Pajak Pertambahan Nilai

2. Pengertian Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Jenis Pajak
Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Pajak Pusat
Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah pusat yang dalam hal ini
sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan.
2. Pajak Daerah
Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat
Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

4. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak
meliputi:
1. Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi
atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun
pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan
dalam bentuk apapun.

5. ORANG PRIBADI
WAJIB PAJAK
BADAN
1 orang
1 keluarga dianggap sebagai
satu kesatuan ekonomis
• sekumpulan orang dan atau
modal
• yang merupakan kesatuan
• baik yang melakukan usaha
maupun tidak melakukan usaha

6. PEKERJAAN
KELOMPOK
SUMBER PENGHASILAN
LAIN-LAINMODALUSAHA & KEGIATAN
HUBUNGAN KERJA
PEKERJAAN BEBAS
HARTA GERAK
HARTA TAK GERAK
Contoh:
Pengacara, Akuntan,
Dokter, Arsitek,
Konsultan, Notaris

7. LAPISAN PKP TARIF PAJAK
- S/D Rp 50.000.000,00 10 %
- DI ATAS Rp 50.000.000,00 15 %
S/D Rp 100.000.000,00
- DI ATAS Rp 100.000.000,00 30 %
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DITETAPKAN :
• Tarif tertinggi diturunkan menjadi paling
rendahnya 25 %
• Tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu ,
sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi
LAPISAN PKP
DAPAT DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat 1 (b), (2), (3) dan (7)
TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI
WAJIB PAJAK BADAN DN

8. - DILAKUKAN SETIAP
BULAN, ATAU
- MASA LAIN YANG
DITETAPKAN OLEH
MENTERI
KEUANGAN
MERUPAKAN
ANGSURAN PAJAK YANG
BOLEH DIKREDITKAN
TERHADAP PPh YANG TERUTANG
UNTUK TAHUN PAJAK YBS
KECUALI
PEMBAYARAN PPh YANG BERSIFAT
FINAL
- PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN
(PPh Psl 21,22,23,24)
- PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
(PPh Pasal 25)
PELUNASAN PPh
DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3)

9. 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (Dalam
wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang
mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada
dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Narang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak, Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPn.

10. BARANG
BERWUJUD
BARANG
TIDAK BERWUJUD
B A R A N G
Ps. 1 angka 2
BARANG
BERGERAK
BARANG
TIDAK BERGERAK
CONTOH :
• HAK ATAS MEREK
DAGANG
• HAK PATEN
• HAK CIPTA
BARANG ADALAH
10

11. J A S A
Ps. 1 angka 5
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG
MENYEBABKAN
- SUATU BARANG;
- FASILITAS;
- KEMUDAHAN;
- HAK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI
JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN
DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
TERMASUK
11

12. JENIS BARANG YANG TIDAK
DIKENAKAN PPN
Ps. 4 A ayat (1) dan (2)
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH
RAKYAT BANYAK, SEPERTI BERAS & GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI,
GARAM BAIK YG BERYODIUM MAUPUN YG TIDAK BERYODIUM, daging segar,
Telur, susu, buah segar, sayur segar
MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL,
RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, katering
(UNTUK MENGHINDARI PAJAK BERGANDA, KARENA
SUDAH MERUPAKAN OBYEK PAJAK DAERAH)
UANG, EMAS BATANGAN, DAN
SURAT-SURAT BERHARGA
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL
LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH, GAS BUMI,
BIJI BESI/TIMAH/EMAS, batu bara, Galian C (asbes, batu tulis, batu setengah permata,
batu kapur, batu apung, batu permata dll)
JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN DIDASARKAN ATAS
KELOMPOK BARANG SBB :
12

13. Jasa Di Bidang Pelayanan Kesehatan Medik, Seperti Dokter Umum , Dokter Spesialis
Jasa Di Bidang Penyiaran Yang Bukan Bersifat Iklan
Jasa Di Bidang Pelayanan Sosial, Seperti Panti Asuhan, Jasa Pemakaman,
Pemadam Kebakaran, Jasa Tempat Olahraga Non Komersial
Jasa Di Bidang Pengiriman Surat Dengan Perangko
JASA Keuangan Di Bidang Perbankan, Asuransi, Dan Sewa
Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Termasuk sistem Syariah
Jasa Keagamaan, Seperti Pemberian Khotbah, Atau Dakwah
Jasa Pendidikan (sekolah maupun luar sekolah)
Jasa Kesenian Dan Hiburan
Jasa Tenaga Kerja, termasuk Jasa Penyelenggaraan Latihan Bagi Tenaga Kerja
Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air, Angkutan Udara LN
JENIS JASA YANG TIDAKDIKENAKAN PPN
Ps. 4 A ayat (3
Jasa Perhotelan, Seperti Persewaan Kamar Di Hotel, Motel, Losmen Dan Hostel
Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka
Menjalankan Pemerintahan Secara Umum
jasa asuransi
Jasa penyediaan tempat parkir
Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
jasa boga atau katering 13

14. Subyek Pajak adalah
PENGUSAHA
ORANG PRIBADI BADAN
DALAM KEGIATAN USAHA ATAU
PEKERJAANNYA
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang
tidak berwujud;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor
jasa;
- MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD /
JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.
14

15. YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN
PENGUSAHA KENA PAJAK
(PKP)
Ps. 1 angka 15
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN
BKP/JKP
TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL yaitu Omzet per tahun
Maks 600 Jt, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH
UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PENGUSAHA
15

