Makalah ini membahas tiga hal penting yaitu peranan sarjana kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan penduduk, kepuasan masyarakat sebagai indikator derajat kesehatan bangsa, dan program-program kesehatan masyarakat yang dapat diterapkan.

1. i
i
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN
Peran Kesehatan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesehatan
Penduduk
DosenPengampu : Rizki Rahmawati Lestari M,Kes
OLEH :Kelompok1
ELISA 1813201007
ILHAM OKTARIANDY 1813201009
MUHAMMAD RUSDI FIRDAUS 1813201015
RILLA AMELIA 1813201020
ULUL AZMI AMRI 1813201025
WIGA AULIA DARMA 1813201026
FITRI NINDI 1813201030
AIDA JAMILAH 1813201031
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
2019

2. ii
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT yang masih
memberikan nafas kehidupan, sehingga kami dapatkan menyelesaikan pembuatan makalah
ini dengan judul “Peran Kesehatan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesehatan Penduduk”
Makalah ini ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah “ETIKA DAN HUKUM
KESEHATAN ”. Kami menyadari bahwa dalam penulisan ataupun pembahasan makalah ini
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu jika ada kekurangan dan kelebihan kami
mengucapkan maaf, Terima Kasih.

3. iii
iii
DAFTAR ISI
COVER................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .............................................................................................. ii
DAFTAR ISI............................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................
A. Latar Belakang................................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah........................................................................................... 1
C. Tujuan............................................................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN ..........................................................................................
A. Peranan Sarjana Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Penduduk ...... 2
B. Kepuasan Masyarakat Sebagai Derajat Kesehatan Bangsa ............................ 5
C. Arah Kebijakan Kesehatan Masyarakat.......................................................... 7
D. Program-program Kesehatan Masyarakat ...................................................... 8
BAB III PENUTUP...................................................................................................
A. Kesimpulan...................................................................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA

4. 1
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu isu penting dalam kesejahteraan bangsa ini adalah bagaimana meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Pentingnya aspek kesehatan ini ditunjukkan dalam Millenium
Development Goals (MDG) yang dirumuskan bersama oleh PBB pada tahun 2000 sebagai
bentuk prasyarat untuk mencapai pembangunan yang ideal bagi suatu negara. Setidaknya tiga
dari delapan MDG relevan dengan kesehatan masyarakat, yaitu menurunkan angka kematian
anak, memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya, dan meningkatkan
kesehatan ibu. Dilihat dari perkembangan tahun ke tahun, memang Indonesia terus
mengalami peningkatan dalam pencapaian MDG. Walau begitu, jika kita bandingkan dengan
negara tetangga di ASEAN, Indonesia masih tertinggal dari banyak negara. Berdasarkan
laporan pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2013,mutu kesehatan di
Indonesia antara tahun 2007-2009 hanya mampu memuaskan 79% warga masyarakat.
Sementara itu, dilihat dari jumlah tenaga kesehatan dari tahun 2005-2010, di Indonesia hanya
terdapat 0,3 orang per 1000 penduduk atau berarti satu orang tenaga kesehatan harus
melayani antara 3000 hingga 4000 anggota masyarakat.
B. RumusanMasalah
A. Apa Saja Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Masyarakat ?
B. KemanaArahKebijakanPemerintah ?
C. Apa Saja Bentuk Program – Program Meningkatkan Kesehatan !
C. Tujuan
Untuk mengetahui dan mempelajari hal-hal yang berkaitan meningkatkan kesehatan penduduk.

