2. PEMPROV. KALTIM MERUPAKAN BAGIAN
INTEGRAL DARI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
PERAN PEMPROV. KALTIM DIDASARKAN
KEPADA KEWENANGAN YANG DIBERIKAN
OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
3.
4. 1. NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI
KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK
TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP
DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN
MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, YANG
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.
5. HUKUM AGRARIA YANG BERLAKU ATAS BUMI,
AIR DAN RUANG ANGKASA IALAH HUKUM
ADAT, SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN
NEGARA, YANG BERDASARKAN ATAS
PERSATUAN BANGSA.
6. ◦ (1) DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI
MANUSIA, PERBEDAAN DAN KEBUTUHAN DALAM
MASYARAKAT HUKUM ADAT HARUS DIPERHATIKAN
DAN DILINDUNGI OLEH HUKUM, MASYARAKAT, DAN
PEMERINTAH.
◦ (2) IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT HUKUM ADAT,
TERMASUK HAK ATAS TANAH ULAYAT DILINDUNGI,
SELARAS DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.
7. Pasal 1 angka 6: HUTAN ADAT ADALAH
HUTAN NEGARA YANG BERADA DALAM
WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT.
Pasal 4 ayat (3) :PENGUASAAN HUTAN OLEH
NEGARA TETAP MEMPERHATIKAN HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEPANJANG
KENYATAANNYA MASIH ADA DAN DIAKUI
KEBERADAANNYA SERTA TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN
NASIONAL.
8. Pasal 5 ayat (2): HUTAN NEGARA “DAPAT BERUPA
HUTAN ADAT”
PENJELASAN PASAL 5 AYAT (1): HUTANNEGARA
DAPATBERUPAHUTANADAT,YAITUHUTANNEGARA
YANG DISERAHKANPENGELOLAANNYAKEPADA
MASYARAKATHUKUMADAT(RECHTSGEMEENSCHAP).
HUTANYANGDIKELOLAMASYARAKATHUKUMADAT
DIMASUKKANDI DALAMPENGERTIANHUTANNEGARA
SEBAGAI KONSEKUENSIADANYAHAK MENGUASAI
OLEH NEGARASEBAGAI ORGANISASI KEKUASAAN
SELURUHRAKYATPADATINGKATANYANGTERTINGGI
DAN PRINSIPNEGARAKESATUANREPUBLIK
INDONESIA.
9. (3) PEMERINTAH MENETAPKAN STATUS
HUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT
(1) DAN AYAT (2); DAN HUTAN ADAT
DITETAPKAN SEPANJANG MENURUT
KENYATAANNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT
YANG BERSANGKUTAN MASIH ADA DAN
DIAKUI KEBERADAANNYA.
10. Pasal 67 ayat (1) MASYARAKAT HUKUM ADAT
SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASIH
ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA BERHAK:
◦ A. MELAKUKAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK
PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP SEHARI-HARI
MASYARAKAT ADAT YANG BERSANGKUTAN;
◦ B.MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN
BERDASARKAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DAN
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG;
DAN
◦ C. MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA.
11. Ayat (2) PENGUKUHAN KEBERADAAN DAN
HAPUSNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH. (?)
Ayat (3) KETENTUAN LEBIH LANJUT SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) DIATUR
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.
(Peraturan Pemerintah memuat aturan antara
lain:
◦ a.tata cara penelitian,
◦ b.pihak-pihak yang diikutsertakan,
◦ c.materi penelitian, dan
◦ d.kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat
dan wilayahnya).
12. Penjelasan pasal 67 Ayat (1):
MASYARAKAT HUKUM ADAT DIAKUI KEBERADAANNYA,
JIKA MENURUT KENYATAANNYA MEMENUHI UNSUR
ANTARA LAIN:
a. MASYARAKATNYA MASIH DALAM BENTUK PAGUYUBAN
(RECHTSGEMEENSCHAP);
b. ADA KELEMBAGAAN DALAM BENTUK PERANGKAT
PENGUASA ADATNYA;
c. ADA WILAYAH HUKUM ADAT YANG JELAS;
d. ADA PRANATA DAN PERANGKAT HUKUM, KHUSUSNYA
PERADILAN ADAT, YANG MASIH DITAATI; DAN
e. MASIH MENGADAKAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DI
WILAYAH HUTAN SEKITARNYA UNTUK PEMENUHAN
KEBUTUHAN HIDUP SEHARI-HARI.
13. PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK
TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP
DAN YANG DIAKUI KEBERADAANNYA BERLAKU
KETENTUAN HUKUM ADAT SETEMPAT YANG
DITETAPKAN DALAM PERDA DENGAN
BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH.
14. (1) PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DESA
DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA ADAT DESA.
