1. BAB 13
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN
PEMBANGUNAN NASIONAL
Sistem manajemen pembangunan dalam tahun 2009 dan 2010
diarahkan untuk mempertajam pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan. Dalam bidang perencanaan pembangunan telah
diselesaikan RKP Tahun 2010 dan Tahun 2011 serta RPJM Tahun
2010—2014 dengan melibatkan pemangku kepentingan di pusat dan
daerah.
Reformasi anggaran terus dilanjutkan dengan
menyempurnakan anggaran berbasis kinerja dan kerangka
pengeluaran jangka menengah guna diterapkan sepenuhnya dalam
periode 2010—2014. Penyempurnaan dimaksud meliputi,
penyempurnaan indikator dan keluaran, perkuatan akuntabilitas
program dan kegiatan, serta penerapan pagu baseline dari program
dan kegiatan.
Di bidang statistik, pembangunan statistik pada tahun 2009
dan 2010 terus diarahkan untuk mendukung proses perencanaan
pembangunan secara menyeluruh, serta memenuhi kebutuhan
masyarakat akan data statistik. Upaya tersebut dilakukan dengan
meningkatkan akurasi, relevansi, ketepatan waktu, kemudahan akses,
koherensi, dan konsistensi.
Dalam tahun 2010, beberapa statistik pokok yang telah dan
sedang dilakukan, antara lain, survei sosial ekonomi nasional
(susenas), survei angkatan kerja nasional (sakernas) dalam 2 periode

2. 13 - 2
pendataan; survei harga konsumen (SHK); pendataan perusahaan
industri besar dan sedang; pengumpulan data ekspor/impor,
pengumpulan data pariwisata dan data-data lain yang hasilnya
digunakan untuk penghitungan PDB dan PDRB; pelaksanaan
statistical capacity building-change and reform for development of
statistics (statcap-cerdas) dalam rangka reformasi menyeluruh
kelembagaan BPS; serta pelaksaanaan sensus penduduk (SP) yang
akan memberi gambaran mengenai kondisi demografi, pendidikan,
dan ketenagakerjaan hingga wilayah administrasi yang paling kecil.
Di bidang pengadaan barang dan jasa, langkah-langkah pokok
yang ditempuh pada tahun 2009 dan 2010 diarahkan untuk (1)
memperbaiki dan memperkuat peraturan perundang-undangan
pengadaan barang/jasa; (2) meningkatkan kemampuan dan
profesionalisme aparatur dalam bidang pengadaan barang/jasa; (3)
meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, mudah, dan
transparan; serta (4) mengurangi praktek penyalahgunaan
kewenangan oleh aparatur negara dalam pengadaan barang/jasa.
Dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur dalam
pengadaan barang/jasa telah dilakukan (a) fasilitasi ujian sertifikasi
ahli pengadaan yang sampai bulan Juni 2010 telah dilaksanakan 521
kali ujian dengan jumlah peserta sebanyak 45.563 orang, (b)
peningkatan pelayanan sistem ujian sertifikasi ahli pengadaan, (c)
peningkatan sistem pangkalan data (database) ahli pengadaan, serta
(d) fasilitasi peningkatan pengetahuan dan profesionalitas lembaga-
lembaga pelatihan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat telah
dilakukan perbaikan prosedur operasi standar (standard operating
procedures (SOP)) bimbingan teknis, advokasi, pengaduan dan
sanggah, serta bantuan hukum.
Dalam upaya memperkecil peluang penyalahgunaan
kewenangan aparat birokrasi telah dilakukan penguatan regulasi
pengadaan melalui penyusunan naskah akademis dan draf rancangan
undang-undang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peningkatan
monitoring dan evaluasi pengadaan, perencanaan pengadaan serta

3. 13 - 3
pengembangan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-
procurement.)
Sejalan dengan reformasi perencanaan dan penganggaran
terus dikembangkan kapasitas dalam pelaksanaan perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan
melalui kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan pembangunan sehingga perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif.
13.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan manajemen
pembangunan, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian (pengawasan dan pemantauan), serta evaluasi kinerja
yang saling terkait. Perencanaan pembangunan menempati posisi
penting dan strategis untuk memberikan arahan yang jelas dan
terukur bagi proses pembangunan melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk itu, terus
dilakukan upaya penguatan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.
Berbagai upaya penguatan perencanaan pembangunan
nasional telah dilakukan, antara lain dengan diterbitkannya Undang-
Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dengan fokus utama pada penguatan proses
dan penajaman perumusan rencana pembangunan dalam
musyawarah perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah
(kabupaten/kota dan propinsi) maupun nasional termasuk penguatan
hubungan kelembagaan perencanaan dan keterlibatan para pemangku
kepentingan (stakeholders), serta peningkatan kapasitas para
perencana pembangunan di daerah dan kementerian/lembaga.
13.1.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Beberapa tantangan pokok yang masih dihadapi, antara lain,
adalah integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah,

