangunan daerah ; 
b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan 
pembangunan satuan kerja ; 
c. Menyusun daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka pengendalian 
pelaksanaan kegiatan pembangunan satuan kerja; 
d. Menyiapkan konsep Tim Komisi Pemeriksa dan Pengawas Pekerjaan (KP-3) dalam 
rangka pengendalian administrasi pembangunan ; 
e. Melakukan survey dan cheking lapangan terhadap proyek/kegiatan pembangunan 
dalam rangka pengendalian ; 
LAKIP 2012 3
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
f. Menghimpun dan mengagendakan dokumen kontrak; 
g. Menyiapkan surat tegoran/panggilan kepada rekanan dan instansi terkait dalam rangka 
pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan ; 
h. Menginventarisasi dan mendokumentasi pelaksanaan administrasi pembangunan ; 
i. Melaksanakan reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah; 
j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
c. Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
a. Menyiapkan petunjuk teknis pelaporan kemajuan fisik dan keuangan SKPD dalam 
rangka tertib administrasi pembangunan ; 
b. Mengumpulkan, menelaah dan mengevaluasi data dalam rangka tertib administrasi 
pembangunan ; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pembangunan daerah; 
d. Meneliti dan merekapitulasi data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan 
pembangunan ; 
e. Menyiapkan surat peringatan dan tegoran terhadap Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) dan Pelaksana Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan ; 
f. Menyiapkan penetapan pengenaan denda/sanksi terhadap Pelaksana Kegiatan 
pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan ; 
g. Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan 
instansi terkait secara berkala ; 
h. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan perkembangan kegiatan pembangunan 
sesuai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan; 
i. Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Pembangunan ; 
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
LAKIP 2012 4
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
C. STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEMBANGUNAN 
SUMARIYONO, SE 
NIP. 19620619 198803 1 008 
EKO PRIYONO, SH, MM 
NIP. 19590130 198603 1 010 
_________________________ 
NIP. ______________________ 
ARKAN DWI. L, S.Kom 
NIP. 19800906 201001 1 013 
TOTOK MUSWIYANTO 
NIP. 19620227 199303 1 001 
YOYOK KRISTANTONO,SH 
NIP. 19820502 201101 1 010 
NIP. 19850715 201101 1 008 
DITYAWATI 
NIP. __________________ 
TRI MUKTI AGUNG. W, SE 
NIP. 19681130 201001 1 002 
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 
Ir. MUHAMMAD HILMI 
NIP. 19660926 199203 1 006 
ACHMAD SOLICHIN, SH, M.Hum 
NIP. 19630101 198703 1 029 
EKO YULIANTO, SE 
ENI SRI HARDININGSIH, SH 
NIP. 19770203 200701 2 007 
MEDIKA BIRAWANDANI, SE 
NIP. 19830115 201101 2 008 
AGUSTIN DARVIANA 
NIP. ____________________ 
ANDRI IRAWANTO 
NIP. ____________________ 
Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian 
Pembangunan mengacu RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 
2015 yang memuat Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan 
lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan 
dan program. 
Sementara itu, kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 
2012 dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bagian Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan 
analisis kinerja terhadap kegiatan – kegiatan dan sasaran yang ditetapkan setelah 
berakhirnya Tahun Anggaran 2011. 
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan 
atau kegagalan Bagian Pembangunan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang 
dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi – strategi apa yang harus dipersiapkan 
LAKIP 2012 5
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
pada tahun – tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran 
dan tujuan, yang bermuara pada terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lamongan. 
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka 
Bagian Pemmbangunan di dukung oleh beberapa aspek yaitu : 
1. Personil yang di miliki oleh Bagian Pembangunan 
2. Sarana Dan Prasaranan Bagian Pembangunan 
3. Pembiayaan 
1. Personil (SDM) Bagian Pembangunan 
Agar Bagian Pembangunan dapat mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lamongan maka Bagian Pembangunan mempunyai personil sebagai berikut : 
Tabel 1.1 
Daftar Pegawai Bagian Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 
NO NAMA PANGKAT 
GOL/RUANG JABATAN PEND 
FORMAL 
1 EKO PRIYONO, SH, MM 
NIP. 19590130 198603 1 010 
Pembina, 
IV/a 
Kabang Bagian 
Pembangunan S2 
2 SUMARIYONO, SE 
NIP. 19620619 198803 1 008 
Penata TK I 
III/d 
Kasubbag Bina Penyusunan 
Program S1 
3 - - Kasubbag Pengendalian 
4 IR. MUHAMMAD HILMI 
NIP. 19660926 199203 1 006 
Penata, 
III/c 
Kasubbag Evaluasi Dan 
Monitoring S1 
5 ACH. SOLICHIN, SH., M.Hum. 
NIP. 19630101 198703 1 029 
Penata Muda Tk.I 
III/b Staf S2 
6 SUMARIYONO, SE. 
NIP. 19620619 198803 1 008 
Penata Muda Tk. I 
III/b Staf S1 
7 TOTOK MUSWIYANTO 
NIP. 19620227 199303 1 001 
Penata Muda 
III/a Staf SLTA 
8 ARKAN DWI LESTARI, S. Kom 
NIP. 19800906 201001 1 013 
Penata Muda 
III/a Staf S1 
9 MUKTI AGUNG WIJAYATNO, SE 
NIP. 19681130 201001 1 002 S1 
10 EKO YULIANTO, SE 
NIP. 19850715 201101 1 008 
Penata Muda 
III/a Staf S1 
11 MEDIKA BIRAWANDANI, SE 
NIP. 19830115 201101 2 008 
Penata Muda 
III/a Staf S1 
12 ENY SRI HARDININGSIH, SH 
NIP. 19770203 200701 2 007 
Pengatur Muda 
II/a Staf S1 
13 DITYAWATI Tenaga Konrak Staf SMA 
14 ANDRI IRAWANTO Tenaga Kontrak Staf SMA 
15 AGUSTIN DARVIANA Tenaga Kontrak Staf D1 
LAKIP 2012 6
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
2. Sarana Dan Prasarana 
Untuk sarana dan prasarana di Bagian Pembangunan sesuai dengan table di bawah ini : 
Tabel 1.2 
Data Sarana dan Prasarana Bagian Pembanunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 
NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN 
1 Kendaraan roda 4 (empat) 1 unit Baik 
2 Kendaraan roda 2 (dua) 4 unit Baik 
3 Komputer 10 unit Rusak 2 (dua) unit 
4 Printer 10 unit Rusak 4 (tiga) unit 
5 Notebook (laktop) 5 unit Rusak 1 (satu) unit 
6 L C D 2 unit Rusak 2 (dua) unit 
7 Mesin Ketik 2 unit Rusak 1 (satu) unit 
8 Mebelair, terdiri atas : 
Meja & Kursi : 
Eselon III 1 unit Baik 
Eselon IV 3 unit Baik 
Kursi tamu (sofa) 1 unit Baik 
Meja staf 18 unit Baik 
Kursi staf (lipat) 15 unit Baik 
9 AC Split 5 unit Rusak 2 (dua) unit 
10 TV 1 unit Rusak 1 (satu) unit 
11 Pesawat Telepon 1 unit Baik 
12 Kamera digital 4 unit Rusak 2 (dua) Unit 
13 Handycam 2 unit Baik 
14 Faximail 2 Unit Rusak 1 (satu) unit 
LAKIP 2012 7
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
3. Pembiayaan Untuk Operasional Bagian Pembangunan 
Untuk pembiayaan Bagian Pembangunan di tunjukkan pada table di bawah ini : 
