URAIAN_TUGAS

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR : 31 TAHUN 2008
TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
BUPATI ASAHAN,
Menimbang : a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan, maka perlu ditindaklanjuti
dengan uraian tugas jabatan struktural khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Asahan.
b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah bertujuan untuk meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan dalam pelayanan bidang
Kepegawaian, Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan Otonomi Daerah,
sehingga berhasil guna dan berdaya guna.
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a dan b tersebut, perlu ditetapkan uraian tugas pemegang
jabatan struktural yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran RI Negara
Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82);

3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Asahan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASAHAN TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
c. Bupati adalah Bupati Asahan.
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Asahan.
e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
g. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.
h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.
i. Sekretaris ialah Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.
j. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai ialah Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.

4
k. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ialah Bidang Pendidikann dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Asahan.
l. Bidang Dokumentasi dan Kepangkatan ialah Bidang Dokumentasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Asahan.
m. Bidang Pemberhentian dan Pensiun ialah Bidang Pemberhentian dan Pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Asahan.
n. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.
o. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.
(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
(3) Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Bidang yaitu Bidang
Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Dokumentasi dan Kepangkatan dan
Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
(4) Sekretaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sub Bagian-Sub Bagian.
(5) Setiap Bidang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sub Bidang-Sub Bidang.
(6) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
(7) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
(8) Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(9) Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakn hubungan yang erat untuk
menyelenggarakan tugas pokok.
BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
Kepala Badan
(1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam
mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan,
sesuai Peraturan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian yang berlaku
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.

5
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah
mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan, penyusunan Perundang-Undangan Daerah di bidang Kepegawaian
sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan kegiatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-
Undangan;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan dan penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil daerah,
berkoordinasi dengan instansi terkait;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Tata Usaha;
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok dan
melakukan tugas–tugas lain yang diberikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, Kepala Badan
Kepegawaian Daerah dibantu oleh :
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian;
c. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
d. Kepala Bidang Dokumentasi dan Kepangkatan;
e. Kepala Bidang Pemberhentian dan Pensiun;
f. Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
Pasal 3
Sekretaris

6
(1) Sekretaris mempunyai tugas sebagaimana unsur pembantu untuk melaksanakan sebahagian tugas dan fungsi Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi
pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan,
kepegawaian, pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dan prgoram, keuangan serta pemberian
pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
dan tugas pelayanan administratif.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang umum yang meliputi pembinaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kepegawaian di
lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang keuangan yang meliputi pelaksanaan penyusunan
anggaran, pembukuan keuangan baik masukan maupun pengeluaran dan mempersiapkan laporan keuangan
dalam rangka pertanggung jawaban keuangan;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan yang meliputi pengumpulan data statistik
bahan perumusan rencana dan program;
e. Menyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, Sekretaris
dibantu oleh :
a. Kepala Sub Bagian Umum/ Kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
c. Kepala Sub Bagian Program;
Pasal 4
Kepala Sub Bagian Umum/Kepegawaian

7
(1) Kepala Sub Bagian Umum/Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris yang
berkaitan dengan urusan ketatausahan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat,
perlengkapan dan kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Umum/Kepegawaian
mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan.
b. Melaksanakan urusan surat menyurat yang meliputi menerima, membaca, meneliti, mengagenda dan
mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan surat.
c. Mempersiapkan administrasi perjalanan dinas dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas.
d. Mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta memelihara kebersihan kantor dan
pekarangan.
e. Mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan acara-acara dinas.
f. Mempersiapkan berkas pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti dan usul perpindahan pegawai.
g. Melaksanakan urusan administrasi Ketatausahaan.
h. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor.
i. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan Badan.
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan;
Pasal 5
Kepala Sub Bagian Keuangan
(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan
penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung, pembukuan dan verifikasi serta penyusunan anggaran
belanja langsung dan tidak langsung.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
b. Melaksanakan penyampaian dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Daerah;

