SlideShare a Scribd company logo

Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM

•
•
P
PromIt5

modul jabfung skm

Health & Medicine
1 of 491
Download to read offline
Modul Pelatihan PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT PROMOSI KESEHATAN BEKERJA SAMA DENGAN PUSDIKLAT APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2013 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia PUSAT PROMOSI KESEHATAN Gedung Prof. DR. Sujudi Lantai 10 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 4-9, Jakarta 12950 Telp / Fax. (021) 5203873 www.promkes.depkes.go.id Tahun 2013
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli i KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KATA PENGANTAR Tujuan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang profesional terutama di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat, yaitu Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) ditetapkan melalui SK Menpan No. 58 tahun 2000. Dalam Surat Keputusan tersebut dipersyaratkan tentang kriteria pengangkatan jabatan fungsional PKM, diantaranya harus mengikuti pelatihan pengangkatan pertama. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional PKM Ahli dan Terampil tahun 2013 ini dikembangkan mengacu kepada Standar Kurikulum Pelatihan yang telah dibuat pada tahun 2012 oleh Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kami berharap Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional PKM Ahli maupun Terampil dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kapasitas Pejabat Fungsional PKM Ahli maupun Terampil di pusat maupun di daerah. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan perbaikan modul ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Jakarta, November 2013 Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dr. Lily S. Sulistyowati, MM
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli ii KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli iii KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR SAMBUTAN KEPALA PUSDIKLAT APARATUR Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ditetapkan, bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemajuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi ekonomis. Selanjutnya, ditetapkan pula bahwa setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mecapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut, diupayakan bahwa setiap orang harus mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab serta memperoleh pelayanan kesehatan yang meliputi upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Upayameningkatkankesadaran,kemauansertakemampuandalammelakukankewajibannya untuk berperilaku hidup sehat, bukan merupakan hal yang mudah. Sehubungan dengan itu, diperlukan tenaga kesehatan yang berkompeten di bidang penyuluhan atau promosi kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Jabatan fungsional kesehatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 58 tahun 2000. Dalam Surat Keputusan tersebut dipersyaratkan bahwa pengangkatan pertama sebagai Jabatan Fungsional PKM Ahli maupun Terampil, terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan pengangkatan pertama. Sehubungan dengan itu diperlukan, Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama bagi Jabatan Fungsional PKM Ahli dan Terampil yang terstandar serta sesuai peraturan kediklatan yang berlaku. Kami menyambut baik, bahwa Pusat Promosi Kesehatan telah melakukan revisi Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama bagi Jabatan Fungsional PKM Ahli dan Terampil yang mengacu pada standarisasi serta peraturan kediklatan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya penting, mengingat pelatihan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional PKM Ahli
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli iv KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR dan Terampil. Setiap tahun diselenggarakan di provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional PKM Ahli dan Terampil sangat dibutuhkan oleh daerah. Kami berharap agar modul pelatihan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional PKM Ahli dan Terampil ini dapat menjadi acuan pihak penyelenggara pelatihan di pusat maupun daerah. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul pelatihan ini kami ucapkan terimakasih Jakarta, November 2013 Kepala Pusdiklat Aparatur Suhardjono, SE, MM
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli v KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................... Sambutan Kepala Pusdiklat Aparatur ............................................................... Daftar Isi ......................................................................................................... Struktur Program Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Terampil ............................................................................................. Materi Dasar I Kebijakan Dasar Aparatur Kesehatan ......................................................... Arah Bangkes Jangka Panjang .................................................................... Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan ...................................................... Strategi Utama ........................................................................................... Program Kesehatan Tahun 2010 - 2014 ....................................................... Peranan SDM Kesehatan ............................................................................ Masalah SDM Kesehatan ............................................................................ Program PPSDM Kesehatan ....................................................................... Program Badan PPSDM Kesehatan ............................................................ Struktur Organisasi Badan PPSDM Kesehatan ............................................ Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI ............................................................................. Target Pembangunan Tahun 2010 - 2014 .................................................... Peran Diklat dalam Bangkes ....................................................................... Tantangan Kebutuhan Diklat ....................................................................... Kebutuhan Diklat ........................................................................................ Tindak Lanjut Hasil Pemetaan ..................................................................... Kebijakan Diklat ......................................................................................... Implementasi Tugas dalam Manajemen Diklat .............................................. Kegiatan Prioritas di Bidang Diklat Aparatur ................................................. i iii v xi 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 10 11 11 12 12 15
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli vi KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Materi Dasar 2 Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Promosi Kesehatan ................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ Materi Dasar 3 Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat .............................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Dasar 4 Etika Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat .......................................... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ Materi Inti 1 Persiapan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat .......................... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. 16 16 16 17 17 18 31 31 32 32 32 34 40 41 41 41 41 42 44 55 55 55 56 57 59 82
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli vii KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Materi Inti 2 Pelaksanaan Advokasi Kesehatan .............................................................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 3 Pelaksanaan Penggalangan Dukungan Sosial ........................................... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 4 Pelaksanaan Penyuluhan untuk Pemberdayaan Masyarakat ................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 5 Pelaksanaan Pengembangan Pedoman Penyuluhan ................................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. 83 83 84 84 85 89 111 112 112 113 113 114 117 176 177 177 177 178 179 182 235 236 236 236 237 237 241 287
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli viii KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Materi Inti 6 Perumusan Sistem Pengembangan Penyuluhan ....................................... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 7 Pengembangan Metode Penyuluhan Kesehatan ........................................ I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 8 Karya Tulis/Ilmiah Bidang Kesehatan ......................................................... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 9 Teknologi Tepat Guna di Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ...... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Metode ................................................................................................ V. Media dan Alat Bantu ........................................................................... VI. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran .............................................. 288 288 288 289 289 292 295 296 296 296 296 297 300 312 311 311 311 312 312 314 324 325 325 326 326 327 327 328
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli ix KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR VII. Uraian Materi ........................................................................................ VIII.Referensi .............................................................................................. Materi Inti 10 Penghitungan Angka Kredit dan Pengajuan DUPAK .................................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Penunjang Membangun Komitmen Pembelajaran (Building Learning Commitment) Rencana Tindak Lanjut ................................................................................ 329 410 411 411 412 412 413 415 452 453 463
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli x KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli xi KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT JENJANG AHLI NO MATERI ALOKASI WAKTU T P PL JUMLAH A MATERI DASAR 1. Kebijakan Diklat Aparatur Kesehatan 2. Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Promosi Kesehatan 3. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 4. Etika Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat 2 2 2 2 - - - - - - - - 2 2 2 2 SUB TOTAL 8 - - 8 B MATERI INTI 1. Persiapan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 2. Pelaksanaan Advokasi Kesehatan 3. Pelaksanaan Penggalangan Dukungan Sosial 4. Pelaksanaan Penyuluhan untuk Pemberdayaan Masyarakat 5. Pelaksanaan Pengembangan Pedoman Penyuluhan 6. Perumusan Sistem Pengembangan Penyuluhan 7. Pengembangan Metode Penyuluhan Kesehatan 8. Karya Tulis/Karya Ilmiah Bidang Kesehatan 9. Teknologi Tepat Guna di Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 10. Penghitungan Angka Kredit dan Pengajuan DUPAK 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 12 3 2 5 3 3 5 6 4 6 - - - 8 - - - - - - 14 4 4 15 5 4 6 8 6 8 SUB TOTAL 17 49 8 74 C MATERI PENUNJANG 1. Membangun Komitmen Belajar 2. Rencana Tindak Lanjut - - 3 2 - - 3 2 SUB TOTAL - 5 - 5 TOTAL 25 54 8 87 KETERANGAN : T = Teori; P = Penugasan; PL = Praktik Lapangan; 1 JPL @ 45 Menit
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli xii KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR MATERI DASAR 1 KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR KESEHATAN UUD 1945 SETIAP ORANG BERHAK MEMPERTAHANKAN HIDUP DAN KEHIDUPANNYA KESEHATAN ADALAH HAK AZASI MANUSIA Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 2 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR ARAH BANGKES JANGKA PANJANG (2005 - 2025) ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Bangnas wawasan kesehatan. 2. Pemberdayaan Masyarakat daerah 3. Pengembangan upaya pembiayaan kesehatan. 4. Pengembangan pemberdayaan SDM-Kesehatan STRATEGI PRO RAKYAT INKLUSIF EFEKTIF RESPONSIF BERSIH INDONESIA SEHAT 2025 PROGRAM BADAN PPSDM KES VISI Masyarakat sehat yang Mandiri dan Berkeadilan UPAYA POKOK NILAI MISI TUJUAN BANGKES SASARAN NO INDKT 2009 2025 1 UHH 69 73,7 2 IMR 32,3 15,5 3 MMR 262 74 4 KR GIZI 26 9.5
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 3 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR STRATEGI UTAMA VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MISI 1. Meningkatkan derajat Kesmas melalui pemberdayaan masyarakat 2. Melindungi Kesmas dgn menjamin tersedianya upaya kes yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan SDMKes 4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik • Pemberdayaan masyarakat, swasta masyarakat madani dlm bangunkes melalui kerjasama nasional global • Yankes merata, terjangkau, bermutu berkeadilan berbasis bukti dengan mengutamakan upaya promotif preventif • Pembiayaan bangunkes untuk mewujudkan jamsoskesnas • Pengembangan dan pendayagunaan SDM Kes yang merata bermutu • Ketersediaan pemerataan, keterjangkauan obat alkes serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan mutu sediaan farmasi alkes makanan • Manajemen kes akuntabel, transparan, berdayaguna berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi yang bertanggung jawab
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 4 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2010 - 2014 PERANAN SDM KESEHATAN GENERIK 1. Dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya 2. Peningkatan pengawasan akuntabilitas aparatur kemenkes 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian kesehatan 4. Penelitian dan pengembangan kesehatan INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (WHO) 80% DITENTUKAN OLEH SDM KES SELAIN PEMBIAYAAN TEKNIS 1. Bina gizi kes ibu anak 2. Pembinaan upaya kesehatan 3. Pengendalian penyakit penyehatan lingkungan 4. Kefarmasian alkes 5. PPSDMKES
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 5 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR MASALAH SDMKES PROGRAM PPSDM KESEHATAN 1. Jenis Nakes meningkat (produksi) _ Kebutuhan Pemerataan belum terpenuhi _ DTPK. 2. Jenis Nakes kurang (saryankes) dan terdistribusi kurang merata _ kualitas pelayanan rendah _ bermasalah dalam sistem pelayanan rujukan untuk kasus tertentu 3. Kualitas Nakes _ Rendah , Pengembangan Karier _ belum berjalan Sistem Reward Punishment _ belum berjalan OUTCOME MENINGKATNYA KETERSEDIAN MUTU SDM KES SESUAI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 6 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR PROGRAM BADAN PPSDM KES STRUKTUR ORGANISASI BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (PERMENKES Nomor 1144 Tahun 2010) • Perencanaan Kebutuhan Nakes Pusat dan Daerah termasuk DTPK • Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Nakes melalui Diklat Nakes • Pemenuhan kebutuhan Nakes _Yankes Puskesmas, RS Kab/Kota , terutama di daerah terpencil dan bencana termasuk desa siaga • Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan serta pemberdayaan TKKI ke Luar Negeri • Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen SDM Kesehatan serta pemberdayaan organisasi profesi • Pengembangan Institusi Pelatihan Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pusat Perencanaan Pendayagunaan SDM Kesehatan Pusat Standarisasi, Sertifikasi Dikjut SDM Kesehatan Pusat Pendidikan Pelatihan Aparatur Pusat Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 7 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES RI TARGET PEMBANGUNAN TH 2010 -2014 PROGRAM /KEGIATAN OUTCOME/ INPUT INDIKATOR TARGET 2010 2014 PUSDIKLAT APARATUR Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1. Σ pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi 2. Σ lembaga unit pelatihan kesehatan yang terakreditasi 3. Σ aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan, fungsional, dan manajemen kesehatan 120 4 5000 180 7 25000
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 8 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR TARGET PEMBANGUNAN TH 2010 -2014 INDIKATOR KINERJA TARGET 2011 2012 2013 2014 1. Σ pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi 2. Σ lembaga unit pelatihan kesehatan yang terakreditasi 3. Σ aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan, fungsional, dan manajemen kesehatan 140 7 10000 150 9 15000 160 10 20000 180 13 25000
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 9 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR PERAN DIKLAT DALAM BANGKES DIKLAT SDM KES BANGKES
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 10 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR TUGAS POKOK FUNGSI PROGRAM KEGIATAN PELAYANAN GAP STANDAR PELAYANAN KEBUTUHAN DIKLAT STANDAR KOMPETENSI UNIT KERJA PROFESI JABFUNG KINERJA AKTUAL KINERJA OPTIMAL ENTITAS ORGANISASI TANTANGAN KEBUTUHAN DIKLAT
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 11 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KEBUTUHAN DIKLAT TINDAK LANJUT HASIL PEMETAAN
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 12 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KEBIJAKAN DIKLAT Menetapkan arah kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelatihan • Perencanaan: Koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan diklat sesuai kebutuhan program kesehatan • Pelaksanaan: melaksanakan TOT,pelatihan2 strategis/ berskala nasional dan internasional meliputi pelatihan teknis, fungsional, kepemimpinan, penjenjangan, dan manajemen kesehatan. • Pengendalian: pengendalian mutu institusi diklat kes dan pelatihan kesehatan PERENCANAAN DIKLAT • Inventarisasi kebutuhan diklat _ TNA, rapat2 koordinasi • Koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan diklat dgn kebutuhan program kesehatan _ sesuai arah pemb kes, meminimalkan tumpang tindih pelatihan, efisiensi anggaran • Penetapan kebutuhan pelatihan skala nasional termasuk penentuan satuan biaya kegiatan pelatihan dan rencana pelaksanaan PENGEMBANGAN DIKLAT • Penyusunan pedoman kediklatan meliputi: TNA, Penyusunan Kurmod, Penyelenggaraan Pelatihan, Evaluasi Pelatihan • Penyusunan kurikulum dan modul (kurmod) pelatihan skala nasional • Uji coba pelatihan berdasarkan kurmod yg disusun, _ menyampaikan pelatihan ke seluruh provinsi, penyelenggaraan Pelatihan bagi Pelatih (TOT), memantau pelatihan- pelatihan yang dilaksanakan oleh Bapelkes di propinsi IMPLEMENTASI TUGAS DALAM MANAJEMEN DIKLAT
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 13 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KEMAMPUAN DAN KARAKTERISTIK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PEGAWAI BERUPA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP PERILAKU YANG DIPERLUKAN PADA TUGAS JABATANNYA SEHINGGA PEGAWAI TERSEBUT DAPAT MELAKSANAKAN TUGASNYA SECARA PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN. PEMBINAAN DIKLAT • Memfasilitasi bantuan teknis dalam pelaksanaan: TNA, Penyusunan Kurmod, Penyelenggaraan Pelatihan, dan Evaluasi Pelatihan • Akreditasi dan sertifikasi terhadap: institusi diklat kesehatan (pemerintah dan non pemerintah), dan kegiatan pelatihan • Pelaksanaan monev diklat: quality qontrol diklat, pendataan kegiatan diklat, pendataan peserta diklat _ untuk mendukung ketersediaan data (sistim informasi diklat) PERMENKES 971 TAHUN 2009 IMPLEMENTASI TUGAS DALAM MANAJEMEN DIKLAT KOMPETENSI PEMENUHAN KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN di Dinkes, RS, Puskesmas UPT
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 14 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI BIDANG KOMPETENSI KHUSUS kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural. kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 15 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KEGIATAN PRIORITAS DI BIDANG DIKLAT APARATUR • Menyusun NSPK kediklatan • Menyusun dan mengembangkan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan Diklat Apatarur sesuai dengan rencana aksi Badan PPSDM Kesehatan, mengacu pada Renstra Kemenkes guna mendukung visi dan misi Kemenkes • Melakukan kajian dan analisis kebutuhan diklat aparatur untuk pengembangan di bidang kepemimpinan, manajemen kesehatan, teknis maupun fungsional • Melakukan pembinaan dan kemitraan dengan penyelenggara kediklatan : UPT vertikal Kemenkes maupun UPT Daerah • Melatih para pelatih dilingkungan Unit Teknis Kemenkes tentang kediklatan aparatur, meliputi: TPPK, TOC, MOT, TNA, Akreditasi Pelatihan, EPP. • Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan utk mendukung Permenkes 971/2009 (pelatihan bagi struktural Dinkes, RS, Puskesmas UPT), jabatan fungsional TOT. • Menyiapkan Aparatur untuk mendukung terwujudnya program nasional ( TKHI, dokter plus, ponek/poned, Save Papua, prajab, diklatpim, dll) • Revitalisasi peran institusi diklat kesehatan daerah (kolaborasi antara pusat dan daerah) _ sbg penyelenggara pelatihan2 skala nasional, penguatan thd SDM diklat dan sarana serta prasarana diklat • Pengembangan Unit Fungsional Diklat di Kab/ Kota _ sbg unit yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM Kes kab/ kota melalui pelatihan • Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi terhadap _ institusi diklat kesehatan (pemerintah non pem.), dan kegiatan pelatihan • Pendataan kegiatan pelatihan yang akan dan sudah dilaksanakan lengkap untuk tiap jenis diklat dan biodata lengkap peserta yg sudah dilatih _ untuk mendukung ketersediaan data diklat (sistim informasi diklat)
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 16 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR MATERI DASAR 2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PROMOSI KESEHATAN I. Deskripsi Singkat Sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi salah satu faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehat juga merupakan modal utama manusia untuk dapat melakukan perannya di bidang pembangunan ekonomi dan pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, telah ditetapkan bahwa arah pembangunan kesehatan adalah meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Visi pembangunan kesehatan jangka panjang adalah terwujudnya Indonesia Sehat tahun 2025, dimana masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat, perilaku masyarakat proaktif memelihara kesehatannya serta mampu mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk mencapai visi Indonesia Sehat Tahun 2025 tersebut, maka faktor perilaku masyarakat mempunyai determinan utama dalam pembangunan kesehatan. Perilaku tersebut meliputi upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, proaktif dalam memelihara kesehatannya serta akses dalam pelayanan kesehatan yang bermutu. Sehubungan dengan itu, intervensi perilaku terhadap peningkatan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat melalui promosi kesehatan merupakan upaya yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan baik dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ruang lingkup materi yang akan dibahas pada sesi ini meliputi: kebijakan pembangunan kesehatan dan kebijakan promosi kesehatan. II. Tujuan Pembelajaran A. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini, peserta latih mampu memahami Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kebijakan Promosi Kesehatan.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 17 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR B. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan: 1. Tujuan pembangunan kesehatan 2. Visi, misi dan nilai-nilai Kementerian Kesehatan 3. Strategi Kementerian Kesehatan 4. Promosi Kesehatan III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai berikut: Pokok bahasan 1. Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan Pokok bahasan 2. Kebijakan Promosi Kesehatan IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Langkah 1. Pengantar dan penjelasan tujuan pembelajaran (15 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator memperkenalkan diri b. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang judul pokok bahasan dan tujuan pembelajaran umum dan khusus yang ingin dicapai c. Fasilitator menjelaskan permasalahan kesehatan di Indonesia Langkah 2. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2010-2014 (25 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator menjelaskan kebijakan pembangunan jangka panjang bidang kesehatan tahun 2005-2025. b. Fasilitator menjelaskan rencana strategi Kementerian Kesehatan tahun 2010- 2014 c. Fasilitator menjelaskan jangka panjang Fasilitator menjelaskan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2010-2014 d. Fasilitator menjelaskan Strategi Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2010-2014