4. 13 - 4
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, ataupun antara pusat
dan daerah; koordinasi antarpelaku pembangunan; keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi; penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang belum berjalan
sesuai dengan yang diharapkan.
13.1.2 LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL YANG
DICAPAI
Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan upaya penguatan
perencanaan pembangunan yang mulai dilakukan sejak tahun 2009,
yang merupakan tahun awal persiapan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap II
periode tahun 2010—2014. Upaya peningkatan kualitas penyusunan
RPJMN yang sudah dilakukan pada tahun 2009, antara lain, meliputi
penajaman dalam perumusan rencana pembangunan jangka
menengah serta penguatan proses perencanaan melalui peningkatan
kualitas keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk di
dalamnya penguatan hubungan kelembagaan perencanaan. Upaya-
upaya tersebut tercermin dari berbagai kegiatan dan keterlibatan
Kementerian PPN/Bappenas dalam berbagai proses pembangunan
nasional.
Kegiatan-kegiatan dalam penajaman perumusan rencana
pembangunan, antara lain, meliputi (a) identifikasi awal visi dan misi
presiden terpilih yang selanjutnya dituangkan dalam RPJMN periode
2010—2014; (b) penyusunan RPJMN Tahun 2010—2014; c)
pengembangan proses bottom up dan top down yang melibatkan
partisipasi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat
maupun daerah; (d) berbagai kajian substantif yang berkaitan dengan
bidang kedeputian di Kementerian PPN/Bappenas yang berupa
background study sesuai bidang masing-masing kedeputian; (e)
forum koordinasi yang secara langsung melibatkan para pemangku
kepentingan dan yang dimintakan pendapat serta masukan untuk
bahan penyusunan RPJMN 2010—2014.

5. 13 - 5
Beberapa hasil strategis yang dicapai dalam perencanaan
pembangunan sejak tahun 2009 adalah Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2010 (Perpres No. 21 Tahun 2009), RPJMN 2010-2014
(Perpres No. 5 Tahun 2010), Pedoman Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2009),
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, Pedoman
Penyusunan RPJMN 2010—2014, dan Evaluasi Lima Tahun
Pelaksanaan RPJMN 2004—2009, serta Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RKP dan RPJM,
Kementerian PPN/Bappenas melakukan rapat-rapat koordinasi
dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), baik tingkat
pusat maupun nasional (musrenbangnas) yang sebelumnya telah
melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
provinsi, kabupaten bahkan sampai ke desa. Selain itu, terus
dilakukan peningkatan kapasitas perencana, baik di tingkat pusat
maupun daerah melalui pemberian beasiswa untuk pendidikan gelar
dan nongelar secara selektif, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Sebagian dari kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut dibiayai
bersama (cost sharing) dengan anggaran dari Kementerian
PPN/Bappenas dan pemerintah daerah.
Dalam rangka meletakkan landasan implementasi anggaran
berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah yang
dituangkan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran RPJMN
2010—2014 dan Renstra-K/L 2010—2014, RKP 2011, Renja-K/L
2011 dan RKA K/L 2011, telah dilakukan restrukturisasi program
dan kegiatan dan anggaran kementerian dan lembaga yang
disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai
dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Di samping itu, di dalam penyusunan RPJMN 2010—2014
dan RKP 2011 telah diperkuat implementasi dari prinsip-prinsip
penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka
menengah. Hal ini tercermin pada hal-hal berikut.