5. 2
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Peranan Sarjana Kesehatan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesehatan
Penduduk
Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh SKM. Sebagai contoh, masyarakat
Indonesia merupakan penggemar rokok dengan konsumsi 240 miliar rokok per tahun, kelima
terbesar di dunia (Van Liemt, 2002; Shafey et al, 2009). Diperkirakan 68,8% pria dewasa dan
sekitar 2,6% wanita dewasa di Indonesia adalah perokok (Corrao et al, 2000). Hal ini
memberikan ancaman bagi kesehatan masyarakat terutama pada kerusakan paru-paru
(Lawrence dan Collin, 2004; Mackay dan Eriksen, 2002; Reynolds, 1999). Begitu juga,
demam tifoid merupakan penyakit yang relatif sulit dihapuskan, padahal penyakit ini telah
hilang di negara-negara maju. 20 ribu orang meninggal setiap tahun di Indonesia disertai
dengan kerugian langsung sekitar Rp 600 Miliar dan kerugian karena hilangnya penghasilan
sebesar Rp 650 Miliar (Ali, 2006). Kasus kematian karena penyakit kardiovaskuler dan
diabetes sebesar 350 orang per 1000 penduduk dan kasus balita di bawah berat normal masih
berkisar 18,4% (PBB, 2012).
Tantangan ini kemudian dijawab dengan bekal karakteristik seorang sarjana
kesehatan masyarakat. SKM merupakan tenaga kesehatan yang lebih multidimensional
dengan orientasi yang lebih kepada masyarakat, daripada individu (Joiner dan Joseph, 2007).
SKM tidak akan puas dengan kesehatan satu orang individu tetapi pada kesehatan masyarakat
secara keseluruhan. Paradigma yang digunakan SKM adalah paradigma sehat yang berarti
mendorong masyarakat menjaga kesehatannya, ketimbang mengobati masyarakat yang telah
terkena penyakit. Karena orang sehat lebih banyak daripada orang sakit, maka cakupan dari

6. 3
3
SKM menjadi sangat luas dan karenanya, berperan sangat besar bagi kesehatan masyarakat
secara keseluruhan dalam aspek preventif.
Besarnya jumlah orang sehat juga berimplikasi pada besarnya tanggungjawab sosial yang
dimiliki seorang SKM. Jika sejumlah orang terkena suatu penyakit karena tidak menyadari
perilaku hidup yang sehat, SKM semestinya merasa bertanggungjawab atas masalah ini
(Weed dan McKeown, 2003). Walau begitu, tanggungjawab ini tidaklah pantas dipandang
sebagai beban. Justru hal tersebut merupakan sebuah bentuk sarana untuk meraih
kebahagiaan yang besar bagi seorang SKM. Manusia pada fitrahnya merasa bahagia bukan
karena harta, jabatan, kekuasaan, kecantikan, atau kepintaran, namun merasa bahagia ketika
merasa dikasihi oleh Tuhan (Diener, Tay, dan Myers, 2011), membantu sesama (Post, 2005),
dan memiliki banyak hubungan dengan manusia lainnya (Abdel-Khalek, 2006). Tiga hal ini
semua tertanam dalam profesi seorang SKM. Dengan menjaga kesehatan masyarakat, SKM
bukan saja menjalankan agamanya dengan baik, namun juga membantu sesama dan memiliki
banyak sahabat dari masyarakat. Karenanya, menjadi SKM adalah sumber kebahagiaan yang
patut dikejar.
Selain berperan ke dalam masyarakat secara sosial, SKM juga berperan ke luar
masyarakat dengan cara politik. Hal ini karena kesehatan masyarakat, pada gilirannya,
berhubungan dengan isu-isu seperti ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, dan ketidakberdayaan
masyarakat (Callahan dan Jennings, 2002). Akar permasalahan dapat berada di titik puncak
yaitu pemerintahan. Kebijakan-kebijakan tertentu dapat lebih mampu menghapus
kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakberdayaan masyarakat dibandingkan kebijakan
lainnya. Kebijakan berdampak pada masyarakat secara lebih luas lagi, dapat pada level
daerah hingga negara. Karenanya, seorang SKM dapat bekerja dengan mengambil gerakan
politik misalnya dengan menjadi anggota dewan atau pejabat pemerintah. Karena negara ini
merupakan negara demokratis, maka posisi dari SKM pada sistem politik kemudian