16. TARIF PAJAK
SELAIN EKSPOR
10% dari dasar
pengenaan PJK
EKSPOR
0% dari dasar pengenaan
PJK

17. DASAR PENGENAAN PAJAK
(DPP)
Ps. 1 angka 17
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN YG
DITETAPKAN
OLEH MEN KEU
HARGA JUAL
YANG DIPAKAI
SEBAGAI DASAR
UNTUK
MENGHITUNG
PAJAK YANG
TERUTANG
17

18. Mekanisme Penghitungan
PPN
1. Mekanisme Nilai Lain
2. Mekanisme Pedoman pengkreditan
PM
3. Mekanisme PK – PM
18

19. 1. Mekanisme Nilai Lain
(75/PMK.03/2010)
 Dipergunakan untuk usaha :
1. Usaha Jasa pengiriman paket
2. Usaha Jasa paket wisata
PPN yang dibayar = 10% x DPP Nilai lain
= 10% X (10% x nilai tagihan)
= 1% x nilai tagihan/penj.
Ex. Paket wisata ke Bali Rp. 100.000.000
PPN = 10% x 10% x 100.000.000 = Rp.
1.000.000 19

20. 2. Mekanisme Pengkreditan
PM
Mekanisme penghitungan PPN
terhadap usaha2 tertentu atau
penjualan batas tertentu dengan cara
mengkreditkan Pajak masukan
terhadap pajak keluaran namun pajak
masukan berdasarkan prosentase dr
pajak keluaran :
1. Usaha Semata2 penjualan mobil
bekas
2. Usaha semata2 pedagang emas
20

21. 2a. Usaha mobil bekas dan Emas perhiasan
(PMK 79/PMK.03/2010)
1. PK = 10 x harga jual
PM = 90% x PK
 PPN = PK – PM = 10% - (90% x10%) x jual
= 1% x harga jual
2. Pedagang Emas Perhiasan :
PK = 10 x harga jual
PM = 80% x PK
 PPN = PK – PM = 10% - (80% x10%) x jual
= 2% x harga jual
Semua Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tidak
dpt dikreditkan
21

22. 2b. Omzet s.d. 1.8 M (PMK 74/PMK.03/2010)
Bagi PKP yang penyerahan BKP/JKP tidak lebih
dari 1.8 M setahun  dapat menggunakan
mekanisme ini
1. Untuk usaha BKP :
PK = 10% x harga jual
PM = 70% x PK
PPN = PK – PM = 3% x harga jual
2. Untuk usaha JKP :
PK = 10% x harga jual
PM = 60% x PK
PPN = PK – PM = 4% x harga jual
Pajak masukan tidak dapat dikreditkan
22

23. 3. Mekanisme umum PK -PM
 Yaitu mekanisme penghitungan PPN dengan
cara mengurangkan pajak masukan (PM)
dengan Pajak keluaran (PK) dalam masa
yang sama
 PPN = PK - PM
23

24. CARA MENGHITUNG PPN
YANG TERUTANG
Ps. 9 ayat (1)
PPN TERUTANG
TARIF PPN X DPP
ADALAH
24

25. CONTOH CARA MENGHITUNG PPN YANG TERUTANG
Penjelasan Ps. 9(1)
1. PENJUALAN TUNAI BKP OLEH PKP “A”
3. IMPOR BKP
2. PENYERAHAN JKP OLEH PKP “B”
- HARGA JUAL = Rp. 25.000.000
- PPN TERUTANG 10% X Rp 25.000.000 = Rp. 2.500.000
- NILAI IMPOR = Rp.15.000000
- PPN TERUTANG 10 % X Rp.15.000.000 = Rp. 1.500.000
- NILAI PENGGANTIAN = Rp. 20.000.000
- PPN TERUTANG 10 % X Rp. 20.000.000 = Rp. 2.000.000
PPN Rp. 2.500.000 MERUPAKAN :
* PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “A” DAN
* PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR OLEH PEMBELI BKP
PPN Rp. 2.000.000 MERUPAKAN : * PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH
PKP “B” DAN *PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR OLEH PENERIMA JKP
PPN Rp. 1.500.000 YANG DIPUNGUT MELALUI DJBC, MERUPAKAN PAJAK
MASUKAN YANG DIBAYAR OLEH PIHAK YANG MENGIMPOR BKP TSB.
25

26. 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atau
d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta
mengganggu ketertiban masyarakat.

27. TARIF PPN & PPn BM
Ps. 7 & Ps. 8
TARIF
PPn BM
(Ps. 8)
ATAS EKSPOR BKP YG
TERGOLONG MEWAH 0%
PALING RENDAH 10%
PALING TINGGI 200 %
27

28. OBYEK PPn BM
Ps. 5 ayat (1), (2)
PENYERAHAN BKP YANG
TERGOLONG MEWAH
IMPOR BKP YANG
TERGOLONG MEWAH
OLEH PENGUSAHA YANG
MENGHASILKAN BKP
YANG TERGOLONG MEWAH
DALAM DAERAH PABEAN
DALAM KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA
Ps. 5 (1)
PPn BM
DIKENAKAN ATAS
PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP
YANG TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG
MEWAH ATAU PADA WAKTU IMPOR
Ps. 5 (2)
28

29. DASAR PERTIMBANGAN
PENGENAAN PPn BM
Penjelasan Ps. 5 (1)
ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH
PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR BKP YANG TERGOLONG
MEWAH, DI SAMPING DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN
PPn BM DENGAN PERTIMBANGAN
PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA
KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN
KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI
PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP
YANG TERGOLONG MEWAH
PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL
ATAU TRADISIONAL
PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA
29

30. 4. Bea Materai
Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen,
seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga,
dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai
dengan ketentuan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan
tanah dan bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir
seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik
provinsi maupun kabupaten/kota.

31. Sekian dan Terimakasih
Surya Getsemani, SE