2. Leader, Research, Digital Campuss
TUJUAN PEMBELAJARAN
Pelaksanaan
demokrasi di
Indonesia
Teori pendidikan
demokrasi
Makna dan
urgensi
pendidikan
demokrasi
3. Leader, Research, Digital Campuss
MAKNA DAN URGENSI
Abraham Lincoln
• Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the
people, by the people, and for the people).
Henry B. Mayo
• Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan
atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam
suasana terjaminnya kebebasan politik.
International Commission for Jurist
• Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat
keputusankeputusan politik diselenggarakan oleh warga melalui wakil-wakil yang dipilih oleh
mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.
5. Leader, Research, Digital Campuss
a. Demokrasi Parlementer (1945-1959)
• Berlangsung ketika berlakunya
konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.
• Pemegang kekuasaan terhadap
jalannya pemerintahan secara luas
berada di tangan parlemen.
• Parlemen dapat membubarkan
cabinet pemerintahan yang berkuasa.
• Dikenal pula sebagi demokrasi
liberal.
6. Leader, Research, Digital Campuss
Penyimpangan:
• Kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.
• Kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.
• Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa
demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan
pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara
yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia.
7. Leader, Research, Digital Campuss
b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
• Berlangsung setelah dikeluarkannya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno.
• Dijalankan berintikan musyawarah mufakat
secara gotong-royong dan secara idiologis yang
berkembang.
• Pemegang kekuasaan terhadap jalannya
pemerintahan secara luas berada di tangan
presiden.
8. Leader, Research, Digital Campuss
Penyimpangan:
• Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal,
yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang
demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di
tangan presiden).
• Kebebasan partai dibatasi.
• Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala
Negara sekaligus kepala pemerintahan.
9. Leader, Research, Digital Campuss
c. Demokrasi Pancasila (1966-1998)
• Didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana termuat
dalam pembukaan UUD’45.
• Pada masa orde baru pemegang kekuasaan terhadap
jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan
presiden.
• Bertekad akan melaksanakan Pancasiladan UUD 1945 secara
murni dan konsekwen.
10. Leader, Research, Digital Campuss
Penyimpangan:
• Pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, lembaga
perwakilan rakyat, dan media massa berada pada kondisi
lemah.
• Media massa selalu dibayang-bayangi pencabutan surat izin
usaha penerbitan pers (SIUPP).
• Rakyat tidak diperkenankan menyelenggarakan aktivitas
social politik tanpa izin dari pemerintah.
• Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya
kemiskinan di sejumlah wilayah.
11. Leader, Research, Digital Campuss
Demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:
1. Rotasi kekuasaan eksekutif hamper dikatakan tidak ada.
2. Rekrutmen politik yang tertutup.
3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis.
4. Pengakuan HAM yang terbatas.
5. Tumbuhnya KKN yang merajalela.
12. Leader, Research, Digital Campuss
d. Demokrasi Pancasila Masa Reformasi (1998-sekarang)
• Kekuasaan pemerintahan terdistribusi sehingga adanya
keseimbangan kekuasaandan control dari setiap lembaga
kekuasaan.
• menekankan pada nilai-nilai demokrasi yang berlaku
universal di dunia yaitu:
1) penghargaan atas kebebasan;
2) penghargaan atas kesamaan;
3) penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan
bersamarakyat; dan
4) penghargaan atas perbedaan.
13. Leader, Research, Digital Campuss
DEMOKRASI DI INDONESIA
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Secara
ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaandan gotong-royong yang ditujukankepada
kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsurberkesadaran religius,berdasarkankebenaran, kecintaan dan budi
pekerti luhur, berkepribadianIndonesia dan berkesinambungan.
Dalam demokrasi Pancasila, sistempengorganisasiannegara dilakukanoleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan
rakyat.
Dalam demokrasi Pancasila kebebasanindividu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskandengan tanggung
jawab sosial.
Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalancita-citademokrasi dipadukandengan cita-citahidup bangsa Indonesia yang
dijiwai oleh semangatkekeluargaan,sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.
14. Leader, Research, Digital Campuss
PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA
1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
• Indonesia ialah negara berdasarkanhukum (rechtstaat)dan tidak berdasarkankekuasaanbelaka(machtstaat),
• Pemerintah berdasaratas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifatabsolutisme (kekuasaantidak terbatas),
• Kekuasaanyang tertinggi berada di tangan MPR.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
4. Peradilan yang merdekaberarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau
lainnya
15. Leader, Research, Digital Campuss
PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA
5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi “Untuk menyalurkan aspirasi
rakyat”,
6. Pelaksanaan PemilihanUmum;
7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri,
masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
16. Leader, Research, Digital Campuss
PENDIDIKAN DEMOKRASI
• Prinsip dan cara bekerja demokrasi.
• Yang diperoleh dan yang diberikan warganegara dalam
berbagai sistem politik.
• Hak, kewajiban dan tugas warganegara; serta bagaimana
hal-hal tersebut terkait dengan lembaga-lembaga negara.
Konsep
kewarganegaraan
merupakan inti dari
pendidikan untuk
demokrasi.
• nilai
• sikap
• perilaku seorang warganegara;
• serta kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang ada.
Pendidikan
demokrasi berintikan
pada penanaman