(2) LEMBAGA ADAT DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) MERUPAKAN LEMBAGA YANG
MENYELENGGARAKAN FUNGSI ADAT ISTIADAT
DAN MENJADI BAGIAN DARI SUSUNAN ASLI DESA
YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG ATAS
PRAKARSA MASYARAKAT DESA.
15. Pasal 97
(1) PENETAPAN DESA ADAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 96 MEMENUHI SYARAT :
a. KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA
HAK TRADISIONALNYA SECARA NYATA MASIH
HIDUP, BAIK YANG BERSIFAT TERITORIAL,
GENEALOGIS, MAUPUN YANG BERSIFAT FUNGSIONAL;
b. KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA
HAK TRADISIONALNYA DIPANDANG SESUAI DENGAN
PERKEMBANGAN MASYARAKAT; DAN
c. KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA
HAK TRADISIONALNYA SESUAI PRINSIP NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
16. (2)Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki
wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau
gabungan unsur adanya :
a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan
bersama dalam kelompok;
b. Pranata pemerintahan adat;
c. Harta kekayaan dan/atau benda adat;dan/atau
d. Perangkat norma hukum adat.
(3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan
masyarakat apabila :
17. a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-
undang yang berlaku sebagai pencerminan
perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam
masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang
bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati
oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan
dan masyarakat yang lebih luas serta tidak
bertentangan dengan hak asasi manusia
(4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum
adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan
politik dan kesatuan hukum yang :
18. a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara
Kesatuan Republik Indonesia;dan
b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peratuan
perundang-undangan.
Pasal 98
(1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.
(2) Pembentukan Desa Adat setelah Penetapan Desa
Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta
pemberdayaan masyarakat desa dan sarana
prasarana pendukung.
19. Pasal 101
(1) PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAPAT
MELAKUKAN PENATAAN DESA ADAT.
(2) PENATAAN DESA ADAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DITETAPKAN DENGAN PERATURAN
DAERAH.
(3) PERATURAN DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (2) DISERTAI LAMPIRAN PETA BATAS
WILAYAH.
20. Pasal 109
(1) SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN
JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA
DESA ADAT BERDASARKAN HUKUM
ADAT DITETAPKAN DALAM PERATURAN
DAERAH PROVINSI.
PASAL 116
(2) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/
KOTA MENETAPKAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA
DAN DESA ADAT DI WILAYAHNYA.
21. Pasal 152
(1)PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA DITETAPKAN
DENGAN PERATURAN DESA
(2)PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA DAPAT
DIKEMBANGKAN DI DESA ADAT UNTUK MENAMPUNG
KEPENTINGAN KELOMPOK ADAT YANG LAIN.
PASAL 153
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT
DESA DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DESA
BERDASARKAN PEDOMAN YANG DITETAPKAN
DENGAN PERATURAN MENTERI.
22. PASAL 25-27 MENGATUR TENTANG
PERUBAHAN DESA ADAT MENJADI DESA
PASAL 28-31 MENGATUR TENTANG
PERUBAHAN DESA MENJADI DESA ADAT
PENETAPANNYA DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
GUBERNUR MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP
RAPERDA DAN MEMBERIKAN NOMOR
REGISTER.
23. Pasal 2
(1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya
masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat
yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat
setempat.
(2) Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih
ada apabila :
a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa
terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga
bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan
persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-
hari;
24. b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi
lingkungan hidup para warga persekutuan
hukum tersebut dan tempatnya mengambil
keperluan hidupnya sehari-hari; dan
c. terdapat tatanan hukum adat mengenai
pengurusan, penguasaan dan penggunaan
tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh
para warga persekutuan hukum tersebut.
25. Pasal 5
(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para
pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada
di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya
Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola
sumber daya alam.
(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang
masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah
dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan
apabila memungkinkan, menggambarkan batas-
batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5
diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
26. SEJAUH INI PEMERINTAH PROVINSI MENDAPAT
PERAN:
1. MELAKUKAN PENELITIAN DAN PENGUKUHAN
KEBERADAAN DAN HAPUSNYA MASYARAKAT
HUKUM ADAT MENURUT UU NO. 41 TAHUN
1999 TTG KEHUTANAN. DIKAITKAN
DENGAN PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN, PEMPROV. MENANGANI
URUSAN YANG BERSIFAT LINTAS
KABUPATEN.
27. 2. MELAKUKAN PENATAAN DESA ADAT MENURUT
UU NOMOR TAHUN 2014 TTG PEMERINTAH
DESA
3. MENETAPKAN PERDA YANG MENGATUR
SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN
DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT
4. MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP RAPERDA
KABUPATEN TENTANG DESA ADAT
5. MENETAPKAN PERDA TENTANG TANAH ULAYAT
YANG BERSIFAT LINTAS PROVINSI (MENURUT
PERMEN AGRARIA/KA.BPN NO.5 TAHUN 1999)
