Dokumen tersebut membahas strategi pelaksanaan imunisasi pada masa pandemi Covid-19 dengan menekankan pentingnya tetap melaksanakan imunisasi rutin untuk mencegah penyakit menular lainnya sambil menerapkan protokol kesehatan anti-Covid, serta koordinasi antara dinas kesehatan dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan operasional imunisasi dengan mempertimbangkan data epidemiologi Covid-19 dan

1. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Strategi Pelaksanaan Imunisasi
Pada Masa Pandemi Covid-19
Oleh:
Subdit Imunisasi
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Ditjen P2P – Kemenkes RI

2. IMUNISASI UNTUK SEMUA
COVID-19
Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 adalah penyakit yang
disebabkan oleh virus SARS Cov 2 yang merupakan jenis virus
corona yang baru dan belum pernah ditemukan di tubuh
manusia sebelumnya.
Pandemi Global (WHO, Maret 2020)
Bencana Nasional Non Alam
(Keppres, No. 12 Tahun 2020)
BEBERAPA WILAYAH DI INDONESIA MENERAPKAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
BELAJAR, BEKERJA DAN BERIBADAH DI RUMAH
Coronavirus Disease 2019

3. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Bagaimana dampaknya
terhadap pelayanan
imunisasi???????
SAMPAI KAPAN ?
Tren kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia
masih fluktuatif, belum dapat dipastikan kapan
pandemi dan PSBB akan berakhir.

4. IMUNISASI UNTUK SEMUA
1 2 3 4 5 6
Keputusan Menteri
Kesehatan Republik
Indonesia No.
HK.01.07/MENKES/104/20
20 tentang Penetapan
Infeksi Novel Corona Virus
(Infeksi 2019 nCoV) sebagai
Penyakit yang dapat
menimbulkan Wabah dan
Upaya Penanggulangannya
Surat Edaran Dirjen P2P
Nomor SR.02.06/4/1332
/2020 Pelayanan Imunisasi
Pada Anak selama masa
Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (24 Maret
2020)
WHO Guideline
Guiding principles for
immunization activities
during the COVID-19
pandemic
(26 Maret 2020)
Petunjuk Teknis Pelayanan
Puskesmas pada Masa
Pandemi COVID-19 (Ditjen
Kesmas, 2020)
Panduan Pelayanan
Kesehatan Balita Pada
Masa Tanggap Darurat
COVID-19 bagi Tenaga
Kesehatan
(Direktorat Kesga, 2020)
Petunjuk Teknis Pelayanan
Imunisasi pada Masa
Pandemi COVID-19
(Direktorat Surkarkes,
2020)
Permenkes No 12 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Imunisasi
KEBIJAKAN PROGRAM IMUNISASI NASIONAL
PADA PANDEMI COVID-19

5. IMUNISASI UNTUK SEMUA
KAJIAN SITUASI CEPAT
Dampak Pandemi COVID-19 Pada Layanan Imunisasi
• Menggunakan kuesioner yang disebar ke semua puskesmas
(sekitar 10.000 puskesmas) di seluruh Indonesia melalui jaringan
sosial media Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Pengumpulan data: 20 s/d 29 April 2020
• Responden Utama: vaksinator dan koordinator imunisasi
• Total respons: 5329

6. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Q2: Apakah ada perubahan layanan
imunisasi di provinsi Anda (karena
kebijakan pemerintah atau hal lain
yang berkaitan dengan pandemi
COVID-19)?
Ya
84% (4469)
Tidak
16% (860)
Ya Tidak
• Dijawab: 5,329
• Dilewati: 0
KAJIAN SITUASI CEPAT

7. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Q3: Di level mana perubahan tersebut?
Dijawab: 5,329 Dilewati: 0
KAJIAN SITUASI CEPAT
56.30%
35.07%
8.62%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
Keduanya
Posyandu
Puskesmas
“Saya masih melayani posyandu, tapi tidak
membolehkan para kader dan ibu hadir bila tidak
memakai masker. Kami sudah sediakan tempat
cuci tangan dan sabunnya di area pintu masuk.
Semua ibu menunggu di luar dengan menjaga
jarak secukupnya satu sama lain dan dipanggil
satu per satu untuk imunisasi” - Salah satu Bidan.
“Selama Surat Keputusan untuk “jaga jarak
sosial” dan “jaga jarak fisik” itu resmi, layanan
imunisasi kami hentikan sepenuhnya.” – Salah
satu Koordinator Imunisasi
Ref: Question #12

