[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012. Dokumen tersebut membahas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan gambaran umum organisasi Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan.
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
Pembangunan Setda
1. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini
dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi
birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis
dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang
memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan
masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi,
dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan,
maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang
terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan
dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai
tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,
berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebagai
perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan
visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015.
LAKIP 2012 1
2. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pembangunan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan
Pembangunan.
Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam
penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan, meliputi penyusunan program,
pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi
pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan ;
2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
teknis administrasi pembangunan ;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi pembangunan ;
4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan
meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Pembangunan terdiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Pengendalian;
c. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.
a. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis serta menyajikan data/informasi dalam
rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pembangunan daerah ;
b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi pembangunan ;
c. Menyusun petunjuk tata cara pembuatan/pengisian Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan pelaksanaan APBD;
d. Menyiapkan bahan rapat koordinasi dan penyelenggaraan pra rapat teknis
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
e. Menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dalam rangka penyusunan Dokumen
LAKIP 2012 2
3. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Pelaksanaan Anggaran (DPA);
f. Menyelenggarakan penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
g. Menyediakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendapat legalitas dari
pejabat yang berwenang dan satuan tiga ;
h. Menyiapkan konsep Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
i. Mengadministrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah
ditandatangani oleh Kepala Daerah ;
j. Menyediakan penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
kepada pejabat yang berwenang ;
k. Menyiapkan dan memonitor pelaksanan pengadaan barang/jasa ;
l. Melaksanakan reformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah ;
m. Mengumumkan kegiatan secara permanen di SKPD yang melakukan pengadaan
barang/jasa termasuk pemenang lelang dan kemajuan fisik ;
n. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Pengawasan Melekat (WASKAT)
Bagian Pembangunan ;
o. Menyusun dan melaporkan Penetapan Kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA)
Bagian Pembangunan ;
p. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan ;
q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis serta menyajikan data/informasi
dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pengendalian
pembangunan daerah ;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan
pembangunan satuan kerja ;
c. Menyusun daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka pengendalian
pelaksanaan kegiatan pembangunan satuan kerja;
d. Menyiapkan konsep Tim Komisi Pemeriksa dan Pengawas Pekerjaan (KP-3) dalam
rangka pengendalian administrasi pembangunan ;
e. Melakukan survey dan cheking lapangan terhadap proyek/kegiatan pembangunan
dalam rangka pengendalian ;
LAKIP 2012 3
4. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
f. Menghimpun dan mengagendakan dokumen kontrak;
g. Menyiapkan surat tegoran/panggilan kepada rekanan dan instansi terkait dalam rangka
pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan ;
h. Menginventarisasi dan mendokumentasi pelaksanaan administrasi pembangunan ;
i. Melaksanakan reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
a. Menyiapkan petunjuk teknis pelaporan kemajuan fisik dan keuangan SKPD dalam
rangka tertib administrasi pembangunan ;
b. Mengumpulkan, menelaah dan mengevaluasi data dalam rangka tertib administrasi
pembangunan ;
c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pembangunan daerah;
d. Meneliti dan merekapitulasi data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan ;
e. Menyiapkan surat peringatan dan tegoran terhadap Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dan Pelaksana Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan
ketentuan ;
f. Menyiapkan penetapan pengenaan denda/sanksi terhadap Pelaksana Kegiatan
pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan ;
g. Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan
instansi terkait secara berkala ;
h. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan perkembangan kegiatan pembangunan
sesuai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
i. Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Pembangunan ;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAKIP 2012 4
5. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
C. STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEMBANGUNAN
SUMARIYONO, SE
NIP. 19620619 198803 1 008
EKO PRIYONO, SH, MM
NIP. 19590130 198603 1 010
_________________________
NIP. ______________________
ARKAN DWI. L, S.Kom
NIP. 19800906 201001 1 013
TOTOK MUSWIYANTO
NIP. 19620227 199303 1 001
YOYOK KRISTANTONO,SH
NIP. 19820502 201101 1 010
NIP. 19850715 201101 1 008
DITYAWATI
NIP. __________________
TRI MUKTI AGUNG. W, SE
NIP. 19681130 201001 1 002
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Ir. MUHAMMAD HILMI
NIP. 19660926 199203 1 006
ACHMAD SOLICHIN, SH, M.Hum
NIP. 19630101 198703 1 029
EKO YULIANTO, SE
ENI SRI HARDININGSIH, SH
NIP. 19770203 200701 2 007
MEDIKA BIRAWANDANI, SE
NIP. 19830115 201101 2 008
AGUSTIN DARVIANA
NIP. ____________________
ANDRI IRAWANTO
NIP. ____________________
Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian
Pembangunan mengacu RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 –
2015 yang memuat Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan
lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan
dan program.
