Bab pertama membahas upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia melalui perubahan kurikulum sejak tahun 1969 hingga 2013. Namun, pelaksanaan kurikulum di sekolah belum banyak berdampak pada peningkatan mutu SDM. Masalah utama adalah bagaimana meningkatkan konsep dan pelaksanaan kurikulum agar mampu meningkatkan mutu pendidikan sesuai tuntutan era global.

1. Bab I
Kurikulum dan Mutu Pendidikan
di Indonesia
Upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang
penulis alami, secara formal dimulai dengan Program
Pembangunan Lima Tahun, yang dikenal sebagai Proyek
Pelita. Proyek Pelita ini berlangsung pada era Orde Baru,
dimana Pelita Pertama dimulai pada tahun 1969 s.d. 1974
hingga Pelita Keenam pada tahun 1994 s.d. 1999, dan
kemudian dilanjutkan dengan reformasi pendidikan yang
dimulai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Usaha peningkatan mutu pendidikan secara kualitatif
sejak tahun 1969, antara lain ditandai dengan perubahan dan
penyempurnaan kurikulum yang hasilnya dikenal sebagai
Kurikulum Tahun 1975, 1984, 1994, 1999, 2004 dan
Kurikulum 2006 yang dikenal sebagai KTSP (Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan). KTSP ditetapkan dalam UU
Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 38 ayat (2). Namun
pelaksanaan keenam perubahan kurikulum tersebut,
khususnya di lembaga pendidikan dasar dan menengah,
belum banyak berdampak pada peningkatan mutu SDM.
Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia 1

2. A. Mutu Pendidikan Indonesia Dalam Lingkup
Global dan Regional
Pada tahun 1970-an Malaysia meminta bantuan guru-
guru MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)
SMA/STM (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Teknologi
Menengah) Indonesia untuk mengajar disana. Bukankah hal
ini merupakan pengakuan mereka terhadap tingginya mutu
pendidikan Indonesia? Artinya mutu pendidikan Indonesia
pada tahun 1970-an dalam era “Orde Lama” dapat dinilai lebih
tinggi dari Malaysia, atau paling tidak, tidak lebih rendah dari
mutu pendidikan Malaysia.
Bagaimana mutu pendidikan Indonesia saat ini, bila
dibandingkan dengan mutu pendidikan di Malaysia?
Usaha peningkatan mutu pendidikan di Indonesia selama
kurun waktu 40 (empat puluh tahun), yaitu sejak tahun 1969
(Pelita Pertama) hingga tahun 2009, dilaksanakan terhadap
semua komponen pendidikan, demikian juga pada era
reformasi. Pesatnya pertumbuhan pendidikan Indonesia
secara kuantitatif tidak dapat dipungkiri. Tetapi dalam segi
mutu, Indonesia tidak mampu mempertahankan keunggulan
mutu pendidikannya terhadap Malaysia. Berdasarkan data
Menkokesra tahun 2011, Malaysia telah mampu membangun
SDM (Sumber Daya Manusia) dengan IPM (Indeks
2 Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia

3. Pembangunan Manusia) yang berada pada peringkat ke 61
dari 187 negara, dan meninggalkan Indonesia di peringkat ke
124 (Data Menko Kesra 2011: http://data.menkokesra.go.id).
Dalam lingkup regional, IPM Malaysia berada pada peringkat
ke 2 dan Indonesia berada pada peringkat ke 12, dari 21
negara di Asia Pasifik. Ditinjau dari GNI (Gross National
Income), Malaysia sebesar US$ 8,770 dan GNI Indonesia
hanya sebesar US$ 2,940 (Data http://en.wikipedia.org).
Bisakah Indonesia mengejar ketertinggalan mutu
pendidikan dalam lingkup global maupun regional dengan
implementasi Kurikulum 2013?
B. Peran Pendidikan Yang Ditetapkan oleh
Undang-Undang Dasar 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik
Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui program pendidikan. Hak masyarakat untuk
mendapatkan pendidikan ditetapkan dalam Pasal 31 Ayat (3).
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam
Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia 3

4. rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
diatur dengan undang-undang.
Pasal 31 UUD 1945 ini menetapkan peran pendidikan
di Indonesia adalah: meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa. Artinya Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan yang mencerdaskan, yang meliputi peningkatan
iman dan taqwa serta ahlak mulia. Dengan kata lain
Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan
yang dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan
emosional-spiritual dan kecerdasan kinestetis dalam
membangun manusia seutuhnya yang berpribadi integral,
yang ditetapkan melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional.
C. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003
Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa
yang tercantum dalam UUD 1945 kemudian didefinisikan
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
4 Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia

5. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada Pasal 1 Ayat
(1) sebagai berikut:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.
Pasal ini dapat dijadikan landasan bagi penyelenggaraan
pendidikan berbasis kompetensi, agar peserta didik dapat
mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimilikinya menjadi
kompetensi, yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara, yang dilaksanakan dalam bentuk
Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun
2004.
Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang
bermutu ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Sisdiknas
Tahun 2003, sebagai berikut:
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu.
Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia 5

6. Pasal ini menetapkan Pemerintah untuk menyeleng-
garakan pendidikan bermutu melalui pelaksanaan kurikulum
berbasis kompetensi yang disempurnakan melalui Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang ditetapkan pada
tahun 2006.
D. Kewajiban Sekolah/Madrasah Untuk
Menyelenggarakan Pendidikan Bermutu
Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu
Pemerintah menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
melalui Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009, dengan
pertimbangan bahwa penjaminan mutu menjadi pertanggung
jawaban bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan Masyarakat, yang perlu terus didorong dengan perangkat
peraturan perundang-undangan yang memberikan arah
dalam pelaksanaannya.
Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang bermutu?
Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 menetapkan
definisi pendidikan bermutu sebagai berikut:
Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan
bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem
Pendidikan Nasional. (Pasal 1 Ayat [1], Permendiknas
6 Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia

7. Nomor 63 Tahun 2009)
Pasal 1 ayat (1) ini menetapkan bahwa pendidikan yang
bermutu adalah pendidikan yang dapat memfasilitasi peserta
didik untuk belajar dan berlatih sehingga dapat meningkatkan
kecerdasan mereka yang diperlukan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Permendiknas Nomor 63 Tahun
2009 ini mengembalikan peran pendidikan (yang bermutu)
sesuai dengan harapan UUD 1945.
Untuk memperoleh lulusan dengan tingkat kecerdasan
yang tinggi, membutuhkan lembaga pendidikan yang dapat
menyelenggarakan pendidikan dengan mutu yang tinggi pula.
Konsekuensinya sekolah akan membutuhkan guru-guru yang
profesional, sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum,
yang didukung oleh sarana prasarana dan media
pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu Pemerintah
menetapkan bahwa sekolah dan madrasah wajib
melaksanakan penjaminan mutu pendidikan seperti yang
ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009
sebagai berikut:
Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan
terpadu oleh satuan atau program pendidikan,
penyelenggara satuan atau program pendidikan,
Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan Masyarakat untuk
Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia 7

8. menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui
pendidikan. (Pasal 1 ayat [2], Permendiknas Nomor 63
Tahun 2009)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Permendiknas Nomor 63
Tahun 2009, sekolah/madrasah harus dapat melaksanakan
manajemen jaminan mutu, atau manajemen jaminan mutu
berbasis sekolah/madrasah. Selanjutnya diperkuat dalam
Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) yaitu:
Penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal
dilaksanakan oleh satuan atau program pendidikan. (Pasal
5, Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009)
Penyelenggara satuan atau program pendidikan wajib
menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk
terlaksananya penjaminan mutu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5. (Pasal 6 ayat [1], Permendiknas nomor 63
Tahun 2009)
Semua ayat-ayat yang dikemukakan tersebut bermuara
pada kewajiban sekolah/madrasah untuk melaksanakan
pendidikan bermutu melalui manajemen berbasis
sekolah/madrasah. Dengan kata lain sekolah/madrasah wajib
8 Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia

9. menyelenggarakan manajemen peningkatan mutu berbasis
sekolah/madrasah agar dapat menghasilkan lulusan yang
cerdas, kompetitif, produktif dan berahlak mulia.
E. Analisis Masalah Kurikulum dan
Pelaksanaannya Dalam Peningkatan Mutu
Pendidikan
Masalah utama yang dikemukakan dalam bab ini adalah
bahwa enam kali perubahan kurikulum sejak tahun 1970 s.d.
2012, namun pelaksanaannya di sekolah/madrasah belum
bisa meningkatkan mutu SDM Indonesia. Bahkan tertinggal
jauh dari Malaysia yang pada tahun 1970-an memiliki mutu
pendidikan yang sama atau lebih rendah dari Indonesia.
Masalah utama yang pertama dalam pendidikan di
Indonesia saat ini adalah bagaimana konsep pengembangan
kurikulum di Indonesia agar dapat meningkatkan mutu SDM.
Masalah pertama itu akan terkait dengan empat standar
pendidikan nasional yaitu:
1. Standar kompetensi lulusan sebagai komponen
tujuan kurikulum.
2. Standar materi sebagai komponen isi (materi)
kurikulum.
Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia 9