6. 13 - 6
1. penyempurnaan indikator dan keluaran pada masing-masing
program dan kegiatan,
2. perkuatan akuntabilitas program dan kegiatan dengan
pencantuman pelaksana dari masing-masing program dan
kegiatan,
3. penerapan pagu baseline dari program dan kegiatan yang
merupakan upaya agar perencanaan yang disusun merupakan
rencana kerja yang dapat diimplementasikan dan terukur.
Untuk menunjang perkuatan implementasi ini, telah disusun
berbagai manual penyusunan dokumen perencanaan, seperti manual
penyusunan RPJMN 2010—2014, Renstra K/L 2010-2014, RKP
2011 dan Renja K/L 2011, dengan menerapkan prinsip penganggaran
berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Di
samping itu, sinergi dari sistem pangkalan data dan perangkat lunak
penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran juga terus
dilakukan.
13.1.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Beberapa tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun 2010 dan
seterusnya, antara lain sebagai berikut.
1. Menyusun dan menyempurnakan draf Manual Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan perkuatan
penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based
Budgeting) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(Medium Term Expenditure Framework) ataupun dokumen
lain yang terkait,
2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka integrasi, sinkronisasi,
dan sinergi rencana pembangunan, baik antardaerah,
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun
antara pusat dan daerah (Dalam rangka sinergi antara pusat

7. 13 - 7
dan daerah, pada tahun 2010 direncanakan rapat koordinasi
sebanyak 4 (empat) kali setelah Musrenbangnas 2010)
13.2 PEMBANGUNAN STATISTIK
Pembangunan statistik diarahkan untuk mendukung
perencanaan pembangunan guna menyusun kebijakan yang tepat
bagi pencapaian sasaran pembangunan. Dalam kaitan itu
ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah
satu kunci keberhasilan dari perencanaan yang disusun. Data dan
informasi statistik yang berkualitas merupakan pijakan bagi
perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan
pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program-program agar
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif.
Permintaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat
waktu, dan berkelanjutan terus meningkat seiring dengan makin
tingginya kesadaran pengguna terhadap pentingnya data dan
informasi statistik. Kebutuhan akan data dan informasi statistik tidak
hanya dari instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, tetapi
juga dari kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, serta
kalangan dunia usaha. Pada bagian lain, tuntutan yang bergulir dan
menjadi agenda utama pada era reformasi adalah penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk
mewujudkan good governance diperlukan prakondisi yang harus
dipenuhi terlebih dahulu, antara lain, faktor dukungan politik
terhadap pemerintah, kualitas administrasi pemerintahan, dan
kapasitas membuat, menerapkan serta mengevaluasi kebijakan
kenegaraan. Untuk itu, perencanaan pembangunan yang baik juga
merupakan bagian yang perlu mendapat fokus perhatian serius dalam
rangka mewujudkan good governance.
Dalam pada itu masyarakat juga menuntut keterbukaan atau
transparansi instansi pemerintah di bidang informasi statistik serta
data statistik yang akurat dan tepat waktu. Untuk mempercepat
pelaksanaan kegiatan statistik, terutama pada tahap pengolahan,
penyajian, dan penyebarluasan data statistik, selain faktor sumber

8. 13 - 8
daya manusia yang memadai juga diperlukan perangkat teknologi
informasi yang memadai.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai
kalangan tersebut, terus diupayakan berbagai langkah peningkatan
terhadap jenis serta kualitas data dan informasi statistik. Selain itu,
pengembangan metodologi dan sistem informasi terus ditingkatkan
guna mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan
teknologi dengan makin beragamnya kebutuhan data statistik dan
pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarat dalam menyajikan
informasi statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu.
13.2.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Dalam penyediaan data dan informasi statistik yang andal,
terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi dalam
merencanakan pembangunan nasional di bidang statistik. Pertama,
dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah menurut
UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah beserta peraturan-
peraturan pelaksanaannya, kebutuhan akan berbagai ragam data dan
informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya
mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah
makin meningkat. Hingga saat ini penyediaan berbagai jenis dan
keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah ini
masih belum dapat dipenuhi. Kondisi daerah yang sulit terjangkau
masih menjadi permasalahan yang belum teratasi sehingga
mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen sebelum dan
setelah pendataan.
Kedua, kesadaran yang rendah dari responden untuk
memberikan informasi dengan benar masih menjadi permasalahan
utama dari petugas statistik untuk memperoleh hasil yang akurat dan
tepat waktu. Ketiga, koordinasi antarpemangku kepentingan statistik
juga belum terbentuk dengan baik meskipun sudah diundangkan PP
tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Penyelenggara statistik
sektoral maupun statistik khusus belum menyadari pentingnya
terbangun SSN secara terpadu. Keempat, di sisi lain, walaupun tidak
sedikit akademisi maupun institusi penyelenggara pendidikan

