Tentang pengesahan UUD1945, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pembentukan pemerintahan daerah

1. HASIL PUTUSAN SIDANGPPKI
SEJARAH
SMKN1PURWOSARI| XI MULTIMEDIA1

2. PENGESAHAN UUD 1945
SIDANGPERTAMA
Hukum dasar tertulis di Indonesia
dirancang oleh BPUPKI dalam
sebuah Panitia Perancang Undang-
Undang Dasar yang diketuai oleh Ir.
Soekarno. Pekerjaan tersebut
kemudian dirampungkan dan
disahkan oleh PPKI pada 18
Agustus 1945. UUD 1945
diumumkan dalam berita RI tahun
ke-2 Nomor 7 Tahun 1946.
Sistematika UUD 1945 terdiri atas berikut ini :
• Pembukaan (mukadimah) yang meliputi empat alinea
(paragraph)
• Batang Tubuh UUD yang merupakan isi dan terdiri dari 16 bab,
37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan
Tambahan.
• Penjelasan UUD yang terdiri dari penjelasan umum dan

3. PENGESAHAN UUD 1945
SIDANGPERTAMA
Sebelum PPKI mengesahkan UUD 1945,
Soekarno dan Hatta menugaskan Ki
Bagus Hadikusumo, K.H Wachid Hasyim,
Mr. Kasman Singo Dimedjo, dan Mr.
Teuku Mohammad Hassan untuk
membahas rancangan Pembukaan UUD
tersebut dinamakan sebagai Piagam
Jakarta. Namun, rancangan tersebut telah
menimbulkan kebertan dari sejumlah
pihak karena adanya satu kalimat yang
dianggap dapat merintangi terwujudnya
persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah
dilakukan perundingan, akhirnya mereka
sepakat mengganti kalimat tersebut
dengan : “Ketuhanan Yang Maha Esa”

4. PENGESAHAN UUD 1945
SIDANGPERTAMA
Setelah PPKI berhasil mengesahkan UUD 1945, Ir. Soekarno lalu
mengeluarkan pernyataan : “ Dengan ini tuan-tuan sekalian,
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta peraturan
peralihan telah sah ditetapkan. Dengan demikian pada tanggal 18
Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan
kehidupan bernegara, yang meliputi dasar Negara yakni sebuah
Undang- Undang Dasar yang kita kenal dengan nama Undang-
Undang Dasar 1945”.

5. PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAPRES
SIDANGPERTAMA
Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, pemimpin pemerintahan
di Indonesia dipegang oleh seorang presiden. Pemilihan presiden
dan wakil presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Dalam
sidang pertama PPKI, Otto Iskandardinata mengusulkan
pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara aklamasi. Usul
ini disetujui dan PPKI kemudian memilih dan menetapkan Ir.
Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai
Wakil Presiden RI.
Sebuah Negara dapat berdiri
apabila memenuhi syarat –
syarat, yakni:
• Ada wilayahnya
• Ada rakyatnya
• Ada pemerintahan yang
berdaulat
• Mendapat pengakuan dari
Negara-negara lain.

6. PEMBENTUKAN PEMDA
SIDANGKEDUA
Setelah menjadi presiden, Sukarno kemudian menunjuk
sembilan orang anggota PPKI sebagai panitia kecil yang
dipimpin oleh Otto Iskandardinata.
Yang beranggotakan : Soebardjo, Sayuti Melik, Iwa
Kusumasumantri, Wiranata Kusumah, Dr. Amin, A.A. Hamidhan,
Dr. Ratulangi dan Ketut Pudja. Tim ini bertugas merumuskan
pembagian wilayah Negara Indonesia.Presiden Soekarno juga telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo
Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo sebagai panitia kecil
yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi
Pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya).
Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945.
Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil
yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata.

7. PEMBENTUKAN PEMDA
SIDANGKEDUA
Hasil keputusan panitian kecil yang dipimpin oleh Otto
Iskandardinata :
1. membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 Provinsi.
Masing-masing Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur,
yakni :
Sumatra : Mr. Teuku Mohammad Hassan
Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo
Jawa Tengah : R. Panji Suroso
Jawa Timur : R.A. Suryo
Sunda kecil : Mr. I Gusti Ktut Puja
Maluku : Mr. J. Latuharhary
Sulawesi : Dr. G. S. S. J. Ratulangi
Kalimantan : Pangeran Mohammad Noor
Disamping delapan wilayah tersebut, masih ditambah D.I
Yogyakarta dan Surakarta (Mr. Assaat)
2. Adanya Komite Nasional (Daerah)

8. PEMBENTUKAN PEMDA
SIDANGKEDUA
Sedangkan hasil sidang dari panitia yang dianggotai oleh Mr.
Ahmad Subarjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman
memutuskan untuk menetapkan 12 kementrian yang mengepalai
departemen dan 4 menteri negara.• Departemen Dalam Negeri : Wiranata
Kusumah
• Departemen Luar Negeri : Ahmad Subardjo
• Departemen Kehakiman : Dr. Soepomo
• Departemen Keuangan : A.A Maramis
• Departemen Kemakmuran : Ir. Surachman
Tjokrodisuryo
• Departemen Pengajaran : Ki Hajar
Dewantara
• Departemen Penerangan : Amir Syarifudin
• Departemen Sosial : Iwa Kusumasumantri
• Departemen Pertahanan : Supriyadi
• Departemen Kesehatan : Boentaran

9. PEMBENTUKAN PEMDA
SIDANGKEDUA
Sedangkan hasil sidang dari panitia yang dianggotai oleh Mr.
Ahmad Subarjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman
memutuskan untuk menetapkan 12
kementrian yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.• Menteri Negara : Wachid Hasyim
• Menteri Negara : R.M Sartono
• Menteri Negara : M. Amir
• Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata

10. TERIMA
KASIH!
SMKN1PURWOSARI| XI MULTIMEDIA1