Tabel 1.3 
Data Pembiayaan 
No Kegiatan Jumlah (Rp.) Ket 
I Belanja Langsung 
Belanja Pegawai 
II Jumlah Belanja Tidak Langsung 
A Program Perencanaan Pembangunan Daerah 
1 Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah 183.969.000 
2 Peningkatan Sistem Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 95.790.000 
3 Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi Dan Monitoring 122.355.000 
4 Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi 60.805.000 
5 Pembinaan Barang dan Jasa Pemerintah 85.341.000 
6 Kajian Dan Evaluasi Kegiatan Kontraktual Tahun 2011 82.090.000 
B Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 
Dan Media Masa 
7 Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan 
Kebijakan Komunikasi Dan Informasi 
190.725.000 
JUMLAH 821.075.000 
D. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK 
Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten 
Lamongan Bagian Pembangunan sebagai unsur penunjang sesuai dengan tupoksi yang 
ditetapkan peran Bagian Pembangunan memperoleh perhatian yang relatif lebih sehingga 
segala keluaran kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dihasilkannya senantiasa 
mendapat respon dengan cepat, baik respon yang sifatnya positif maupun negatif. 
Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah Bagian 
Pembangunan dalam menjalankan tugas pokok dan fingsi sesuai penekanan yang ada dalam 
RENSTRA Sekretariat Daerah. Langkah-langkah sebagai kunci strategis dalam mencapai 
keberhasilan adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM; 
2. Penyusunan sistem, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pembangunan daerah; 
3. Memantapkan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah; 
LAKIP 2012 8
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
4. Meningkatkan pembinaan terhadap para pelaku pelaksana pembangunan daerah; 
5. Meningkatkan mekanisme monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan 
daerah; 
6. Meningkatkan sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. 
7. Meningkatkan mekanisme evalusi pelaksanan pembangunan daerah; 
LAKIP 2012 9
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 
A. RENCANA STRATEGIK 
Rencana Strategik merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam 
usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategik hal yang diperhatikan adalah 
Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Ekternal (Peluang dan 
Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, 
Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan 
masa depan. Adapun visi dan misi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut : 
1. Visi 
Visi Bagian Pembangunan di rumuskan dengan memperhatikan visi Kepala 
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015, maka bagian pembangunan 
merumuskan visi dari visi secretariat Yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan 
Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih” Dalam visi secretariat tersebut bagian 
pembangunan merangka menjabarkan dan melaksanakan visi Sekretariat Kabupaten 
Lamongan tersebut serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, maka Bagian 
Pembangunan menetapkan Visi 2010 - 2015 sebagai berikut : “Terwujudnya 
Pembangunan Lamongan Lebih Baik Dan Merata Bermanfaat Untuk Masyarakat 
Dengan Kebersamaan” 
2. Misi 
Misi Bagian Pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah 
yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015, Yaitu Mewujudkan Tata Kelola 
Kepemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih” 
Untuk mewujudkan Misi tersebut, Bagian Pembangunan mempunyai Misi sebagai 
berikut : 
1. Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana dasar (Infrastruktur) 
2. Terciptanya partisipasi masyarakat dan kepedulian pembangunan Lamongan. 
3. Terwujudnya pengendalian pembangunan Lamongan lebih baik. 
4. Terwujudnya pembangunan tertib administrasi. 
LAKIP 2012 10
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
3. Tujuan 
Bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten Lamongan mempunyai tujuan 
yaitu Untuk meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi 
dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui prinsip 3T (Tepat , Waktu, Tepat Mutu, 
dan Tepat Buku) 
B. RENCANA KINERJA 
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai 
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat 
Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di Lingkungan 
Sekretraiat Daerah Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan. 
Dalam Dokumen Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2011 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai 
dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan program kegiatan 
yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Lamongan. 
1. Sasaran 
- Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 
2. Indikator Sasaran 
- Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu 
3. Program Kegiatan 
- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 
Kepala Daerah. 
C. PROGRAM DAN KEGIATAN 
1. Program 
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa 
2. Kegiatan 
a. Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah 
b. Peningkatan Sistem kinerja pelaksanaan kegiatan 
c. Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi Dan Monitoring 
d. Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi 
e. Pembinaan Barang dan Jasa Pemerintah 
f. Kajian Dan Evaluasi Kegiatan Kontraktual Tahun 2011 
LAKIP 2012 11
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
D. PERJANJIAN KINERJA 
Dalam Perjanjian Kinerja ini memuat tentang perjanjian kinerja Bagian Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan kegiatan 
yang ada di Bagian Pembangunan yang mengacu pada tahun – tahun sebelumnya. 
Perjanjian tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Bagian 
Pembangunan melaksanakan kegiatan kegiatan tesebut dengan baik dan dapat dikatakan 
Berhasil atau sesuai dengan apa yang di rencanakan atau yang tertuang dalan perjanjian kinerja 
, dan untuk lebih jelasnya dalap di lihat pada Lampiran laporan ini. 
LAKIP 2012 12
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 
A. PENGUKURAN KINERJA 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi 
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi 
mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan 
sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Bagian Pembangunan 
Tahun 2012 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja. 
Dalam pengukuran kinerja tahun 2012 ini Bagian Pembangunan dapat dikatakan 
berhasil, oleh karena itu Bagian Pembangunan selalu akan meningkatkan kinerjanya. 
Tabel 
Pengukuran Kinerja Bagian Pembangunan 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2012 
Capaian Berhasil/ Sangat 
Target Realisasi Berhasil 
Meningkatkan Pengawasan 