9. 13 - 9
statistik, kesadaran akan arti dan pentingnya statistik masih perlu
ditingkatkan.
13.2.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-
HASIL YANG DICAPAI
Pembangunan statistik diarahkan untuk meningkatkan kualitas
statistik nasional yang diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat,
relevan, tepat waktu, mudah diakses, koheren, yang berarti konsisten
antarsektor maupun antarperiode dan spasial, serta mudah
diinterpretasi.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah
kebijakan, yaitu peningkatan kualitas data, peningkatan penerapan
teknologi informasi dan komunikasi, dan peningkatan kapasitas
SDM.
Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan
secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses
perumusan suatu kebijakan. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya
kualitas data statistik ekonomi, kesejahteraan rakyat, manajemen
survei dan metodologi survei, berkembangnya analisis statistik,
membaiknya hubungan dengan pengguna data, serta diseminasi data
statistik yang efektif dan efisien.
Perbaikan yang dilakukan mulai menyentuh seluruh aspek
seperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan (business process
review) dan pengembangan kapasitas TIK (teknologi informasi
komunikasi). Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data statistik
ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK yang diwujudkan
melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK serta manajemen
informasi.
Pembangunan kapasitas dan penyediaan data statistik nasional
dilaksanakan melalui sebuah program teknis kestatistikan yaitu
program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Program ini
akan menjadi rencana kerja yang meliputi institusi penyedia data dan
statistik, baik di pusat maupun daerah.

10. 13 - 10
Kegiatan pokok rutin penyediaan data statistik nasional yang
dilakukan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.
1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 dilakukan
dalam dua periode pendataan, yaitu
a. Susenas Panel Maret 2010 dengan sampel sekitar 70.000
rumah tangga untuk memperoleh data jumlah penduduk
miskin untuk estimasi tingkat provinsi serta
b. Susenas Juli 2010 dengan sampel sekitar 300.000 rumah
tangga untuk memperoleh data jumlah penduduk miskin
tingkat kabupaten/kota.
2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010 yang
memberikan informasi data jumlah penduduk usia 10 tahun ke
atas yang bekerja, menganggur, pernah berhenti atau pindah
pekerjaan dilaksanakan pada dua periode pendataan dengan
sampel yang berbeda, yaitu
a. Sakernas Februari 2010 dengan sampel sekitar 70.000
rumah tangga untuk memperoleh estimasi data angkatan
kerja sampai tingkat provinsi serta
b. Sakernas Agustus 2010 dengan sampel sekitar 300.000
rumah tangga untuk memperoleh estimasi data angkatan
kerja sampai tingkat kabupaten/kota.
3. Survei harga konsumen (SHK) yang akan digunakan sebagai
dasar penghitungan indeks harga konsumen (IHK) untuk
mengukur tingkat inflasi
4. Survei harga pedesaan yang digunakan untuk menghitung
indeks nilai tukar petani (NTP) merupakan salah satu alat
untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang
penyajiannya makin cepat
5. Penyusunan PDB dan PDRB triwulanan yang telah
dipublikasikan lebih cepat dari 45 hari menjadi 40 hari dari

11. 13 - 11
waktu berjalan dan terus diupayakan publikasi yang lebih
cepat lagi
6. Survei pertanian yang menjadi dasar penghitungan angka
produksi padi dan palawija yang disajikan setiap empat bulan
7. Pendataan perusahaan industri besar dan sedang yang
dilakukan secara sensus, pengumpulan data ekspor/impor,
pengumpulan data pariwisata dan data lain yang hasilnya
digunakan untuk penghitungan PDB dan PDRB
8. Kegiatan statistical capacity building-change and reform for
development of statistics (Statcap-Cerdas) dalam rangka
reformasi menyeluruh BPS
9. Pengembangan IT (teknologi informasi) dalam rangka
mempercepat laporan hasil pendataan di lapangan dan
memudahkan pengguna data untuk mengakses data statistik.
10. Pengembangan kegiatan analisis statistik dasar dan lintas
sektor serta penyusunan berbagai neraca seperti neraca
regional, produksi, konsumsi dan sebagainya.
11. Penyelenggaraan berbagai kursus/pelatihan dalam rangka
peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPS baik di
level staf maupun struktural.
Pada tahun 2010, BPS juga melaksanakan kegiatan yang
berskala besar, yaitu Sensus Penduduk (SP2010) yang diawali
dengan tahapan perencanaan, persiapan, pengumpulan data,
pengolahan dan penyajian data, analisis data hingga diseminasi.
Data yang dihasilkan dari kegiatan SP2010 dapat memberikan
gambaran secara faktual mengenai kondisi perumahan, demografi,
pendidikan, dan ketenagakerjaan hingga wilayah administratif yang
paling kecil. Secara umum tujuan SP2010 adalah mengumpulkan
informasi yang lengkap tentang kependudukan yang memungkinkan
dianalisa kondisi dan permasalahannya. Data hasil SP2010