8
d. Melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Sesuai dengan
APBD yang telah ditetapkan;
e. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
f. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.
Pasal 6.
Kepala Sub Bagian Program
(1) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan
pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dan program.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah;
b. Melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data statistik dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan
program kerja Badan Kepegawaian Daerah;
d. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembangunan;
e. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah;
f. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.
Pasal 7
Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian
(1) Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas
dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang berkaitan dengan analisa kebutuhan pegawai, pengadaan dan
penempatan pegawai serta mutasi pegawai.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi
Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasi pelaksanaan dan pelayanan teknis yang berkaitan dengan analisa kebutuhan pegawai;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan teknis yang berkaitan dengan pengadaan dan penempatan
pegawai;
c. Mengkoordinasi pelaksanaan dan pelayanan teknis yang berkaitan dengan mutasi pegawai;

9
d. Mengkoordinasi penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten;
e. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, Kepala Bidang
Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian dibantu oleh :
a. Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Penempatan Pegawai;
b. Kepala Sub Bidang Mutasi;
Pasal 8
Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Penempatan Pegawai
(1) Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Penempatan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan
sebahagian tugas Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian yang berkaitan dengan penyusunan rencana
kebutuhan, pengadaan, penempatan serta pengembangan pegawai.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan,
Pengadaan dan Penempatan Pegawai mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan–bahan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan, pengadaan dan penempatan pegawai;
b. Menyiapkan bahan dan data, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang
berhubungan dengan rencana kebutuhan, pengadaan dan penempatan pegawai;
c. Menganalisa kebutuhan, menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan formasi pegawai dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Asahan;
d. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penerimaan calon pegawai yang meliputi penyiapan dan
mengeluarkan pengumuman, menerima dan meneliti lamaran dan persyaratan administrasi serta menyiapkan
bahan–bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi;
e. Menempatkan CPNS sesuai bidang keahliannya;
f. Mempersiapkan sumpah janji PNS yang baru diangkat dari CPNS;
g. Menyiapkan proses usulan pengajuan KARPEG;
h. Menginventarisasi permasalahan–permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengadaan dan penempatan
pegawai dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

10
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Pasal 9
Kepala Sub Bidang Mutasi
(1) Kepala Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Bidang Pengadaan dan Mutasi
Kepegawaian yang berkaitan dengan mutasi kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bidang Mutasi mempunyai
fungsi :
a. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang–Undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan–bahan lainnya yang berhubungan dengan mutasi kepegawaian;
b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang
mutasi kepegawaian;
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang mutasi kepegawaian;
d. Menginventarisasikan permasalahan–permasalahan yang berhubungan dengan bidang mutasi kepegawaian dan
menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Memproses administrasi pemberhentian, pengangkatan dan pemindahan PNS dalam jabatan struktural dan
fungsional;
g. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian tentang perpindahan pegawai baik tenaga teknis/administratif
maupun tenaga fungsional, baik di dalam kabupaten maupun antar kabupaten/propinsi;
h. Melaksanakan/memproses administrasi rekomendasi pengangkatan PNS menjadi kepala desa;
Pasal 10
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
(1) Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Badan
Kepegawaian Daerah yang berkaitan dengan bidang pendidikan latihan prajabatan, pendidikan latihan jabatan

11
struktural, teknis fungsional dan ujian dinas dalam rangka terciptanya sumber daya manusia aparatur Pemerintah
Kabupaten Asahan yang profesional dan berkualitas tinggi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan teknis yang berkaitan dengan pendidikan / pelatihan
prajabatan;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan teknis yang berkaitan dengan pendidikan / pelatihan jabatan
struktural;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan teknis yang berkaitan dengan pendidikan / pelatihan teknis
fungsional;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian dinas;
e. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Pendidikan dan Pelatihan dibantu oleh :
a. Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural.
b. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional dan Ujian Dinas.
Pasal 11
Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural
(1) Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Bidang
Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan diklat prajabatan dan diklat jabatan struktural.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan dan
Struktural mempunyai fungsi :

