Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menyatakan bahwa: (1) Indonesia secara konstitusional adalah negara demokrasi, namun praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, (2) prinsip demokrasi seperti kesetaraan dan pluralisme belum sepenuhnya terwujud, dan (3) budaya demokrasi masih perlu ditingkatkan lebih lanjut di Indonesia.
Similar to Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis Artikel Demokrasi, Dinas Pendidikan, Kemitraan, Partnership, Kedutaan Kerajaan Belanda, zainal abidin suarja, natural aceh, lembaga riset, pelatihan dan publikasi publik
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
Similar to Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis Artikel Demokrasi, Dinas Pendidikan, Kemitraan, Partnership, Kedutaan Kerajaan Belanda, zainal abidin suarja, natural aceh, lembaga riset, pelatihan dan publikasi publik (20)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis Artikel Demokrasi, Dinas Pendidikan, Kemitraan, Partnership, Kedutaan Kerajaan Belanda, zainal abidin suarja, natural aceh, lembaga riset, pelatihan dan publikasi publik
1. 62
Artikel 20
“PEMAHAMAN DEMOKRASI DI INDONESIA”
Cici Ariska
SMAN 13 Banda Aceh
Indonesia adalah salah satu negara yang unik di muka bumi ini. Indonesia
merupakan satu dari sedikit negara yang memproklamasikan kemerdekaanya sendiri
melalui perjuangan politik dan perjuangan fisik berdarah, bukan kemerdekaan
pemberian negara manapun. Negara yang dibangun atas dasar kemerdekaan,
kemandirian, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan dan persatuan yang disepakati
oleh seluruh elemen bangsa. Para pendiri bangsa kita memiliki satu semangat yang
sangat luhur, yaitu kesadaran dan kesepakatan bahwa bumi Nusantara adalah rumah
bagi semua orang, semua suku, segenap kepercayaan/ agama yang menjunjung tinggi
kemanusiaan yang adil & beradab.
Sistem pendidikan di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk
mengajarkan pendidikan sikap sebagai wujud Demokrasi Pancasila. Pendidikan sikap,
bukan hanya pendidikan di atas kertas dengan angka-angka yang menjadi tolok ukur
keberhasilan pendidikan karakter. Pendidikan formal masih dapat dijadikan sebagai
leader(pembelajaran) untuk membangun ruang-ruang demokrasi. Contoh lain adalah
perpustakaan, di perpustakaan setiap orang diperlakukan sama. Untuk menjadi
anggota perpustakaan juga tidak diharuskan menjadi pemeluk agama tertentu, tidak
perlu diinterogasi tentang asal daerah atau sukunya, dan berlaku prinsip “siapa yang
belajar paling keras, dia akan mendapatkan hasil yang paling baik”. Buku karangan
tokoh manapun tidak masalah dipajang di perpustakaan.
Demokrasi yang Ada di Indonesia
Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahaan dalam sebuah negara
dengan kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau
melalui perwakilan. demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk
membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh rakyat melalui wakil-
wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui
suatu proses pemilihan yang bebas. Masyarakat pun bebas berpendapat dengan
haknya sebagai warga Negara, tetapi masyarakat pun harus benar menggunakan
hanya dengan baik dan tepat.
Berbicara tentang demokrasi, Indonesia adalah Negara demokrasi, dimana
setiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan haknya sebagai warga
Indonesia. Seperti yang tertulis di Pasal 1 UUD 45 menegaskan Indonesia adalah
negara demokrasi konstitusional dan negara hukum, prinsip-prinsip yang sebenarnya
telah cukup kuat untuk menegakkan negara demokrasi dimana mekanisme mayoritas
dan minoritas dalam pengambilan keputusan dilaksanakan seiring dengan
penghargaan pada prinsip penghargaan hak-hak asasi manusia. Tetapi sepertinya
yang tertulis di pasal 1 UUD 45, tidak seperti kenyataannya, terbukti di permasalahan
yang sering terjadi di Indonesia. masih ada beberapa masalah tentang lembaga
2. 63
pelayanan masyarakat yang masih mengutamakan masyarakat kalangan menengah ke
atas.
Contohnya yang tidak lama akhir-akhir ini, banyak rumah sakit yang lebih
mementingkan masyarakat kalangan menengah ke atas yang lebih di utamakan.
Apakah dengan adanya hal seperti ini, hak asasi manusia masih berlakukah untuk
kalangan bawah? Dan apa hak asasi hanya berlaku untuk masyarakat kalangan
menengah ke atas? tetapi ini adalah Indonesia. Dalam hukum pun, demokarsi di
Indonesia pun kurang berjalan dengan baik. Banyaknya masalah dalam hukum di
Indonesia yang tidak berjalan dengan baik pun bias dilihat dari perbandingan
hukuman yang diberikan antara koruptor dan maling ayam. Dilihat dari tingkat
kasusnya pun, jelas hukuman untuk para koruptor pun “seharusnya” jauh lebih berat
dari hukuman yang di terima oleh “maling ayam”. Hal ini pun sudah dapat
disimpulkan bahwa hukum di Indonesia belum menunjukan titik baik.
Hukum Indonesia pun seakan-akan dapat disimpulkan bahwa hukum biasa
dibeli dengan uang. Ketidaktegasan hukum ini masih banyak menyebab tanda Tanya
besar untuk rakyat. Demokrasi Indonesia pasca kolonial, kita mendapati peran
demokrasi yang makin luas. Di zaman Soekarno, kita mengenal beberapa model
demokrasi. Partai-partai Nasionalis, Komunis bahkan Islamis hampir semua
mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang ideal. Bahkan bagi mereka,
demokrasi bukan hanya merupakan sarana, tetapi demokrasi akan mencapai sesuatu
yang ideal. Bebas dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan adalah tujuan saat itu,
yaitu mencapai sebuah demokrasi. Oleh karena itu, orang makin menyukai demokrasi.