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 18 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Langkah 3. Kebijakan dan Peran promosi kesehatan dalam pembangunan kesehatan tahun 2010-2014 (25 menit) Langkah pembelajaran : a. Fasilitator melakukan curah pendapat tentang pengertian, tujuan dan sasaran promosi kesehatan. b. Fasilitator merangkum hasil curah pendapat tersebut selanjutnya menyampaikan penegasan singkat melalui penayangan slide c. Fasilitator menjelaskan visi dan misi promosi kesehatan d. Fasilitator menjelaskan kebijakan umum promosi kesehatan e. Fasilitator menjelaskan pentingnya peran promosi kesehatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan Langkah 4 Indikator kinerja utama kegiatan promosi kesehatan tahun 2010-2014 (20 menit) Langkah pembelajaran : a. Fasilitator menjelaskan indikator kinerja utama promosi kesehatan b. Fasilitator menjelaskan strategi promosi kesehatan c. Fasilitator menjelaskan kegiatan pokok promosi kesehatan d. Fasilitator memberikan kesempatan pada peserta untuk menyampaikan materi yang kurang dipahami. e. Fasilitator menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan atau klarifikasi yang disampaikan oleh peserta latih. Langkah 5 Kesimpulan (10 menit) a. Fasilitator mengajak peserta untuk mereview hal-hal penting yang ada dalam pokok bahasan ini. b. Pada akhir sesi, fasilitator mengucapkan kata-kata yang membangun semangat serta harapan agar peserta dapat mengikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa senang. V. Uraian Materi Pokok Bahasan 1. Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan A. Latar Belakang Status kesehatan masyarakat di Indonesia telah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, status gizi anak balita serta meningkatnya umur harapan hidup. Meskipun demikian upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat ini perlu terus dioptimalkan. Hal
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 19 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR ini disebabkan masih banyaknya permasalahan kesehatan masyarakat lainnya di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus dan harus diwaspadai, yaitu pengendalian penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif seperti : penyakit jantung, diabetes militus, kanker, dll, juga penyakit menular, sperti: diare, demam berdarah, TB, malaria, HIV-AIDS, serta penyakit baru, seperti: flu burung, H1N1, lupus, dll dan penyakit akibat bencana. Salah satu penyebab utamanya adalah perilaku masyarakat yang belum mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sehubungan dengan itu arah pembangunan kesehatan nasional jangka panjang adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. B. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025 Kebijakan pembangunan jangka panjang bidang kesehatan tahun 2005-2025, diarahkan pada upaya terwujudnya ” Indonesia Sehat Tahun 2025” Visi Indonesia Sehat Tahun 2025 adalah : Tercapainya hak hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin hidup dalam lingkungan yang sehat, perilaku masyarakat proaktif memelihara kesehatannya serta mampu akses dalam pelayanan kesehatan yang bermutu. Misi Indonesia Sehat Tahun 2025 adalah: 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 3. Memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 4. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan Pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1. RPJMN 1: 2005-2009 Fokus pada meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 2. RPJMN 2: 2010-2014 Fokus pada pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. RPJMN 3: 2015-2019 Fokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas semakin mantap
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 20 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 4. RPJMN 4: 2020-2025 Fokus pada akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas merata di seluruh Indonesia. C. Rencana Strategi Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2010- 2014 1. Arah pembangunan kesehatan nasional tahun 2010-2014, adalah meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dasar pembangunan kesehatan adalah perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan (ibu, bayi, anak, manula dan keluarga miskin). 2. Visi pembangunan kesehatan nasional tahun 2010-2014 adalah: “Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan” 3. Misi pembangunan kesehatan nasional adalah : a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 4. Tujuan adalah : Terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil dan berdaya guna dalam mencapai derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Guna mewujudkan visi, misi serta tujuan tersebut diatas, Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu: a. Pro-rakyat artinya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus mengasilkan yang terbaik untuk rakyat, tanpa membeda-bedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi. b. Inklusif artinya semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak dan seluruh komponen masyarakat yakni lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha/dunia usaha maupun masyarakat madani semuanya harus berpartisipasi aktif. c. Responsif artinya program kesehatan harulah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah sesuai dengan situasi setempat.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 21 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR d. Efektif artinya program kesehatan harus mencapai hasil sesuai target yang ditetapkan dan bersifat efisien. e. Bersih artinya penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan yang dapat di pertanggung jawabkan. Pembangunan kesehatan tahun 2010-2014 diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan MDG’s yaitu: a. Meningkatkan umur harapan hidup dari 70,6 tahun menjadi 72 tahun b. Menurunkan angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup c. Menurunkan angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup d. Menurunkan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita dari 18,4 persen menjadi dibawah 15,0 persen. e. Memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya 5. Strategi Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan nasional tahun 2010-2014 ada enam yaitu: a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif c. Meningkatnya pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional d. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan f. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparant, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 22 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Pokok Bahasan 2. Kebijakan dan peran promosi kesehatan dalam pembangunan kesehatan tahun 2010-2014 A. Pengertian Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (SK Menkes No. 1193/Menkes/SK/X/2004) B. Pengertian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah: Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan-aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya C. Visi Promosi Kesehatan Individu, keluarga dan masyarakat Indonesia telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam rangka: a) mencegah timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lain; b) menanggulangi penyakit dan masalah-masalah kesehatan lain dalam rangka menigkatkan derajat kesehatan; c) memanfaatkan pelayanan kesehatan; d) mengembangkan dan menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat D. Misi Promosi Kesehatan a. Memberdayakan individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik melalui pendekatan individu dan keluarga maupun melalui pengorganisasian dan penggerakan masyarakat. b. Membina suasana dan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya PHBS masyarakat. c. Mengadvokasi para pengambil keputusan, penentu kebijakan serta pihak- pihak lain yang berkepentingan dalam rangka: mendorong diberlakukannya kebijakan publik berwawasan kesehatan, mengintegrasikan promosi kesehatan khusunya pemberdayaan masyarakat dalam program-program kesehatan, meningkatkan kemitraan antara pemerintah pusat dengan daerah dan masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha, meningkatkan investasi dalam promosi kesehatan dan bidang kesehatan.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 23 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR E. Tujuan Promosi Kesehatan Tujuan Umum : Meningkatnya PHBS individu, keluarga dan masyarakat serta berperan aktif dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat Tujuan Khusus: a. Meningkatkan komitmen pembangunan berwawasan kesehatan dari para pengambil kebijakan dari berbagai pihak . b. Meningkatkan kerjasama, antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan c. Meningkatkan peran masyarakat termasuk swasta sebagai subjek atau penyelenggara upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan d. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dengan mempertimbangan kearifan lokal. e. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan seluruh program dan sektor terkait, di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu kepada rencana strategis kementerian kesehatan F. Kebijakan Umum Promosi Kesehatan a. Menempatkan upaya promosi kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan b. Melaksanakan peningkatan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab c. Memantapkan peran serta masyarakat, kelompok-kelompok potensial, termasuk swasta dan dunia usaha dalam pembangunan kesehatan d. Melaksanakan upaya promosi kesehatan secara holistik dan terpadu e. Melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggaraan upaya promosi kesehatan G. Strategi Umum Promosi Kesehatan a. Memperkuat sistem, kelembagaan dan penganggaran serta sarana promosi kesehatan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota b. Mengupayakan terbitnya peraturan perundangan dibidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat c. Meningkatkan advokasi, sosialisasi dan komitmen politis di semua tingkatan d. Meningkatan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab e. Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait, swasta/dunia usaha, dan Ormas/ LSM
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 24 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR f. Menumbuhkan partisipasi dan peran serta individu, keluarga, dan masyarakat dalam upaya kesehatan g. Memadukan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap upaya pencegahan penyakit, peningkatan KIA dan Gizi dan peningkatan akses ke pelayanan kesehatan h. Melakukan riset dan pengembangan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk kemajuan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat H. Peran Promosi Kesehatan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional Peran promosi kesehatan sangat penting dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pembangunan kesehatan nasional terutama di bidang pemberdayaan masyarakat, membangun suasana yang kondusif untuk hidup sehat, serta pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan di berbagai jenjang administrasi. I. Kegiatan pokok promosi kesehatan a. Mengembangkan, menjabarkan dan mengimplementasikan Kebijakan, Pedoman dan Standar Promosi Kesehatan b. Memperjuangkan anggaran promosi kesehatan c. Mengembangkan sumber daya dan organisasi promosi kesehatan d. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia promosi kesehatan e. Menyusun arah kebijakan dan strategi promosi kesehatan f. Mengkaji metode dan teknik promosi kesehatan yang efektif untuk pengembangan model promosi kesehatan. g. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan promosi kesehatan antara pusat dan daerah h. Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra internasional/ regional/ nasional dalam mengembangkan promosi kesehatan. i. Melaksanakan kampanye kesehatan j. Mendayagunakan data dan informasi dalam perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta sistem informasi k. Melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Promosi Kesehatan J. Program Promosi Kesehatan diprioritaskan pada : a. PHBS di Rumah Tangga PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 25 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Indikator PHBS di Rumah Tangga adalah : 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2) Memberi bayi ASI Eksklusif 3) Menimbang bayi dan balita setiap bulan 4) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 5) Menggunakan air bersih 6) Menggunakan jamban sehat 7) Memberantas jentik di rumah 8) Makan sayur dan buah setiap hari 9) Melakukan aktivitas fisik setiap hari 10) Tidak merokok didalam rumah. b. PHBS di Sekolah PHBS di sekolah adalah upaya meningkatkan kemampuan peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah agar mandiri dalam mencegah penyakit, memelihara kesehatan, menciptakan dan memelihara lingkungan sehat, terciptanya kebijakan sekolah sehat serta berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sekitarnya. Indikator PHBS di Sekolah adalah: 1) Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun 2) Mengkonsumsi jajanan di warung/ kantin sekolah 3) Menggunakan jamban yang bersih dan sehat 4) Olahraga yang teratur dan terukur 5) Memberantas jentik nyamuk 6) Tidak merokok 7) Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan 8) Membuang sampah pada tempatnya c. PHBS di Institusi Kesehatan PHBS di institusi kesehatan merupakan upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung dan petugas agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan Institusi Kesehatan yang sehat dan mencegah penularan penyakit di institusi kesehatan. Indikator PHBS di Institusi Kesehatan adalah: 1) Menggunakan air bersih 2) Menggunakan jamban 3) Membuang sampah pada tempatnya 4) Tidak merokok di Institusi Kesehatan
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 26 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 5) Tidak meludah sembarangan 6) Memberantas jentik nyamuk d. PHBS di Tempat-tempat Umum PHBS di Tempat-tempat Umum merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan pengelola tempat-tempat umum agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan Tempat-tempat umum yang Sehat. Indikator PHBS di Tempat-tempat Umum adalah: 1) Menggunakan air bersih 2) Menggunakan jamban 3) Membuang sampah pada tempatnya 4) Tidak merokok di tempat umum 5) Tidak meludah sembarangan 6) Memberantas jentik nyamuk e. PHBS di di Tempat Kerja PHBS di tempat kerja merupakan upaya untuk memberdayakan para pekerja agar tau, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Kerja Sehat. Indikator PHBS di Tempat Kerja 1) Tidak merokok di Tempat Kerja 2) Membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja 3) Melakukan oleh raga/ aktivitas fisik secara teratur 4) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar atau buang air kecil 5) Memberantas jentik nyamuk di tempat kerja 6) Menggunakan air bersih 7) Menggunakan jamban saat buang air kecil dan buang air besar 8) Membuang sampah pada tempatnya 9) Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis pekerjaannya. f. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit (PKRS) PKRS adalah upaya rumah sakit meningkatkan perilaku petugas rumah sakit, klien, kelompok-kelompok masyarakat dan pasien beserta keluarganya agar pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhannya dan rehabilitasinya, selanjutnya klien dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatannya, mencegah masalah kesehatan dan mengembangkan upaya bersumberdaya masyarakat melalui pembelajaran dari oleh dan bersama mereka sesuai sosial budata mereka dan didukung oleh kebijakan publik berwawasan kesehatan
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 27 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Kegiatan PKRS adalah melakukan penyebarluasan informasi kesehatan atau komunikasi informasi dan edukasi kesehatan di dalam dan di luar gedung. g. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah desa dan kelurahan yang: 1) Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan lain yang ada di wilayahnya dan yang memberikan pelayanan setiap hari. 2) Memiliki upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang melaksanakan upaya survailans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku), penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Desa dan kelurahan Siaga Aktif memiliki komponen (1) Pelayanan kesehatan dasar, (2) UKBM yang melaksanakan survailans berbasis masyarakat, penanggulangan kedaruratan kesehatan dan bencana, penyehatan lingkungan, serta (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kriteria dan pentahapan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah sebagai berikut. 1). Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Pratama, yaitu desa/kelurahan yang: • Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa/Kelurahan, tetapi belum berjalan. • Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa/ Kelurahan Siaga Aktif minimal 2 orang. • Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. • Sudah memiliki Posyandu, tetapi UKBM lainnya tidak aktif. • Sudah ada dana untuk pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan tetapi belum ada sumber dana lainnya. • Ada peran aktif dari masyarakat namun belum ada peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif. • Belum memiliki peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif. • Pembinaan PHBS kurang dari 20 persen pada rumah tangga di desa/kelurahan
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 28 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 2). Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Madya, yaitu desa/kelurahan yang: • Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan, tetapi belum secara rutin setiap tri-wulan • Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa dan Kelurahan Siaga Aktif antara tiga sampai lima Orang. • Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. • Sudah memiliki Posyandu dan 2 (dua) UKBM lainnya yang aktif. • Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta satu sumber dana lainnya baik dari masyarakat ataupun dunia usaha. • Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari satu ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. • Sudah memiliki peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, tetapi belum direalisasikan. • Minimal 20 persen rumah tangga di Desa dan Kelurahan mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 3). Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Purnama, yaitu desa dan kelurahan yang: • Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan secara rutin, setiap tri-wulan. • Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa dan Kelurahan Siaga Aktif antara enam sampai delapan orang. • Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. • Sudah memiliki Posyandu dan 3 (tiga) UKBM lainnya yang aktif. • Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha. • Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari dua ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. • Sudah memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif. • Minimal 40 persen rumah tangga di Desa dan Kelurahan mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 29 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 4). Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri, yaitu desa/kelurahan yang: • Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa/Kelurahan yang berjalan secara rutin setiap bulan. • Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa/ Kelurahan Siaga Aktif lebih dari sembilan orang. • Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. • Sudah memiliki Posyandu dan lebih dari 4 (empat) UKBM lainnya yang aktif dan berjejaring. • Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha. • Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari dua ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. • Sudah memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif. • Minimal 70 persen rumah tangga di Desa dan Kelurahan mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dalam bentuk matriks, pentahapan perkembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut. K. Indikator Kinerja Utama Promosi Kesehatan tahun 2010-2014 Indikator kinerja utama promosi kesehatan tahun 2010-2014 adalah: 1. Secara umum adalah meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat tahun 2014. 2. Secara khusus adalah : KRITERIA PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI 1. Forum Desa / Kelurahan Ada, tetapi belum berjalan Berjalan, tetapi belum rutin setiap tri-wulan Berjalan setiap Tri-wulan Berjalan setiap bulan 2. KPM/Kader Sudah ada minimal 2 orang Sudah ada 3-5 orang Sudah ada 6-8 orang Sudah ada 9 orang atau lebih 3. kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar Ya Ya Ya Ya 4. Posyandu UKBM lainnya aktif Posyandu ya, UKBM lainnya tidak aktif Posyandu 2 UKBM lainnya aktif Posyandu 3 UKBM lainnya aktif Posyandu 4 UKBM lainnya aktif