7. 4
4
ditentukan oleh masyarakat. Jika SKM mampu meyakinkan masyarakat untuk mendukung
dirinya, maka seorang SKM dapat bekerja lebih efisien dengan mempengaruhi kebijakan
langsung dari atas dengan terjun pada bidang politik. Langkah ini pada gilirannya akan
memberikan keadilan distributif karena masyarakat yang paling membutuhkan akan
memperoleh keuntungan yang paling besar (Rawls, 1971).
Sebagai contoh bagaimana SKM dapat bertindak pada ranah kebijakan, kita dapat
melihat pada isu kebijakan kesehatan yang ada sekarang. Belakangan sebuah kebijakan
mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbasis BPJS dikeluarkan oleh pemerintah.
Sistem seperti ini efisien dalam menangani masalah pendanaan kesehataan bagi masyarakat
tidak mampu. Langkah ini merupakan langkah yang tepat untuk menjawab permasalahan
jasmaniah dari aspek kualitatif dalam bentuk persyaratan “menjadi sehat”. Dengan jaminan
kesehatan, masyarakat tidak mampu menjadi terlayani dan kemungkinan untuk menjadi sehat
lebih besar daripada tidak ada SJSN. Walau begitu dapatkah kebijakan ini menjawab
permasalahan kualitatif tentang aspek sosial? Dari studi Yesilada dan Direktor (2010), kita
dapat melihat bahwa sistem jaminan sosial menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan
menurun di Rumah Sakit milik pemerintah. Alasannya adalah karena masyarakat miskin
merasa beruntung sudah dapat berobat, sehingga tidak mengharapkan pelayanan yang baik.
Hal ini juga berdampak pada pelayanan yang benar-benar tidak berkualitas dari pelayan
kesehatan, apalagi yang berorientasi pada kapitalisme. Dari perspektif keadilan distributif,
apakah ini berarti kelompok masyarakat miskin memperoleh pelayanan yang terbaik?
Bagaimana kebijakan yang lebih baik lagi dalam menjawab permasalahan ini?
Seorang SKM karenanya adalah seorang yang berperan ganda (Kutty, 2007). Di satu sisi,
ia merupakan pejuang kesehatan yang mencari sebab-sebab penyakit di masyarakat,
mengajak masyarakat menghindari sebab-sebab tersebut, dan mengawasi agar masyarakat
tidak melanggar pantangan-pantangan yang membawa pada penyakit. Di sisi lain, karena

8. 5
5
salah satu sebab utama penyakit di masyarakat adalah pola kebijakan, maka SKM juga adalah
seorang politisi, yang berusaha mempengaruhipara pembuat kebijakan agar memberikan
program yang sebaik mungkin dalam menjaga kesehatan bangsa.
B. Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator Derajat Kesehatan Bangsa
Dapat kita pahami bahwa kepuasan masyarakat atas pelayanan kesehatan tergantung
bukan hanya oleh faktor jumlah tenaga kesehatan yang ada di masyarakat. Kepuasan
masyarakat dipengaruhi oleh empat hal: keinginan untuk memperoleh kesehatan,
diperlakukan sebagai seseorang secara individual, perspektif hidup, dan keseimbangan
antara kebebasan diri dan pendampingan (Grondahl, 2012). Seorang tenaga kesehatan
yang baik tentunya mampu memberikan kesehatan, memperlakukan seorang pasien
sebagai seorang pribadi yang bermartabat, memberikan saran-saran tentang perilaku
hidup yang baik, dan tidak terlalu memberikan larangan atau mengatur hidup pasiennya.
Syarat pertama konsisten dengan kompetensi seorang tenaga kesehatan dalam aspek
jasmaniah, tiga syarat terakhir merupakan kompetensi sosial yang sulit dipelajari kecuali
kita memiliki kompetensi tambahan selain masalah medis dalam diri manusia. Seorang
tenaga kesehatan tidak hanya harus mampu mengetahui dan mengobati pasien, namun
juga memberikan nasihat layaknya seorang filsuf yang penuh pengalaman hidup,
memiliki empati layaknya seorang kekasih, dan memberikan pola asuh yang otoritatif
layaknya orang tua yang baik.
Kita mungkin berpikir kalau jika tenaga kesehatan kita memiliki semua
kemampuan tersebut, tidak perlu terlalu banyak tenaga kesehatan yang ada untuk
mendorong kepuasan masyarakat atas pelayanan kesehatan. Tetapi hal ini tidak benar.
Seorang tenaga kesehatan yang baik akan menghadapi paradoks dalam pertaruhan antara
kuantitas dan kualitas. Ketika kualitasnya menjadi tinggi, maka kuantitas orang yang