12
a. Menghimpun dan mempelajari perundang–undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta
bahan–bahan lainnya yang berhubungan dengan Diklat Prajabatan dan Struktural;
b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksaaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Diklat Prajabatan dan
Struktural;
c. Menginventarisasi permasalahan–permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Diklat Prajabatan dan
Struktural dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
d. Menyiapkan bahan dalam rangka rencana penyusunan pegawai yang akan mengikuti Diklat Prajabatan dan
Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
e. Menginventarisasi bahan penyusunan laporan pegawai yang telah mengikuti Diklat Prajabatan dan Struktural;
f. Menyiapkan konsep keputusan dan instruksi tentang penerimaan calon siswa yang akan mengikuti Diklat
Prajabatan dan Struktural;
g. Menyusun kebutuhan Diklat Struktural sesuai dengan tingkat pendidikan PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Asahan;
h. Menyiapkan konsep pengajuan bantuan PNS yang akan mengikuti pendidikan prajabatan dan struktural serta
pendidikan lainnya;
Pasal 12
Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional dan Ujian Dinas
(1) Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional dan Ujian Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas
Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan pelaksanaan
ujian dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bidang Diklat Teknis
Fungsional dan Ujian Dinas mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan mempelajari perundang–undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta
bahan–bahan lainnya yang berhubungan dengan diklat teknis fungsional dan pelaksanaan ujian dinas;
b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan pentunjuk teknis di bidang diklat teknis fungsional
dan ujian dinas;

13
c. Menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan bidang diklat teknis fungsional dan
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
d. Menyiapkan bahan dalam rangka rencana penyusunan dan pengusulan pegawai yang akan mengikuti ujian
dinas untuk kenaikan pangkat dan diklat teknis fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
e. Menyiapkan konsep keputusan dan instruksi tentang penerimaan calon siswa yang akan mengiktui diklat teknis
fungsional dan ujian dinas;
f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan bagi pegawai yang telah mengikuti diklat teknis fungsional
dan ujian dinas;
g. Menyiapkan konsep pengajuan bantuan bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan teknis fungsional dan ujian
dinas;
h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Pasal 13
Kepala Bidang Dokumentasi dan Kepangkatan
(1) Kepala Bidang Dokumentasi dan Kepangkatan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dalam mengkoordinasi dan mempersiapkan data, dokumentasi pegawai, kepangkatan
tenaga fungsional dan kepangkatan tenaga administrasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bidang Dokumentasi dan
Kepangkatan mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan penyiapan, pengumpulan data dan dokumentasi kepegawaian;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan administrasi pegawai dalam bidang kepangkatan yang berkaitan
dengan tenaga fungsional;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan administrasi pegawai dalam bidang kepangkatan tenaga
administrasi;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan administrasi pegawai dalam bidang Pencantuman Gelar
Kesarjanaan;
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan administrasi pegawai dalam bidang Peninjauan Masa Kerja dan
Kenaikan Gaji Berkala;

14
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Dokumentasi dan Kepangkatan dibantu oleh :
a. Kepala Sub Bidang Dokumentasi;
b. Kepala Sub Bidang Kepangkatan Tenaga Administrasi dan Tenaga Fungsional;
Pasal 14
Kepala Sub Bidang Dokumentasi
(1) Kepala Sub Bidang Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan tugas sebahagian tugas Bidang Dokumentasi dan
Kepangkatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dan dokumentasi kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bidang Dokumentasi
mempunyai fungsi :
a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan kepegawaian;
b. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
c. Menyiapkan bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan pengelolaan data kepegawaian serta memlihara
DP-3 Pegawai Negeri Sipil;
d. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan dokumentasi pegawai;
e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Pasal 15
Kepala Sub Bidang Kepangkatan Tenaga Administrasi dan Tenaga Fungsional
(1) Kepala Sub Bidang Kepangkatan Tenaga Administrasi dan Tenaga Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebahagian tugas Bidang Dokumentasi dan Kepangkatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan
administrasi pegawai dalam bidang kepangkatan tenaga administrasi dan tenaga fungsional.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bidang Kepangkatan Tenaga
Administrasi dan Tenaga Fungsional mempunyai fungsi :