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 30 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KRITERIA PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI 5. Dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di Desa dan kelurahan - Pemerintah desa dan kelurahan - Masyarakat - Dunia usaha Sudah ada dana dari pemerintah desa dan kelurahan serta belum ada sumber dana lainnya Sudah ada dana dari pemerintah desa dan kelurahan serta satu sumber dana lainnya Sudah ada dana dari pemerintah desa dan kelurahan serta satu sumber dana lainnya Sudah ada dana dari pemerintah desa dan kelurahan serta satu sumber dana lainnya 6. Peran serta masyarakat dan Organisasi kemasyarakat- an Ada peran aktif masyarakat dan tidak ada peran aktif ormas Ada peran aktif masyarakat dan tidak ada peran aktif ormas Ada peran aktif masyarakat dan tidak ada peran aktif ormas Ada peran aktif masyarakat dan tidak ada peran aktif ormas 7. Peraturan Kepala Desa atau peraturan Bupati/ Walikota Belum ada Ada, belum direalisasikan Ada, belum direalisasikan Ada, belum direalisasikan 8. Pembinaan PHBS Rumah Tangga Pembinaan PHBS kurang dari 20 % rumah tangga yang ada Pembinaan PHBS minimal 20 % rumah tangga yang ada Pembinaan PHBS minimal 40 % rumah tangga yang ada Pembinaan PHBS minimal 70 % rumah tangga yang ada a. Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 70%; b. Persentase desa dan kelurahan siaga aktif sebesar 70 %; c. Jumlah poskesdes yang dikembangkan dan beroperasi adalah 58.500 buah poskesdes L. Penutup Peran promosi kesehatan dalam mendukung visi dan misi pembangunan kesesehatan menuju “Masyarakat Hidup Sehat secara Mandiri” sangat penting. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, sangat ditentukan oleh kegiatan promosi kesehatan. Ruang lingkup kegiatan promosi kesehatan sangat luas meliputi komunikasi informasi dan edukasi (KIE), advokasi, bina suasana, gerakan pemberdayaan masyarakat, membangun jejaring kemitraan, pendukung tercapainya cakupan semua program pelayanan kesehatan, meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 31 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR MATERI DASAR 3 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT I. Deskripsi Singkat Dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini dimanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 16, 17 dan 18, selanjutnya pasal 62 ayat 1 bahwa Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi,atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat. Mengacu pada ketentuan tersebut maka salah satu strategi Kementerian Kesehatan RI adalah meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Salah satu jenis SDM Kesehatan yang bermutu dan bersifat profesional adalah Pejabat Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM). Keberadaan Pejabat Fungsional PKM telah ditetapkan serta diatur dalam Keputusan Menteri Negara PAN No. 58/Kep/Men.PAN/8/2000. Secara umum Jabatan Fungsional PKM merupakan tenaga yang mempunyai kemampuan dalam melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan yang meliputi pelaksanaan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan perorangan. Ada dua jenis Pejabat Fungsional PKM yaitu Penjabat Fungsional PKM Ahli dan Pejabat Fungsional PKM Terampil. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan proses pembelajaran dengan cara yang sistematis di bidang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 32 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Sedangkan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang bersifat keterampilan di bidang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. II. Tujuan Pembelajaran A. Tujuan Pembelajaran Umum: Setelah mengikuti materi, peserta mampu memahami jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. B. Tujuan Pembelajaran Khusus: Setelah mengikuti materi, peserta mampu menjelaskan: 1. Kebijakan jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan kedudukannya. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan berikut: Pokok bahasan 1. Kebijakan jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pokok bahasan 2. Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Kedudukannya Sub pokok bahasan: a. Pengertian b. Tugas Pokok c. Jenjang Jabatan dan Pangkat d. Hak dan kewajiban e. Keuntungan menjadi pemangku jabatan fungsional f. Persyaratan pengangkatan, pemberhentian, kenaikan jenjang g. Butir kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini menguraikan tentang kegiatan fasilitator dan peserta dalam proses pembelajaran selama sesi ini berlangsung (2 Jpl: 2 x 45 menit = 90 menit), adalah sebagai berikut: Langkah 1. Pengkondisian (10 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 33 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja dan materi yang akan disampaikan. b. Menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan peserta untuk menerima materi dengan menyepakati proses pembelajaran. c. Dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan ruang lingkup secara singkat mengenai materi dan pokok bahasan ini. d. Fasilitator menyampaikan secara singkat tentang pentingnya fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung tujuan pembangunan kesehatan. Langkah 2. Penyampaian dan pembahasan pokok bahasan 1. Kebijakan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (10 menit). Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengukur pemahaman peserta tentang kebijakan jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. b. Fasilitator menulis semua jawaban peserta, kemudian menyampaikan paparan materi Kebijakan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Langkah 3. Penyampaian dan pembahasan pokok bahasan 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Kedudukannya (60 menit). Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengukur pemahaman peserta tentang jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan kedudukannya. b. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta pada kertas flipchart, selanjutnya merangkum dan menyampaikan paparan materi Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Kedudukannya sesuai urutan sub pokok bahasan dengan menggunakan bahan tayang. c. Fasilitator memberikan kesempatan peserta untuk bertanya atau menyampaikan klarifikasi, kemudian fasilitator menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai. Langkah 4. Rangkuman dan kesimpulan (10 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta terhadap materi yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 34 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR b. Fasilitator merangkum dan membuat kesimpulan poin-poin penting dari materi yang disampaikan. Fasilitator melakukan kegiatan refleksi terkait dengan proses pembelajaran sesi ini. Fasilitator menutup sesi ini, dengan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta. V. Uraian Materi Pokok Bahasan 1. KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT Dalam rangka meningkatkan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu didukung sumber data manusia kesehatan yang profesional, untuk itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI telah menetapkan 28 jabatan fungsional kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesi masing-masing. Salah satu jabatatan fungsional kesehatan adalah jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenjang jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat terdiri dari Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil. Pokok Bahasan 2. JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEDUDUKANNYA A. Pengertian • Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan pada instansi pemerintah dan non pemerintah. • Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 35 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Penyuluhan Kesehatan Masyarakat adalah suatu upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi perorangan, kelompok dan masyarakat dalam berbagai tatanan, dengan membuka jalur komunikasi, menyediakan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku dengan cara melakukan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenali, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatannya. • Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan pangkat dan/atau jabatan. B. Tugas Pokok Tugas pokok Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakankegiatanadvokasi,pembinaansuasanadangerakanpemberdayaan masyarakat serta dilandasi oleh semangat kemitraan, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan. Tugas pokok Jabfung PKM adalah: 1. Melaksanakan kegiatan advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan penyebarluasan informasi kesehatan dalam berbagaia bentuk dan saluaran komunikasi; 3. Membat rancanagan media, baik media cetak, elektronika maupun media luar ruang; 4. Melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan; 5. Merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan. C. Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabfung PKM ada 2 jenis, yaitu: 1. Jabfung PKM Ahli adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan proses pembelajaran dengan cara yang
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 36 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR sistematis di bidang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Jabfung PKM Ahli ada 3 jenjang: a) PKM Pertama (Penata Muda gol III a – Penata Muda Tkt I gol III b) b) PKM Muda (Penata gol III c – Penata Tkt I gol III d) c) PKM Madya (Pembina gol IV a – Pembina Utama Muda gol IV c) 2. Jabfung PKM Terampil. adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang bersifat keterampilan di bidang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Jabfung PKM Terampil ada 3 jenjang : a) PKM Pelaksana (Pengatur muda Tkt I gol II c – Pengatur gol II d) b) PKM Pelaksana Lanjutan (Penata Muda gol III a – Penata Muda Tkt I gol III b) c) PKM Penyelia (Penata golongan III c – Penata Tkt I gol III d) D. Hak dan Kewajiban Hak seorang Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat: a) Memperoleh tunjuangan pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b) Memperoleh angka kredit atas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban seorang Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat a) Memiliki kompetensi yang menunjang profesi b) Berpendidikan dan lulus dari pendidikan, pelatihan tertentu yang diakui resmi c) Memenuhi angka kredit kumulatif baik untuk pengangkatan kedalam jabatan ataupun kenaikan jabatan/pangkat d) Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatan puncak wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang. e) Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatan puncak wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang. f) Mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 37 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR E. Keuntungan menjadi pemangku jabatan fungsional a) Berpeluang memperoleh kepangkatan yang lebih tinggi tanpa dibatasi oleh pendidikan yang tertinggi yang dimiliki. b) Berpeluang memperoleh kenaikan pangkat lebih cepat. c) Berpeluang meningkatkan profesionalisme di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan yang lebih luas d) Berpeluang mengembangkan kreativitas lebih bebas e) Berpeluang berkarya lebih mandiri f) Berpeluang memperoleh tunjangan jabatang fungsional sesuai peraturan yang ada. g) Terbuka kesempatan untuk berpindah jalur ke jabatan struktural F. Persyaratan pengangkatan, pemberhentian dan kenaikan jenjang 1. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat a. Pengangkatan Pertama Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan dan didasarkan pada formasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil harus memenuhi syarat 1) berijazah serendah-rendahnya adalah Diploma III Kesehatan/ Diploma III Promosi Kesehatan; 2) pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c; 3) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat serta memperoleh sertifikat bagi Diploma III Kesehatan; 4) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 5) membuat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli harus memenuhi syarat: 1) berijazah serendah-rendahnya Sarjana Kesehatan/Diploma IV Kesehatan/Diploma IV Promosi Kesehatan; 2) pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 38 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 3) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat dan memperoleh sertifikat bagi Sarjana Kesehatan/Diploma IV Kesehatan; 4) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 5) membuat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud diatas merupakan pengangkatan sesuai dengan lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat dan memperoleh sertifikat paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. b. Pengangkatan PNS dari Jabatan lain kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan seperti pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan jenjang jabatan, tersedia formasi, memiliki pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan minimal 1 (satu) tahun dan usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun serta memiliki nilai prestasi paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. c. Pengangkatan Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil menjadi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli, apabila memenuhi persyaratan: 1) Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli; 2) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli; 3) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Penjenjangan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli; dan 4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 39 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 2. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. b. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan 3. Kenaikan Jenjang Jabatan dan Pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kenaikan jenjang Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dapat dipertimbangkan apabila: a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; b. Memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah, sekurang-kurangnya 80% berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendudukan dan sebanyak-banyaknya 20% berasal dari unsur penunjang c. Setiap unsur penilaian nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Kenaikan pangkat Pejabat Peyuluh Kesehatan Masyarakat dapat dipertimbangkan apabila : (1) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir; (2) Memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah, sekurang-kurangnya 80% berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendudukan dan sebanyak-banyaknya 20% berasal dari unsur penunjang (3) Setiap unsur penilaian nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. G. Butir Kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat 1. Pendidikan, meliputi: a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat. 2. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, meliputi: a. Mempersiapkan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; b. Melaksanakan advokasi kesehatan; c. Menggalang dukungan sosial/bina suasana; dan
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 40 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR d. Melaksanakan penyuluhan kesehatan meyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan yang dilandasi semangat kemitraan. 3. Pengembangan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, meliputi : a. Menyusun Rencana Jangka Panjang/Pendek; b. Menyusun Pedoman Penyuluhan Kesehatan Masyarakat; c. Merumuskan kebijakan Pengembangan Penyuluhan Masyarakat; dan d. Mengembangkan metode penyuluhan kesehatan masyarakat. 4. Pengembangan Profesi, meliputi: a. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; b. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; c. Membuat buku pedoman/petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; dan d. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. 5. Penunjang kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat, meliputi: a. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; b. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; c. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional penyuluhan kesehatan masyarakat; d. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa; e. Menjadi anggota organisasi profesi bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan g. Menjadi anggota tim penilai karya-karya yang berkaitan dengan advokasi, penggalangan dukungan sosial, pemberdayaan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. VI. Referensi • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/MEN. PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan dan Angka Kreditnya
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 41 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR MATERI DASAR 4 ETIKA PROFESI PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT /PROMOTOR DAN PENDIDIK KESEHATAN I. Deskripsi Singkat Pejabat Fungsional (Jabfung) PKM berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000, mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan serta menjalankan fungsi sebagai agen perubahan perilaku. Tenaga promotor dan pendidik kesehatan adalah seseorang yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan dalam promosi kesehatan/pendidikan/penyuluhan kesehatan yang diperoleh melalui pendidikan formal yang diakui oleh Perkumpulan Promosi dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Perkumpulan PPKMI. Dalam menjalankan perannya Pejabat Fungsional PKM/Promotor dan Pendidik Kesehatan harus dilandasi dengan nilai-nilai yang ada dalam etika profesi, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi efektif, bersifat tidak diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. II. Tujuan Pembelajaran A. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami etika profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan. B. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan 2. Menjelaskan Etika profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 42 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai berikut: Pokok bahasan 1. Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor Kesehatan Sub pokok bahasan: a. Pengertian b. Ciri-ciri profesi c. Kode Etik Profesi d. Syarat-syarat e. Organisasi profesi Perkumpulan PPKMI Pokok bahasan 2. Etika profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan Sub pokok bahasan: a. Pengertian b. Prinsip-prinsip etika IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini menguraikan tentang kegiatan fasilitator dan peserta dalam proses pembelajaran selama sesi ini berlangsung (2 jpl x 45 menit = 90 menit), adalah sebagai berikut: Langkah 1. Pengantar dan penjelasan tujuan pembelajaran (5 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator memperkenalkan diri b. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang judul pokok bahasan dan tujuan pembelajaran umum dan khusus yang ingin dicapai c. Fasilitator menyampaikan secara singkat tentang latar belakang pentingnya pejabat Fungsional PKM dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi nilai-nilai yang ada dalam etika profesi. Langkah 2. Pengertian profesi PKM/Promotor dan Pendidik Kesehatan dan ciri-ciri nya (15 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan curah pendapat tentang pengertian profesi PKM/ Promotor dan Pendidik Kesehatan. b. Fasilitator menulis semua jawaban peserta, kemudian merangkum.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 43 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR c. Fasilitator menyampaikan penegasan singkat tentang pengertian profesi PKM/ Promotor dan Pendidik Kesehatan. d. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, dan mengemukakan pendapatnya. Langkah 3. Kode etik profesi PKM/Promotor dan Pendidik Kesehatan (25 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator memasang dua lembar kertas flipchart di depan kelas. b. Fasilitator menuliskan pada kertas flipchart pertama ” Jabatan Fungsional PKM yang melaksanakan tugasnya dengan moral dan budi pekerti yang baik”. Selanjutnya pada kertas flipchart kertas kedua dituliskan : ” Jabatan Fungsional PKM yang melaksanakan tugasnya dengan moral dan budi pekerti yang tidak baik ” c. Fasilitator minta setiap peserta menuliskan contoh-contoh seorang Jabfung PKM yang mengerjakan pekerjaannya dengan moral atau budi pekerti yang baik pada kertas pertama, kemudian yang tidak baik pada kertas kedua. d. Fasilitator merangkum hasil tulisan peserta yang ada dalam kertas pertama dan kedua. e. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang kode etik profesi PKM/Promotor dan Pendidik Kesehatan. Langkah 4. Syarat-syarat profesi (10 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan presentasi untuk menjelaskan syarat-syarat profesi PKM/ Promotor dan Pendidik Kesehatan b. Fasilitator memberikan kesempatan bertanya kepada peserta atau menyampaikan pendapatnya. Langkah 5. Organisasi Profesi Perkumpulan PPKMI (20 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator menjelaskan tentang nama perkumpulan, azas dan dasarnya, tujuan, siapa saja anggotannya, dan musyawarah nasional organisasi Perkumpulan PPKMI. b. Fasilitator memberikan kesempatan peserta untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 44 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Langkah 6. Pengertian Etika, Etiket, dan Etos (15 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan pembentukan kelompok, sehingga peserta berkumpul dalam empat kelompok. b. Fasilitator memberikan tugas untuk didiskusikan apa arti dari c. Etika, etiket, dan etos. Langkah 7. Kesimpulan (5 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator menyampaikan beberapa hal penting tentang Etika Profesi PKM/ Promotor dan Pendidik Kesehatan. b. Fasilitator kembali menyampaikan tujuan pembelajaran umum dan khusus untuk pokok bahasan Etika Prrofesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat c. Fasilitator menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada peserta yang telah berperan aktif dalam proses pembelajaran pokok bahasan ini. V. Uraian Materi Pokok Bahasan 1. PROFESI PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/PROMOTOR DAN PENDIDIK KESEHATAN. A. Pengertian Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Promotor dan pendidik Kesehatan adalah Pekerja/Sumber Daya Manusia Promosi Kesehatan termasuk di dalamnya Jabfung PKM baik yang terampil maupun ahli, yang menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan pendidikan/ ketrampilan spesifik yang komprehensif dan memiliki sertifikasi resmi dari Organisasi Profesi yaitu Perkumpulan Promotor Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (Perkumpulan PPKMI). Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan, enjalankan tugas dan fungsinya sesuai profesi dan keahlian, yang senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi kode etik profesi Promotor dan Pendidik Kesehatan. B. Ciri-ciri Profesi. Profesi pada umumnya mempunyai beberapa ciri, yaitu: 1. Memberikan pelayanan pada orang secara langsung. 2. Menempuh pendidikan tertentu dengan melalui ujian tertentu sebelum melakukan pelayanan.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 45 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 3. Anggotanya relatif bersifat homogen. 4. Menerapkan standar pelayanan tertentu. 5. Etika profesi ditegakkan oleh suatu organisasi. Kualifikasi suatu pekerjaan sebagai suatu profesi adalah: • Mensyaratkan pendidikan teknis yang formal lengkap dengan cara pengujian yang terinstitusionalisasikan, baik mengenai edukuasi pendidikan maupun mengenal kompetensi orang–orang hasil didiknya. • Penguasaan tradisi kultural dalam menggunaan keahlian dan ketrampilan tertentu. • Komplek pekerjaan memiliki sejumlah sarana institusional untuk menjamin bahwa kompetensi yang dimiliki itu akan digunakan secara bertanggungjawab, wujudnya adalah organisasi profesi dengan prosedur penegakkan, serta rekruitasi pengemban profesi. C. Kode Etik Profesi Penyuluh Kesehatan/Promotor dan Pendidik Kesehatan. Kode Etik Profesi Penyuluh Kesehatan/Promotor dan Pendidik Kesehatan dirumuskan dalam 33 butir dan 8 bagian meliputi: Pembukaan/Mukadimah Bab I. Kewajiban Umum (5 butir) Bab II. Kewajiban Terhadap Masyarakat (7 butir) Bab III. Kewajiban Terhadap Sesama Profesi (4 butir) Bab IV. Kewajiban Terhadap Profesi Lain (3 butir) Bab V. Kewajiban Terhadap Profesinya (7 butir) Bab VI. Kewajiban Terhadap Diri Sendiri (5 butir) Bab VII. Penutup (1 butir) MUKADIMAH Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Promosi kesehatan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 46 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Sasaran atau klien profesi promosi kesehatan adalah individu, kelompok dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, promosi kesehatan sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Dalam rangka pengabdian terhadap bangsa Indonesia, kami para profesi Penyuluh Kesehatan/ Promotor dan Pendidik kesehatan, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, merumuskan KODE ETIK PROFESI PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/ PROMOTOR DAN PENDIDIK KESEHATAN yang diuraikan dalam bab–bab dan pasal sebagai berikut: BAB I KEWAJIBAN UMUM Pasal 1 Setiap profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Promotor dan Pendidik Kesehatan harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan etika profesi kesehatan. Pasal 2 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Promotor dan Pendidik Kesehatan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan pendekatan kemitraan dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tugas harus sejalan dengan profesi atau keahliannya.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 47 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR BAB II KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selalu berorientasi kepada masyarakat baik sebagai individu, kelompok, maupun masyarakat luas sesuai dengan potensi sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan pemerataan dan keadilan Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menggunakan pendekatan yang menyeluruh secara multi disiplin dengan mengutamakan upaya preventif dan promotif. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berdasarkan fakta melalui penelitian atau kajian ilmiah. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan prosedur dan langkah–langkah yang profesional. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bertanggungjawab dalam upaya melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus melihat antisipasi ke depan baik menyangkut masalah kesehatan maupun masalah bukan kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. BAB III KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA PROFESI Pasal 13 Setiap profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 48 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Pasal 14 Setiap profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan wajib bekerjasama dengan teman sejawatnya dan melakukan tugas dan fungsinya. Pasal 15 Setiap profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan tidak boleh mengambil alih tugas teman sejawatnya tanpa persetujuan teman sejawat bersangkutan yang telah diberi tanggung jawab sebelumnya. BAB IV KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI LAIN Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama, saling menghormati dengan profesi lain tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan– pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersama–sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang pada pendekatan kemitraan dengan mengutamakan prinsip kesehatan, keterbukaan dan saling menguntungkan. BAB V KEWAJIBAN TERHADAP PROFESINYA Pasal 18 Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan hendaknya bersifat proaktif dalam mengatasi masalah kesehatan. Pasal 19 Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi promosi kesehatannya. Pasal 20 Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan hendaknya senantiasa selalu berkomunikasi, membagi pengalaman dan saling membantu di antara sesama anggota.
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM
Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM

Recommended

2.3.8.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Maupun Pelaksanaan Program ...
2.3.8.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Maupun Pelaksanaan Program ...2.3.8.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Maupun Pelaksanaan Program ...
2.3.8.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Maupun Pelaksanaan Program ...ratmini1
 
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMTUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMDinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 
Kerangka acuan kegiatan tablet fe pada rematri
Kerangka acuan kegiatan tablet fe pada rematriKerangka acuan kegiatan tablet fe pada rematri
Kerangka acuan kegiatan tablet fe pada rematriyusup firmawan
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASZakiah dr
 
Standar operasional prosedur konseling gizi
Standar operasional prosedur konseling giziStandar operasional prosedur konseling gizi
Standar operasional prosedur konseling giziyusup firmawan
 
KAK KESTRAD
KAK KESTRADKAK KESTRAD
KAK KESTRADSuMarni41
 
PELATIHAN KADER KESEHATAN LINGKUNGAN
PELATIHAN KADER KESEHATAN LINGKUNGANPELATIHAN KADER KESEHATAN LINGKUNGAN
PELATIHAN KADER KESEHATAN LINGKUNGANZakiah dr
 
notulen
notulennotulen
notulenTas Tenun Kulit Bali
 

Recommended

2.3.8.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Maupun Pelaksanaan Program ...
2.3.8.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Maupun Pelaksanaan Program ...2.3.8.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Maupun Pelaksanaan Program ...
2.3.8.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Maupun Pelaksanaan Program ...ratmini1
 
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMTUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMDinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 
Kerangka acuan kegiatan tablet fe pada rematri
Kerangka acuan kegiatan tablet fe pada rematriKerangka acuan kegiatan tablet fe pada rematri
Kerangka acuan kegiatan tablet fe pada rematriyusup firmawan
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASZakiah dr
 
Standar operasional prosedur konseling gizi
Standar operasional prosedur konseling giziStandar operasional prosedur konseling gizi
Standar operasional prosedur konseling giziyusup firmawan
 
KAK KESTRAD
KAK KESTRADKAK KESTRAD
KAK KESTRADSuMarni41
 
PELATIHAN KADER KESEHATAN LINGKUNGAN
PELATIHAN KADER KESEHATAN LINGKUNGANPELATIHAN KADER KESEHATAN LINGKUNGAN
PELATIHAN KADER KESEHATAN LINGKUNGANZakiah dr
 
notulen
notulennotulen
notulenTas Tenun Kulit Bali
 
Krida phbs u tot sbh nas
Krida phbs u tot sbh nasKrida phbs u tot sbh nas
Krida phbs u tot sbh nasMuhammad Muqouwis. AT
 
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptxppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptxELSA256749
 
Orientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanOrientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanK'Is Uba Adam
 
369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptx
369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptx369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptx
369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptxAdrianCristiantoYusu
 
Laporan Smd.Mmd 3
Laporan Smd.Mmd 3Laporan Smd.Mmd 3
Laporan Smd.Mmd 3guest13aee8
 
Kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodium
Kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodiumKerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodium
Kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodiumyusup firmawan
 
Sop promkes
Sop promkesSop promkes
Sop promkeskesmassquad
 
Power-point-SMD-MMD-pptx.pptx
Power-point-SMD-MMD-pptx.pptxPower-point-SMD-MMD-pptx.pptx
Power-point-SMD-MMD-pptx.pptxHasnaMardiana
 
Kak kesehatan kerja
Kak kesehatan kerjaKak kesehatan kerja
Kak kesehatan kerjaLuh Gede Kumala Ratih
 
Bab 1 admen
Bab 1 admenBab 1 admen
Bab 1 admennovitawanget
 
BAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxBAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxHDetchGaming
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Muh Saleh
 
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)dewi solicha
 
KAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docKAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docFitria927087
 
Phbs umum
Phbs umumPhbs umum
Phbs umumagus raharjo
 
BUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdf
BUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdfBUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdf
BUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdfFennyFebriana2
 
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docxPkmtndMovie
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
 
Standar operasional prosedur vitamin a nifas
Standar operasional prosedur vitamin a nifasStandar operasional prosedur vitamin a nifas
Standar operasional prosedur vitamin a nifasyusup firmawan
 
Mi4. ppt sdmk
Mi4. ppt sdmkMi4. ppt sdmk
Mi4. ppt sdmkrickygunawan84
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangantitisdwina
 
Pelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PK
Pelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PKPelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PK
Pelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PKssuser68e1f3
 

More Related Content

What's hot

ppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptxppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptxELSA256749
 
Orientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanOrientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanK'Is Uba Adam
 
369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptx
369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptx369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptx
369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptxAdrianCristiantoYusu
 
Laporan Smd.Mmd 3
Laporan Smd.Mmd 3Laporan Smd.Mmd 3
Laporan Smd.Mmd 3guest13aee8
 
Kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodium
Kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodiumKerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodium
Kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodiumyusup firmawan
 
Power-point-SMD-MMD-pptx.pptx
Power-point-SMD-MMD-pptx.pptxPower-point-SMD-MMD-pptx.pptx
Power-point-SMD-MMD-pptx.pptxHasnaMardiana
 
BAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxBAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxHDetchGaming
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Muh Saleh
 
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)dewi solicha
 
KAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docKAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docFitria927087
 
BUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdf
BUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdfBUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdf
BUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdfFennyFebriana2
 
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docxPkmtndMovie
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
 
Standar operasional prosedur vitamin a nifas
Standar operasional prosedur vitamin a nifasStandar operasional prosedur vitamin a nifas
Standar operasional prosedur vitamin a nifasyusup firmawan
 

What's hot (20)

Krida phbs u tot sbh nas
Krida phbs u tot sbh nasKrida phbs u tot sbh nas
Krida phbs u tot sbh nas
 
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptxppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
ppt ukm pengembangan JAN 22.pptx
 
Orientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanOrientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatan
 
369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptx
369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptx369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptx
369863029-Kesehatan-Kerja-Di-Puskesmas.pptx
 
Laporan Smd.Mmd 3
Laporan Smd.Mmd 3Laporan Smd.Mmd 3
Laporan Smd.Mmd 3
 
Kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodium
Kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodiumKerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodium
Kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodium
 
Sop promkes
Sop promkesSop promkes
Sop promkes
 
Power-point-SMD-MMD-pptx.pptx
Power-point-SMD-MMD-pptx.pptxPower-point-SMD-MMD-pptx.pptx
Power-point-SMD-MMD-pptx.pptx
 
Kak kesehatan kerja
Kak kesehatan kerjaKak kesehatan kerja
Kak kesehatan kerja
 
Bab 1 admen
Bab 1 admenBab 1 admen
Bab 1 admen
 
BAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxBAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptx
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023
 
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)
Materi lokmin dkk (dyah 16 maret 2016)
 
KAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docKAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.doc
 
Phbs umum
Phbs umumPhbs umum
Phbs umum
 
BUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdf
BUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdfBUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdf
BUKU KEBUGARAN JASMANI ANAK SEKOLAH.pdf
 
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
 
Standar operasional prosedur vitamin a nifas
Standar operasional prosedur vitamin a nifasStandar operasional prosedur vitamin a nifas
Standar operasional prosedur vitamin a nifas
 
Mi4. ppt sdmk
Mi4. ppt sdmkMi4. ppt sdmk
Mi4. ppt sdmk
 

Similar to Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM

Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangantitisdwina
 
Pelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PK
Pelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PKPelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PK
Pelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PKssuser68e1f3
 
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanModul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanRicky Gunawan
 
