Cara cara menghindari plagiarisme

1. PENDIDIKAN PLAGIARISME DAN
ANTI KORUPSI
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
IKIP SILIWANGI
2019

2. Pendahuluan
• Plagiarisme merupakan isu sensitif dalam
dunia akademik, karena menyangkut etik.
Oleh sebab itu perlu kehati-hatian.

3. Definisi
"Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak
sengaja dalam memperoleh atau mencoba
memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya
ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh
karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui
sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan
sumber secara tepat dan memadai"

4. Ruang Lingkup Plagiarisme
Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan
ruang lingkup plagiarisme:
1) Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan
tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
2) Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa
menyebutkan identitas sumbernya.
3) Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa
menyebutkan identitas sumbernya.
4) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
5) Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam
susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa
menyebutkan identitas sumbernya.
6) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan /atau telah
dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

5. Tipe Plagiarisme
1) Plagiarisme Kata demi Kata (Word for word Plagiarism). Penulis
menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan
sumbernya.
2) Plagiarisme atas sumber (Plagiarism of Source). Penulis menggunakan
gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa
menyebutkan sumbernya secara jelas).
3) Plagiarisme Kepengarangan (Plagiarism of Authorship). Penulis mengakui
sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
4) Self Plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan
satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi. Dan mendaur ulang
karya tulis/ karya ilmiah. Yang penting dalam self plagiarism adalah
bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang
dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya Karya yang
lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga
disini pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis
tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

6. Mengapa Plagiarisme Terjadi
1) Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya
ilmiah yang menjadi beban tanggungjawabnya.
Sehingga terdorong untuk copy-paste atas karya orang
lain.
2) Rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis
terhadap sumber referensi yang dimiliki.
3) Kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana
harus melakukan kutipan.
4) Kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap
persoalan plagiarisme

7. Menghindari Tindakan Plagiarisme
Perguruan Tinggi
1) Karya mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi) dilampiri
dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan, yang
menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak
mengandung unsur plagiat.
2) Pimpinan Perguruan Tinggi berkewajiban mengunggah
semua karya ilmiah yang dihasilkan dilingkungan
perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal
lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.

8. Mahasiswa
1) Menggunakan dua tanda kutip, jika mengambil
langsung satu kalimat, dengan menyebutkan
sumbernya.
2) Menuliskan daftar pustaka, atas karya yang dirujuk,
dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai
panduan yang ditetapkan masing-masing institusi
dalam penulisan daftar pustaka.
3) Melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan
sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan
ide/gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata
sendiri, tanpa merubah maksud atau makna
ide/gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya.

9. Tips menulis, agar terhindar dari plagiarisme
1) Tentukan buku yang hendak anda baca
2) Sediakan beberapa kertas kecil (seukuran saku) dan satukan
dengan penjepit.
3) Tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit,
jumlah halaman pada kertas kecil paling depan
4) Sembari membaca buku, salin ide utama yang anda dapatkan
pada kertas-kertas kecil tersebut.
5) Setelah selesai membaca buku, anda fokus pada catatan anda
6) Ketika menulis artikel, maka jika ingin menyitir dari buku yang
telah anda baca, fokuslah pada kertas catatan.
7) Kembangkan kalimat anda sendiri dari catatan yang anda buat

10. Sanksi Plagiarisme
Undang-undang no. 20 tahun 2003 mengatur
sanksi bagi orang yang melakukan plagiat,
khususnya yang terjadi dilingkungan akademik.
Sanksi tersebut adalah sebagai berikut (Pasal 70):
"Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya
untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau
vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana
dengan pidana penjara paling lama dua tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

11. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi
mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan
plagiasi maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai
berikut:
1.Teguran
2.Peringatan tertulis
3.Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
4.Pembatalan nilai
5.Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
6.Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
7.Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

12. Plagiarism Checker
• www.google.com
• http://plagiarismcheckerx.com/

13. • Istilah korupsi berasal dari
bahasa latin “corrumpere”,
“corruptio” atau “corruptus”
• Dari bahasa latin tersebut
kemudian diadopsi oleh
beberapa bangsa di dunia
• Beberapa bangsa di dunia
memiliki istilah tersendiri
mengenai korupsi
Korupsi secara Etimologi

14. 3 tingkatan KORUPSI
Material benefit
(Mendapatkan keuntungan material yang
bukan haknya melalui kekuasaan)
Abuse of power
(Penyalahgunaan kekuasaan)
Betrayal of trust
(Pengkhianatan kepercayaan)

15. Pengkhianatan terhadap kepercayaan
(betrayal of trust)
• penghianatan merupakan
bentuk korupsi paling
sederhana
• Semua orang yang berkhianat
atau mengkhianati
kepercayaan atau amanat yang
diterimanya adalah koruptor.
• Amanat dapat berupa apapun,
baik materi maupun non materi
(ex: pesan, aspirasi rakyat)
• Anggota DPR yang tidak
menyampaikan aspirasi
rakyat/menggunakan aspirasi
untuk kepentingan pribadi
merupakan bentuk korupsi

16. Diskusi
Apakah jika seseorang melakukan
perselingkuhan, dia juga sudah melakukan
korupsi, dan pantas disebut koruptor?

17. Penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power)
• Abuse of power merupakan korupsi
tingkat menengah
• Merupakan Segala bentuk
penyimpangan yang dilakukan
melalui struktur kekuasaan, baik
pada tingkat negara maupun
lembaga-lembaga struktural lainnya,
termasuk lembaga pendidikan,
tanpa mendapatkan keuntungan
materi.