dan Akuntabilitas 
Penyelenggaraan Pemerintah 
Tercapainya Kegiatan 
fisik Yang tepat Waktu 
dan Mutu 
99,84% 99,84% 100% Sangat Berhasil 
Tersedianya personil yang 
produktif dan profesional 
Jumlah tim Pengadaan 
Barang/Jasa, PPK, TPP 
(PPHP) dan Pengawas 
Lapangan 
90% 90% 100% Sangat Berhasil 
Terlaksananya Pemabangunan 
Daerah yang tepat sasaran 
dan bermanfaat bagi 
masyarakat 
Jumlah kegiatan yang 
ssesuai perencanaan 
waktu dan mutu 
100% 100% 100% Sangat Berhasil 
Tersedianya 
penyedia/Rekanan yang 
berkualitas dan inofatif 
Jumlah 
Penyedia/Rekanan Jasa 
Konstruksi 
90% 90% 100% Sangat Berhasil 
Tersedianya SDM Pengadaan 
Barang Jasa Pemerintah yang 
produktif dan berkualitas 
Jumlah Pejabat 
Pengadaan 
Barang/Jasa; 
90% 90% 100% Sangat Berhasil 
Tersusunya Laporan kegiatan 
Kontraktual dengan Baik dan 
Transparan 
Jumlah Kegiatan 
kontraktual di Kab. 
Lamongan 
85% 85% 100% Sangat Berhasil 
Tersedianya Sarana Dan 
Prasaran LPSE Kab. 
Lamongan 
Data Penyedia Yang 
Mendaftar 90% 90% 100% Sangat Berhasil 
B. EVALUASI KINERJA 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2012 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan 
yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator – indikator kinerja, tetapi juga 
menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar 
dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan 
mendalam. 
LAKIP 2012 13
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
Hasil Pencapaian Kinerja didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam 
suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas 
sasaran tersebut. 
Dalam rangka realisasi tugas Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, 
mutlak diperlukan peningkatan tertib administrasi dalam perencanaan, pengadaan barang 
dan jasa Pemerintah baik yang dibiayai dari ABPN/APBD dilaksanakan dengan efektif dan 
efesien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka serta perlakuan adil bagi 
semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan 
maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka 
bagian pembangunan pada capaian kinerja tahun 2012 ini Sangat Berhasil dalam 
pencapaian tujuan serta Visi dan Misi yang diemban Bagian Pembangunan. 
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 
Dari program dan kegiatan yang di laksanakan Bagian pembangunan, maka Bagian 
Pembangunan dapat mengevaluasi dari masing – masing kegiatan seperti pada table di 
bawah ini : 
Tabel 
Analisis Akuntabilitas Kinerja 
Bagian Pembangunan Tahun 2011 - 2012 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2011 
Capaian 
Target Realisasi Target Realisasi 
Meningkatkan Pengawasan 
dan Akuntabilitas 
Penyelenggaraan Pemerintah 
Tercapainya Kegiatan 
fisik Yang tepat Waktu 
dan Mutu 
99,84% 99,84% 99,84% 99,84% 100% 
Tersedianya personil yang 
produktif dan profesional 
Jumlah tim Pengadaan 
Barang/Jasa, PPK, TPP 
(PPHP) dan Pengawas 
Lapangan 
90% 90% 100% 100% 95% 
Terlaksananya Pemabangunan 
Daerah yang tepat sasaran 
dan bermanfaat bagi 
masyarakat 
Jumlah kegiatan yang 
ssesuai perencanaan 
waktu dan mutu 
100% 100% 100% 100% 100% 
Tersedianya 
penyedia/Rekanan yang 
berkualitas dan inofatif 
Jumlah 
Penyedia/Rekanan Jasa 
Konstruksi 
90% 90% 90% 90% 90% 
Tersedianya SDM Pengadaan 
Barang Jasa Pemerintah yang 
produktif dan berkualitas 
Jumlah Pejabat 
Pengadaan 
Barang/Jasa; 
90% 90% 90% 90% 90% 
Tersusunya Laporan kegiatan 
Kontraktual dengan Baik dan 
Transparan 
Jumlah Kegiatan 
kontraktual di Kab. 
Lamongan 
85% 85% 100% 100% 93% 
Tersedianya Sarana Dan 
Prasaran LPSE Kab. 
Lamongan 
Data Penyedia Yang 
Mendaftar 90% 90% - - 45% 
LAKIP 2012 14
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
Dari urauan diatas dapat di bandingkan capaian kinerja pada tahun 2011 dan 
2012 seperti table di bawah ini, sehingga Bagian Pembangunan mengalami beberapa 
hambatan antara lain : 
a. Kurang tertibnya instansi pengelola kegiatan dalam menyampaikan kelengkapan 
administrasi kegiatan, misalnya kontrak (SPK) dan laporan perkembangan fisik dan 
keuangan kegiatan. 
Bagian Pembangunan selaku Pengendali terus berupaya meminimalisir 
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan. Apabila dari hasil penelitian di lapangan 
ternyata realisasi fisiknya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (terlambat) 
maka Bagian Pembangunan memberikan tegoran/peringatan kepada pelaksana pekerjaan 
tersebut agar pelaksanaan dipercepat; 
b. Kurang tertibnya instansi pengelola kegiatan dalam menyampaikan Laporan 
Pelaksanaan Proyek (Laporan Perkembangan Fisik/proyek) Ke Bagian 
Pembangunan. 
Bagian Pembangunan selaku Pengendali, terus berupaya meningkatkan dan 
memantapkan koordinasi dengan Pelakana Kegiatan di instansi guna kelancaran 
pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan dengan cara 
sering mengadakan rapat evaluasi dan pembinaan kepada Pelaksana Kegiatan, agar 
pelaksanan kegiatan yang ada di instansi dapat memberikan laporan perkembangan fisik 
secara, cepat, tepat dan akurat, sehingga apabila ada permasalahan dapat di lakukan 
pemecahan masalah. 
LAKIP 2012 15
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN 
Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di bagian pembangunan di 
anggarkan pada APBD tahun 2012 sebesar Rp. 1.125.000.000,- Realisasi Anggaran Kegiatan 
pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.111.406.350,- untuk lebih jelasnya lihat rincian di 
bawah ini : 
Tabel 
Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan 
Tahun 2012 
No Kegiatan Pagu 
Anggaran Realisasi Prosentase 
Capaian 
1 Peningkatan Pengendalian 
Pembangunan Daerah 246.000.000,00 245.200.400,00 99,67% 
2 Peningkatan Sistem Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan 150.000.000,00 148.725.000,00 99,15% 
3 Peningkatan Pelaksanaan 
Evaluasi dan Pelaporan 160.000.000,00 153.214.000,00 95,76% 
4 Pembinaan Penyedia Jasa 
Konstruksi 110.000.000,00 109.006.000,00, 99,01% 
5 Pembinaan Penyedia 
Barang/Jasa Pemerintah 150.000.000,00 149.244.000,00 99,50% 
6 Kajian Dan Evaluasi Kegiatan 
Kontraktual Th 2011 100.000.000,00 98.988.000,00 98,98% 
7 
Perencanaan Dan 
Pengembangan Kebijakan 
Komunikasi Dan Informasi 
209.000.000,00 207.028.950,00 99,06% 
Total 1.125.000.000,00 1.111.406.350,00 98,79% 
LAKIP 2012 16
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
BAB IV 
P E N U T U P 
A. KESIMPULAN 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media 
pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. 
Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Bagian Pembangunan ini merupakan sarana 
introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam 
pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang. 
Bagian Pembangunan, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekat dapat menciptakan 
pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis 
Tahun 2010 – 2015 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi 