Kpk.m2kb3 promosi kesehatan
Kpk.m2kb3 promosi kesehatanKpk.m2kb3 promosi kesehatan
Kpk.m2kb3 promosi kesehatanppghybrid4
 
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdf
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdfKAK CAREGIVER BU LIKAH.pdf
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdfPUSKESMASKEMBANG
 
Perilaku Hidup Bersih & Sehat
Perilaku Hidup Bersih & SehatPerilaku Hidup Bersih & Sehat
Perilaku Hidup Bersih & Sehatkristiawati
 
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdfPEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdfRiaKenangasari
 
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...ovaldokurniawan
 
Kebijakan Pelatihan - jabfung Adminkes - November Riau.pptx
Kebijakan Pelatihan - jabfung Adminkes - November Riau.pptxKebijakan Pelatihan - jabfung Adminkes - November Riau.pptx
Kebijakan Pelatihan - jabfung Adminkes - November Riau.pptxekisiswiyono
 
Phbs pedoman pengembangan
Phbs pedoman pengembanganPhbs pedoman pengembangan
Phbs pedoman pengembanganHarris Clp
 
Persentasi keluarga sehat
Persentasi keluarga sehatPersentasi keluarga sehat
Persentasi keluarga sehatDina Kardina
 
Panduan praktik klinik bagi dokter gigi dari pb pdgi
Panduan praktik klinik bagi dokter gigi dari pb pdgiPanduan praktik klinik bagi dokter gigi dari pb pdgi
Panduan praktik klinik bagi dokter gigi dari pb pdgidentalid
 
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...ApriyandiIyan1
 
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptxrosintauli1
 
Overview tugsus (suherman) 2021
Overview tugsus (suherman) 2021Overview tugsus (suherman) 2021
Overview tugsus (suherman) 2021Tini Wartini
 
Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptx
Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptxKebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptx
Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptxHary Satrisno
 

Similar to Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM (20)

Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
 
Pelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PK
Pelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PKPelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PK
Pelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PK
 
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanModul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
 
Kpk.m2kb3 promosi kesehatan
Kpk.m2kb3 promosi kesehatanKpk.m2kb3 promosi kesehatan
Kpk.m2kb3 promosi kesehatan
 
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdf
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdfKAK CAREGIVER BU LIKAH.pdf
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdf
 
Program kesehatan
Program kesehatanProgram kesehatan
Program kesehatan
 
Perilaku Hidup Bersih & Sehat
Perilaku Hidup Bersih & SehatPerilaku Hidup Bersih & Sehat
Perilaku Hidup Bersih & Sehat
 
BUKU SAKU POS UKK
BUKU SAKU POS UKKBUKU SAKU POS UKK
BUKU SAKU POS UKK
 
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdfPEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
 
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...
 
Kebijakan Pelatihan - jabfung Adminkes - November Riau.pptx
Kebijakan Pelatihan - jabfung Adminkes - November Riau.pptxKebijakan Pelatihan - jabfung Adminkes - November Riau.pptx
Kebijakan Pelatihan - jabfung Adminkes - November Riau.pptx
 
Phbs pedoman pengembangan
Phbs pedoman pengembanganPhbs pedoman pengembangan
Phbs pedoman pengembangan
 
Persentasi keluarga sehat
Persentasi keluarga sehatPersentasi keluarga sehat
Persentasi keluarga sehat
 
Juknis paud-hi
Juknis paud-hiJuknis paud-hi
Juknis paud-hi
 
Panduan praktik klinik bagi dokter gigi dari pb pdgi
Panduan praktik klinik bagi dokter gigi dari pb pdgiPanduan praktik klinik bagi dokter gigi dari pb pdgi
Panduan praktik klinik bagi dokter gigi dari pb pdgi
 
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
 
IKM - PART 1 PENGANTAR.pptx
IKM - PART 1 PENGANTAR.pptxIKM - PART 1 PENGANTAR.pptx
IKM - PART 1 PENGANTAR.pptx
 
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptx
 
Overview tugsus (suherman) 2021
Overview tugsus (suherman) 2021Overview tugsus (suherman) 2021
Overview tugsus (suherman) 2021
 
Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptx
Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptxKebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptx
Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptx
 

Recently uploaded

Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdf
Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdfPpt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdf
Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdfAyundaHennaPelalawan
 
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfPEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfMeboix
 
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxPEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxpuspapameswari
 
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.pptkonsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.pptKianSantang21
 
PPT Diskusi Topik - Stroke Iskemik (Rotasi G).pdf
PPT Diskusi Topik - Stroke Iskemik (Rotasi G).pdfPPT Diskusi Topik - Stroke Iskemik (Rotasi G).pdf
PPT Diskusi Topik - Stroke Iskemik (Rotasi G).pdfSeruniArdhia
 
Presentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensiPresentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensissuser1cc42a
 
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh DiriAsuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diriandi861789
 
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutika
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutikaPresentasi materi antibiotik kemoterapeutika
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutikassuser1cc42a
 
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANDianFitriyani15
 
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal DiabetesFARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal DiabetesNadrohSitepu1
 
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa HalusinasiMateri Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasiantoniareong
 
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfPPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfhurufd86
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdfMeboix
 
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptMATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptbambang62741
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinanDwiNormaR
 
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTriNurmiyati
 
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptx
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptxATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptx
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptxDesiNatalia68
 
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptxAzwarArifkiSurg
 
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdfLaporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdfHilalSunu
 
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptx
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptxppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptx
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptxmarodotodo
 

Recently uploaded (20)

Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdf
Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdfPpt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdf
Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdf
 
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfPEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
 
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxPEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
 
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.pptkonsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
 
PPT Diskusi Topik - Stroke Iskemik (Rotasi G).pdf
PPT Diskusi Topik - Stroke Iskemik (Rotasi G).pdfPPT Diskusi Topik - Stroke Iskemik (Rotasi G).pdf
PPT Diskusi Topik - Stroke Iskemik (Rotasi G).pdf
 
Presentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensiPresentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensi
 
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh DiriAsuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
 
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutika
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutikaPresentasi materi antibiotik kemoterapeutika
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutika
 
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
 
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal DiabetesFARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
 
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa HalusinasiMateri Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi
Materi Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi
 
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfPPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
 
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptMATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
 
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
 
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptx
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptxATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptx
ATRIBUT BIDAN PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN.pptx
 
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
 
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdfLaporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
 
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptx
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptxppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptx
ppt hipotiroid anak end tf uygu g uygug o.pptx
 