15
a. Melakukan urusan administrasi kepegawaian tentang kenaikan pangkat yang berhubungan dengan bidang
tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
b. Melakukan urusan administrasi kepegawaian tentang kenaikan gaji berkala;
c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksakanaan tugas;
d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Pasal 16
Kepala Bidang Pemberhentian dan Pensiun
(1) Kepala Bidang Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Badan
Kepegawaian Daerah yang berkaitan dengan pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian
pegawai.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bidang Pemberhentian dan
Pensiun mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai.
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan pemberhentian pegawai.
c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kesejahteraan pegawai.
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Pemberhentian dan Pensiun dibantu oleh :
a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
b. Kepala Sub Bidang Pemberhentian Pegawai;
Pasal 17
Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

16
(1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebahagian
tugas Kepala Bidang Pemberhentian dan Pensiun yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembinaan disiplin
dan kesejahteraan pegawai.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin
dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kedudukan hukum pegawai,
peningkatan kesejahteraan, kesehatan, kebutuhan materil dan finansial pegawai;
b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah kepegawaian yang berhubungan dengan pelanggaran
peraturan kepegawaian dan masalah kedudukan hukum pegawai;
c. Menyiapkan bahan telaahan dan konsep keputusan dalam rangka penyelesaian batas pelanggaran peraturan
kepegawaian;
d. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan mental pegawai;
e. Melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, kesehatan, kebutuhan materil dan finansial pegawai;
f. Melaksanakan pemberian tunjangan cacat, dana perawatan, uang duka, uang tunggu,
g. pemberian tanda jasa dan cuti pegawai;
h. Memproses usul perceraian dan usul beristri lebih dari seorang bagi PNS;
i. Memproses usul Karis, Karsu dan Taspen;
I. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Pasal 18
Kepala Sub Bidang Pemberhentian Pegawai
(1) Kepala Sub Bidang Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melaksanakan tugas sebahagian tugas Bidang
Pemberhentian dan Pensiun yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bidang Pemberhentian
Pegawai mempunyai fungsi :
a. Melakukan penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;
b. Meneliti bahan–bahan kelengkapan usul mutasi pemberhentian PNS dengan hak pensiun;
c. Meneliti kelengkapan persyaratan pensiun janda / duda.

17
d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 19
(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya pada Badan Kepegawaian Daerah bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta memberdayakan
Sekretaris dan Bidang-Bidang.
(2) Kepala Badan dalam menjalankan tugas sebagaimana ayat (1) di atas, mengadakan rapat koordinasi dan
mengevaluasi tugas-tugas Sekretaris dan Bidang-Bidang minimal 1 (satu) kali sebulan dan melaporkan kepada
Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan wajib membina Sub Bagian-
Sub Bagian di bawahnya.
(4) Kepala Bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan wajib membina Sub
Bidang-Bub bidang dibawahnya.
(5) Sekretaris dalam memberdayakan masing-masing Sub Bagian mengadakan rapat kerja minimal 2 (dua) kali sebulan
dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan.
(6) Kepala Bidang dalam memberdayakan masing-masing Sub Bidang mengadakan rapat kerja minimal 2 (dua) kali
sebulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan.
(7) Kepala Sub Bagian dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris dan memberdayakan
Pegawai Negeri Sipil yang ada dibawahnya.
(8) Kepala Sub Bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan memberdayakan
Pegawai Negeri Sipil yang ada dibawahnya.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

18
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Uraian tugas Jabatan
Struktural di lingkungan Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Asahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Asahan.
Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 20 Oktober 2008
BUPATI ASAHAN,
R I S U D D I N

URAIAN_TUGAS

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (17)

Similar to URAIAN_TUGAS

Similar to URAIAN_TUGAS (20)

More from Trisno Setiawan

More from Trisno Setiawan (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

URAIAN_TUGAS