Manfaat Demokrasi
Kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem
perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat.manfaat
demokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Kesetaraan sebagai warga negara
Bertujuan untuk memperlakukan semua orang atau warga nergara adalah
sama sederajat tidak di beda-bedakan.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum
Semakin besar suara rakyat dan menentukan kebijakan , semakin besar pula
kemungkinan kebijakan yang mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi
rakyat.
3. Pluralisme dan kompromi
Mengandalkan debat terbuka,persuasi, dan kompromi penekanan demokrasi
pada debat tidak hanya mengamsumsikan adanya perbedaan-perbedaan
pendapat dan kepentingan pada sebagai besar masalah kebijakan.
4. Menjamin hak-hak dasar
Terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah
perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan-
kebebasan.
3. 64
5. Pembaruan kehidupan social
Kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para
politisi dilakuakn dengan cara yang santun. Atau orang perorang baik dalam
kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal,
musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program
atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam
keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di
praktekan.
Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari
semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah adanya niat untuk
memahami nilai-nilai demokrasi.Mempraktekanya secara terus menerus, atau
membiasakannya. Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu
belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi
dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi,
kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan
niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita
berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
Nilai-Nilai Demokrasi
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem
lainnya.pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma/nilai-nilai demokrasi yang
diyakini masyarakat.nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut :
1. Kesadaran akan pluralisme
Menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara.maka
kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia.
2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat
Keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, dan memerhatikan
kepentimgan masyarakat pada umumnya.
3. Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap serta
itikad baik. Mengambil keputusan yang disepakati semua pihak masyarakat
yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya.
4. Demokrat membutuhkan sikap kedewasaan
Kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau
kekalahan dalam pengambilan keputusan.
5. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral
Cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan
moral serta tidak menghalalkan segala cara.
4. 65
Prinsip dan Parameter Demokrasi
Pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut robert a. dahl
terdapat tujuh prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan, yaitu :
1. Adanya kontrol atau keputusan pemerintahan
2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur
3. Adanya hak memilih dan dipilih
4. Aadanya kebebasaan menyatakan pendapat tanpa ancaman
5. Adanya kebebasaan mengaskes informasi
6. Adanya kebebasaan berserikat yang terbuka
Kebebasaan berserikat dan berpolitik juga sudah dijamin undang-undang. UU
nomor 21 tahun 2001 dan UU nomor 13 tahun 2003 menjamin kebebasaan warga
negara untuk berserikat dan berkumpul. Parameter untuk mengukur demokrasi dapat
dilihat dari empat hal, yaitu :
1. pembentukan pemerintah melalui pemilu
2. sistem pertanggungjawaban pemerintahan
3. pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara
4. pengawasan oleh rakyat
Jenis - Jenis Demokrasi
Demokrasi ada beberapa jenis yang disebabkan perkembangan dalam
pelaksanannya diberbagai kondisi dan tempat.
1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat
a. Demokrasi langsung
Diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan
kebijakan pemerintahan.
b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk
dilembaga perwakilan rakyat.
c. demokrasi perwakilan dengan sistem pegawasan langsung dari rakyat
Merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi
perwakilan.
2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas
a. Demokrasi formal
Secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama
dalam bidang politik.
b. Demokrasi material
Memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi.
c. Demokrasi camouran
Merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut diatas.
5. 66
3. Berdasarkan prinsip ideologi
a. Demokrasi liberal
Memberikan kebebasaan yang luas pada individu.campur tangan
pemerintah diminimalkan bahkan ditolak.
b. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar
Bertujuan menyehterakan rakyat.negara yang dibentuk tidak mengenal
perbedaan kelas.
4. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara
a. Demokrasi sistem parlementer
Ciri-ciri pemerintahan parlamenter antara lain:
1) DPR lebih kuat dari pada pemerintah
2) Kepala pemerintah/kepala eksekutif disebut perdana menteri dan
memimpin kabinet.
3) Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik
4) Kedudukan kepala negara terpisah dari kepala pemerintah
5) Jika pemerintah dianggap tidak mampu
b. Demokrasi sistem presidensial
ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presendisial adalah
sebagai berikut :
1) Negara dikepalai presidensial
2) Kekuasaan eksekutif prsedien dijalankan berdasarkan kedaulatan
3) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan
menteri
4) menteri tidak bertanggung jawab kepada dpr melainkan kepada
presiden.
Berdasarkan konsep sekilas kita sadar bahwa Indonesia merupakan Negara
yang tertata dengan aturan-aturan dan konsep-konsep Negara yang baik, Tapi jika
kita mengamati setiap aktivitas kenegaraan saat ini, Demokrasi hanya sebatas pada
Pemilihan-pemilihan Umum, bahkan dengan sejuta cara pemerintah menggerakan
rakyat untuk berpartisipasi demi sebuah kekuasaan, akan tetapi dalam hal lain yang
berhubungan dengan kesejahteraan Rakyat sepertinya hanya menjadi Angin Lalu bagi
Pemerintah. Jadi pada dasarnya Indonesia belum bisa dikatakan Negara yang
Demokratis Karena belum bisa mengartikan apa itu Demokrasi secara luas dan hanya
memandang Demokrasi sebatas Memanfaatkan Rakyat demi Kekuasasaan semata.
Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum
membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan
baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara.
Akan tetapi, kita belum membudanyakanya.