Pelatihan Pengangkatan Pertama PKM

  • 1. Modul Pelatihan PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT PROMOSI KESEHATAN BEKERJA SAMA DENGAN PUSDIKLAT APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2013 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia PUSAT PROMOSI KESEHATAN Gedung Prof. DR. Sujudi Lantai 10 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 4-9, Jakarta 12950 Telp / Fax. (021) 5203873 www.promkes.depkes.go.id Tahun 2013
  • 2. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli i KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KATA PENGANTAR Tujuan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang profesional terutama di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat, yaitu Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) ditetapkan melalui SK Menpan No. 58 tahun 2000. Dalam Surat Keputusan tersebut dipersyaratkan tentang kriteria pengangkatan jabatan fungsional PKM, diantaranya harus mengikuti pelatihan pengangkatan pertama. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional PKM Ahli dan Terampil tahun 2013 ini dikembangkan mengacu kepada Standar Kurikulum Pelatihan yang telah dibuat pada tahun 2012 oleh Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kami berharap Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional PKM Ahli maupun Terampil dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kapasitas Pejabat Fungsional PKM Ahli maupun Terampil di pusat maupun di daerah. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan perbaikan modul ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Jakarta, November 2013 Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dr. Lily S. Sulistyowati, MM
  • 3. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli ii KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR
  • 4. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli iii KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR SAMBUTAN KEPALA PUSDIKLAT APARATUR Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ditetapkan, bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemajuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi ekonomis. Selanjutnya, ditetapkan pula bahwa setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mecapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut, diupayakan bahwa setiap orang harus mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab serta memperoleh pelayanan kesehatan yang meliputi upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Upayameningkatkankesadaran,kemauansertakemampuandalammelakukankewajibannya untuk berperilaku hidup sehat, bukan merupakan hal yang mudah. Sehubungan dengan itu, diperlukan tenaga kesehatan yang berkompeten di bidang penyuluhan atau promosi kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Jabatan fungsional kesehatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 58 tahun 2000. Dalam Surat Keputusan tersebut dipersyaratkan bahwa pengangkatan pertama sebagai Jabatan Fungsional PKM Ahli maupun Terampil, terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan pengangkatan pertama. Sehubungan dengan itu diperlukan, Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama bagi Jabatan Fungsional PKM Ahli dan Terampil yang terstandar serta sesuai peraturan kediklatan yang berlaku. Kami menyambut baik, bahwa Pusat Promosi Kesehatan telah melakukan revisi Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama bagi Jabatan Fungsional PKM Ahli dan Terampil yang mengacu pada standarisasi serta peraturan kediklatan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya penting, mengingat pelatihan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional PKM Ahli
  • 5. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli iv KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR dan Terampil. Setiap tahun diselenggarakan di provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional PKM Ahli dan Terampil sangat dibutuhkan oleh daerah. Kami berharap agar modul pelatihan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional PKM Ahli dan Terampil ini dapat menjadi acuan pihak penyelenggara pelatihan di pusat maupun daerah. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul pelatihan ini kami ucapkan terimakasih Jakarta, November 2013 Kepala Pusdiklat Aparatur Suhardjono, SE, MM
  • 6. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli v KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................... Sambutan Kepala Pusdiklat Aparatur ............................................................... Daftar Isi ......................................................................................................... Struktur Program Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Terampil ............................................................................................. Materi Dasar I Kebijakan Dasar Aparatur Kesehatan ......................................................... Arah Bangkes Jangka Panjang .................................................................... Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan ...................................................... Strategi Utama ........................................................................................... Program Kesehatan Tahun 2010 - 2014 ....................................................... Peranan SDM Kesehatan ............................................................................ Masalah SDM Kesehatan ............................................................................ Program PPSDM Kesehatan ....................................................................... Program Badan PPSDM Kesehatan ............................................................ Struktur Organisasi Badan PPSDM Kesehatan ............................................ Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI ............................................................................. Target Pembangunan Tahun 2010 - 2014 .................................................... Peran Diklat dalam Bangkes ....................................................................... Tantangan Kebutuhan Diklat ....................................................................... Kebutuhan Diklat ........................................................................................ Tindak Lanjut Hasil Pemetaan ..................................................................... Kebijakan Diklat ......................................................................................... Implementasi Tugas dalam Manajemen Diklat .............................................. Kegiatan Prioritas di Bidang Diklat Aparatur ................................................. i iii v xi 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 10 11 11 12 12 15
  • 7. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli vi KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Materi Dasar 2 Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Promosi Kesehatan ................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ Materi Dasar 3 Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat .............................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Dasar 4 Etika Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat .......................................... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ Materi Inti 1 Persiapan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat .......................... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. 16 16 16 17 17 18 31 31 32 32 32 34 40 41 41 41 41 42 44 55 55 55 56 57 59 82
  • 8. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli vii KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Materi Inti 2 Pelaksanaan Advokasi Kesehatan .............................................................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 3 Pelaksanaan Penggalangan Dukungan Sosial ........................................... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 4 Pelaksanaan Penyuluhan untuk Pemberdayaan Masyarakat ................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 5 Pelaksanaan Pengembangan Pedoman Penyuluhan ................................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. 83 83 84 84 85 89 111 112 112 113 113 114 117 176 177 177 177 178 179 182 235 236 236 236 237 237 241 287
  • 9. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli viii KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Materi Inti 6 Perumusan Sistem Pengembangan Penyuluhan ....................................... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 7 Pengembangan Metode Penyuluhan Kesehatan ........................................ I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 8 Karya Tulis/Ilmiah Bidang Kesehatan ......................................................... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Inti 9 Teknologi Tepat Guna di Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ...... I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Metode ................................................................................................ V. Media dan Alat Bantu ........................................................................... VI. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran .............................................. 288 288 288 289 289 292 295 296 296 296 296 297 300 312 311 311 311 312 312 314 324 325 325 326 326 327 327 328
  • 10. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli ix KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR VII. Uraian Materi ........................................................................................ VIII.Referensi .............................................................................................. Materi Inti 10 Penghitungan Angka Kredit dan Pengajuan DUPAK .................................. I. Deskripsi Singkat .................................................................................. II. Tujuan Pembelajaran ............................................................................. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. IV. Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran ............................................ V. Uraian Materi ........................................................................................ VI. Referensi .............................................................................................. Materi Penunjang Membangun Komitmen Pembelajaran (Building Learning Commitment) Rencana Tindak Lanjut ................................................................................ 329 410 411 411 412 412 413 415 452 453 463
  • 11. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli x KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR
  • 12. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli xi KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT JENJANG AHLI NO MATERI ALOKASI WAKTU T P PL JUMLAH A MATERI DASAR 1. Kebijakan Diklat Aparatur Kesehatan 2. Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Promosi Kesehatan 3. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 4. Etika Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat 2 2 2 2 - - - - - - - - 2 2 2 2 SUB TOTAL 8 - - 8 B MATERI INTI 1. Persiapan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 2. Pelaksanaan Advokasi Kesehatan 3. Pelaksanaan Penggalangan Dukungan Sosial 4. Pelaksanaan Penyuluhan untuk Pemberdayaan Masyarakat 5. Pelaksanaan Pengembangan Pedoman Penyuluhan 6. Perumusan Sistem Pengembangan Penyuluhan 7. Pengembangan Metode Penyuluhan Kesehatan 8. Karya Tulis/Karya Ilmiah Bidang Kesehatan 9. Teknologi Tepat Guna di Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 10. Penghitungan Angka Kredit dan Pengajuan DUPAK 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 12 3 2 5 3 3 5 6 4 6 - - - 8 - - - - - - 14 4 4 15 5 4 6 8 6 8 SUB TOTAL 17 49 8 74 C MATERI PENUNJANG 1. Membangun Komitmen Belajar 2. Rencana Tindak Lanjut - - 3 2 - - 3 2 SUB TOTAL - 5 - 5 TOTAL 25 54 8 87 KETERANGAN : T = Teori; P = Penugasan; PL = Praktik Lapangan; 1 JPL @ 45 Menit
  • 13. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli xii KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR
  • 14. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR MATERI DASAR 1 KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR KESEHATAN UUD 1945 SETIAP ORANG BERHAK MEMPERTAHANKAN HIDUP DAN KEHIDUPANNYA KESEHATAN ADALAH HAK AZASI MANUSIA Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  • 15. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 2 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR ARAH BANGKES JANGKA PANJANG (2005 - 2025) ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Bangnas wawasan kesehatan. 2. Pemberdayaan Masyarakat daerah 3. Pengembangan upaya pembiayaan kesehatan. 4. Pengembangan pemberdayaan SDM-Kesehatan STRATEGI PRO RAKYAT INKLUSIF EFEKTIF RESPONSIF BERSIH INDONESIA SEHAT 2025 PROGRAM BADAN PPSDM KES VISI Masyarakat sehat yang Mandiri dan Berkeadilan UPAYA POKOK NILAI MISI TUJUAN BANGKES SASARAN NO INDKT 2009 2025 1 UHH 69 73,7 2 IMR 32,3 15,5 3 MMR 262 74 4 KR GIZI 26 9.5
  • 16. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 3 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR STRATEGI UTAMA VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MISI 1. Meningkatkan derajat Kesmas melalui pemberdayaan masyarakat 2. Melindungi Kesmas dgn menjamin tersedianya upaya kes yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan SDMKes 4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik • Pemberdayaan masyarakat, swasta masyarakat madani dlm bangunkes melalui kerjasama nasional global • Yankes merata, terjangkau, bermutu berkeadilan berbasis bukti dengan mengutamakan upaya promotif preventif • Pembiayaan bangunkes untuk mewujudkan jamsoskesnas • Pengembangan dan pendayagunaan SDM Kes yang merata bermutu • Ketersediaan pemerataan, keterjangkauan obat alkes serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan mutu sediaan farmasi alkes makanan • Manajemen kes akuntabel, transparan, berdayaguna berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi yang bertanggung jawab
  • 17. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 4 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2010 - 2014 PERANAN SDM KESEHATAN GENERIK 1. Dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya 2. Peningkatan pengawasan akuntabilitas aparatur kemenkes 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian kesehatan 4. Penelitian dan pengembangan kesehatan INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (WHO) 80% DITENTUKAN OLEH SDM KES SELAIN PEMBIAYAAN TEKNIS 1. Bina gizi kes ibu anak 2. Pembinaan upaya kesehatan 3. Pengendalian penyakit penyehatan lingkungan 4. Kefarmasian alkes 5. PPSDMKES
  • 18. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 5 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR MASALAH SDMKES PROGRAM PPSDM KESEHATAN 1. Jenis Nakes meningkat (produksi) _ Kebutuhan Pemerataan belum terpenuhi _ DTPK. 2. Jenis Nakes kurang (saryankes) dan terdistribusi kurang merata _ kualitas pelayanan rendah _ bermasalah dalam sistem pelayanan rujukan untuk kasus tertentu 3. Kualitas Nakes _ Rendah , Pengembangan Karier _ belum berjalan Sistem Reward Punishment _ belum berjalan OUTCOME MENINGKATNYA KETERSEDIAN MUTU SDM KES SESUAI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
  • 19. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 6 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR PROGRAM BADAN PPSDM KES STRUKTUR ORGANISASI BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (PERMENKES Nomor 1144 Tahun 2010) • Perencanaan Kebutuhan Nakes Pusat dan Daerah termasuk DTPK • Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Nakes melalui Diklat Nakes • Pemenuhan kebutuhan Nakes _Yankes Puskesmas, RS Kab/Kota , terutama di daerah terpencil dan bencana termasuk desa siaga • Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan serta pemberdayaan TKKI ke Luar Negeri • Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen SDM Kesehatan serta pemberdayaan organisasi profesi • Pengembangan Institusi Pelatihan Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pusat Perencanaan Pendayagunaan SDM Kesehatan Pusat Standarisasi, Sertifikasi Dikjut SDM Kesehatan Pusat Pendidikan Pelatihan Aparatur Pusat Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan
  • 20. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 7 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES RI TARGET PEMBANGUNAN TH 2010 -2014 PROGRAM /KEGIATAN OUTCOME/ INPUT INDIKATOR TARGET 2010 2014 PUSDIKLAT APARATUR Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1. Σ pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi 2. Σ lembaga unit pelatihan kesehatan yang terakreditasi 3. Σ aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan, fungsional, dan manajemen kesehatan 120 4 5000 180 7 25000
  • 21. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 8 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR TARGET PEMBANGUNAN TH 2010 -2014 INDIKATOR KINERJA TARGET 2011 2012 2013 2014 1. Σ pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi 2. Σ lembaga unit pelatihan kesehatan yang terakreditasi 3. Σ aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan, fungsional, dan manajemen kesehatan 140 7 10000 150 9 15000 160 10 20000 180 13 25000
  • 22. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 9 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR PERAN DIKLAT DALAM BANGKES DIKLAT SDM KES BANGKES
  • 23. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 10 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR TUGAS POKOK FUNGSI PROGRAM KEGIATAN PELAYANAN GAP STANDAR PELAYANAN KEBUTUHAN DIKLAT STANDAR KOMPETENSI UNIT KERJA PROFESI JABFUNG KINERJA AKTUAL KINERJA OPTIMAL ENTITAS ORGANISASI TANTANGAN KEBUTUHAN DIKLAT
  • 24. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 11 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KEBUTUHAN DIKLAT TINDAK LANJUT HASIL PEMETAAN
  • 25. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 12 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KEBIJAKAN DIKLAT Menetapkan arah kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelatihan • Perencanaan: Koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan diklat sesuai kebutuhan program kesehatan • Pelaksanaan: melaksanakan TOT,pelatihan2 strategis/ berskala nasional dan internasional meliputi pelatihan teknis, fungsional, kepemimpinan, penjenjangan, dan manajemen kesehatan. • Pengendalian: pengendalian mutu institusi diklat kes dan pelatihan kesehatan PERENCANAAN DIKLAT • Inventarisasi kebutuhan diklat _ TNA, rapat2 koordinasi • Koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan diklat dgn kebutuhan program kesehatan _ sesuai arah pemb kes, meminimalkan tumpang tindih pelatihan, efisiensi anggaran • Penetapan kebutuhan pelatihan skala nasional termasuk penentuan satuan biaya kegiatan pelatihan dan rencana pelaksanaan PENGEMBANGAN DIKLAT • Penyusunan pedoman kediklatan meliputi: TNA, Penyusunan Kurmod, Penyelenggaraan Pelatihan, Evaluasi Pelatihan • Penyusunan kurikulum dan modul (kurmod) pelatihan skala nasional • Uji coba pelatihan berdasarkan kurmod yg disusun, _ menyampaikan pelatihan ke seluruh provinsi, penyelenggaraan Pelatihan bagi Pelatih (TOT), memantau pelatihan- pelatihan yang dilaksanakan oleh Bapelkes di propinsi IMPLEMENTASI TUGAS DALAM MANAJEMEN DIKLAT
  • 26. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 13 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KEMAMPUAN DAN KARAKTERISTIK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PEGAWAI BERUPA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP PERILAKU YANG DIPERLUKAN PADA TUGAS JABATANNYA SEHINGGA PEGAWAI TERSEBUT DAPAT MELAKSANAKAN TUGASNYA SECARA PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN. PEMBINAAN DIKLAT • Memfasilitasi bantuan teknis dalam pelaksanaan: TNA, Penyusunan Kurmod, Penyelenggaraan Pelatihan, dan Evaluasi Pelatihan • Akreditasi dan sertifikasi terhadap: institusi diklat kesehatan (pemerintah dan non pemerintah), dan kegiatan pelatihan • Pelaksanaan monev diklat: quality qontrol diklat, pendataan kegiatan diklat, pendataan peserta diklat _ untuk mendukung ketersediaan data (sistim informasi diklat) PERMENKES 971 TAHUN 2009 IMPLEMENTASI TUGAS DALAM MANAJEMEN DIKLAT KOMPETENSI PEMENUHAN KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN di Dinkes, RS, Puskesmas UPT
  • 27. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 14 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI BIDANG KOMPETENSI KHUSUS kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural. kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan
  • 28. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 15 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KEGIATAN PRIORITAS DI BIDANG DIKLAT APARATUR • Menyusun NSPK kediklatan • Menyusun dan mengembangkan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan Diklat Apatarur sesuai dengan rencana aksi Badan PPSDM Kesehatan, mengacu pada Renstra Kemenkes guna mendukung visi dan misi Kemenkes • Melakukan kajian dan analisis kebutuhan diklat aparatur untuk pengembangan di bidang kepemimpinan, manajemen kesehatan, teknis maupun fungsional • Melakukan pembinaan dan kemitraan dengan penyelenggara kediklatan : UPT vertikal Kemenkes maupun UPT Daerah • Melatih para pelatih dilingkungan Unit Teknis Kemenkes tentang kediklatan aparatur, meliputi: TPPK, TOC, MOT, TNA, Akreditasi Pelatihan, EPP. • Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan utk mendukung Permenkes 971/2009 (pelatihan bagi struktural Dinkes, RS, Puskesmas UPT), jabatan fungsional TOT. • Menyiapkan Aparatur untuk mendukung terwujudnya program nasional ( TKHI, dokter plus, ponek/poned, Save Papua, prajab, diklatpim, dll) • Revitalisasi peran institusi diklat kesehatan daerah (kolaborasi antara pusat dan daerah) _ sbg penyelenggara pelatihan2 skala nasional, penguatan thd SDM diklat dan sarana serta prasarana diklat • Pengembangan Unit Fungsional Diklat di Kab/ Kota _ sbg unit yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM Kes kab/ kota melalui pelatihan • Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi terhadap _ institusi diklat kesehatan (pemerintah non pem.), dan kegiatan pelatihan • Pendataan kegiatan pelatihan yang akan dan sudah dilaksanakan lengkap untuk tiap jenis diklat dan biodata lengkap peserta yg sudah dilatih _ untuk mendukung ketersediaan data diklat (sistim informasi diklat)
  • 29. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 16 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR MATERI DASAR 2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PROMOSI KESEHATAN I. Deskripsi Singkat Sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi salah satu faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehat juga merupakan modal utama manusia untuk dapat melakukan perannya di bidang pembangunan ekonomi dan pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, telah ditetapkan bahwa arah pembangunan kesehatan adalah meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Visi pembangunan kesehatan jangka panjang adalah terwujudnya Indonesia Sehat tahun 2025, dimana masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat, perilaku masyarakat proaktif memelihara kesehatannya serta mampu mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk mencapai visi Indonesia Sehat Tahun 2025 tersebut, maka faktor perilaku masyarakat mempunyai determinan utama dalam pembangunan kesehatan. Perilaku tersebut meliputi upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, proaktif dalam memelihara kesehatannya serta akses dalam pelayanan kesehatan yang bermutu. Sehubungan dengan itu, intervensi perilaku terhadap peningkatan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat melalui promosi kesehatan merupakan upaya yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan baik dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ruang lingkup materi yang akan dibahas pada sesi ini meliputi: kebijakan pembangunan kesehatan dan kebijakan promosi kesehatan. II. Tujuan Pembelajaran A. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini, peserta latih mampu memahami Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kebijakan Promosi Kesehatan.
  • 30. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 17 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR B. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan: 1. Tujuan pembangunan kesehatan 2. Visi, misi dan nilai-nilai Kementerian Kesehatan 3. Strategi Kementerian Kesehatan 4. Promosi Kesehatan III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai berikut: Pokok bahasan 1. Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan Pokok bahasan 2. Kebijakan Promosi Kesehatan IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Langkah 1. Pengantar dan penjelasan tujuan pembelajaran (15 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator memperkenalkan diri b. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang judul pokok bahasan dan tujuan pembelajaran umum dan khusus yang ingin dicapai c. Fasilitator menjelaskan permasalahan kesehatan di Indonesia Langkah 2. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2010-2014 (25 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator menjelaskan kebijakan pembangunan jangka panjang bidang kesehatan tahun 2005-2025. b. Fasilitator menjelaskan rencana strategi Kementerian Kesehatan tahun 2010- 2014 c. Fasilitator menjelaskan jangka panjang Fasilitator menjelaskan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2010-2014 d. Fasilitator menjelaskan Strategi Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2010-2014