10. 3. Standar proses, sebagai komponen metoda
kurikulum, dan;
4. Standar penilaian, sebagai komponen evaluasi
kurikulum.
Masalah utama yang kedua, adalah bagaimana kurikulum
tersebut dilaksanakan di sekolah/madrasah. Karena
bagaimanapun bagusnya kurikulum sebagai dokumen
peningkatan mutu pendidikan, tetapi keberhasilannya akan
tergantung pada pelaksanaannya di sekolah/madrasah.
Selanjutnya, mutu pelaksanaan pendidikan di sekolah/
madrasah akan tergantung pada sumber daya pendidikan di
sekolah/ madrasah, yang terkait dengan standar pendidikan
lainnya, yaitu:
5. Standar kompetensi guru dan tenaga
kependidikan
Kompetensi guru merupakan kunci keberhasilan
peningkatan mutu proses pembelajaran dalam upaya
pencapaian tujuan yaitu lulusan yang bermutu. Kita harus
menyadari bahwa guru merupakan jantungnya krisis
pendidikan, artinya bagaimanapun baiknya kurikulum tetapi
keberhasilannya dalam mencapai tujuan pendidikan sangat
10 Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia

11. tergantung pada kompetensi guru. Apakah sekolah/madrasah
di Indonesia telah memiliki guru dengan kualifikasi,
kompetensi dan jumlah yang memadai?
6. Standar pembiayaan
Pembiayaan pendidikan dibutuhkan terkait dengan
pengadaan sarana pendidikan baik hardware maupun
software serta kegiatan profesionalisasi pendidik dan tenaga
kependidikan. Apakah dana pendidikan di Indonesia
memenuhi kebutuhan?
7. Standar Sarana dan Prasarana
Pengaruh kompetensi guru terhadap mutu proses
pembelajaran akan dipengaruhi pula oleh sarana dan
prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Media
pembelajaran berbasis TIK (Teknologi Informatika dan
Komunikasi) dapat mendorong terjadinya self learning, self
exploration dan self evalution, yang sangat mendukung
terlaksananya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan
menyenangkan (PAIKEM) peserta didik, yang berdampak
pada lulusan sekolah yang bermutu, sesuai dengan tuntutan
masyarakat millinium III yang berbasis TIK. Apakah sarana
prasarana pendidikan di sekolah/madrasah sesuai dengan
tuntutan penyelenggaraan kurikulum dalam era global?
Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia 11

12. 8. Standar Pengelolaan
Pengaruh kompetensi guru, dan dukungan biaya serta
sarana dan prasarana pendidikan di sekolah/madrasah akan
sangat tergantung pada pola manajemen pendidikan.
Manajemen Jaminan Mutu (TQA) atau Manajemen Mutu
Terpadu (TQM) dan Manajemen Strategik di sekolah/
madrasah merupakan konsep-konsep manajemen pendidikan
yang dinilai dapat meningkatkan mutu lulusan sekolah.
Namun pelaksanaannya akan sangat tergantung pada
kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah dan wakil-
wakilnya, dan terutama akan bertumpu pada kepemimpinan
kepala sekolah. Apakah kepala sekolah/madrasah memiliki
kompetensi manajerial dan kepemimpinan pendidikan yang
memadai? Kita menyadari akan hadits Nabi bahwa:
tunggulah kehancurannya apabila salah menunjuk pemimpin.
F. Bagaimanakah Konsep Pendidikan yang
Baik dan Benar?
Karena setiap masalah sebaiknya dipecahkan dengan
konsep (breakthrought concept), maka buku ini menawarkan
suatu konsep pendidikan dalam membangun generasi
unggul, yang digali dari Al Qur’an, karena Allah Swt
berfirman:
12 Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia

13. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. [Qs. An Nisaa' (4): 59]
Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka mencari
konsep pendidikan yang benar kembalilah kepada Al Qur’an
dan sunnah rasul. Dengan demikian konsep-konsep
pendidikan atau kurikulum yang baik dan benar adalah
kurikulum yang memiliki landasan teologis.
Bab I Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia 13