perbaikan intern organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah. 
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian 
Pembangunan Tahun 2011 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana 
amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. 
Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, 
dapat dikatakan bahwa Bagian Pembangunan telah berhasil dengan kategori memuaskan (Total 
Capain Sasaran Bagian Pembangunan 100%) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan 
dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan 
hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 99,26%. 
Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf di 
Lingkungan Bagian Pembangunan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah. 
B. SARAN : 
Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Bagian Pembangunan tidak terlepas dari 
hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini 
diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang 
dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian 
kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Pembangunan telah mempersiapkan strategi-strategi 
pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat 
LAKIP 2012 17
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
diminimalisir. Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada 
tahun ketiga, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan, 
sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan 
pada tahun-tahun berikutnya. 
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian 
Pembangunan Tahun 2011 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
Lamongan, Pebruari 2013 
Kepala Bagian Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 
EKO PRIYONO, SH, MM 
Pembina 
NIP. 19590130 198603 1 010 
LAKIP 2012 18
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
Lampiran I 
RENCANA STRATEGIS (RS) 
TAHUN 2010 S/D 2015 
INSTANSI : BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
VISI : Terwujudnya Pembangunan Lamongan Lebih Baik Dan Merata Bermanfaat Untuk 
Masyarakat Dengan Kebersamaan. 
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih 
Tujuan 
Sasaran Cara mencapai tujuan 
Keterangan 
Uraian Indikator Kebijakan Program 
Meningkatkan Kinerja 
Aparatur dalam 
menyelenggarakan tertib 
administrasi dan 
pelaksanaan 
pembangunan 
kabupaten yang efektif, 
efisien, transparan dan 
akuntabel 
1. Meningkatnya 
kinerja aparatur 
Daerah dalam 
kegiatan 
pembangunan 
1. Jumlah Data 
Kegiatan yang 
akuntabel 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
Peningkatan sistem 
kinerja pelaksanaan 
kegiatan 
90% 
2. Meningkatnya 
jumlah sumber 
daya manusia 
(SMD) terhadap 
pengadaan 
barang dan jasa 
konstruksi 
2.1 Jumlah 
Pembinaan/Sosialis 
asi jasa konstruksi 
dan pengadaan 
barang/jasa 
pemerintah 
Peraturan 
Presiden No 
70 Tahun 
2012 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
2. Pembinaan 
Jasa 
Konstruksi 
(90%) 
3. Pembinaan 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah 
(90%) 
3. Tersusunya 
pelaporan, 
evaluasi dan 
monitoring 
kegiatan 
3.1 Jumlah laporan 
yang disusun oleh 
Bagian 
Pembangunan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
4. Peningkatan 
Pelaksanaan 
Evaluasi Dan 
Pelaporan 
Pembangunan 
Daerah (100%) 
5. Peningkatan 
Pengendalian 
pembangunan 
daerah (100%) 
6 Kajian Dan 
Evaluasi 
Kegiatan tahun 
2011(90%) 
4. Meningkatnya 
system 
pelaksanaan 
pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah 
4.1 Jumlah 
Pelaksanaan 
Pengadaan Barang 
Secara Elektronik 
Peraturan 
Presiden No 
70 Tahun 
2012 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Media Masa 
1. Perencanaan 
dan 
pengembangan 
kebijakan 
komunikasi dan 
informasi 
(90%) 
LAKIP 2012 19
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
Lampiran II 
RENCANA KINERJA TAHUNAN 
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 
Sasaran Trategis Indikator Kinerja Target (%) 
Meningkatnya kinerja aparatur 
Daerah dalam kegiatan 
pembangunan 
Jumlah data kegiatan yang akuntabel 100 
Meningkatnya jumlah sumber daya 
manusia (SMD) terhadap pengadaan 
barang dan jasa konstruksi 
Jumlah pembinaan/sosialisasi jasa 
konstruksi dan pengadaan 
barang/jasa pemerintah 
100 
Tersusunya pelaporan, evaluasi dan 
monitoring kegiatan 
Jumlah laporan yang disusun oleh 
Bagian Pembangunan 98 
Meningkatnya system pelaksanaan 
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Jumlah pelaksanaan pengadaan 
barang secara elektronik 100 
LAKIP 2012 20
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
Lampiran III 
PENGUKURAN KINERJA 
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 
Sasaran Strategis Indicator Kinerja Target Realisasi % 
Meningkatnya kinerja 
aparatur Daerah dalam 
kegiatan pembangunan 
Jumlah data kegiatan yang 
akuntabel 100 100 100 
Meningkatnya jumlah sumber 
daya manusia (SMD) 
terhadap pengadaan barang 
dan jasa konstruksi 
Jumlah pembinaan/sosialisasi 
jasa konstruksi dan pengadaan 
barang/jasa pemerintah 
100 100 100 
Tersusunya pelaporan, 
evaluasi dan monitoring 
kegiatan 
Jumlah laporan yang disusun 
oleh Bagian Pembangunan 98 98 100 
Meningkatnya system 
pelaksanaan pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
Jumlah pelaksanaan 
pengadaan barang secara 
elektronik 
100 100 100 
LAKIP 2012 21
Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 
Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Pembangunan 
Nomor :………/……../413.023/2012 
Tanggal : ……Februari 2012 
1. Nama Unit Organisasi : Bagian Pembangunan Kab. Lamongan 
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan 
teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasi 
pembangunan. 
3. Fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi 
pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan ; 
b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan 
teknis administrasi pembangunan ; 
c. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi pembangunan ; 
d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan 
meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
4. Indikator Kinerja Utama : 
No Uraian Sumber Dana 
1 Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan 
Pemerintah Bagian Pembangunan 
2 Bimtek System Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bagian Pembangunan 
3 Tersusunnya Laporan Bulan Realisasi Keuangan dan 
dokumentasi monitoring kegiatan pembangunan Bagian Pembangunan 
4 Sosialisasi tentang peraturan perundang – undangan jasa 
konstruksi Bagian Pembangunan 
5 Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang – undangan 
pengadaan barang/jasa pemerintah Bagian Pembangunan 
6 Tersedianya sarana, prasarana sebagai peningkatan SDM 
terhadap SPSE Bagian Pembangunan 
7 Penyajian data Monev dan Laporan hasil – hasil pembangunan 
Secara Online Bagian Pembangunan 
LAKIP 2012 22