8. IMUNISASI UNTUK SEMUA
ANALISIS SITUASI
CAKUPAN IMUNISASI
RUTIN NASIONAL

9. IMUNISASI UNTUK SEMUA
CAKUPAN IMUNISASI RUTIN JAN-MEI
Provinsi Kalimantan Tengah
2019 – 2020

10. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Provinsi
Legenda Cakupan Jumlah Prov. %
< 60% 1 2,9
60-80% 7 20,6
80 - 95% 12 35,3
> 95% 14 41,2
Kabupaten/Kota
Legenda Cakupan Jumlah Kab/Kota %
< 60% 40 7,8
60-80% 96 18,7
80 - 95% 158 30,7
> 95% 220 42,8
Masih ada 1 provinsi (2,9%) yang cakupan IDL nya di
bawah 60% dan dengan demikian berada dalam
zona merah
sebanyak 96 (18,7%) Ka/Ko cakupan IDL nya
masih dibawah 80% dan lebih berisiko lagi
masih terdapat 40 (7,8%) Ka/Ko cakupan IDL
nya di bawah 60% (zona merah)
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP TAHUN 2019
(per 11 Mei 2020)
Cakupan Nasional: 93.7%
Target: 93%

11. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Provinsi
Legenda Cakupan Jumlah Prov. %
< 50% 5 14,7
50-60% 5 14,7
60 - 70% 7 20,6
> 70% 17 50
Kabupaten/Kota
Legenda Cakupan Jumlah Kab/Kota %
< 50% 130 25,3
50-60% 56 10,9
60 - 70% 69 13,4
> 70% 259 50,4
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib4 TAHUN 2019
(per 11 Mei 2020)
Cakupan Nasional: 75.9%
Target: 70%masih terdapat juga 5 (14,7%) provinsi yang
cakupan di bawah 50% (zona merah) yaitu di
sebagian wilayah Pulau Sumatera, Maluku, NTT
dan Papua
masih terdapat 130 (25,3%) Ka/Ko dengan
cakupan dibawah 50% (zona merah)

12. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Provinsi
Legenda Cakupan Jumlah Prov. %
< 50% 10 29,4
50-60% 7 20,6
60 - 70% 2 5,9
> 70% 15 44,1
Kabupaten/Kota
Legenda Cakupan Jumlah Kab/Kota %
< 50% 172 33,5
50-60% 52 10,1
60 - 70% 69 13,4
> 70% 221 43
CAKUPAN TOTAL CAMPAK 2 (CAMPAK + CAMPAK RUBELA PADA BADUTA)
TAHUN 2019 (per 11 Mei 2020)
Cakupan Nasional: 72.8%
Target: 70%
Masih ada 10 provinsi (29,4%) yang
cakupannya <50% (zona merah)
Sebanyak 172 kab/kota (33,5%) yang
cakupannya <50% (zona merah)

13. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Provinsi
Legenda Cakupan Jumlah Prov. %
> 10% 1 2,9
5 – 10% 5 14,7
< 5% 28 82,3
Kabupaten/Kota
Legenda Cakupan Jumlah Kab/Kota %
> 10% 56 10,9
5 – 10% 82 15,9
< 5% 376 73,1
DO RATE DPT1-DPT3 TAHUN 2019
(per 11 Mei 2020)
DO Rate Nasional: 1,8 %
masih terdapat 1 provinsi dengan
DO rate > 10% yaitu Papua
masih terdapat 56 (10,9%) Ka/Ko
dengan DO rate >10% dan tersebar
hampir di seluruh Indonesia

14. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Analisa situasi tahun 2019 menunjukan masih ada beberapa kabupaten/kota
yang memiliki cakupan IDL dan imunisasi lanjutan rendah  Risiko KLB PD3I
Bagaimana risiko
KLB PD3I pada
masa pandemi
COVID-19?
Jika pelayanan imunisasi
ditunda/dihentikan,
maka kesempatan anak
untuk mendapatkan
perlindungan dari PD3I
akan berkurang. Hal ini
tentu meningkatkan
risiko terjadinya KLB
PD3I.
KLB PD3I yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 akan menjadi beban ganda bagi
pemerintah, petugas kesehatan dan masyarakat.
RISIKO KLB PD3I PADA MASA PANDEMI COVID-19

15. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Hanya bisa dicapai dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata
60%80% 70%100% <50%
Dengan menurunnya
cakupan imunisasi
rutin lengkap, maka
semakin turun pula
tingkat kekebalan
komunitas terhadap
PD3I
BAHAYA
KLB atau
WABAH
Cakupan imunisasi
KEKEBALAN KOMUNITAS

16. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Panduan Sebagai Dasar Pemberian Imunisasi
Saat Pandemi COVID-19

17. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Tempat Pelayanan Imunisasi
Selama Masa Pandemi COVID-19
Pelayanan Imunisasi di Posyandu
Pelayanan Imunisasi di Puskesmas/ Faskes Lain
Pelayanan Imunisasi melalui Puskesmas Keliling
Berdasarkan penilaian dan pemetaan risiko, rekomendasi pilihan tempat
untuk pelayanan imunisasi dapat berupa:

