BPUPKI dan PPKI dibentuk Jepang untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI membahas dasar negara dan rancangan konstitusi, tetapi dibubarkan Jepang. PPKI melanjutkan tugas tersebut dan mengesahkan proklamasi kemerdekaan serta UUD 1945.

1. BPPUPKI & PPKI

2. BPUPKI
• Pada tahun 1944 Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik,
sehingga untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau
membantu Jepang dalam Perang ini, maka Perdana Menteri
Jepang, Koiso memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 24 Agustus 1945.
• Untuk merealisasikan janji tersebut, Maka di bentuklah
BPUPKI (Badan Penyrlidik Usaha – Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa
Jepangnya Dokoritzu Djunbi Coosakai.

3. LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA
• BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan
Jendral Kumakici Harada selaku Panglima Perang,
mengumumkan pembentukan BPUPKI. Lalu pada tanggal
29 April 1945, BPUPKI resmi dibentuk.
• Jumlah anggota BPUPKI awalnya berjumlah 60 orang,
lalu bertambah lagi 6 orang sehingga jumlah keseluruhan
anggotanya adalah 66 orang.

4. STRUKTUR ANGGOTA BPUPKI
• Ketua: Dr.Radjiman Wedyodningrat
• Wakil: Ichibangase dan Soeroso
• Sekretaris: A.G Pringgodigdo

5. SIDANG PERTAMA BPUPKI
• Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In di
Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan
sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda,
gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga
DPR bentukan Belanda.
• Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan
pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945
dengan tema dasar negara.

6. 3 ORANG YANG MENGJUKAN
PENDAPAT TENTANG DASAR NEGARA
• Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) :
1. peri kebangsaan
2. peri ke Tuhanan
3. kesejahteraan rakyat
4. peri kemanusiaan
5. peri kerakyatan

7. • Prof. Dr. Mr. Soepomo (31 Mei 1945) :
1. persatuan
2. mufakat dan demokrasi
3. keadilan sosial
4. kekeluargaan
5. musyawarah

8. • Ir. Soekarno (1 Juni 1945) :
1. kebangsaan Indonesia
2. internasionalisme dan peri kemanusiaan
3. mufakat atau demokrasi
4. kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa

9. • Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang
menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga
Sila yaitu:
a. Sosionasionalisme
b. Sosiodemokrasi
c. Ketuhanan yang berkebudayaan
• Trisila tersebut di atas masih dapat diperas menjadi
Ekasila yaitu sila Gotong Royong.

10. MASA ANTARA SIDANG PERTAMA
DAN KEDUA
• Sampai akhir rapat pertama, masih belum ditemukan
kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga
akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menerima
berbagai masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang
dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan.

11. ANGGOTA PANITIA 9

12. • Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum
kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam,
tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu
dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal
dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

13. SIDANG KEDUA BPUPKI
• Rapat kedua berlangsung 10-17 Juli 1945 dengan tema
bahasan bentuk negara, wilayah negara,
kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar,
ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan
dan pengajaran.

14. • Dalam rapat itu dibentuk Panitia Perancang Undang-
Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua
Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua
Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan
Keuangan diketuai Mohamad Hatta.

15. • Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD
membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu:
1. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota)
2. Mr. Wongsonegoro
3. Mr. Achmad Soebardjo
4. Mr. A.A. Maramis
5. Mr. R.P. Singgih
6. H. Agus Salim
7. Dr. Soekiman

16. • Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD
mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil
perancang UUD tersebut.
• Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat BPUPKI menerima laporan
Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno.
Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu:
pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD,batang
tubuh UUD

17. • Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan
disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam
Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar
hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam
Jakarta.

18. PPKI
• Karena BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin
melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang
membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Dokuritsu Junbi Iinkai,
Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 7 Agustus
1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

19. • Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang
dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi
1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara 1
orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa).
• 1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

20. ANGGOTA PPKI

21. PERSIDANGAN
• Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru,
Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke
Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi Setelah pertemuan
tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda
mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas
nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang.
Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat
terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.

22. PERISTIWA RENGASDENGKLOK

23. KEPUTUSAN PPKI
• Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945,
PPKI memutuskan antara lain:
1. mengesahkan Undang-Undang Dasar,
2. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai
presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI,
3. membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas
presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

24. PADA TANGGAL 19 AGUSTUS 1945 PPKI MENGADAKAN
RAPAT LANJUTAN YANG MENGHASILKAN :
• 1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden
• 2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi

25. PADA TANGGAL 22 AGUSTUS 1945
PPKI MENGADAKAN RAPAT LANJUTAN:
• Membentuk Badan Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus
1945 yang berada di bawah wewenang KNIP.
• Karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih berganti
sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan
Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada tanggal 1 Januari
1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) lalu tanggal
26 Januari berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Untuk
menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara Nasional
Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.

26. PERUBAHAN
• Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan dari bahan
yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain:
1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
2. Kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya di dalam Piagam Jakarta
diganti dengan Ketuhanan yang Mahaesa.