12. 13 - 12
bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di segala bidang, bahkan
untuk program langsung pemerintah karena disajikan menurut nama
dan alamat.
13.2.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan
ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan
akurat, baik secara nasional maupun regional, perlu ditindaklanjuti
dan dijaga kesinambungannya. Tindak lanjut tersebut, antara lain,
melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi,
sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik dalam kerangka
mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien.
Dalam kaitan itu, kapasitas sumber daya manusia yang
profesional serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi mutakhir perlu ditingkatkan. Kemampuan petugas dalam
pendekatan terhadap masyarakat juga perlu didorong agar dapat
memperoleh informasi yang benar dan substansial.
Upaya kerja sama dan dukungan pemerintah provinsi,
kabupaten/kota akan terus ditingkatkan sehingga hasil survei dapat
dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota. Selain itu, diperlukan peningkatan titik jaringan
komunikasi data agar hasil pencacahan dapat dikirim melalui
jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi atau kantor pusat
secara daring (online). Dengan demikian, data akan lebih cepat
dipublikasikan dengan waktu yang lebih singkat baik untuk
pengiriman maupun pengolahan data. Pengembangan layanan
jaringan komunikasi perlu ditingkatkan agar setiap kabupaten/kota
mempunyai titik-titik layanan jaringan komunikasi.

13. 13 - 13
13.3 PENGADAAN BARANG DAN JASA
13.3.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa
adalah belum adanya regulasi yang lebih teknis terkait dengan
pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berupa norma,
standar, prosedur, dan manual. Hal ini mengakibatkan banyaknya
pengelola pengadaan barang/jasa yang ragu-ragu dalam
melaksanakan pengadaan karena belum adanya petunjuk pelaksanaan
secara teknis.
Selain itu, pengelolaan pengadaan barang/jasa juga
dihadapkan pada rendahnya kompetensi aparatur dalam mengelola
pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini ditandai dengan masih
tingginya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat dalam
pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan masih
tersendatnya proses pengadaan barang/jasa yang berakibat pada
keterlambatan realisasi fisik atau keuangan. Kinerja yang buruk
tersebut disebabkan masih rendahnya kapasitas dan kemampuan
serta ketrampilan para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
Masalah lainnya dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa
adalah rendahnya kualitas pelayanan publik. Salah satu penyebabnya
adalah penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai
sarana untuk memberikan pelayanan publik (e-services) masih belum
diterapkan secara luas dan merata dengan masih sedikitnya
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menerapkan
pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement).
Pengelolaan pengadaan barang dan jasa juga dihadapkan pada
tingginya praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara.
Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus penyalahgunaan
kewenangan dalam bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan
dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak
sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Ini
menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran pejabat yang
berwenang tentang pentingnya menaati peraturan perundang-

14. 13 - 14
undangan khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah.
13.3.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-
HASIL YANG DICAPAI
Salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan pengadaan
barang/jasa adalah memperbaiki kebijakan dan regulasi yang ada,
serta menyusun standar, pedoman, prosedur, dan manual untuk
proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Standar, pedoman,
prosedur, dan manual yang disusun adalah Dokumen Standar
Pengadaan Jasa Konsultansi, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi,
Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya; Manual Penyusunan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Perhitungan Penyesuaian Harga
(Price Adjustment), Manual Pemberlakuan Daftar Hitam (blacklist);
Manual Penilaian Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga;
dan Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Terkait dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi agar
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, kualitas sumber daya
manusia aparatur pengelola pengadaan terus ditingkatkan. Secara
umum kebijakan ini mencakup perumusan dan penyusunan strategi
dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah. Salah satu langkah kebijakan yang penting
adalah pemberlakuan sertifikasi bagi pengelola pengadaan
barang/jasa pemerintah. Kebijakan lain yang terkait dengan
peningkatan kinerja birokrasi, khususnya bagi mereka yang
mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pemberian
bimbingan teknis dan advokasi yang terkait dengan pelaksanaan
regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dalam
pengadaan barang dan jasa, kebijakan difokuskan pada
terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan
transparan. Kebijakan utama yang diambil adalah dengan
memperkenalkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-
procurement). Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan
koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem

15. 13 - 15
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-
procurement). Kebijakan pemberian bimbingan teknis dan advokasi
yang telah disebutkan sebelumnya juga merupakan bagian dari upaya
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya, langkah kebijakan yang diambil dalam rangka
pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur
negara adalah dengan memperkecil peluang terjadinya
penyalahgunaan kewenangan dengan menerapkan sistem monitoring
dan evaluasi pengadaan, melakukan rencana pengadaan, menerapkan
pengadaan secara elektronik, serta memberi pelayanan bimbingan
teknis dan advokasi di bidang pengadaan.
Hasil yang dicapai pada tahun pertama RPJMN 2010—2014
adalah sebagai berikut. Pertama, dalam upaya peningkatan kinerja
birokrasi khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah,
hasil yang telah dicapai pada tahun 2010 terkait dengan
pengembangan SDM pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut.
1. Fasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan dilaksanakan dengan
merujuk pada Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 52 ayat (1) dan
Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Pasal II butir 2 mengenai
kewajiban bersertifikat bagi pejabat pembuat komitmen (PPK)
dan panitia pengadaan. Dalam rangka memenuhi kewajiban di
atas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) memfasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan
barang/jasa tingkat dasar bagi aparat di instansi pemerintah
pusat dan daerah. Selama tahun 2010 sampai dengan bulan
Juni 2010 telah dilaksanakan 521 kali ujian dengan jumlah
peserta sebanyak 45.563 orang. Dari seluruh penyelenggaraan
ujian tersebut sebanyak 15.471 orang telah dinyatakan lulus
sebagai ahli pengadaan barang/jasa dengan perincian yang
mendapatkan sertifikat L2 sebanyak 11.299 orang, sertifikat
L4 sebanyak 4.158 orang, dan L5 sebanyak 14 orang. Jumlah
tersebut tersebar di lebih dari 1200 instansi/lembaga pusat dan
daerah. Tingkat kelulusan peserta ujian sertifikasi pengadaan

16. 13 - 16
barang/jasa adalah sebesar 33,95 %, lebih tinggi dari tingkat
kelulusan pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya pada
periode 2008-2009 tingkat kelulusan peserta hanya sebesar
28,50 persen.
2. Peningkatan pelayanan sistem ujian sertifikasi ahli pengadaan
dilakukan melalui penyusunan bank data soal ujian,
penayangan informasi tentang pedoman penyelenggaraan
ujian, jadwal penyelenggaraan ujian, pemeriksaan hasil ujian,
dan pengiriman sertifikat. Peningkatan pelayanan khususnya
dilakukan dengan memperbaiki pemeriksaan hasil ujian,
proses pengumuman hasil ujian, dan pengiriman sertifikat
yang pada awalnya membutuhkan minimal 2 (dua) bulan, saat
ini sudah dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 (satu) bulan.
3. Peningkatan sistem pengenalan data database ahli pengadaan
dilakukan dengan LKPP dapat menyediakan data yang terkini
dan akurat tentang ahli pengadaan di seluruh
kementerian/lembaga non kementerian serta pemerintah
provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
4. Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan profesionalitas
lembaga-lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa dilakukan
melalui banyak hal. Dalam rangka meningkatkan mutu
pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar yang
diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pelatihan, LKPP telah
melakukan kaji ulang terhadap modul pelatihan yang sudah
ada dan mengoordinasikan penyediaan instruktur untuk
pelatihan tersebut. Selanjutnya, untuk mewadahi para ahli
pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP memfasilitasi
pembentukan Ikatan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
(IAPI).