18. IMUNISASI UNTUK SEMUA
PRINSIP DASAR
Imunisasi tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan
sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD3I
Pelayanan imunisasi baik di Posyandu, Puskesmas, atau
faskes lainnya harus menerapkan prinsip pencegahan
dan pengendalian infeksi serta physical distancing

19. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Kegiatan surveilans PD3I selama
masa pandemi COVID-19 harus
dioptimalkan (termasuk
pelaporannya)
LayananImunisasi
PROGRAM IMUNISASI DAN COVID-19
Mengingat Imunisasi merupakan
upaya untuk memberikan
kekebalan/imunitas spesifik terhadap
PD3I pada anak, maka imunisasi
tidak boleh dihentikan, walau di
tengah wabah COVID-19, dengan
memperhatikan prinsip Pencegahan
dan Pengendalian Infeksi dan jaga
jarak aman 1-2 m.
Secara operasional pelayanan imunisasi baik di
Puskesmas, Posyandu atau puskesmas keliling
mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah setempat
dengan mempertimbangkan situasi epidemiologi
COVID-19, cakupan imunisasi rutin dan situasi
epidemiologi PD3I.

20. IMUNISASI UNTUK SEMUA
Bila imunisasi anak harus ditunda (karena sakit atau
kondisi khusus tertentu), maka petugas kesehatan dan
kader harus mendata sasaran yang belum mendapat
imunisasi dengan prinsip penjangkauan sasaran
menggunakan metode Pelacakan Bayi dan Baduta
Tidak/Belum Lengkap Status Imunisasinya (defaulter
tracking) serta memastikan untuk segera memberikan
imunisasi pada kesempatan pelayanan selanjutnya agar
tidak ada anak yang tidak terlindungi.
Perencanaan kegiatan catch up imunisasi
untuk anak-anak yang left-out ataupun
drop-out harus dimulai sedini mungkin
dengan melakukan sweeping dan Drop-
Out Follow Up (DOFU) sesuai dengan
identifikasi kegiatan Pelacakan Bayi dan
Baduta Tidak/Belum Lengkap Status
Imunisasinya (defaulter tracking).

21. IMUNISASI UNTUK SEMUA
04
03
02
01
Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah
setempat untuk mendapatkan dukungan dan komitmen agar pelayanan imunisasi
tetap dapat berjalan di wilayah kerjanya.
Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam
menentukan kebijakan operasional pelayanan imunisasi di Posyandu,
Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.
Melakukan upaya – upaya komunikasi publik intensif untuk menjaga
kepercayaan dan minat masyarakat terhadap imunisasi dengan
menyampaikan pesan – pesan pentingnya imunisasi rutin lengkap.
Pelayanan imunisasi di Puskesmas atau fasilitas kesehatan
lainnya tetap diupayakan dengan membuat janji temu
dengan petugas kesehatan dan mengatur waktu kunjungan
secara bergiliran agar tidak terjadi penumpukan di fasilitas
kesehatan.
UPAYA TINDAK LANJUT

22. IMUNISASI UNTUK SEMUA
KESIMPULAN
 Pelayanan imunisasi harus tetap diupayakan berjalan dan dilaksanakan sesuai jadwal imunisasi program nasional yang
berlaku mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat dengan mengikuti prinsip PPI dan menjaga jarak aman 1 – 2
meter;
 Dinas kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam menentukan kebijakan operasional
pelayanan imunisasi di posyandu, puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya dengan dengan melakukan analisis
terhadap data epidemiologi penyebaran COVID-19, data cakupan imunisasi rutin dan data epidemiologi PD3I;
 Bila imunisasi anak harus ditunda, maka petugas kesehatan dan kader harus mendata sasaran yang belum mendapat
imunisasi dengan prinsip penjangkauan sasaran menggunakan metode Pelacakan Bayi dan Baduta Tidak/Belum Lengkap
Status Imunisasinya (defaulter tracking) serta memastikan untuk segera memberikan imunisasi pada kesempatan
pelayanan selanjutnya agar tidak ada anak yang tidak terlindungi;
 Stok vaksin, logistik dan kit anafilaktik imunisasi harus diidentifikasi untuk memastikan stok yang memadai tersedia untuk
kegiatan pelayanan rutin dan catch up imunisasi;
 Pelaksanaan surveilans PD3I harus tetap dilaksanakan secara adekuat dan terus menerus di setiap level;
 Pengkajian data cakupan imunisasi dan data PD3I di daerah terdampak pandemi COVID-19 perlu untuk dilakukan untuk
mengindentifikasi kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terjadinya KLB untuk menjadi prioritas dalam kegiatan catch
up imunisasi.

23. IMUNISASI UNTUK SEMUA
“Cegah COVID-19 dengan #GERMAS, Lindungi
anak Anda dari penyakit berbahaya lainnya
dengan #IMUNISASI.”

24. IMUNISASI UNTUK SEMUA