Sementara itu, kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran
2012 dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan
analisis kinerja terhadap kegiatan – kegiatan dan sasaran yang ditetapkan setelah
berakhirnya Tahun Anggaran 2011.
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan
atau kegagalan Bagian Pembangunan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang
dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi – strategi apa yang harus dipersiapkan
LAKIP 2012 5
6. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
pada tahun – tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran
dan tujuan, yang bermuara pada terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka
Bagian Pemmbangunan di dukung oleh beberapa aspek yaitu :
1. Personil yang di miliki oleh Bagian Pembangunan
2. Sarana Dan Prasaranan Bagian Pembangunan
3. Pembiayaan
1. Personil (SDM) Bagian Pembangunan
Agar Bagian Pembangunan dapat mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan maka Bagian Pembangunan mempunyai personil sebagai berikut :
Tabel 1.1
Daftar Pegawai Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012
NO NAMA PANGKAT
GOL/RUANG JABATAN PEND
FORMAL
1 EKO PRIYONO, SH, MM
NIP. 19590130 198603 1 010
Pembina,
IV/a
Kabang Bagian
Pembangunan S2
2 SUMARIYONO, SE
NIP. 19620619 198803 1 008
Penata TK I
III/d
Kasubbag Bina Penyusunan
Program S1
3 - - Kasubbag Pengendalian
4 IR. MUHAMMAD HILMI
NIP. 19660926 199203 1 006
Penata,
III/c
Kasubbag Evaluasi Dan
Monitoring S1
5 ACH. SOLICHIN, SH., M.Hum.
NIP. 19630101 198703 1 029
Penata Muda Tk.I
III/b Staf S2
6 SUMARIYONO, SE.
NIP. 19620619 198803 1 008
Penata Muda Tk. I
III/b Staf S1
7 TOTOK MUSWIYANTO
NIP. 19620227 199303 1 001
Penata Muda
III/a Staf SLTA
8 ARKAN DWI LESTARI, S. Kom
NIP. 19800906 201001 1 013
Penata Muda
III/a Staf S1
9 MUKTI AGUNG WIJAYATNO, SE
NIP. 19681130 201001 1 002 S1
10 EKO YULIANTO, SE
NIP. 19850715 201101 1 008
Penata Muda
III/a Staf S1
11 MEDIKA BIRAWANDANI, SE
NIP. 19830115 201101 2 008
Penata Muda
III/a Staf S1
12 ENY SRI HARDININGSIH, SH
NIP. 19770203 200701 2 007
Pengatur Muda
II/a Staf S1
13 DITYAWATI Tenaga Konrak Staf SMA
14 ANDRI IRAWANTO Tenaga Kontrak Staf SMA
15 AGUSTIN DARVIANA Tenaga Kontrak Staf D1
LAKIP 2012 6
7. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
2. Sarana Dan Prasarana
Untuk sarana dan prasarana di Bagian Pembangunan sesuai dengan table di bawah ini :
Tabel 1.2
Data Sarana dan Prasarana Bagian Pembanunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 Kendaraan roda 4 (empat) 1 unit Baik
2 Kendaraan roda 2 (dua) 4 unit Baik
3 Komputer 10 unit Rusak 2 (dua) unit
4 Printer 10 unit Rusak 4 (tiga) unit
5 Notebook (laktop) 5 unit Rusak 1 (satu) unit
6 L C D 2 unit Rusak 2 (dua) unit
7 Mesin Ketik 2 unit Rusak 1 (satu) unit
8 Mebelair, terdiri atas :
Meja & Kursi :
Eselon III 1 unit Baik
Eselon IV 3 unit Baik
Kursi tamu (sofa) 1 unit Baik
Meja staf 18 unit Baik
Kursi staf (lipat) 15 unit Baik
9 AC Split 5 unit Rusak 2 (dua) unit
10 TV 1 unit Rusak 1 (satu) unit
11 Pesawat Telepon 1 unit Baik
12 Kamera digital 4 unit Rusak 2 (dua) Unit
13 Handycam 2 unit Baik
14 Faximail 2 Unit Rusak 1 (satu) unit
LAKIP 2012 7
8. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
3. Pembiayaan Untuk Operasional Bagian Pembangunan
Untuk pembiayaan Bagian Pembangunan di tunjukkan pada table di bawah ini :
Tabel 1.3
Data Pembiayaan
No Kegiatan Jumlah (Rp.) Ket
I Belanja Langsung
Belanja Pegawai
II Jumlah Belanja Tidak Langsung
A Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah 183.969.000
2 Peningkatan Sistem Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 95.790.000
3 Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi Dan Monitoring 122.355.000
4 Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi 60.805.000
5 Pembinaan Barang dan Jasa Pemerintah 85.341.000
6 Kajian Dan Evaluasi Kegiatan Kontraktual Tahun 2011 82.090.000
B Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
Dan Media Masa
7 Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi Dan Informasi
190.725.000
JUMLAH 821.075.000
D. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK
Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Lamongan Bagian Pembangunan sebagai unsur penunjang sesuai dengan tupoksi yang
ditetapkan peran Bagian Pembangunan memperoleh perhatian yang relatif lebih sehingga
segala keluaran kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dihasilkannya senantiasa
mendapat respon dengan cepat, baik respon yang sifatnya positif maupun negatif.
Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah Bagian
Pembangunan dalam menjalankan tugas pokok dan fingsi sesuai penekanan yang ada dalam
RENSTRA Sekretariat Daerah. Langkah-langkah sebagai kunci strategis dalam mencapai
keberhasilan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM;
2. Penyusunan sistem, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pembangunan daerah;
3. Memantapkan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah;
LAKIP 2012 8
9. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
4. Meningkatkan pembinaan terhadap para pelaku pelaksana pembangunan daerah;
5. Meningkatkan mekanisme monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
daerah;
6. Meningkatkan sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Meningkatkan mekanisme evalusi pelaksanan pembangunan daerah;
LAKIP 2012 9
10. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. RENCANA STRATEGIK
Rencana Strategik merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam
usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategik hal yang diperhatikan adalah
Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Ekternal (Peluang dan
Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan
masa depan. Adapun visi dan misi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
1. Visi
Visi Bagian Pembangunan di rumuskan dengan memperhatikan visi Kepala
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015, maka bagian pembangunan
merumuskan visi dari visi secretariat Yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan
Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih” Dalam visi secretariat tersebut bagian
pembangunan merangka menjabarkan dan melaksanakan visi Sekretariat Kabupaten
Lamongan tersebut serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, maka Bagian
Pembangunan menetapkan Visi 2010 - 2015 sebagai berikut : “Terwujudnya
Pembangunan Lamongan Lebih Baik Dan Merata Bermanfaat Untuk Masyarakat
Dengan Kebersamaan”
2. Misi
Misi Bagian Pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah
yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015, Yaitu Mewujudkan Tata Kelola
Kepemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih”
Untuk mewujudkan Misi tersebut, Bagian Pembangunan mempunyai Misi sebagai
berikut :
1. Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana dasar (Infrastruktur)
2. Terciptanya partisipasi masyarakat dan kepedulian pembangunan Lamongan.
3. Terwujudnya pengendalian pembangunan Lamongan lebih baik.
4. Terwujudnya pembangunan tertib administrasi.
LAKIP 2012 10
11. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
3. Tujuan
Bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten Lamongan mempunyai tujuan
yaitu Untuk meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi
dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui prinsip 3T (Tepat , Waktu, Tepat Mutu,
dan Tepat Buku)
B. RENCANA KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di Lingkungan
Sekretraiat Daerah Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Dalam Dokumen Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2011 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan program kegiatan
yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan.
1. Sasaran
- Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Indikator Sasaran
- Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu
3. Program Kegiatan
- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kepala Daerah.
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa
2. Kegiatan
a. Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah
b. Peningkatan Sistem kinerja pelaksanaan kegiatan
c. Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi Dan Monitoring
d. Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi
e. Pembinaan Barang dan Jasa Pemerintah
f. Kajian Dan Evaluasi Kegiatan Kontraktual Tahun 2011
LAKIP 2012 11
12. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
D. PERJANJIAN KINERJA
Dalam Perjanjian Kinerja ini memuat tentang perjanjian kinerja Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan kegiatan
yang ada di Bagian Pembangunan yang mengacu pada tahun – tahun sebelumnya.