More Related Content

What's hot

Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri  no.54 tahun 2010Permen dagri  no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Deki Zulkarnain
 
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...Penataan Ruang
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusanta...
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusanta...Dadang Solihin
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangriky_safrizal_rusli
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008Trisno Setiawan
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
 
Manajemen pembangunan daerah
Manajemen pembangunan daerahManajemen pembangunan daerah
Manajemen pembangunan daerahMukhrizal Effendi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Randy Wrihatnolo
 
SAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & RenstraSAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & RenstraMariman Darto
 
Pergub no.256 tahun_.2016_
Pergub no.256 tahun_.2016_Pergub no.256 tahun_.2016_
Pergub no.256 tahun_.2016_Dandy Putra
 
Fungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappedaFungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappedaSiti Sahati
 

What's hot (20)

Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri  no.54 tahun 2010Permen dagri  no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010
 
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusanta...
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusanta...
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
Manajemen pembangunan daerah
Manajemen pembangunan daerahManajemen pembangunan daerah
Manajemen pembangunan daerah
 
RPJPD
RPJPDRPJPD
RPJPD
 
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
 
SAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & RenstraSAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & Renstra
 
Pergub no.256 tahun_.2016_
Pergub no.256 tahun_.2016_Pergub no.256 tahun_.2016_
Pergub no.256 tahun_.2016_
 
Fungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappedaFungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappeda
 

Similar to Pembangunan Setda

Laporan pak suaib
Laporan pak suaibLaporan pak suaib
Laporan pak suaibLiza Nasa'i
 
Ekonomi Pembangunan Kawasan (AutoRecovered).docx
Ekonomi Pembangunan Kawasan (AutoRecovered).docxEkonomi Pembangunan Kawasan (AutoRecovered).docx
Ekonomi Pembangunan Kawasan (AutoRecovered).docxGALIHSETYO11
 
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONALSISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONALIrvan Doang
 
Salinan_PermenBappenas Nomor 1 Tahun 2022_call2 (1).pdf
Salinan_PermenBappenas Nomor 1 Tahun 2022_call2 (1).pdfSalinan_PermenBappenas Nomor 1 Tahun 2022_call2 (1).pdf
Salinan_PermenBappenas Nomor 1 Tahun 2022_call2 (1).pdfPurwanto583027
 
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabung
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabungLaporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabung
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabungAidilFitrah9
 
Profil pelayanan kec sidoarjo
Profil  pelayanan kec sidoarjoProfil  pelayanan kec sidoarjo
Profil pelayanan kec sidoarjoYani Widodo
 
Bab 2 perencanaan
Bab  2 perencanaanBab  2 perencanaan
Bab 2 perencanaanCUTNURUL3
 
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019Muh Saleh
 
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Muh Saleh
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019Mikhail Rasyid
 
Kebijakan Umum Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Kebijakan Umum Pengendalian dan Evaluasi PembangunanKebijakan Umum Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Kebijakan Umum Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasi
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasiMakalah hubungan tor dengan tujuan organisasi
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasiSolihin Sahir
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
 

Similar to Pembangunan Setda (20)

Laporan pak suaib
Laporan pak suaibLaporan pak suaib
Laporan pak suaib
 
Makalah perencanaan pembangunan 2
Makalah perencanaan pembangunan 2Makalah perencanaan pembangunan 2
Makalah perencanaan pembangunan 2
 
Ekonomi Pembangunan Kawasan (AutoRecovered).docx
Ekonomi Pembangunan Kawasan (AutoRecovered).docxEkonomi Pembangunan Kawasan (AutoRecovered).docx
Ekonomi Pembangunan Kawasan (AutoRecovered).docx
 
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONALSISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
 
Catatan MPD.docx
Catatan MPD.docxCatatan MPD.docx
Catatan MPD.docx
 
Salinan_PermenBappenas Nomor 1 Tahun 2022_call2 (1).pdf
Salinan_PermenBappenas Nomor 1 Tahun 2022_call2 (1).pdfSalinan_PermenBappenas Nomor 1 Tahun 2022_call2 (1).pdf
Salinan_PermenBappenas Nomor 1 Tahun 2022_call2 (1).pdf
 
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabung
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabungLaporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabung
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabung
 
Profil pelayanan kec sidoarjo
Profil  pelayanan kec sidoarjoProfil  pelayanan kec sidoarjo
Profil pelayanan kec sidoarjo
 
Bab 2 perencanaan
Bab  2 perencanaanBab  2 perencanaan
Bab 2 perencanaan
 
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019
 
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
 
Kebijakan Umum Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Kebijakan Umum Pengendalian dan Evaluasi PembangunanKebijakan Umum Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Kebijakan Umum Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
lakip
lakiplakip
lakip
 
002. inpres 7 1999
002. inpres 7 1999002. inpres 7 1999
002. inpres 7 1999
 
Mekanisme manajerial pemerintahan
Mekanisme manajerial  pemerintahanMekanisme manajerial  pemerintahan
Mekanisme manajerial pemerintahan
 
Mekanisme manajerial pemerintahan
Mekanisme manajerial  pemerintahanMekanisme manajerial  pemerintahan
Mekanisme manajerial pemerintahan
 
Lakip 2015
Lakip 2015Lakip 2015
Lakip 2015
 
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasi
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasiMakalah hubungan tor dengan tujuan organisasi
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasi
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (9)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