17. 13 - 17
Hasil lain yang terkait dengan pengembangan dan pembinaan
SDM pengadaan yang telah dicapai sampai dengan bulan Juni 2010
adalah
1. draf final master plan SDM pengadaan barang/jasa;
2. draf kedua modul pelatihan;
3. pelatihan instruktur (TOT) pengadaan barang/jasa sebanyak
dua kali dengan jumlah peserta 60 orang;
4. draf konsep akreditasi lembaga pelatihan pengadaan;
5. penyempurnaan sistem informasi SDM pengadaan barang/jasa
pemerintah;
6. draf kerangka standar kompetensi nasional tenaga pengadaan
barang/jasa; serta
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
salah satunya dilakukan melalui perbaikan manajemen pelayanan
publik dalam bidang pengadaan barang/jasa yang diwujudkan
terutama melalui penyusunan prosedur operasi standar (standard
operating procedures (SOP) bimbingan teknis, advokasi, pengaduan
dan sanggah, serta bantuan hukum. Saat ini penyusunan SOP telah
selesai dan sosialisasinya diperkirakan dapat diselesaikan seluruhnya
pada akhir tahun 2010.
Hasil lainnya yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta pengintensifan
penanganan pengaduan masyarakat yang terkait dengan pengadaan
adalah sebagai berikut
1. Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada semua
pemangku kepentingan (pengelola pengadaan, aparat
pengawasan, aparat penyidik, hakim pengadilan, perguruan
tinggi, penyedia barang/jasa, LSM, dan masyarakat) yang

18. 13 - 18
terkait dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah
dilakukan melalui (i) konsultasi pengadaan dan (ii)
pendampingan/asistensi (advokasi). Jumlah layanan konsultasi
pengadaan barang/jasa yang telah diberikan adalah sebanyak
lebih atas 28 ribu layanan yang terdiri dari konsultasi melalui
telepon/SMS, tatap muka, surat, dan forum pengadaan surat
kabar.
2. Penyelesaian sanggah banding dan penanganan pengaduan
telah dilakukan selama ini. Rekomendasi penyelesaian
sanggah dan sanggah banding LKPP sementara ini terbatas
pada pemberian konsultasi dan rekomendasi terhadap sanggah
banding yang disampaikan. Penanganan sanggah banding oleh
LKPP rata-rata satu kasus per hari. Jumlah kasus yang telah
ditangani hingga saat ini sebanyak 59 kasus. Sementara itu,
untuk penanganan pengaduan rata-rata terdapat 4 (empat)
kasus per bulan dengan jumlah kasus pengaduan yang
ditangani hingga saat ini sebanyak 24 kasus.
3. Penyelesaian permasalahan hukum dilaksanakan melalui
pemberian bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum
serta kesaksian ahli di bidang barang/jasa pemerintah.
Pemberian bantuan hukum hanya berupa pemberian pendapat
hukum terhadap kasus sengketa kontrak serta sengketa antara
pengelola dan auditor. LKPP telah memberikan bantuan
hukum sengketa/permasalahan kontrak sebanyak 9 kasus dan
sengketa/permasalahan audit sebanyak 18 kasus. Untuk
pemberian pendapat hukum serta kesaksian ahli, LKPP telah
menjadi saksi ahli dalam penyelidikan, penyidikan, dan
persidangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di KPK,
pengadilan tipikor, kejaksaan, dan kepolisian dengan jumlah
kasus sebanyak 24 kasus. Selain itu LKPP juga diminta
menjadi saksi ahli oleh KPPU dalam menangani 6 (enam)
perkara persaingan usaha terkait pengadaan barang/jasa.

19. 13 - 19
Ketiga, dalam rangka memperkecil peluang penyalahgunaan
kewenangan aparat birokrasi, telah dilakukan pengembangan sistem
pengadaan secara elektronik (e-procurement). Selain itu, juga
dilakukan penguatan regulasi pengadaan melalui penyusunan naskah
akademis dan draf rancangan undang-undang pengadaan barang/jasa
pemerintah. Hasil-hasil lain yang telah dicapai terkait dengan
pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut
1. Lampiran Perpres pengganti Keppres No. 80 Tahun 2003 telah
selesai draf finalnya sehingga pada bulan Agustus 2010 akan
dilaksanakan seminar nasional.
2. Dalam tahun 2010 LKPP menyusun dan mengembangkan
National Procurement Assessment Tools yang merupakan
penyempurnaan dari Compliance Performance Indicator (CPI-
OECD DAC). Tools ini dimaksudkan terutama untuk menilai
permasalahan nyata dalam hal regulasi pengadaan nasional,
kelembagaan pengadaan, dunia usaha dan implementasinya,
serta pelaksanaan good governance dalam pelaksanaan
pengadaan. Tools ini telah pula disosialisasikan dengan para
mitra pembangunan. Dalam waktu dekat National
Procurement Assessement Tools akan diterapkan secara
bertahap untuk seluruh K/L/D/I.
Masih dalam upaya untuk mengurangi penyalahgunaan
kewenangan dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik, telah dilakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan
monitoring dan evaluasi pengadaan, perencanaan pengadaan, serta
pengembangan e-procurement. Hasil yang telah dicapai dalam
kegiatan ini, antara lain sebagai berikut.
1. Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi
Pemerintah pusat dan daerah telah mulai melakukan pengisian
tabel monitoring dan evaluasi dan menyampaikan hasilnya kepada
LKPP. Berdasarkan tabel tersebut, LKPP mempersiapkan pangkalan
data monitoring dan evaluasi pengadaan. Pangkalan data ini

