Sejarah putusan sidang PPKI

1. HASIL PUTUSAN SIDANGPPKI
SEJARAH

2. PENGESAHAN UUD 1945
SIDANGPERTAMA
Hukum dasar tertulis di Indonesia
dirancang oleh BPUPKI dalam
sebuah Panitia Perancang Undang-
Undang Dasar yang diketuai oleh Ir.
Soekarno. Pekerjaan tersebut
kemudian dirampungkan dan
disahkan oleh PPKI pada 18
Agustus 1945. UUD 1945
diumumkan dalam berita RI tahun
ke-2 Nomor 7 Tahun 1946.

3. PENGESAHAN UUD 1945
SIDANGPERTAMA
Sistematika UUD 1945 terdiri atas
berikut ini :
• Pembukaan (mukadimah)
yang meliputi empat alinea
(paragraph)
• Batang Tubuh UUD yang
merupakan isi dan terdiri dari
16 bab, 37 pasal, 4 pasal
Aturan Peralihan, dan 2 ayat
Aturan Tambahan.
• Penjelasan UUD yang terdiri
dari penjelasan umum dan
penjelasan pasal demi pasal.

4. PENGESAHAN UUD 1945
SIDANGPERTAMA
Sebelum PPKI mengesahkan UUD 1945,
Soekarno dan Hatta menugaskan Ki
Bagus Hadikusumo, K.H Wachid Hasyim,
Mr. Kasman Singo Dimedjo, dan Mr.
Teuku Mohammad Hassan untuk
membahas rancangan Pembukaan UUD
tersebut dinamakan sebagai Piagam
Jakarta. Namun, rancangan tersebut telah
menimbulkan kebertan dari sejumlah
pihak karena adanya satu kalimat yang
dianggap dapat merintangi terwujudnya
persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah
dilakukan perundingan, akhirnya mereka
sepakat mengganti kalimat tersebut
dengan : “Ketuhanan Yang Maha Esa”

5. PENGESAHAN UUD 1945
SIDANGPERTAMA
Setelah PPKI berhasil mengesahkan UUD 1945, Ir. Soekarno lalu
mengeluarkan pernyataan : “ Dengan ini tuan-tuan sekalian,
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta peraturan
peralihan telah sah ditetapkan. Dengan demikian pada tanggal 18
Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan
kehidupan bernegara, yang meliputi dasar Negara yakni sebuah
Undang- Undang Dasar yang kita kenal dengan nama Undang-
Undang Dasar 1945”.

6. PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAPRES
SIDANGPERTAMA
Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, pemimpin pemerintahan
di Indonesia dipegang oleh seorang presiden. Pemilihan presiden
dan wakil presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Dalam
sidang pertama PPKI, Otto Iskandardinata mengusulkan
pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara aklamasi. Usul
ini disetujui dan PPKI kemudian memilih dan menetapkan Ir.
Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai
Wakil Presiden RI.
Sebuah Negara dapat berdiri
apabila memenuhi syarat –
syarat, yakni:
• Ada wilayahnya
• Ada rakyatnya
• Ada pemerintahan yang
berdaulat
• Mendapat pengakuan dari
Negara-negara lain.

7. PEMBENTUKAN PEMDA
SIDANGKEDUA
Setelah menjadi presiden, Sukarno kemudian menunjuk
sembilan orang anggota PPKI sebagai panitia kecil yang
dipimpin oleh Otto Iskandardinata.
Yang beranggotakan : Soebardjo, Sayuti Melik, Iwa
Kusumasumantri, Wiranata Kusumah, Dr. Amin, A.A. Hamidhan,
Dr. Ratulangi dan Ketut Pudja. Tim ini bertugas merumuskan
pembagian wilayah Negara Indonesia.
Presiden Soekarno juga telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo
Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo sebagai panitia kecil
yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi
Pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya).
Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945.
Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil
yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata.

8. PEMBENTUKAN PEMDA
SIDANGKEDUA
Hasil keputusan panitian kecil yang dipimpin oleh Otto
Iskandardinata :
1. membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 Provinsi.
Masing-masing Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur,
yakni :
Sumatra : Mr. Teuku Mohammad Hassan
Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo
Jawa Tengah : R. Panji Suroso
Jawa Timur : R.A. Suryo
Sunda kecil : Mr. I Gusti Ktut Puja
Maluku : Mr. J. Latuharhary
Sulawesi : Dr. G. S. S. J. Ratulangi
Kalimantan : Pangeran Mohammad Noor
Disamping delapan wilayah tersebut, masih ditambah D.I
Yogyakarta dan Surakarta (Mr. Assaat)
2. Adanya Komite Nasional (Daerah)