Pembangunan Setda

  • 1. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015. LAKIP 2012 1
  • 2. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pembangunan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Bagian Pembangunan mempunyai fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan ; 2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis administrasi pembangunan ; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi pembangunan ; 4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Pembangunan terdiri dari : a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Pengendalian; c. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan. a. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis serta menyajikan data/informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pembangunan daerah ; b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi pembangunan ; c. Menyusun petunjuk tata cara pembuatan/pengisian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pelaksanaan APBD; d. Menyiapkan bahan rapat koordinasi dan penyelenggaraan pra rapat teknis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; e. Menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dalam rangka penyusunan Dokumen LAKIP 2012 2
  • 3. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan Pelaksanaan Anggaran (DPA); f. Menyelenggarakan penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; g. Menyediakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendapat legalitas dari pejabat yang berwenang dan satuan tiga ; h. Menyiapkan konsep Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; i. Mengadministrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah ; j. Menyediakan penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pejabat yang berwenang ; k. Menyiapkan dan memonitor pelaksanan pengadaan barang/jasa ; l. Melaksanakan reformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah ; m. Mengumumkan kegiatan secara permanen di SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa termasuk pemenang lelang dan kemajuan fisik ; n. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Pengawasan Melekat (WASKAT) Bagian Pembangunan ; o. Menyusun dan melaporkan Penetapan Kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Pembangunan ; p. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan ; q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis serta menyajikan data/informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pengendalian pembangunan daerah ; b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan satuan kerja ; c. Menyusun daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan satuan kerja; d. Menyiapkan konsep Tim Komisi Pemeriksa dan Pengawas Pekerjaan (KP-3) dalam rangka pengendalian administrasi pembangunan ; e. Melakukan survey dan cheking lapangan terhadap proyek/kegiatan pembangunan dalam rangka pengendalian ; LAKIP 2012 3
  • 4. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan f. Menghimpun dan mengagendakan dokumen kontrak; g. Menyiapkan surat tegoran/panggilan kepada rekanan dan instansi terkait dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan ; h. Menginventarisasi dan mendokumentasi pelaksanaan administrasi pembangunan ; i. Melaksanakan reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah; j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas a. Menyiapkan petunjuk teknis pelaporan kemajuan fisik dan keuangan SKPD dalam rangka tertib administrasi pembangunan ; b. Mengumpulkan, menelaah dan mengevaluasi data dalam rangka tertib administrasi pembangunan ; c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah; d. Meneliti dan merekapitulasi data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ; e. Menyiapkan surat peringatan dan tegoran terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pelaksana Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan ; f. Menyiapkan penetapan pengenaan denda/sanksi terhadap Pelaksana Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan ; g. Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan instansi terkait secara berkala ; h. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan perkembangan kegiatan pembangunan sesuai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan; i. Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Pembangunan ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. LAKIP 2012 4
  • 5. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan C. STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEMBANGUNAN SUMARIYONO, SE NIP. 19620619 198803 1 008 EKO PRIYONO, SH, MM NIP. 19590130 198603 1 010 _________________________ NIP. ______________________ ARKAN DWI. L, S.Kom NIP. 19800906 201001 1 013 TOTOK MUSWIYANTO NIP. 19620227 199303 1 001 YOYOK KRISTANTONO,SH NIP. 19820502 201101 1 010 NIP. 19850715 201101 1 008 DITYAWATI NIP. __________________ TRI MUKTI AGUNG. W, SE NIP. 19681130 201001 1 002 D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Ir. MUHAMMAD HILMI NIP. 19660926 199203 1 006 ACHMAD SOLICHIN, SH, M.Hum NIP. 19630101 198703 1 029 EKO YULIANTO, SE ENI SRI HARDININGSIH, SH NIP. 19770203 200701 2 007 MEDIKA BIRAWANDANI, SE NIP. 19830115 201101 2 008 AGUSTIN DARVIANA NIP. ____________________ ANDRI IRAWANTO NIP. ____________________ Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan mengacu RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 yang memuat Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program. Sementara itu, kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2012 dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan – kegiatan dan sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan Bagian Pembangunan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi – strategi apa yang harus dipersiapkan LAKIP 2012 5
  • 6. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan pada tahun – tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang bermuara pada terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka Bagian Pemmbangunan di dukung oleh beberapa aspek yaitu : 1. Personil yang di miliki oleh Bagian Pembangunan 2. Sarana Dan Prasaranan Bagian Pembangunan 3. Pembiayaan 1. Personil (SDM) Bagian Pembangunan Agar Bagian Pembangunan dapat mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan maka Bagian Pembangunan mempunyai personil sebagai berikut : Tabel 1.1 Daftar Pegawai Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 NO NAMA PANGKAT GOL/RUANG JABATAN PEND FORMAL 1 EKO PRIYONO, SH, MM NIP. 19590130 198603 1 010 Pembina, IV/a Kabang Bagian Pembangunan S2 2 SUMARIYONO, SE NIP. 19620619 198803 1 008 Penata TK I III/d Kasubbag Bina Penyusunan Program S1 3 - - Kasubbag Pengendalian 4 IR. MUHAMMAD HILMI NIP. 19660926 199203 1 006 Penata, III/c Kasubbag Evaluasi Dan Monitoring S1 5 ACH. SOLICHIN, SH., M.Hum. NIP. 19630101 198703 1 029 Penata Muda Tk.I III/b Staf S2 6 SUMARIYONO, SE. NIP. 19620619 198803 1 008 Penata Muda Tk. I III/b Staf S1 7 TOTOK MUSWIYANTO NIP. 19620227 199303 1 001 Penata Muda III/a Staf SLTA 8 ARKAN DWI LESTARI, S. Kom NIP. 19800906 201001 1 013 Penata Muda III/a Staf S1 9 MUKTI AGUNG WIJAYATNO, SE NIP. 19681130 201001 1 002 S1 10 EKO YULIANTO, SE NIP. 19850715 201101 1 008 Penata Muda III/a Staf S1 11 MEDIKA BIRAWANDANI, SE NIP. 19830115 201101 2 008 Penata Muda III/a Staf S1 12 ENY SRI HARDININGSIH, SH NIP. 19770203 200701 2 007 Pengatur Muda II/a Staf S1 13 DITYAWATI Tenaga Konrak Staf SMA 14 ANDRI IRAWANTO Tenaga Kontrak Staf SMA 15 AGUSTIN DARVIANA Tenaga Kontrak Staf D1 LAKIP 2012 6
  • 7. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 2. Sarana Dan Prasarana Untuk sarana dan prasarana di Bagian Pembangunan sesuai dengan table di bawah ini : Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana Bagian Pembanunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN 1 Kendaraan roda 4 (empat) 1 unit Baik 2 Kendaraan roda 2 (dua) 4 unit Baik 3 Komputer 10 unit Rusak 2 (dua) unit 4 Printer 10 unit Rusak 4 (tiga) unit 5 Notebook (laktop) 5 unit Rusak 1 (satu) unit 6 L C D 2 unit Rusak 2 (dua) unit 7 Mesin Ketik 2 unit Rusak 1 (satu) unit 8 Mebelair, terdiri atas : Meja & Kursi : Eselon III 1 unit Baik Eselon IV 3 unit Baik Kursi tamu (sofa) 1 unit Baik Meja staf 18 unit Baik Kursi staf (lipat) 15 unit Baik 9 AC Split 5 unit Rusak 2 (dua) unit 10 TV 1 unit Rusak 1 (satu) unit 11 Pesawat Telepon 1 unit Baik 12 Kamera digital 4 unit Rusak 2 (dua) Unit 13 Handycam 2 unit Baik 14 Faximail 2 Unit Rusak 1 (satu) unit LAKIP 2012 7
