2. PENDAHULUAN
Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau
masyarakat.
Perilaku adalah tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam
gerakan (sikap) dan ucapan sesuai dengan apa yang dianggap pantas
oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian
khusus dalam bidang pekerjaannya.
Profesional adalah orang yang memiliki keahlian yang didasarkan
pada disiplin ilmu tertentu dimana dalam menjalankan profesinya
sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang dikuasainya.
Etika Profesi adalah seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma-
norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam
konteks profesinya. Juga disebut sebagai panduan moral yang
membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat,
bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas
mereka.
2
3. Etika Profesi mencakup berbagai aspek, meliputi :
1) Kode Etik, yaitu menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dan menjelaskan standar perilaku yang diharapkan dari
mereka.
2) Kepercayaan Publik, yaitu profesional harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integritas profesi mereka dengan
menjalankan tugas-tugas mereka dengan kejujuran, kecerdasan, dan keahlian yang diperlukan.
3) Kepentingan Klien, yaitu para profesional harus memberikan prioritas kepada kepentingan klien serta harus menjaga kerahasiaan
menjunjung tinggi privasi, dan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya
4) Integritas dan Profesionalisme, yaitu para profesional harus berperilaku secara jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar
etika yang diterima dalam profesinya. Mereka juga harus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional
mereka secara terus-menerus.
5) Tanggung Jawab Sosial, yaitu para profesional diharapkan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam
pengambilan keputusan mereka.
3
4. 4
Pengertian Hakim
Menurut pasal 1 butir 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah
hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam
lingkungan peradilan tersebut.
Menurut pasal 1 ayat 8 KUHAP disebutkan, Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi
tanggung jawabnya.
Menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak
memihak pada sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, susunan majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri
dari 3 orang hakim, yaitu seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota, dan dibantu oleh
seorang Panitera.
5
TUGAS DAN WEWENANG HAKIM
6. 6
Kode etik profesi Hakim merupakan pedoman bagi Hakim Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya
untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat
memberikan contoh dan teladan dalam kepatuhan serta ketaatan kepada hukum.
Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, sikap hakim dilambangkan
dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Hal tersebut merupakan cerminan perilaku hakim yang harus
senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim.
Hal yang melandasi prinsip kode etik Hakim adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana pengamalan
tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hal tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa, kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya
dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
KODE ETIK PROFESI HAKIM
7. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bersama MA dan KY, kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10
prinsip kode etik. Berikut adalah penjelasan masing-masing kode etik hakim berdasarkan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
1. Berperilaku adil
Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang
didasari prinsip semua orang memiliki kedudukan sama di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan
yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang
sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Sebagai contoh, hakim wajib melaksanakan tugas
hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
7
POKOK-POKOK KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
HAKIM
8. 2. Berperilaku jujur
Hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan
tercela. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku
dan tindakannya di dalam maupun di luar pengadilan selalu
menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,
penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga
tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga
peradilan.
Terkait dengan perilaku jujur, hakim tidak boleh meminta
atau menerima, dan harus mencegah suami atau istri hakim,
orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk
meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan,
pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari
advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, dan
sebagainya.
3. Berperilaku arif dan bijaksana
Arif dan bijaksana berarti mampu bertindak sesuai dengan
norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pada dasarnya,
hakim wajib menghindari tindakan tercela. Hakim, dalam
hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain
yang beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang
dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
Sebagai contoh, hakim tidak boleh memberi keterangan,
pendapat, kritik atau pembenaran secara terbuka atas perkara
atau putusan pengadilan yang belum maupun
sudah inkracht dalam kondisi apapun.Hakim dalam
menjalankan tugas yudisialnya juga wajib terbebas dari
pengaruh keluarga dan pihak ketiga.
8
9. 4. Bersikap mandiri
Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri,
bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik
yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak
manapun.
5. Berintegritas tinggi
Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh,
berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Salah satu
penerapannya, hakim tidak boleh mengadili perkara jika
memiliki konflik kepentingan seperti hubungan pribadi,
kekeluargaan, atau hubungan lain dan patut diduga
mengandung konflik kepentingan. Hakim juga wajib bersikap
terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan
pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan
dalam menangani suatu perkara.
6. Bertanggung jawab
Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk
melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi
wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk
menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan
tugas tersebut. Contoh penerapannya, hakim dilarang
menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi,
keluarga atau pihak lain.
7. Menjunjung tinggi harga diri
Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga
peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
9
10. 8. Berdisiplin tinggi
Hakim berkewajiban mengetahui dan melaksanakan tugas
pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan
hukum secara benar dan memenuhi rasa keadilan bagi
pencari keadilan.Hakim harus menghormati hak para pihak
dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan
pemeriksaan perkara sederhana, cepat dan biaya ringan.
9. Berperilaku rendah hati
Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah
pengabdian yang tulus, karena pekerjaan hakim bukan
semata-mata sebagai mata pencaharian untuk mendapat
penghasilan materi, melainkan amanat yang
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang
Maha Esa.
10. Bersikap profesional
Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas
kegiatan yang lain secara profesional. Hakim wajib
menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat
keputusan, mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa
atau para pihak, atau dengan sengaja membuat pertimbangan
yang menguntungkan terdakwa atau para pihak.
10
11. Adapun jenis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim dapat dikelompokkan
menjadi 3, yaitu:
a) Perilaku kedinasan. Perilaku kedinasan dapat meliputi perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya atau dalam persidangan, apakah
telah sesuai dengan kode etik/ perilaku hakim, hukum acara dan peraturan perndang-undangan?
b) Perilaku penyimpangan dalam membuat putusan.
c) Putusan seharusnya mencerminkan fakta yang terungkap dalam persidangan, beberapa modus dugaan pelanggaran/ penyimpangan
dalam putusan misalnya terdapat rekayasa, pemutarbalikan, mengubah dan/ atau menghilangkan fakta maupun alat bukti yang
terungkap dalam persidangan. Perilaku murni adalah dugaan penyimpangan perilaku hakim, baik di dalam atau di luar kedinasan,
misalnya meliputi dugaan pemerasan, pungutan liar/ biaya tidak resmi, penyuapan, selingkuh, penyalahgunaan narkotika, perilaku
yang bertentangan dengan norma masyarakat/agama, dan lain- lain.
11
12. Pengawasan Hakim
Salah satu kewenangan Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, Komisi Yudisial
mempunyai tugas:
1. Melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim.
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode atik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim.
4. Memutuskan benar atau tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
5. Mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan
kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
12
13. Tata Cara Laporan
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim dengan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim ke Komisi Yudisial.
Persyaratan dan tata cara laporan sebagai berikut:
1. Laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada ketua Komisi Yudisial
2. Menyebutkan dan melampirkan identitas pelapor atau kuasa pelapor;
3. Menyebutkan identitas terlapor;
4. Menguraikan jenis dan/atau modus dugaan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
5. Melampirkan bukti pendukung laporan (putusan, penetapan, rekaman, dan seterusnya);
6. Surat kuasa khussu untuk melapor ke Komisi Yudisial dalam hal pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang.
13