9. PEMBENTUKAN PEMDA
SIDANGKEDUA
Sedangkan hasil sidang dari panitia yang dianggotai oleh Mr.
Ahmad Subarjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman
memutuskan untuk menetapkan 12 kementrian yang mengepalai
departemen dan 4 menteri negara.
• Departemen Dalam Negeri : Wiranata
Kusumah
• Departemen Luar Negeri : Ahmad Subardjo
• Departemen Kehakiman : Dr. Soepomo
• Departemen Keuangan : A.A Maramis
• Departemen Kemakmuran : Ir. Surachman
Tjokrodisuryo
• Departemen Pengajaran : Ki Hajar
Dewantara
• Departemen Penerangan : Amir Syarifudin
• Departemen Sosial : Iwa Kusumasumantri
• Departemen Pertahanan : Supriyadi
• Departemen Kesehatan : Boentaran

10. PEMBENTUKAN PEMDA
SIDANGKEDUA
Sedangkan hasil sidang dari panitia yang dianggotai oleh Mr.
Ahmad Subarjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman
memutuskan untuk menetapkan 12
kementrian yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.
• Menteri Negara : Wachid Hasyim
• Menteri Negara : R.M Sartono
• Menteri Negara : M. Amir
• Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata

11. SIDANGKETIGA
Pada sidang hari ketiga, yaitu tanggal 22 Agustus, presiden
memutuskan berdirinya tiga badan baru, yaitu Komite Nasional
Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan
Keamanan Rakyat (BKR). Dengan terbentuknya tiga badan ini,
PPKI dibubarkan.

12. PEMBENTUKAN KNI
SIDANGKETIGA
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan badan
pembantu dan penasihat Presiden, yang keanggotaannya terdiri
dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan
daerah termasuk mantan anggota PPKI. Jumlahnya mencapai
137 orang.
Anggota KNIP kemudian dilantik di gedung kesenian
Pasar Baru pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan susunan
pengurus sebagai berikut.
Ketua : Kasman Singodimedjo
Wakil I : M. Sutarjo Kartohadikusumo
Wakil II : Johannes Latuharhary
Wakil III : Adam Malik

13. PEMBENTUKAN KNI
SIDANGKETIGA
Dalam perkembangan selanjutnya, KNIP memiliki
wewenang legislatif, yang ditetapkan dalam rapat pertama KNIP
tanggal 16 Oktober 1945. oleh karena itu, KNIP diakui sebagai
cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal
pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai
hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

14. PEMBENTUKAN PNI
SIDANGKETIGA
Pada awalnya, pembentukan Partai Nasional Indonesia
(PNI) bertujuan menjadikannya sebagai partai tunggal di
Indonesia. Tujuan PNI seperti yang disebutkan dalam risalah
PPKI adalah mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai
negara yang berdaulat, adil, makmur berdasarkan kedaulatan
rakyat.
Susunan pengurusnya sebagai berikut: Pimpinan utama
adalah Ir. Soekarno, pemimpin kedua adalah Drs. Moh. Hatta,
dan dewan pimpinan lainnya terdiri atas Mr. Gatot
Tarunamiharja, Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. A.A. Maramis,
Sayuti Melik, dan Mr. Sujono.

15. PEMBENTUKAN BKR
SIDANGKETIGA
Badan ini bertugas menjaga keamanan rakyat. Dalam
badan ini terhimpun unsur-unsur bekas anggota Peta, Heiho,
Polisi, Seinenden, dan Keibodan.
Awalnya, BKR dibentuk bukan sebagai kesatuan militer
yang resmi. Hal itu untuk menghindari permusuhan dengan
kekuatan-kekuatan asing yang masih ada di Indonesia.
Akan tetapi, ketegangan politik yang terjadi pada bulan
September menyadarkan pemerintah bahwa BKR tidak cukup
untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Pada
pertengahan bulan itu, tepatnya tanggal 16 September 1945,
angkatan perang Inggris yang tergabung dalam South East
Asian Command (SEAC) mendarat di Jakarta.

16. PEMBENTUKAN BKR
SIDANGKETIGA
Kedatangan pasukan membuat para pemuda terpanggil
untuk ikut serta mengangkat senjata dan mendirikan berbagai
anggota kelaskaran pemuda seperti Hizbullah, Pemuda
Indonesia Maluku, Angkatan Pemuda Indonesia (API), dan
Pemuda Republik Indonesia di Aceh. Organisasi-organisasi ini
memiliki satu tujuan: mempertahankan kedaulatan Republik
Indonesia. Maka, terjadi pertempuran yang sengit antara Sekutu
dan para pemuda Indonesia.
Melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945,
dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

17. TERIMA
KASIH!
SMAN 13JAKARTA