Perjanjian tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Bagian
Pembangunan melaksanakan kegiatan kegiatan tesebut dengan baik dan dapat dikatakan
Berhasil atau sesuai dengan apa yang di rencanakan atau yang tertuang dalan perjanjian kinerja
, dan untuk lebih jelasnya dalap di lihat pada Lampiran laporan ini.
LAKIP 2012 12
13. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi
mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Bagian Pembangunan
Tahun 2012 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja.
Dalam pengukuran kinerja tahun 2012 ini Bagian Pembangunan dapat dikatakan
berhasil, oleh karena itu Bagian Pembangunan selalu akan meningkatkan kinerjanya.
Tabel
Pengukuran Kinerja Bagian Pembangunan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2012
Capaian Berhasil/ Sangat
Target Realisasi Berhasil
Meningkatkan Pengawasan
dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Tercapainya Kegiatan
fisik Yang tepat Waktu
dan Mutu
99,84% 99,84% 100% Sangat Berhasil
Tersedianya personil yang
produktif dan profesional
Jumlah tim Pengadaan
Barang/Jasa, PPK, TPP
(PPHP) dan Pengawas
Lapangan
90% 90% 100% Sangat Berhasil
Terlaksananya Pemabangunan
Daerah yang tepat sasaran
dan bermanfaat bagi
masyarakat
Jumlah kegiatan yang
ssesuai perencanaan
waktu dan mutu
100% 100% 100% Sangat Berhasil
Tersedianya
penyedia/Rekanan yang
berkualitas dan inofatif
Jumlah
Penyedia/Rekanan Jasa
Konstruksi
90% 90% 100% Sangat Berhasil
Tersedianya SDM Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah yang
produktif dan berkualitas
Jumlah Pejabat
Pengadaan
Barang/Jasa;
90% 90% 100% Sangat Berhasil
Tersusunya Laporan kegiatan
Kontraktual dengan Baik dan
Transparan
Jumlah Kegiatan
kontraktual di Kab.
Lamongan
85% 85% 100% Sangat Berhasil
Tersedianya Sarana Dan
Prasaran LPSE Kab.
Lamongan
Data Penyedia Yang
Mendaftar 90% 90% 100% Sangat Berhasil
B. EVALUASI KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2012 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan
yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator – indikator kinerja, tetapi juga
menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar
dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan
mendalam.
LAKIP 2012 13
14. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Hasil Pencapaian Kinerja didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam
suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas
sasaran tersebut.
Dalam rangka realisasi tugas Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab,
mutlak diperlukan peningkatan tertib administrasi dalam perencanaan, pengadaan barang
dan jasa Pemerintah baik yang dibiayai dari ABPN/APBD dilaksanakan dengan efektif dan
efesien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka serta perlakuan adil bagi
semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan
maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka
bagian pembangunan pada capaian kinerja tahun 2012 ini Sangat Berhasil dalam
pencapaian tujuan serta Visi dan Misi yang diemban Bagian Pembangunan.
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Dari program dan kegiatan yang di laksanakan Bagian pembangunan, maka Bagian
Pembangunan dapat mengevaluasi dari masing – masing kegiatan seperti pada table di
bawah ini :
Tabel
Analisis Akuntabilitas Kinerja
Bagian Pembangunan Tahun 2011 - 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2011
Capaian
Target Realisasi Target Realisasi
Meningkatkan Pengawasan
dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Tercapainya Kegiatan
fisik Yang tepat Waktu
dan Mutu
99,84% 99,84% 99,84% 99,84% 100%
Tersedianya personil yang
produktif dan profesional
Jumlah tim Pengadaan
Barang/Jasa, PPK, TPP
(PPHP) dan Pengawas
Lapangan
90% 90% 100% 100% 95%
Terlaksananya Pemabangunan
Daerah yang tepat sasaran
dan bermanfaat bagi
masyarakat
Jumlah kegiatan yang
ssesuai perencanaan
waktu dan mutu
100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya
penyedia/Rekanan yang
berkualitas dan inofatif
Jumlah
Penyedia/Rekanan Jasa
Konstruksi
90% 90% 90% 90% 90%
Tersedianya SDM Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah yang
produktif dan berkualitas
Jumlah Pejabat
Pengadaan
Barang/Jasa;
90% 90% 90% 90% 90%
Tersusunya Laporan kegiatan
Kontraktual dengan Baik dan
Transparan
Jumlah Kegiatan
kontraktual di Kab.
Lamongan
85% 85% 100% 100% 93%
Tersedianya Sarana Dan
Prasaran LPSE Kab.