  • 8. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 3. Pembiayaan Untuk Operasional Bagian Pembangunan Untuk pembiayaan Bagian Pembangunan di tunjukkan pada table di bawah ini : Tabel 1.3 Data Pembiayaan No Kegiatan Jumlah (Rp.) Ket I Belanja Langsung Belanja Pegawai II Jumlah Belanja Tidak Langsung A Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah 183.969.000 2 Peningkatan Sistem Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 95.790.000 3 Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi Dan Monitoring 122.355.000 4 Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi 60.805.000 5 Pembinaan Barang dan Jasa Pemerintah 85.341.000 6 Kajian Dan Evaluasi Kegiatan Kontraktual Tahun 2011 82.090.000 B Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa 7 Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi 190.725.000 JUMLAH 821.075.000 D. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan Bagian Pembangunan sebagai unsur penunjang sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan peran Bagian Pembangunan memperoleh perhatian yang relatif lebih sehingga segala keluaran kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dihasilkannya senantiasa mendapat respon dengan cepat, baik respon yang sifatnya positif maupun negatif. Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah Bagian Pembangunan dalam menjalankan tugas pokok dan fingsi sesuai penekanan yang ada dalam RENSTRA Sekretariat Daerah. Langkah-langkah sebagai kunci strategis dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM; 2. Penyusunan sistem, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pembangunan daerah; 3. Memantapkan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah; LAKIP 2012 8
  • 9. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 4. Meningkatkan pembinaan terhadap para pelaku pelaksana pembangunan daerah; 5. Meningkatkan mekanisme monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah; 6. Meningkatkan sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. 7. Meningkatkan mekanisme evalusi pelaksanan pembangunan daerah; LAKIP 2012 9
  • 10. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. RENCANA STRATEGIK Rencana Strategik merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategik hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Ekternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi dan misi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut : 1. Visi Visi Bagian Pembangunan di rumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015, maka bagian pembangunan merumuskan visi dari visi secretariat Yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih” Dalam visi secretariat tersebut bagian pembangunan merangka menjabarkan dan melaksanakan visi Sekretariat Kabupaten Lamongan tersebut serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, maka Bagian Pembangunan menetapkan Visi 2010 - 2015 sebagai berikut : “Terwujudnya Pembangunan Lamongan Lebih Baik Dan Merata Bermanfaat Untuk Masyarakat Dengan Kebersamaan” 2. Misi Misi Bagian Pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015, Yaitu Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih” Untuk mewujudkan Misi tersebut, Bagian Pembangunan mempunyai Misi sebagai berikut : 1. Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana dasar (Infrastruktur) 2. Terciptanya partisipasi masyarakat dan kepedulian pembangunan Lamongan. 3. Terwujudnya pengendalian pembangunan Lamongan lebih baik. 4. Terwujudnya pembangunan tertib administrasi. LAKIP 2012 10
  • 11. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan 3. Tujuan Bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten Lamongan mempunyai tujuan yaitu Untuk meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui prinsip 3T (Tepat , Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Buku) B. RENCANA KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Sekretraiat Daerah Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan program kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. 1. Sasaran - Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2. Indikator Sasaran - Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu 3. Program Kegiatan - Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. C. PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Program - Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa 2. Kegiatan a. Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah b. Peningkatan Sistem kinerja pelaksanaan kegiatan c. Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi Dan Monitoring d. Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi e. Pembinaan Barang dan Jasa Pemerintah f. Kajian Dan Evaluasi Kegiatan Kontraktual Tahun 2011 LAKIP 2012 11
  • 12. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan D. PERJANJIAN KINERJA Dalam Perjanjian Kinerja ini memuat tentang perjanjian kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Bagian Pembangunan yang mengacu pada tahun – tahun sebelumnya. Perjanjian tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Bagian Pembangunan melaksanakan kegiatan kegiatan tesebut dengan baik dan dapat dikatakan Berhasil atau sesuai dengan apa yang di rencanakan atau yang tertuang dalan perjanjian kinerja , dan untuk lebih jelasnya dalap di lihat pada Lampiran laporan ini. LAKIP 2012 12
  • 13. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Bagian Pembangunan Tahun 2012 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja tahun 2012 ini Bagian Pembangunan dapat dikatakan berhasil, oleh karena itu Bagian Pembangunan selalu akan meningkatkan kinerjanya. Tabel Pengukuran Kinerja Bagian Pembangunan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian Berhasil/ Sangat Target Realisasi Berhasil Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Tercapainya Kegiatan fisik Yang tepat Waktu dan Mutu 99,84% 99,84% 100% Sangat Berhasil Tersedianya personil yang produktif dan profesional Jumlah tim Pengadaan Barang/Jasa, PPK, TPP (PPHP) dan Pengawas Lapangan 90% 90% 100% Sangat Berhasil Terlaksananya Pemabangunan Daerah yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Jumlah kegiatan yang ssesuai perencanaan waktu dan mutu 100% 100% 100% Sangat Berhasil Tersedianya penyedia/Rekanan yang berkualitas dan inofatif Jumlah Penyedia/Rekanan Jasa Konstruksi 90% 90% 100% Sangat Berhasil Tersedianya SDM Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang produktif dan berkualitas Jumlah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; 90% 90% 100% Sangat Berhasil Tersusunya Laporan kegiatan Kontraktual dengan Baik dan Transparan Jumlah Kegiatan kontraktual di Kab. Lamongan 85% 85% 100% Sangat Berhasil Tersedianya Sarana Dan Prasaran LPSE Kab. Lamongan Data Penyedia Yang Mendaftar 90% 90% 100% Sangat Berhasil B. EVALUASI KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator – indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. LAKIP 2012 13
  • 14. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan Hasil Pencapaian Kinerja didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Dalam rangka realisasi tugas Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, mutlak diperlukan peningkatan tertib administrasi dalam perencanaan, pengadaan barang dan jasa Pemerintah baik yang dibiayai dari ABPN/APBD dilaksanakan dengan efektif dan efesien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka serta perlakuan adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka bagian pembangunan pada capaian kinerja tahun 2012 ini Sangat Berhasil dalam pencapaian tujuan serta Visi dan Misi yang diemban Bagian Pembangunan. C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Dari program dan kegiatan yang di laksanakan Bagian pembangunan, maka Bagian Pembangunan dapat mengevaluasi dari masing – masing kegiatan seperti pada table di bawah ini : Tabel Analisis Akuntabilitas Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2011 - 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2011 Capaian Target Realisasi Target Realisasi Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Tercapainya Kegiatan fisik Yang tepat Waktu dan Mutu 99,84% 99,84% 99,84% 99,84% 100% Tersedianya personil yang produktif dan profesional Jumlah tim Pengadaan Barang/Jasa, PPK, TPP (PPHP) dan Pengawas Lapangan 90% 90% 100% 100% 95% Terlaksananya Pemabangunan Daerah yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Jumlah kegiatan yang ssesuai perencanaan waktu dan mutu 100% 100% 100% 100% 100% Tersedianya penyedia/Rekanan yang berkualitas dan inofatif Jumlah Penyedia/Rekanan Jasa Konstruksi 90% 90% 90% 90% 90% Tersedianya SDM Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang produktif dan berkualitas Jumlah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; 90% 90% 90% 90% 90% Tersusunya Laporan kegiatan Kontraktual dengan Baik dan Transparan Jumlah Kegiatan kontraktual di Kab. Lamongan 85% 85% 100% 100% 93% Tersedianya Sarana Dan Prasaran LPSE Kab. Lamongan Data Penyedia Yang Mendaftar 90% 90% - - 45% LAKIP 2012 14