20. 13 - 20
selanjutnya akan diintegrasikan kedalam sistem electronic
announcement dan electronic procurement.
2. Perencanaan pengadaan RAPBN
Dalam rangka mengintegrasikan proses
penganggaran/perencanaan pembangunan, maka diusulkan untuk
memasukkan informasi mengenai rencana pengadaan pada sistem
aplikasi RKAKL. Untuk itu kementerian/lembaga diwajibkan
menyusun rencana pengadaan barang/jasa yang mengacu pada buku
pedoman perencanaan pengadaan yang disusun LKPP. Pedoman
perencanaan pengadaan RAPBN untuk K/L sudah selesai dan telah
disosialisasikan kepada 6 (enam) K/L. Sementara itu pedoman
perencanaan pengadaan RAPBN dan RAPBD untuk daerah, draf
pedumnya sedang dibahas di pusat dengan Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan
Bappenas.
3. Pengembangan dan pelaksanaan electronic procurement
Dalam rangka menyelenggarakan proses pengadaan
barang/jasa pemerintah secara lebih transparan, efektif, terbuka,
bersaing, adil, dan tidak diskriminatif, pemerintah mengembangkan
dan memperkenalkan e-procurement. LKPP hingga saat ini telah
memfasilitas pembangunan 61 layanan pengadaan secara elektronik
(LPSE) yang melayani 136 instansi pusat dan daerah. Jumlah paket
yang sudah dilelang melalui e-procurement secara nasional sampai
Juni 2010 adalah 5.147 paket dengan jumlah anggaran lebih kurang
Rp8,9 trilyun. Selama Januari sampai dengan Juni tahun 2010 LKPP
berhasil memfasilitasi pembangunan 28 LPSE yang dapat melayani
95 instansi pusat dan daerah dan telah berhasil melelang 3.389 paket
dengan jumlah anggaran lebih kurang Rp5,5 trilyun.
13.3.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJM 2010–
2014, diperlukan adanya percepatan penyelesaian beberapa kegiatan
prioritas terutama menyangkut draf RUU pengadaan barang/jasa
pemerintah serta peningkatan jumlah LPSE. Upaya yang akan

21. 13 - 21
dilakukan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan tersebut adalah
melalui pembahasan draf RUU secara intensif di lingkungan internal
dan eksternal LKPP, serta sosialisasi dan fasilitasi pembentukan
LPSE terhadap K/L/D/I. Selanjutnya, untuk mewujudkan capaian
sasaran RPJM tersebut, akan dilakukan upaya-upaya, antara lain (a)
dilaksanakannya sosialisasi Perpres pengganti Keppres Nomor 80
Tahun 2003 sambil menunggu ditandatanganinya Perpres tersebut;
(b) mempercepat penyelesaian norma, standar, panduan, dan
manual; dan (c) mempercepat penyusunan rancangan undang-undang
pengadaan barang/jasa agar dapat segera dibahas dengan DPR RI.
Selain itu, hal lain yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan
upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya di bidang
pengadaan, adalah melalui peningkatan jumlah aparat birokrasi yang
memiliki sertifikat pengadaan. Tingkat kelulusan ujian sertifikasi
pengadaan secara umum masih rendah, tetapi pada tahun 2010
mengalami peningkatan tingkat kelulusan ujian sertifikasi pengadaan
dibandingkan dengan periode 2005—2009. Untuk itu, langkah tindak
lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan tingkat
kelulusan, antara lain, adalah meningkatkan standar pelatihan baik
dari aspek lamanya pelatihan, kualitas instruktur (melalui sertifikasi
instruktur), serta kualitas lembaga pelatihan (melalui akreditasi
lembaga pelatihan). Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi
pemegang sertifikat pengadaan barang/jasa, soal ujian akan disusun
sesuai dengan standar kompetensi.