Lamongan
Data Penyedia Yang
Mendaftar 90% 90% - - 45%
LAKIP 2012 14
15. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Dari urauan diatas dapat di bandingkan capaian kinerja pada tahun 2011 dan
2012 seperti table di bawah ini, sehingga Bagian Pembangunan mengalami beberapa
hambatan antara lain :
a. Kurang tertibnya instansi pengelola kegiatan dalam menyampaikan kelengkapan
administrasi kegiatan, misalnya kontrak (SPK) dan laporan perkembangan fisik dan
keuangan kegiatan.
Bagian Pembangunan selaku Pengendali terus berupaya meminimalisir
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan. Apabila dari hasil penelitian di lapangan
ternyata realisasi fisiknya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (terlambat)
maka Bagian Pembangunan memberikan tegoran/peringatan kepada pelaksana pekerjaan
tersebut agar pelaksanaan dipercepat;
b. Kurang tertibnya instansi pengelola kegiatan dalam menyampaikan Laporan
Pelaksanaan Proyek (Laporan Perkembangan Fisik/proyek) Ke Bagian
Pembangunan.
Bagian Pembangunan selaku Pengendali, terus berupaya meningkatkan dan
memantapkan koordinasi dengan Pelakana Kegiatan di instansi guna kelancaran
pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan dengan cara
sering mengadakan rapat evaluasi dan pembinaan kepada Pelaksana Kegiatan, agar
pelaksanan kegiatan yang ada di instansi dapat memberikan laporan perkembangan fisik
secara, cepat, tepat dan akurat, sehingga apabila ada permasalahan dapat di lakukan
pemecahan masalah.
LAKIP 2012 15
16. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di bagian pembangunan di
anggarkan pada APBD tahun 2012 sebesar Rp. 1.125.000.000,- Realisasi Anggaran Kegiatan
pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.111.406.350,- untuk lebih jelasnya lihat rincian di
bawah ini :
Tabel
Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan
Tahun 2012
No Kegiatan Pagu
Anggaran Realisasi Prosentase
Capaian
1 Peningkatan Pengendalian
Pembangunan Daerah 246.000.000,00 245.200.400,00 99,67%
2 Peningkatan Sistem Kinerja
Pelaksanaan Kegiatan 150.000.000,00 148.725.000,00 99,15%
3 Peningkatan Pelaksanaan
Evaluasi dan Pelaporan 160.000.000,00 153.214.000,00 95,76%
4 Pembinaan Penyedia Jasa
Konstruksi 110.000.000,00 109.006.000,00, 99,01%
5 Pembinaan Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah 150.000.000,00 149.244.000,00 99,50%
6 Kajian Dan Evaluasi Kegiatan
Kontraktual Th 2011 100.000.000,00 98.988.000,00 98,98%
7
Perencanaan Dan
Pengembangan Kebijakan
Komunikasi Dan Informasi
209.000.000,00 207.028.950,00 99,06%
Total 1.125.000.000,00 1.111.406.350,00 98,79%
LAKIP 2012 16
17. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media
pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Bagian Pembangunan ini merupakan sarana
introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.
Bagian Pembangunan, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekat dapat menciptakan
pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis
Tahun 2010 – 2015 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi
perbaikan intern organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian
Pembangunan Tahun 2011 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana
amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003.
Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan,
dapat dikatakan bahwa Bagian Pembangunan telah berhasil dengan kategori memuaskan (Total
Capain Sasaran Bagian Pembangunan 100%) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan
dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan
hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 99,26%.
Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf di
Lingkungan Bagian Pembangunan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
B. SARAN :
Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Bagian Pembangunan tidak terlepas dari
hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini
diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang
dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian
kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Pembangunan telah mempersiapkan strategi-strategi
pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat
LAKIP 2012 17
18. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
diminimalisir. Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada
tahun ketiga, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan,
sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan
pada tahun-tahun berikutnya.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian
Pembangunan Tahun 2011 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan.
Lamongan, Pebruari 2013
Kepala Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
EKO PRIYONO, SH, MM
Pembina
NIP. 19590130 198603 1 010
LAKIP 2012 18
19. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Lampiran I
RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010 S/D 2015
INSTANSI : BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
VISI : Terwujudnya Pembangunan Lamongan Lebih Baik Dan Merata Bermanfaat Untuk
Masyarakat Dengan Kebersamaan.