18. Penyalahgunaan kekuasan untuk mendapatkan
keuntungan material (material benefit)
• Penyimpangan kekuasaan untuk
mendapatkan keuntungan material
baik bagi dirinya sendiri maupun
orang lain.
• Korupsi pada level ini merupakan
tingkat paling membahayakan
karena melibatkan kekuasaan dan
keuntungan material.
• Ini merupakan bentuk korupsi yang
paling banyak terjadi di indonesia

19. Unsur-unsur yang dapat
menentukan sesuatu dapat
dianggap sebagai korupsi
1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri
sendiri/orang lain
3. Merugikan keuangan/
perekonomian negara

20. MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARA
1. Korupsi menghambat pembangunan &
kegiatan usaha di Indonesia
2. Setiap kegiatan perekonomian harus melewati
“pintu-pintu” korupsi
3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat,
pengangguran makin banyak, harga barang &
jasa menjadi melambung
4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahal

21. Salah satu hal mengapa di indonesia
korupsi semakin sulit diberantas
• Karena korupsi sudah “mendarah
daging”, sehingga perilaku korupsi
sudah menjadi hal yang biasa dan
bukan lagi dianggap sebagai
“penyakit”yang harus segera
disembuhkan.
• Dengan demikian, semakin
sulitnya membedakan mana
perilaku korupsi dan mana yang
bukan korupsi
• Ibarat maling teriak maling

22. PRINSIP-PRINSIP
ANTI KORUPSI

23. PRINSIP-
PRINSIP
ANTI-
KORUPSI
Kewajaran
Transparansi
Aturan Main
Akuntabilitas
Kontrol
Aturan Main

24. • Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara
aturan dan pelaksanaan kerja
• Semua lembaga mempertanggungjawabkan
kinerjanya sesuai aturan main baik dalam
bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi
(de jure), baik pada level budaya (individu
dengan individu) maupun pada level lembaga.
Akuntabilitas

25. 1. Akuntabilitas harus dapat diukur dan
dipertanggungjawabkan melalui
Mekanisme pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
semua kegiatan.
2. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses
pelaksanaan, dampak dan manfaat
yang diperoleh masyarakat baik secara
langsung maupun manfaat jangka panjang
dari sebuah kegiatan.
Bagaimana mengukur Akuntabilitas ?

26.  Transparansi merupakan prinsip yang
mengharuskan semua proses kebijakan
dilakukan secara terbuka, sehingga segala
bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh
publik.
 Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus
kontrol bagi seluruh proses dinamika
struktural kelembagaan.
 Dalam bentuk yang paling sederhana,
transparansi mengacu pada keterbukaan dan
kejujuran untuk saling menjunjung tinggi
kepercayaan (trust).
Transparansi

27.  Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan,
implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi)
terhadap kinerja anggaran.
 Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait
pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan
(anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).
 Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang
berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme
pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis,
pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.
 Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan
yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi
adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.
 Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara
terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi
juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.
Perlunya Keterlibatan masyarakat dalam
proses transparansi:

28. Kontrol masyarakat sangat diperlukan
Kontrol
Masyarakat
Proses Perencanaan
Program Pembangunan,
Anggaran Pendapatan
dan Anggaran Belanja Negara
atau Daerah
Evaluasi dan Penilaian
Kinerja Anggaran
Out Come Jangka Pendek
& Jangka Panjang
Implementasi
Alokasi Sektor,
Pelaksanaan,
serta Pengawasan Format
Laporan Pertanggungjawaban
Out Put
(Teknisi Fisik dan Administrasi)

29. Fairness
Prinsip fairness ditujukan
untuk mencegah terjadinya
manipulasi (ketidakwajaran)
dalam penganggaran, baik
dalam bentuk mark up
maupun ketidakwajaran
lainnya.

30. 1. Komprehensif dan disiplin yang berarti mempertimbangkan
keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip
pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget).
2. Fleksibilitas yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan
efektifitas.
3. Terprediksi yaitu ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas
value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran
berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari
adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan
pembangunan.
4. Kejujuran yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun
pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis
maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip
fairness.
5. Informatif, yaitu adanya sistem informasi pelaporan yang teratur
dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses
pengambilan keputusan. Sifat informatif merupakan ciri khas dari
kejujuran.
lima langkah penegakan prinsip fairness

31. • Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak
terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan
masyarakat.
• Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-
undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang
kebebasan mengakses informasi, undang-undang
desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun
lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui
sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan
anggaran negara oleh para pejabat negara.
Kebijakan Anti-Korupsi

32. 4 Aspek Kebijakan Anti-Korupsi
Isi Pembuat
Pelaksana
Kultur
Kebijakan Anti-korupsi

33.  Isi kebijakan:
Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung
unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi.
 Pembuat kebijakan:
Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas
pembuatnya.
 Pelaksana kebijakan:
Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh
aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.
 Kultur kebijakan:
Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman,
sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau
undang-undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan
menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan
korupsi.
4 Aspek Kebijakan ….

34. Kontrol kebijakan merupakan upaya
agar kebijakan yang dibuat betul-betul
efektif dan mengeliminasi semua bentuk
korupsi.
Kontrol Kebijakan

35. Oposisi
Partisipasi
KEBIJAKAN
Revolusi
3 Model Kontrol Kebijakan

36.  Partisipasi:
Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan
ikut serta dalam penyusunan dan
pelaksanaannya.
 Oposisi:
Mengontrol dengan menawarkan alternatif
kebijakan baru yang dianggap lebih layak.
 Revolusi;
Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang
dianggap tidak sesuai.
3 Model Kontrol Kebijakan