9. 6
6
dapat dilayaninya akan menurun (Maestad dan Torsvik, 2008). Hal ini wajar. Jika orang
melihat suatu tenaga kesehatan memiliki mutu yang tinggi, orang akan berusaha
mencarinya dan menjadi pasiennya. Beban kerja dari tenaga kesehatan tersebut akan
meningkat dan lebih sedikit waktu yang dapat ia habiskan pada pasien secara individual.
Hasilnya, pasien akan mengalami penurunan kepuasan terutama pada aspek
“diperlakukan sebagai seorang individu”. Jika hal ini dibiarkan, maka pasien akan
kehilangan kepuasan dan akhirnya mutu pelayanan dari pelayan kesehatan tersebut dinilai
buruk. Karenanya, kita tidak hanya semata harus meningkatkan kualitas, namun juga
kuantitas dari tenaga kesehatan yang ada di masyarakat.
Beberapa pakar kesehatan dapat berargumen kalau kepuasan dari masyarakat
bukanlah indikator yang baik untuk menilai derajat kesehatan suatu bangsa. Alasannya
adalah masyarakat tidak punya kompetensi yang cukup untuk menilai kesehatannya
sendiri. Hal ini mengapa mereka mengunjungi tenaga kesehatan. Pelayanan yang buruk,
misalnya menelankan obat yang pahit, tidak dapat dihindari jika ingin sehat. Kepuasan
adalah sesuatu yang subjektif (Mosadeghrad, 2012). Banyak pasien yang menolak
perlakuan tertentu padahal perlakuan tersebut lebih baik bagi dirinya agar dirinya menjadi
lebih sehat. Hal ini disebabkan karena persepsi seseorang ditentukan oleh pengetahuan
yang ia miliki. Apa yang kita lakukan dalam kondisi semacam ini? Kita tidak dapat
mendidik seluruh anggota masyarakat tentang khasiat obat tertentu atau mengajak mereka
mengikuti sebuah periode “wajib kesehatan” seperti “wajib militer” agar semua paham
tentang kesehatan. Hal-hal detail tersebut diajarkan di perguruan tinggi.
Disinilah peran dari Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). SKM bekerja pada level
masyarakat, bukan individual seperti dokter dan perawat. Tujuannya adalah bukan hanya
memberikan kepuasan pada pelayanan kesehatan di negara ini, namun juga memberikan
kesehatan yang objektif pada masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah “tindakan

10. 7
7
kolektif untuk mempertahankan peningkatan kesehatan pada tingkat populasi”
(Beaglehole et al, 2004). Perhatikan bahwa kesehatan masyarakat merupakan suatu
tindakan kolektif, sehingga peran seorang SKM dijalankan seperti halnya seorang
pengerah massa yang menggerakkan masyarakat untuk mampu bekerjasama dalam
meningkatkan kesehatan mereka dan ketika kesehatan tersebut telah meningkat secara
berkelanjutan, masyarakat harus mampu mempertahankannya sehingga tidak terjadi
penurunan kesehatan di masa datang pada setiap individu anggota masyarakat tersebut.
Ilmu kesehatan masyarakat saat ini telah berkembang cukup maju. Kita telah banyak
tahu tentang apa saja patogen yang menjadi penyebab suatu penyakit, apa saja vaksin dan
antibiotik yang dibutuhkan, serta bagaimana komponen lingkungan dan interaksi ekologis
yang terjadi antara lingkungan, vektor penyakit, dan manusia saling mempengaruhi
(Wing, 2007). Seorang SKM telah dilengkapi dengan senjata pengetahuan yang kuat
untuk meyakinkan masyarakat tentang hidup sehat.
C. Arah Kebijakan Kesehatan Masyarakat
1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
2. Membina, mendorong dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan
3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
4. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dibidang kesehatan.
5. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan secara merata dan terjangkau
6. Memanfaatkan kerjasama lintas sektoral.