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih
Tujuan
Sasaran Cara mencapai tujuan
Keterangan
Uraian Indikator Kebijakan Program
Meningkatkan Kinerja
Aparatur dalam
menyelenggarakan tertib
administrasi dan
pelaksanaan
pembangunan
kabupaten yang efektif,
efisien, transparan dan
akuntabel
1. Meningkatnya
kinerja aparatur
Daerah dalam
kegiatan
pembangunan
1. Jumlah Data
Kegiatan yang
akuntabel
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Peningkatan sistem
kinerja pelaksanaan
kegiatan
90%
2. Meningkatnya
jumlah sumber
daya manusia
(SMD) terhadap
pengadaan
barang dan jasa
konstruksi
2.1 Jumlah
Pembinaan/Sosialis
asi jasa konstruksi
dan pengadaan
barang/jasa
pemerintah
Peraturan
Presiden No
70 Tahun
2012
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
2. Pembinaan
Jasa
Konstruksi
(90%)
3. Pembinaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(90%)
3. Tersusunya
pelaporan,
evaluasi dan
monitoring
kegiatan
3.1 Jumlah laporan
yang disusun oleh
Bagian
Pembangunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
4. Peningkatan
Pelaksanaan
Evaluasi Dan
Pelaporan
Pembangunan
Daerah (100%)
5. Peningkatan
Pengendalian
pembangunan
daerah (100%)
6 Kajian Dan
Evaluasi
Kegiatan tahun
2011(90%)
4. Meningkatnya
system
pelaksanaan
pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
4.1 Jumlah
Pelaksanaan
Pengadaan Barang
Secara Elektronik
Peraturan
Presiden No
70 Tahun
2012
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Masa
1. Perencanaan
dan
pengembangan
kebijakan
komunikasi dan
informasi
(90%)
LAKIP 2012 19
20. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Lampiran II
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Sasaran Trategis Indikator Kinerja Target (%)
Meningkatnya kinerja aparatur
Daerah dalam kegiatan
pembangunan
Jumlah data kegiatan yang akuntabel 100
Meningkatnya jumlah sumber daya
manusia (SMD) terhadap pengadaan
barang dan jasa konstruksi
Jumlah pembinaan/sosialisasi jasa
konstruksi dan pengadaan
barang/jasa pemerintah
100
Tersusunya pelaporan, evaluasi dan
monitoring kegiatan
Jumlah laporan yang disusun oleh
Bagian Pembangunan 98
Meningkatnya system pelaksanaan
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jumlah pelaksanaan pengadaan
barang secara elektronik 100
LAKIP 2012 20
21. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Lampiran III
PENGUKURAN KINERJA
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Sasaran Strategis Indicator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya kinerja
aparatur Daerah dalam
kegiatan pembangunan
Jumlah data kegiatan yang
akuntabel 100 100 100
Meningkatnya jumlah sumber
daya manusia (SMD)
terhadap pengadaan barang
dan jasa konstruksi
Jumlah pembinaan/sosialisasi
jasa konstruksi dan pengadaan
barang/jasa pemerintah
100 100 100
Tersusunya pelaporan,
evaluasi dan monitoring
kegiatan
Jumlah laporan yang disusun
oleh Bagian Pembangunan 98 98 100
Meningkatnya system
pelaksanaan pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Jumlah pelaksanaan
pengadaan barang secara
elektronik
100 100 100
LAKIP 2012 21
22. Bagian Pembangunan Setda Kab Lamongan
Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Pembangunan
Nomor :………/……../413.023/2012
Tanggal : ……Februari 2012
1. Nama Unit Organisasi : Bagian Pembangunan Kab. Lamongan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasi
pembangunan.
3. Fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi
pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan ;
b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
teknis administrasi pembangunan ;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi pembangunan ;
d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan
meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :
No Uraian Sumber Dana
1 Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintah Bagian Pembangunan
2 Bimtek System Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bagian Pembangunan
3 Tersusunnya Laporan Bulan Realisasi Keuangan dan
dokumentasi monitoring kegiatan pembangunan Bagian Pembangunan
4 Sosialisasi tentang peraturan perundang – undangan jasa
konstruksi Bagian Pembangunan
5 Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang – undangan
pengadaan barang/jasa pemerintah Bagian Pembangunan
6 Tersedianya sarana, prasarana sebagai peningkatan SDM
terhadap SPSE Bagian Pembangunan
7 Penyajian data Monev dan Laporan hasil – hasil pembangunan
Secara Online Bagian Pembangunan
LAKIP 2012 22