Dokumen ini membahas definisi kesehatan dan kemiskinan menurut undang-undang dan lembaga pemerintah Indonesia serta strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesehatan dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
2. Undang-undang Kesehatan no.23 Tahun
1992 ( mengacu batasan WHO):
Kesehatan adalah keadaan sehat sejahtera
badan,jiwa dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara sosial
dan ekonomi.
3.
4.
5.
6. Definisi kemiskinan menurut Departemen
Sosial RI, adalah : ketidakmampuan individu
dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal
untuk hidup layak. Secara luas kemiskinan
kerap didefinisikan sebagai kondisi yang
ditandai oleh serba kekurangan : kekurangan
pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk
dan kekurangan transportasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat (Suharto, 2005 ).
7. Tidak Mampu
Memenuhi:
* Pangan: 2100 kalori
per orang per hari
* Non-Pangan:
perumahan,
pendidikan, kesehatan,
transportasi, sosial-keagamaan
(BPS).
8. 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
konsumsi dasar (pangan, sandang dan
papan)
2. Ketiaadaan akses terhadap kebutuhan hidup
dasar lainnya (kesehatan, pendidikan,
sanitasi, air bersih dan transportasi )
3. Ketiadaan jaminan masa depan ( karena
tiadanya investasi untuk pendidikan dan
keluarga)
4. Kerentanan terhadap goncangan yang
bersifat individual maupun massal.
9. 5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial
7.Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan
mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena
cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan
sosial ( anak terlantar,wanita korban tindak
kekerasan rumah tangga, janda miskin,
kelompok marjinal dan terpencil )
10. Pemberdayaan merupakan salah satu misi
nasional Promosi Kesehatan.
Pemberdayaan merupakan salah satu
strategi promosi peningkatan KIA serta
percepatan penurunan AKI dan AKB di
Indonesia
11. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem
Kesehatan Nasional.
Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa
penyelenggaraan SKN berdasarkan pada
prinsip pemberdayaan dan kemandirian
masyarakat. Setiap orang dan masyarakat
bersama pemerintah berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan perorangan,
keluarga, masyarakat beserta lingkungannya.
12. Istilah pemberdayaan masyarakat pada
intinya mempunyai tujuan, yaitu program
pembangunan yang disiapkan harus
memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak
berpihak pada sekelompok masyarakat saja
dan diupayakan ada kerja sama antara pihak
penggagas program dan masyarakat, diawali
saat perencanaan, pelaksanaan hingga
evaluasi.
13. Penggunaan istilah pemberdayaan di
Indonesia seringkali dikaitkan dengan upaya
pengentasan kemiskinan. Maka pada
umumnya kegiatan pemberdayaan masyarakat
dilakukan dalam bentuk pengembangan
kegiatan produktif untuk peningkatan
pendapatan (income generating).
14. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang
masih nampak pada masyarakat di negara
berkembang termasuk Indonesia. Kondisi
kemiskinan di Indonesia makin meningkat
sejalan dengan krisis multidemensional yang
melanda.