11. 8
8
D. Program – Program Kesehatan Masyarakat
1. Peningkatan Kesehatan
Program ini adalah suatu tatanan yang menghimpun Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna
menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan tujuan
terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai dan bermutu untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :
a. Promosi, pemeliharaan, pemberantasan penyakit menular, kesehatan jiwa, pengendalian
penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi
masyarakat, pengamanan dalam makanan dan minuman, narkoba, zat adiktif , serta
penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan
b. Penyuluhan kesehatan masyarakat
c. Peningkatan fasilitas pelayanan RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes.
d. Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan klinik, apotik/toko obat dan
optical.
2. Sistem Pelayanan Kesehatan
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
a. Pengadaan kartu sehat untuk pengobatan gratis bagi masyarakat Prasejahtera dan Sejahtera I
b. Penyederhanaan sistem rujukan pengobatan
c. Peningkatan gizi bagi ibu hamil dan balita
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

12. 9
9
a. Rekruitmen Tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan pembangunan kesehatan baik
sebagai tenaga kontrak maupun sebagai pegawai tetap
b. Pembinaan tenaga kesehatan
c. Pengembangan karier berdasarkan prestasi kerja melalui pendidikan dan pelatihan
d. Penempatan tenaga kesehatan secara merata disetiap wilayah puskesmas dan rumah sakit.
4. Penyediaan Obat dan Perbekalan kesehatan
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
a. Pemenuhan dan pemerataan obat generik di puskesmas dan pustu
b. Ketersediaan obat yang bermutu
c. Pemenuhan perbekalan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang memadai
5. Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
a. Pemberdayaan Kader, Kelompok dan LSM Kesehatan
b. Pemberdayaan Masyarakat Umum melalui badan penyantun puskesmas dan komite
pembangunan kesehatan di Kota Bitung.
6. Manajemen Kesehatan
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
a. Penataan Administrasi Kesehatan, meliputi; perumusan kebijakan tehnis kesehatan,
pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan serta pembinaan terhadap UPTD
kesehatan, membuat dan mengirim laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan kesehatan
kepda Departemen kesehatan dan dinas kesehatan propinsi
b. Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu
c. Penegakkan Kode Etik Tenaga Kesehatan

13. 10
10
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kerangka berikut kemudian akan menjelaskan bagaimana peran dari SKM secara
keseluruhan dalam meningkatkan derajat kesehatan bangsa. Dapat dilihat bahwa kedua peran
dari SKM tersebut berarah komponen kualitatif maupun kuantitatif dari derajat kesehatan
bangsa. Pada komponen kualitatif, upaya SKM untuk menyadarkan tentang kesehatan pada
masyarakat akan menjadikan masyarakat tahu bagaimana perilaku yang sehat dan apa
konsekuensinya jika berperilaku tidak sehat. Hal ini akan mempermudah intervensi ketika
tenaga kesehatan bertindak pada level individual untuk memberikan tindakan kuratif ketika
pada akhirnya, ada anggota masyarakat yang harus berobat karena sakit. Lebih jauh, hal ini
juga akan meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan olehtenaga
kesehatan, baik pada level individual maupun kolektif. Komponen kuantitatif tercapai ketika
SKM berperan dalam level kebijakan dengan memberikan saran dan masukan pada pembuat
kebijakan untuk mengarahkan intervensi kesehatan pada masyarakat tertentu yang rentan
pada penyakit, dan karenanya, secara agregat akan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan
yang ada di masyarakat. Siklus ini terus berlanjut ketika SKM menjalankan perannya dengan
sungguh-sungguh dan tiba pada titik dimana derajat kesehatan bangsa ini telah sangat tinggi,
dengan keseimbangan antara komponen kuantitatif dan kualitatifnya.

14. 11
11
DAFTAR PUSTAKA
http://nurfaradilaa.blogspot.com/2013/04/faktor-faktor-pendorong-dan-penghambat_24.html
.Abdel-Khalek, A.M. 2006. Happiness, Health, and Religiosity: Significant Relations. Mental
Health, Religion, and Culture, 9(1):85-97
2.Ali, S. 2006. Typhoid Fever: Aspects of Environment, host, and Pathogen Interaction. PhD
Dissertation. Universiteit Leiden
3.Beaglehole, R., Bonita, R., Horton, R., Adams, O., McKee, M. 2004. Public Health in the
New Era: Improving Health through Collective Action. Lancet, 363:2084-86
4.Callahan, D., Jennings, B. 2002. Ethics and Public Health: Forging a Strong Relationship.
American Journal of Public Health, 92(2):169-177
5.Corrao MA, Guindon GE, Sharma N, Shokoohi DF, eds. 2000. Tobacco control country
profiles. Altanta, Georgia: American Cancer Society.
http://tobacco.who.int/repository/tld105/Indonesia.pdf.

15. 12
12