  • 31. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 18 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Langkah 3. Kebijakan dan Peran promosi kesehatan dalam pembangunan kesehatan tahun 2010-2014 (25 menit) Langkah pembelajaran : a. Fasilitator melakukan curah pendapat tentang pengertian, tujuan dan sasaran promosi kesehatan. b. Fasilitator merangkum hasil curah pendapat tersebut selanjutnya menyampaikan penegasan singkat melalui penayangan slide c. Fasilitator menjelaskan visi dan misi promosi kesehatan d. Fasilitator menjelaskan kebijakan umum promosi kesehatan e. Fasilitator menjelaskan pentingnya peran promosi kesehatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan Langkah 4 Indikator kinerja utama kegiatan promosi kesehatan tahun 2010-2014 (20 menit) Langkah pembelajaran : a. Fasilitator menjelaskan indikator kinerja utama promosi kesehatan b. Fasilitator menjelaskan strategi promosi kesehatan c. Fasilitator menjelaskan kegiatan pokok promosi kesehatan d. Fasilitator memberikan kesempatan pada peserta untuk menyampaikan materi yang kurang dipahami. e. Fasilitator menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan atau klarifikasi yang disampaikan oleh peserta latih. Langkah 5 Kesimpulan (10 menit) a. Fasilitator mengajak peserta untuk mereview hal-hal penting yang ada dalam pokok bahasan ini. b. Pada akhir sesi, fasilitator mengucapkan kata-kata yang membangun semangat serta harapan agar peserta dapat mengikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa senang. V. Uraian Materi Pokok Bahasan 1. Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan A. Latar Belakang Status kesehatan masyarakat di Indonesia telah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, status gizi anak balita serta meningkatnya umur harapan hidup. Meskipun demikian upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat ini perlu terus dioptimalkan. Hal
  • 32. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 19 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR ini disebabkan masih banyaknya permasalahan kesehatan masyarakat lainnya di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus dan harus diwaspadai, yaitu pengendalian penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif seperti : penyakit jantung, diabetes militus, kanker, dll, juga penyakit menular, sperti: diare, demam berdarah, TB, malaria, HIV-AIDS, serta penyakit baru, seperti: flu burung, H1N1, lupus, dll dan penyakit akibat bencana. Salah satu penyebab utamanya adalah perilaku masyarakat yang belum mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sehubungan dengan itu arah pembangunan kesehatan nasional jangka panjang adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. B. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025 Kebijakan pembangunan jangka panjang bidang kesehatan tahun 2005-2025, diarahkan pada upaya terwujudnya ” Indonesia Sehat Tahun 2025” Visi Indonesia Sehat Tahun 2025 adalah : Tercapainya hak hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin hidup dalam lingkungan yang sehat, perilaku masyarakat proaktif memelihara kesehatannya serta mampu akses dalam pelayanan kesehatan yang bermutu. Misi Indonesia Sehat Tahun 2025 adalah: 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 3. Memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 4. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan Pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1. RPJMN 1: 2005-2009 Fokus pada meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 2. RPJMN 2: 2010-2014 Fokus pada pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. RPJMN 3: 2015-2019 Fokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas semakin mantap
  • 33. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 20 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 4. RPJMN 4: 2020-2025 Fokus pada akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas merata di seluruh Indonesia. C. Rencana Strategi Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2010- 2014 1. Arah pembangunan kesehatan nasional tahun 2010-2014, adalah meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dasar pembangunan kesehatan adalah perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan (ibu, bayi, anak, manula dan keluarga miskin). 2. Visi pembangunan kesehatan nasional tahun 2010-2014 adalah: “Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan” 3. Misi pembangunan kesehatan nasional adalah : a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 4. Tujuan adalah : Terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil dan berdaya guna dalam mencapai derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Guna mewujudkan visi, misi serta tujuan tersebut diatas, Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu: a. Pro-rakyat artinya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus mengasilkan yang terbaik untuk rakyat, tanpa membeda-bedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi. b. Inklusif artinya semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak dan seluruh komponen masyarakat yakni lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha/dunia usaha maupun masyarakat madani semuanya harus berpartisipasi aktif. c. Responsif artinya program kesehatan harulah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah sesuai dengan situasi setempat.
  • 34. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 21 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR d. Efektif artinya program kesehatan harus mencapai hasil sesuai target yang ditetapkan dan bersifat efisien. e. Bersih artinya penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan yang dapat di pertanggung jawabkan. Pembangunan kesehatan tahun 2010-2014 diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan MDG’s yaitu: a. Meningkatkan umur harapan hidup dari 70,6 tahun menjadi 72 tahun b. Menurunkan angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup c. Menurunkan angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup d. Menurunkan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita dari 18,4 persen menjadi dibawah 15,0 persen. e. Memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya 5. Strategi Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan nasional tahun 2010-2014 ada enam yaitu: a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif c. Meningkatnya pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional d. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan f. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparant, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
  • 35. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 22 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Pokok Bahasan 2. Kebijakan dan peran promosi kesehatan dalam pembangunan kesehatan tahun 2010-2014 A. Pengertian Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (SK Menkes No. 1193/Menkes/SK/X/2004) B. Pengertian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah: Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan-aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya C. Visi Promosi Kesehatan Individu, keluarga dan masyarakat Indonesia telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam rangka: a) mencegah timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lain; b) menanggulangi penyakit dan masalah-masalah kesehatan lain dalam rangka menigkatkan derajat kesehatan; c) memanfaatkan pelayanan kesehatan; d) mengembangkan dan menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat D. Misi Promosi Kesehatan a. Memberdayakan individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik melalui pendekatan individu dan keluarga maupun melalui pengorganisasian dan penggerakan masyarakat. b. Membina suasana dan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya PHBS masyarakat. c. Mengadvokasi para pengambil keputusan, penentu kebijakan serta pihak- pihak lain yang berkepentingan dalam rangka: mendorong diberlakukannya kebijakan publik berwawasan kesehatan, mengintegrasikan promosi kesehatan khusunya pemberdayaan masyarakat dalam program-program kesehatan, meningkatkan kemitraan antara pemerintah pusat dengan daerah dan masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha, meningkatkan investasi dalam promosi kesehatan dan bidang kesehatan.
  • 36. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 23 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR E. Tujuan Promosi Kesehatan Tujuan Umum : Meningkatnya PHBS individu, keluarga dan masyarakat serta berperan aktif dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat Tujuan Khusus: a. Meningkatkan komitmen pembangunan berwawasan kesehatan dari para pengambil kebijakan dari berbagai pihak . b. Meningkatkan kerjasama, antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan c. Meningkatkan peran masyarakat termasuk swasta sebagai subjek atau penyelenggara upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan d. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dengan mempertimbangan kearifan lokal. e. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan seluruh program dan sektor terkait, di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu kepada rencana strategis kementerian kesehatan F. Kebijakan Umum Promosi Kesehatan a. Menempatkan upaya promosi kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan b. Melaksanakan peningkatan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab c. Memantapkan peran serta masyarakat, kelompok-kelompok potensial, termasuk swasta dan dunia usaha dalam pembangunan kesehatan d. Melaksanakan upaya promosi kesehatan secara holistik dan terpadu e. Melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggaraan upaya promosi kesehatan G. Strategi Umum Promosi Kesehatan a. Memperkuat sistem, kelembagaan dan penganggaran serta sarana promosi kesehatan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota b. Mengupayakan terbitnya peraturan perundangan dibidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat c. Meningkatkan advokasi, sosialisasi dan komitmen politis di semua tingkatan d. Meningkatan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab e. Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait, swasta/dunia usaha, dan Ormas/ LSM
  • 37. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 24 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR f. Menumbuhkan partisipasi dan peran serta individu, keluarga, dan masyarakat dalam upaya kesehatan g. Memadukan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap upaya pencegahan penyakit, peningkatan KIA dan Gizi dan peningkatan akses ke pelayanan kesehatan h. Melakukan riset dan pengembangan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk kemajuan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat H. Peran Promosi Kesehatan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional Peran promosi kesehatan sangat penting dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pembangunan kesehatan nasional terutama di bidang pemberdayaan masyarakat, membangun suasana yang kondusif untuk hidup sehat, serta pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan di berbagai jenjang administrasi. I. Kegiatan pokok promosi kesehatan a. Mengembangkan, menjabarkan dan mengimplementasikan Kebijakan, Pedoman dan Standar Promosi Kesehatan b. Memperjuangkan anggaran promosi kesehatan c. Mengembangkan sumber daya dan organisasi promosi kesehatan d. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia promosi kesehatan e. Menyusun arah kebijakan dan strategi promosi kesehatan f. Mengkaji metode dan teknik promosi kesehatan yang efektif untuk pengembangan model promosi kesehatan. g. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan promosi kesehatan antara pusat dan daerah h. Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra internasional/ regional/ nasional dalam mengembangkan promosi kesehatan. i. Melaksanakan kampanye kesehatan j. Mendayagunakan data dan informasi dalam perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta sistem informasi k. Melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Promosi Kesehatan J. Program Promosi Kesehatan diprioritaskan pada : a. PHBS di Rumah Tangga PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah
  • 38. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 25 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Indikator PHBS di Rumah Tangga adalah : 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2) Memberi bayi ASI Eksklusif 3) Menimbang bayi dan balita setiap bulan 4) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 5) Menggunakan air bersih 6) Menggunakan jamban sehat 7) Memberantas jentik di rumah 8) Makan sayur dan buah setiap hari 9) Melakukan aktivitas fisik setiap hari 10) Tidak merokok didalam rumah. b. PHBS di Sekolah PHBS di sekolah adalah upaya meningkatkan kemampuan peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah agar mandiri dalam mencegah penyakit, memelihara kesehatan, menciptakan dan memelihara lingkungan sehat, terciptanya kebijakan sekolah sehat serta berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sekitarnya. Indikator PHBS di Sekolah adalah: 1) Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun 2) Mengkonsumsi jajanan di warung/ kantin sekolah 3) Menggunakan jamban yang bersih dan sehat 4) Olahraga yang teratur dan terukur 5) Memberantas jentik nyamuk 6) Tidak merokok 7) Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan 8) Membuang sampah pada tempatnya c. PHBS di Institusi Kesehatan PHBS di institusi kesehatan merupakan upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung dan petugas agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan Institusi Kesehatan yang sehat dan mencegah penularan penyakit di institusi kesehatan. Indikator PHBS di Institusi Kesehatan adalah: 1) Menggunakan air bersih 2) Menggunakan jamban 3) Membuang sampah pada tempatnya 4) Tidak merokok di Institusi Kesehatan
  • 39. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 26 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 5) Tidak meludah sembarangan 6) Memberantas jentik nyamuk d. PHBS di Tempat-tempat Umum PHBS di Tempat-tempat Umum merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan pengelola tempat-tempat umum agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan Tempat-tempat umum yang Sehat. Indikator PHBS di Tempat-tempat Umum adalah: 1) Menggunakan air bersih 2) Menggunakan jamban 3) Membuang sampah pada tempatnya 4) Tidak merokok di tempat umum 5) Tidak meludah sembarangan 6) Memberantas jentik nyamuk e. PHBS di di Tempat Kerja PHBS di tempat kerja merupakan upaya untuk memberdayakan para pekerja agar tau, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Kerja Sehat. Indikator PHBS di Tempat Kerja 1) Tidak merokok di Tempat Kerja 2) Membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja 3) Melakukan oleh raga/ aktivitas fisik secara teratur 4) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar atau buang air kecil 5) Memberantas jentik nyamuk di tempat kerja 6) Menggunakan air bersih 7) Menggunakan jamban saat buang air kecil dan buang air besar 8) Membuang sampah pada tempatnya 9) Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis pekerjaannya. f. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit (PKRS) PKRS adalah upaya rumah sakit meningkatkan perilaku petugas rumah sakit, klien, kelompok-kelompok masyarakat dan pasien beserta keluarganya agar pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhannya dan rehabilitasinya, selanjutnya klien dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatannya, mencegah masalah kesehatan dan mengembangkan upaya bersumberdaya masyarakat melalui pembelajaran dari oleh dan bersama mereka sesuai sosial budata mereka dan didukung oleh kebijakan publik berwawasan kesehatan
  • 40. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 27 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Kegiatan PKRS adalah melakukan penyebarluasan informasi kesehatan atau komunikasi informasi dan edukasi kesehatan di dalam dan di luar gedung. g. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah desa dan kelurahan yang: 1) Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan lain yang ada di wilayahnya dan yang memberikan pelayanan setiap hari. 2) Memiliki upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang melaksanakan upaya survailans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku), penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Desa dan kelurahan Siaga Aktif memiliki komponen (1) Pelayanan kesehatan dasar, (2) UKBM yang melaksanakan survailans berbasis masyarakat, penanggulangan kedaruratan kesehatan dan bencana, penyehatan lingkungan, serta (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kriteria dan pentahapan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah sebagai berikut. 1). Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Pratama, yaitu desa/kelurahan yang: • Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa/Kelurahan, tetapi belum berjalan. • Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa/ Kelurahan Siaga Aktif minimal 2 orang. • Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. • Sudah memiliki Posyandu, tetapi UKBM lainnya tidak aktif. • Sudah ada dana untuk pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan tetapi belum ada sumber dana lainnya. • Ada peran aktif dari masyarakat namun belum ada peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif. • Belum memiliki peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif. • Pembinaan PHBS kurang dari 20 persen pada rumah tangga di desa/kelurahan
  • 41. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 28 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 2). Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Madya, yaitu desa/kelurahan yang: • Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan, tetapi belum secara rutin setiap tri-wulan • Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa dan Kelurahan Siaga Aktif antara tiga sampai lima Orang. • Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. • Sudah memiliki Posyandu dan 2 (dua) UKBM lainnya yang aktif. • Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta satu sumber dana lainnya baik dari masyarakat ataupun dunia usaha. • Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari satu ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. • Sudah memiliki peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, tetapi belum direalisasikan. • Minimal 20 persen rumah tangga di Desa dan Kelurahan mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 3). Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Purnama, yaitu desa dan kelurahan yang: • Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan secara rutin, setiap tri-wulan. • Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa dan Kelurahan Siaga Aktif antara enam sampai delapan orang. • Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. • Sudah memiliki Posyandu dan 3 (tiga) UKBM lainnya yang aktif. • Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha. • Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari dua ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. • Sudah memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif. • Minimal 40 persen rumah tangga di Desa dan Kelurahan mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  • 42. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 29 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 4). Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri, yaitu desa/kelurahan yang: • Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa/Kelurahan yang berjalan secara rutin setiap bulan. • Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa/ Kelurahan Siaga Aktif lebih dari sembilan orang. • Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. • Sudah memiliki Posyandu dan lebih dari 4 (empat) UKBM lainnya yang aktif dan berjejaring. • Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha. • Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari dua ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. • Sudah memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif. • Minimal 70 persen rumah tangga di Desa dan Kelurahan mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dalam bentuk matriks, pentahapan perkembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut. K. Indikator Kinerja Utama Promosi Kesehatan tahun 2010-2014 Indikator kinerja utama promosi kesehatan tahun 2010-2014 adalah: 1. Secara umum adalah meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat tahun 2014. 2. Secara khusus adalah : KRITERIA PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI 1. Forum Desa / Kelurahan Ada, tetapi belum berjalan Berjalan, tetapi belum rutin setiap tri-wulan Berjalan setiap Tri-wulan Berjalan setiap bulan 2. KPM/Kader Sudah ada minimal 2 orang Sudah ada 3-5 orang Sudah ada 6-8 orang Sudah ada 9 orang atau lebih 3. kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar Ya Ya Ya Ya 4. Posyandu UKBM lainnya aktif Posyandu ya, UKBM lainnya tidak aktif Posyandu 2 UKBM lainnya aktif Posyandu 3 UKBM lainnya aktif Posyandu 4 UKBM lainnya aktif
  • 43. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 30 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR KRITERIA PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI 5. Dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di Desa dan kelurahan - Pemerintah desa dan kelurahan - Masyarakat - Dunia usaha Sudah ada dana dari pemerintah desa dan kelurahan serta belum ada sumber dana lainnya Sudah ada dana dari pemerintah desa dan kelurahan serta satu sumber dana lainnya Sudah ada dana dari pemerintah desa dan kelurahan serta satu sumber dana lainnya Sudah ada dana dari pemerintah desa dan kelurahan serta satu sumber dana lainnya 6. Peran serta masyarakat dan Organisasi kemasyarakat- an Ada peran aktif masyarakat dan tidak ada peran aktif ormas Ada peran aktif masyarakat dan tidak ada peran aktif ormas Ada peran aktif masyarakat dan tidak ada peran aktif ormas Ada peran aktif masyarakat dan tidak ada peran aktif ormas 7. Peraturan Kepala Desa atau peraturan Bupati/ Walikota Belum ada Ada, belum direalisasikan Ada, belum direalisasikan Ada, belum direalisasikan 8. Pembinaan PHBS Rumah Tangga Pembinaan PHBS kurang dari 20 % rumah tangga yang ada Pembinaan PHBS minimal 20 % rumah tangga yang ada Pembinaan PHBS minimal 40 % rumah tangga yang ada Pembinaan PHBS minimal 70 % rumah tangga yang ada a. Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 70%; b. Persentase desa dan kelurahan siaga aktif sebesar 70 %; c. Jumlah poskesdes yang dikembangkan dan beroperasi adalah 58.500 buah poskesdes L. Penutup Peran promosi kesehatan dalam mendukung visi dan misi pembangunan kesesehatan menuju “Masyarakat Hidup Sehat secara Mandiri” sangat penting. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, sangat ditentukan oleh kegiatan promosi kesehatan. Ruang lingkup kegiatan promosi kesehatan sangat luas meliputi komunikasi informasi dan edukasi (KIE), advokasi, bina suasana, gerakan pemberdayaan masyarakat, membangun jejaring kemitraan, pendukung tercapainya cakupan semua program pelayanan kesehatan, meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
  • 44. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 31 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR MATERI DASAR 3 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT I. Deskripsi Singkat Dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini dimanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 16, 17 dan 18, selanjutnya pasal 62 ayat 1 bahwa Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi,atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat. Mengacu pada ketentuan tersebut maka salah satu strategi Kementerian Kesehatan RI adalah meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Salah satu jenis SDM Kesehatan yang bermutu dan bersifat profesional adalah Pejabat Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM). Keberadaan Pejabat Fungsional PKM telah ditetapkan serta diatur dalam Keputusan Menteri Negara PAN No. 58/Kep/Men.PAN/8/2000. Secara umum Jabatan Fungsional PKM merupakan tenaga yang mempunyai kemampuan dalam melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan yang meliputi pelaksanaan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan perorangan. Ada dua jenis Pejabat Fungsional PKM yaitu Penjabat Fungsional PKM Ahli dan Pejabat Fungsional PKM Terampil. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan proses pembelajaran dengan cara yang sistematis di bidang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung
  • 45. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 32 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Sedangkan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang bersifat keterampilan di bidang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. II. Tujuan Pembelajaran A. Tujuan Pembelajaran Umum: Setelah mengikuti materi, peserta mampu memahami jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. B. Tujuan Pembelajaran Khusus: Setelah mengikuti materi, peserta mampu menjelaskan: 1. Kebijakan jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan kedudukannya. III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan berikut: Pokok bahasan 1. Kebijakan jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pokok bahasan 2. Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Kedudukannya Sub pokok bahasan: a. Pengertian b. Tugas Pokok c. Jenjang Jabatan dan Pangkat d. Hak dan kewajiban e. Keuntungan menjadi pemangku jabatan fungsional f. Persyaratan pengangkatan, pemberhentian, kenaikan jenjang g. Butir kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini menguraikan tentang kegiatan fasilitator dan peserta dalam proses pembelajaran selama sesi ini berlangsung (2 Jpl: 2 x 45 menit = 90 menit), adalah sebagai berikut: Langkah 1. Pengkondisian (10 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri
  • 46. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 33 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja dan materi yang akan disampaikan. b. Menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan peserta untuk menerima materi dengan menyepakati proses pembelajaran. c. Dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan ruang lingkup secara singkat mengenai materi dan pokok bahasan ini. d. Fasilitator menyampaikan secara singkat tentang pentingnya fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung tujuan pembangunan kesehatan. Langkah 2. Penyampaian dan pembahasan pokok bahasan 1. Kebijakan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (10 menit). Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengukur pemahaman peserta tentang kebijakan jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. b. Fasilitator menulis semua jawaban peserta, kemudian menyampaikan paparan materi Kebijakan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Langkah 3. Penyampaian dan pembahasan pokok bahasan 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Kedudukannya (60 menit). Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengukur pemahaman peserta tentang jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan kedudukannya. b. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta pada kertas flipchart, selanjutnya merangkum dan menyampaikan paparan materi Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Kedudukannya sesuai urutan sub pokok bahasan dengan menggunakan bahan tayang. c. Fasilitator memberikan kesempatan peserta untuk bertanya atau menyampaikan klarifikasi, kemudian fasilitator menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai. Langkah 4. Rangkuman dan kesimpulan (10 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta terhadap materi yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran.
  • 47. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 34 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR b. Fasilitator merangkum dan membuat kesimpulan poin-poin penting dari materi yang disampaikan. Fasilitator melakukan kegiatan refleksi terkait dengan proses pembelajaran sesi ini. Fasilitator menutup sesi ini, dengan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta. V. Uraian Materi Pokok Bahasan 1. KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT Dalam rangka meningkatkan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu didukung sumber data manusia kesehatan yang profesional, untuk itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI telah menetapkan 28 jabatan fungsional kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesi masing-masing. Salah satu jabatatan fungsional kesehatan adalah jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenjang jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat terdiri dari Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil. Pokok Bahasan 2. JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEDUDUKANNYA A. Pengertian • Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan pada instansi pemerintah dan non pemerintah. • Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
  • 48. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 35 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Penyuluhan Kesehatan Masyarakat adalah suatu upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi perorangan, kelompok dan masyarakat dalam berbagai tatanan, dengan membuka jalur komunikasi, menyediakan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku dengan cara melakukan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenali, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatannya. • Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan pangkat dan/atau jabatan. B. Tugas Pokok Tugas pokok Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakankegiatanadvokasi,pembinaansuasanadangerakanpemberdayaan masyarakat serta dilandasi oleh semangat kemitraan, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan. Tugas pokok Jabfung PKM adalah: 1. Melaksanakan kegiatan advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan penyebarluasan informasi kesehatan dalam berbagaia bentuk dan saluaran komunikasi; 3. Membat rancanagan media, baik media cetak, elektronika maupun media luar ruang; 4. Melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan; 5. Merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan. C. Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabfung PKM ada 2 jenis, yaitu: 1. Jabfung PKM Ahli adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan proses pembelajaran dengan cara yang
  • 49. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 36 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR sistematis di bidang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Jabfung PKM Ahli ada 3 jenjang: a) PKM Pertama (Penata Muda gol III a – Penata Muda Tkt I gol III b) b) PKM Muda (Penata gol III c – Penata Tkt I gol III d) c) PKM Madya (Pembina gol IV a – Pembina Utama Muda gol IV c) 2. Jabfung PKM Terampil. adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang bersifat keterampilan di bidang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Jabfung PKM Terampil ada 3 jenjang : a) PKM Pelaksana (Pengatur muda Tkt I gol II c – Pengatur gol II d) b) PKM Pelaksana Lanjutan (Penata Muda gol III a – Penata Muda Tkt I gol III b) c) PKM Penyelia (Penata golongan III c – Penata Tkt I gol III d) D. Hak dan Kewajiban Hak seorang Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat: a) Memperoleh tunjuangan pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b) Memperoleh angka kredit atas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban seorang Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat a) Memiliki kompetensi yang menunjang profesi b) Berpendidikan dan lulus dari pendidikan, pelatihan tertentu yang diakui resmi c) Memenuhi angka kredit kumulatif baik untuk pengangkatan kedalam jabatan ataupun kenaikan jabatan/pangkat d) Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatan puncak wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang. e) Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatan puncak wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang. f) Mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
  • 50. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 37 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR E. Keuntungan menjadi pemangku jabatan fungsional a) Berpeluang memperoleh kepangkatan yang lebih tinggi tanpa dibatasi oleh pendidikan yang tertinggi yang dimiliki. b) Berpeluang memperoleh kenaikan pangkat lebih cepat. c) Berpeluang meningkatkan profesionalisme di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan yang lebih luas d) Berpeluang mengembangkan kreativitas lebih bebas e) Berpeluang berkarya lebih mandiri f) Berpeluang memperoleh tunjangan jabatang fungsional sesuai peraturan yang ada. g) Terbuka kesempatan untuk berpindah jalur ke jabatan struktural F. Persyaratan pengangkatan, pemberhentian dan kenaikan jenjang 1. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat a. Pengangkatan Pertama Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan dan didasarkan pada formasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil harus memenuhi syarat 1) berijazah serendah-rendahnya adalah Diploma III Kesehatan/ Diploma III Promosi Kesehatan; 2) pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c; 3) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat serta memperoleh sertifikat bagi Diploma III Kesehatan; 4) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 5) membuat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli harus memenuhi syarat: 1) berijazah serendah-rendahnya Sarjana Kesehatan/Diploma IV Kesehatan/Diploma IV Promosi Kesehatan; 2) pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
  • 51. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 38 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 3) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat dan memperoleh sertifikat bagi Sarjana Kesehatan/Diploma IV Kesehatan; 4) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 5) membuat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud diatas merupakan pengangkatan sesuai dengan lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat dan memperoleh sertifikat paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. b. Pengangkatan PNS dari Jabatan lain kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan seperti pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan jenjang jabatan, tersedia formasi, memiliki pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan minimal 1 (satu) tahun dan usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun serta memiliki nilai prestasi paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. c. Pengangkatan Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil menjadi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli, apabila memenuhi persyaratan: 1) Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli; 2) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli; 3) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Penjenjangan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli; dan 4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
  • 52. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 39 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 2. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. b. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan 3. Kenaikan Jenjang Jabatan dan Pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kenaikan jenjang Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dapat dipertimbangkan apabila: a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; b. Memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah, sekurang-kurangnya 80% berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendudukan dan sebanyak-banyaknya 20% berasal dari unsur penunjang c. Setiap unsur penilaian nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Kenaikan pangkat Pejabat Peyuluh Kesehatan Masyarakat dapat dipertimbangkan apabila : (1) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir; (2) Memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah, sekurang-kurangnya 80% berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendudukan dan sebanyak-banyaknya 20% berasal dari unsur penunjang (3) Setiap unsur penilaian nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. G. Butir Kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat 1. Pendidikan, meliputi: a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat. 2. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, meliputi: a. Mempersiapkan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; b. Melaksanakan advokasi kesehatan; c. Menggalang dukungan sosial/bina suasana; dan
  • 53. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 40 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR d. Melaksanakan penyuluhan kesehatan meyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan yang dilandasi semangat kemitraan. 3. Pengembangan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, meliputi : a. Menyusun Rencana Jangka Panjang/Pendek; b. Menyusun Pedoman Penyuluhan Kesehatan Masyarakat; c. Merumuskan kebijakan Pengembangan Penyuluhan Masyarakat; dan d. Mengembangkan metode penyuluhan kesehatan masyarakat. 4. Pengembangan Profesi, meliputi: a. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; b. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; c. Membuat buku pedoman/petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; dan d. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. 5. Penunjang kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat, meliputi: a. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; b. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; c. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional penyuluhan kesehatan masyarakat; d. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa; e. Menjadi anggota organisasi profesi bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan g. Menjadi anggota tim penilai karya-karya yang berkaitan dengan advokasi, penggalangan dukungan sosial, pemberdayaan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. VI. Referensi • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/MEN. PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan dan Angka Kreditnya
  • 54. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 41 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR MATERI DASAR 4 ETIKA PROFESI PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT /PROMOTOR DAN PENDIDIK KESEHATAN I. Deskripsi Singkat Pejabat Fungsional (Jabfung) PKM berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000, mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan serta menjalankan fungsi sebagai agen perubahan perilaku. Tenaga promotor dan pendidik kesehatan adalah seseorang yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan dalam promosi kesehatan/pendidikan/penyuluhan kesehatan yang diperoleh melalui pendidikan formal yang diakui oleh Perkumpulan Promosi dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Perkumpulan PPKMI. Dalam menjalankan perannya Pejabat Fungsional PKM/Promotor dan Pendidik Kesehatan harus dilandasi dengan nilai-nilai yang ada dalam etika profesi, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi efektif, bersifat tidak diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. II. Tujuan Pembelajaran A. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami etika profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan. B. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan 2. Menjelaskan Etika profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan
  • 55. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 42 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR III. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai berikut: Pokok bahasan 1. Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor Kesehatan Sub pokok bahasan: a. Pengertian b. Ciri-ciri profesi c. Kode Etik Profesi d. Syarat-syarat e. Organisasi profesi Perkumpulan PPKMI Pokok bahasan 2. Etika profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan Sub pokok bahasan: a. Pengertian b. Prinsip-prinsip etika IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini menguraikan tentang kegiatan fasilitator dan peserta dalam proses pembelajaran selama sesi ini berlangsung (2 jpl x 45 menit = 90 menit), adalah sebagai berikut: Langkah 1. Pengantar dan penjelasan tujuan pembelajaran (5 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator memperkenalkan diri b. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang judul pokok bahasan dan tujuan pembelajaran umum dan khusus yang ingin dicapai c. Fasilitator menyampaikan secara singkat tentang latar belakang pentingnya pejabat Fungsional PKM dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi nilai-nilai yang ada dalam etika profesi. Langkah 2. Pengertian profesi PKM/Promotor dan Pendidik Kesehatan dan ciri-ciri nya (15 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan curah pendapat tentang pengertian profesi PKM/ Promotor dan Pendidik Kesehatan. b. Fasilitator menulis semua jawaban peserta, kemudian merangkum.
  • 56. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 43 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR c. Fasilitator menyampaikan penegasan singkat tentang pengertian profesi PKM/ Promotor dan Pendidik Kesehatan. d. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, dan mengemukakan pendapatnya. Langkah 3. Kode etik profesi PKM/Promotor dan Pendidik Kesehatan (25 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator memasang dua lembar kertas flipchart di depan kelas. b. Fasilitator menuliskan pada kertas flipchart pertama ” Jabatan Fungsional PKM yang melaksanakan tugasnya dengan moral dan budi pekerti yang baik”. Selanjutnya pada kertas flipchart kertas kedua dituliskan : ” Jabatan Fungsional PKM yang melaksanakan tugasnya dengan moral dan budi pekerti yang tidak baik ” c. Fasilitator minta setiap peserta menuliskan contoh-contoh seorang Jabfung PKM yang mengerjakan pekerjaannya dengan moral atau budi pekerti yang baik pada kertas pertama, kemudian yang tidak baik pada kertas kedua. d. Fasilitator merangkum hasil tulisan peserta yang ada dalam kertas pertama dan kedua. e. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang kode etik profesi PKM/Promotor dan Pendidik Kesehatan. Langkah 4. Syarat-syarat profesi (10 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan presentasi untuk menjelaskan syarat-syarat profesi PKM/ Promotor dan Pendidik Kesehatan b. Fasilitator memberikan kesempatan bertanya kepada peserta atau menyampaikan pendapatnya. Langkah 5. Organisasi Profesi Perkumpulan PPKMI (20 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator menjelaskan tentang nama perkumpulan, azas dan dasarnya, tujuan, siapa saja anggotannya, dan musyawarah nasional organisasi Perkumpulan PPKMI. b. Fasilitator memberikan kesempatan peserta untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya.
  • 57. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 44 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Langkah 6. Pengertian Etika, Etiket, dan Etos (15 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator melakukan pembentukan kelompok, sehingga peserta berkumpul dalam empat kelompok. b. Fasilitator memberikan tugas untuk didiskusikan apa arti dari c. Etika, etiket, dan etos. Langkah 7. Kesimpulan (5 menit) Langkah pembelajaran: a. Fasilitator menyampaikan beberapa hal penting tentang Etika Profesi PKM/ Promotor dan Pendidik Kesehatan. b. Fasilitator kembali menyampaikan tujuan pembelajaran umum dan khusus untuk pokok bahasan Etika Prrofesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat c. Fasilitator menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada peserta yang telah berperan aktif dalam proses pembelajaran pokok bahasan ini. V. Uraian Materi Pokok Bahasan 1. PROFESI PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/PROMOTOR DAN PENDIDIK KESEHATAN. A. Pengertian Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Promotor dan pendidik Kesehatan adalah Pekerja/Sumber Daya Manusia Promosi Kesehatan termasuk di dalamnya Jabfung PKM baik yang terampil maupun ahli, yang menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan pendidikan/ ketrampilan spesifik yang komprehensif dan memiliki sertifikasi resmi dari Organisasi Profesi yaitu Perkumpulan Promotor Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (Perkumpulan PPKMI). Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan, enjalankan tugas dan fungsinya sesuai profesi dan keahlian, yang senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi kode etik profesi Promotor dan Pendidik Kesehatan. B. Ciri-ciri Profesi. Profesi pada umumnya mempunyai beberapa ciri, yaitu: 1. Memberikan pelayanan pada orang secara langsung. 2. Menempuh pendidikan tertentu dengan melalui ujian tertentu sebelum melakukan pelayanan.
  • 58. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 45 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR 3. Anggotanya relatif bersifat homogen. 4. Menerapkan standar pelayanan tertentu. 5. Etika profesi ditegakkan oleh suatu organisasi. Kualifikasi suatu pekerjaan sebagai suatu profesi adalah: • Mensyaratkan pendidikan teknis yang formal lengkap dengan cara pengujian yang terinstitusionalisasikan, baik mengenai edukuasi pendidikan maupun mengenal kompetensi orang–orang hasil didiknya. • Penguasaan tradisi kultural dalam menggunaan keahlian dan ketrampilan tertentu. • Komplek pekerjaan memiliki sejumlah sarana institusional untuk menjamin bahwa kompetensi yang dimiliki itu akan digunakan secara bertanggungjawab, wujudnya adalah organisasi profesi dengan prosedur penegakkan, serta rekruitasi pengemban profesi. C. Kode Etik Profesi Penyuluh Kesehatan/Promotor dan Pendidik Kesehatan. Kode Etik Profesi Penyuluh Kesehatan/Promotor dan Pendidik Kesehatan dirumuskan dalam 33 butir dan 8 bagian meliputi: Pembukaan/Mukadimah Bab I. Kewajiban Umum (5 butir) Bab II. Kewajiban Terhadap Masyarakat (7 butir) Bab III. Kewajiban Terhadap Sesama Profesi (4 butir) Bab IV. Kewajiban Terhadap Profesi Lain (3 butir) Bab V. Kewajiban Terhadap Profesinya (7 butir) Bab VI. Kewajiban Terhadap Diri Sendiri (5 butir) Bab VII. Penutup (1 butir) MUKADIMAH Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Promosi kesehatan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh
  • 59. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 46 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Sasaran atau klien profesi promosi kesehatan adalah individu, kelompok dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, promosi kesehatan sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Dalam rangka pengabdian terhadap bangsa Indonesia, kami para profesi Penyuluh Kesehatan/ Promotor dan Pendidik kesehatan, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, merumuskan KODE ETIK PROFESI PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/ PROMOTOR DAN PENDIDIK KESEHATAN yang diuraikan dalam bab–bab dan pasal sebagai berikut: BAB I KEWAJIBAN UMUM Pasal 1 Setiap profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Promotor dan Pendidik Kesehatan harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan etika profesi kesehatan. Pasal 2 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Promotor dan Pendidik Kesehatan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan pendekatan kemitraan dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tugas harus sejalan dengan profesi atau keahliannya.
  • 60. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 47 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR BAB II KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selalu berorientasi kepada masyarakat baik sebagai individu, kelompok, maupun masyarakat luas sesuai dengan potensi sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan pemerataan dan keadilan Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menggunakan pendekatan yang menyeluruh secara multi disiplin dengan mengutamakan upaya preventif dan promotif. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berdasarkan fakta melalui penelitian atau kajian ilmiah. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan prosedur dan langkah–langkah yang profesional. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bertanggungjawab dalam upaya melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus melihat antisipasi ke depan baik menyangkut masalah kesehatan maupun masalah bukan kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. BAB III KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA PROFESI Pasal 13 Setiap profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
  • 61. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 48 KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PUSAT PROMOSI KESEHATAN - PUSDIKLAT APARATUR Pasal 14 Setiap profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan wajib bekerjasama dengan teman sejawatnya dan melakukan tugas dan fungsinya. Pasal 15 Setiap profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan tidak boleh mengambil alih tugas teman sejawatnya tanpa persetujuan teman sejawat bersangkutan yang telah diberi tanggung jawab sebelumnya. BAB IV KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI LAIN Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama, saling menghormati dengan profesi lain tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan– pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersama–sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang pada pendekatan kemitraan dengan mengutamakan prinsip kesehatan, keterbukaan dan saling menguntungkan. BAB V KEWAJIBAN TERHADAP PROFESINYA Pasal 18 Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan hendaknya bersifat proaktif dalam mengatasi masalah kesehatan. Pasal 19 Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi promosi kesehatannya. Pasal 20 Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promotor dan Pendidik Kesehatan hendaknya senantiasa selalu berkomunikasi, membagi pengalaman dan saling membantu di antara sesama anggota.