  • 15. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan Dari urauan diatas dapat di bandingkan capaian kinerja pada tahun 2011 dan 2012 seperti table di bawah ini, sehingga Bagian Pembangunan mengalami beberapa hambatan antara lain : a. Kurang tertibnya instansi pengelola kegiatan dalam menyampaikan kelengkapan administrasi kegiatan, misalnya kontrak (SPK) dan laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan. Bagian Pembangunan selaku Pengendali terus berupaya meminimalisir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan. Apabila dari hasil penelitian di lapangan ternyata realisasi fisiknya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (terlambat) maka Bagian Pembangunan memberikan tegoran/peringatan kepada pelaksana pekerjaan tersebut agar pelaksanaan dipercepat; b. Kurang tertibnya instansi pengelola kegiatan dalam menyampaikan Laporan Pelaksanaan Proyek (Laporan Perkembangan Fisik/proyek) Ke Bagian Pembangunan. Bagian Pembangunan selaku Pengendali, terus berupaya meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan Pelakana Kegiatan di instansi guna kelancaran pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan dengan cara sering mengadakan rapat evaluasi dan pembinaan kepada Pelaksana Kegiatan, agar pelaksanan kegiatan yang ada di instansi dapat memberikan laporan perkembangan fisik secara, cepat, tepat dan akurat, sehingga apabila ada permasalahan dapat di lakukan pemecahan masalah. LAKIP 2012 15
  • 16. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di bagian pembangunan di anggarkan pada APBD tahun 2012 sebesar Rp. 1.125.000.000,- Realisasi Anggaran Kegiatan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.111.406.350,- untuk lebih jelasnya lihat rincian di bawah ini : Tabel Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2012 No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Prosentase Capaian 1 Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah 246.000.000,00 245.200.400,00 99,67% 2 Peningkatan Sistem Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 150.000.000,00 148.725.000,00 99,15% 3 Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan 160.000.000,00 153.214.000,00 95,76% 4 Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi 110.000.000,00 109.006.000,00, 99,01% 5 Pembinaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah 150.000.000,00 149.244.000,00 99,50% 6 Kajian Dan Evaluasi Kegiatan Kontraktual Th 2011 100.000.000,00 98.988.000,00 98,98% 7 Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi 209.000.000,00 207.028.950,00 99,06% Total 1.125.000.000,00 1.111.406.350,00 98,79% LAKIP 2012 16
  • 17. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan BAB IV P E N U T U P A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Bagian Pembangunan ini merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang. Bagian Pembangunan, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekat dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Tahun 2011 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Bagian Pembangunan telah berhasil dengan kategori memuaskan (Total Capain Sasaran Bagian Pembangunan 100%) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 99,26%. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf di Lingkungan Bagian Pembangunan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B. SARAN : Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Bagian Pembangunan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Pembangunan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat LAKIP 2012 17
  • 18. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan diminimalisir. Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun ketiga, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Tahun 2011 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Lamongan, Pebruari 2013 Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan EKO PRIYONO, SH, MM Pembina NIP. 19590130 198603 1 010 LAKIP 2012 18
  • 19. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan Lampiran I RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2010 S/D 2015 INSTANSI : BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN VISI : Terwujudnya Pembangunan Lamongan Lebih Baik Dan Merata Bermanfaat Untuk Masyarakat Dengan Kebersamaan. MISI : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan Keterangan Uraian Indikator Kebijakan Program Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan kabupaten yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 1. Meningkatnya kinerja aparatur Daerah dalam kegiatan pembangunan 1. Jumlah Data Kegiatan yang akuntabel Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan sistem kinerja pelaksanaan kegiatan 90% 2. Meningkatnya jumlah sumber daya manusia (SMD) terhadap pengadaan barang dan jasa konstruksi 2.1 Jumlah Pembinaan/Sosialis asi jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pembinaan Jasa Konstruksi (90%) 3. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (90%) 3. Tersusunya pelaporan, evaluasi dan monitoring kegiatan 3.1 Jumlah laporan yang disusun oleh Bagian Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah (100%) 5. Peningkatan Pengendalian pembangunan daerah (100%) 6 Kajian Dan Evaluasi Kegiatan tahun 2011(90%) 4. Meningkatnya system pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4.1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi (90%) LAKIP 2012 19
  • 20. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan Lampiran II RENCANA KINERJA TAHUNAN BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Sasaran Trategis Indikator Kinerja Target (%) Meningkatnya kinerja aparatur Daerah dalam kegiatan pembangunan Jumlah data kegiatan yang akuntabel 100 Meningkatnya jumlah sumber daya manusia (SMD) terhadap pengadaan barang dan jasa konstruksi Jumlah pembinaan/sosialisasi jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah 100 Tersusunya pelaporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Jumlah laporan yang disusun oleh Bagian Pembangunan 98 Meningkatnya system pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik 100 LAKIP 2012 20
  • 21. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan Lampiran III PENGUKURAN KINERJA BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Sasaran Strategis Indicator Kinerja Target Realisasi % Meningkatnya kinerja aparatur Daerah dalam kegiatan pembangunan Jumlah data kegiatan yang akuntabel 100 100 100 Meningkatnya jumlah sumber daya manusia (SMD) terhadap pengadaan barang dan jasa konstruksi Jumlah pembinaan/sosialisasi jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah 100 100 100 Tersusunya pelaporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Jumlah laporan yang disusun oleh Bagian Pembangunan 98 98 100 Meningkatnya system pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik 100 100 100 LAKIP 2012 21
  • 22. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Pembangunan Nomor :………/……../413.023/2012 Tanggal : ……Februari 2012 1. Nama Unit Organisasi : Bagian Pembangunan Kab. Lamongan 2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan. 3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan ; b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis administrasi pembangunan ; c. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi pembangunan ; d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Indikator Kinerja Utama : No Uraian Sumber Dana 1 Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Bagian Pembangunan 2 Bimtek System Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bagian Pembangunan 3 Tersusunnya Laporan Bulan Realisasi Keuangan dan dokumentasi monitoring kegiatan pembangunan Bagian Pembangunan 4 Sosialisasi tentang peraturan perundang – undangan jasa konstruksi Bagian Pembangunan 5 Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang – undangan pengadaan barang/jasa pemerintah Bagian Pembangunan 6 Tersedianya sarana, prasarana sebagai peningkatan SDM terhadap SPSE Bagian Pembangunan 7 Penyajian data Monev dan Laporan hasil – hasil pembangunan Secara Online Bagian Pembangunan LAKIP 2012 22