Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dan bela negara di Indonesia. Ia menjelaskan latar belakang pentingnya pendidikan ini untuk melestarikan semangat perjuangan kemerdekaan dan menghadapi tantangan globalisasi. Dokumen ini juga mendefinisikan tujuan pendidikan ini untuk membentuk warga negara yang beriman, bertanggung jawab, dan profesional. Selanjutnya dibahas mengenai pemahaman tentang negara, bangsa
2. Latar Belakang Pendidikan Pancasila
• Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada kemerdekaan 17 agustus
1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada tuhan yang maha
esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai
perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam
bermasyarakat.
• Semangat perjuangan bangsa ini telah menurun pada titik yang kritis, salah satu
yang menyebabkan hal ini terjadi adalah adanya globalisasi. Globalisasi ditandai oleh
kuatnya pengaruh lembaga kemasyarakatan internasional dan adanya kemajuan
yang pesat pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
• Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah
melahirkan kekuatan luarbiasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam era
globalisasi kita memerlukan perjuangan non fisik pada profesi masing-masing.
3. Kompetensi yang diharapkkan
• Kompetensi lulusan pendidikan kewarganegaraan adalah
seperangkat tindakann cerdas penuh tanggung jawab dari seorang
warga negara dalam berhubungan dengan negara, dan
memecahkan berbagai masalah hidup masyarakat, berbangsa dan
bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan
nusantara dan ketahanan nasional.
4. • Pendidikan kewagangaraan yang berhasil akan menumbuhkan
sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab. Sikap ini
disertai dengann prilaku yang:
1.Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha
esa serta menghayati nilai nilai falsafah bangsa
2.Berbudi pekerti luur, berdisiplin dalam
bermasyarakat, berbnagsa dan bernegara.
3.Rasional, dinamis dan sadar akan hak dan
kewajiban sebagai warga negara
4.Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran
bela negara
5.Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan
seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan
negara
5. Pengertian Dan Pemahaman Tentang
Bangsa Dan Negara
• Bangsa adalah orang orang yang memiliki kesamaan asal
keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintah sendiri.
• Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa
kelompok manusia sama-sama mendiami satu wiayah tertentu
dan mengetahui adanya satu peerintah yang mengurus tata tertib
serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia.
6. • 1. Teori Terbentuknya Negara
Teori Hukum Alam
(Plato dan Arditoleles)
Teori Ketuhanan
Teori Perjanjian
Kondisi Alam Berkembang
Manusia Tumbuh Negara
Semua yang ada adalah ciptaan
Tuhan, termasuk adanya negara
Manusia Bersatu (membentuk
negara) untuk mengatasi
tentangan dan menggunakan
persatuan dalam gerak tunggal
untuk kebutuhan negara
7. • 2. Unsur Negara
• 3. Bentuk Negara
Konsitutif
Deklaratif
Negara Serikat
Negara Kesatuan
Negara meliputi wilayah udara, darat, perairan, rakyat atau
masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat.
Negara mempunyai tujuan, undang undang dasar
pengakuan dan negara lain secara de jure dan de facto
dan ikut dalam penghimpunan bangsa- bangsa misalnya
PBB.
Dibagi menjadi dua yaitu:
1. Negara kesatuann dengan sistem senitrilisasi
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
Di dalam negara ada negara yaitu negara bagian
8. Negara dan Warga Negara Dalam Sistem
Kenegaraan Di Indonesia
• Negara kesatuan Indonesia adalah negara yang mendapatkan
peringkat dari dunia dan menjadi anggota PBB. Dalam UUD 1945
telah diatur tentang hak dan kewajiban warga negara kepada
negaranya.
• Negara wajib memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir
batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya serta
melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual
berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dibatasi oleh ketentuan
agama, etia moral dan budaya yang berlaku di Indonesia dan Oleh
sistem kenegaraan yang digunakan.
9. Proses Bangsa Yang Bernegara
- perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia
- Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
- Keadaan negara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur
Pemahaman Hak dan kewajiban Warga Negara
- Hak warga negara : hak bela negara, hak untuk hidup, hak
membentuk keluarga, hak menjadi warga negara dll.
- Kewajiban warga negara: melaksanakan aturan hukum, menghargai
hak orang lain, membayar pajak dll.
- Tanggung jawab warga negara.
- Peran warga negara.
10. Pemahaman tentang demokrasi
Konsep Demokrasi
Klarifikasi Dalam
Pemerintahan
Bentuk Demokrasi Dalam
Pengertian Sistem
Pemerintahan Negara
Demokrasi adalah sebuah bentuk
Kekuasaan dari, oleh untuk rakyat.
Ada dua bentuk demokrasi dalam
pemerintahan negara, yaitu
pemerintahan monarki dan
pemerintahan republik.
- Dalam sistem kepartaian dikenal
adanya 3 sistem kepartaian,
yaitusistem multi partai, sistem dua
partai dan sistem satu partai.
- Sistem pengisian jabatan pemegang
kekuasaan negara.
- Hubungan antar pemegang
kekuasaan ngara, terutama antara
eksekuti dan legislatif,.
- Mengenai model sistem
pemerintahan negara ada 4 macam,
yaitu : diktator, parlementer,
presidensial, dan campuran
11. Prinsip Dasar Pemerintahan republik
indonesia
Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam
UUD 1945 bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat),
sistem konstitusi, kekuasaan negara yang tertinnggi ditangan MPR, presiden adalah
penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi.
Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh badan pelaksana
pemerintah yang berdasarkan tugas dan funsi dibagi menjadi:
a. Departemen beserta aparat negara
b. Lembaga pemerintahan bukan departemen
c. Badan usaha Milik Negara (BUMN)
dalam sistem otonomi daerah di NKRI, penyelenggara pemerintah didasarkan
atas luasnya wilayah dan asas kewilayahannya, yaitu daerah merupakan daerahnya,
pusat merupakan pusat daerahnya.
12. Pemahaman tentang hak asasi manusia
• Dalam mukadmmah deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang telah disetujui oleh resolusi majelis umum
perserikatan bangsa nomor 217 a (III) tanggal 10 desember 1948 terdapat pertimbangan berikut
1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak hak yang sama dan tidakterasingkan dari
semua anggota keluarga kamanusiaan, keadilan,, dan perdamaian
2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak asasi.
3. Manusia telah ‘mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kentrahan dalam hati
nurani umat manusia dan bahwa terbetntuknya suatu dunia di mana manusia akan mengecap kenikmatan
kebebasan. berbicara dan agama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatalcan sebagai
aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.
4. Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa
memilih pemberontakan sebagai usaha yang terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.
5. Menimbang bahwa persahabatan antara negara-negara perlu dianjurican.
6. Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
7. Menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum
terhadap pelaksanaan halc-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asas dalam kerja sama dengan PBB.
8. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini adalah penting sekali
untuk pelaksanaan janji ini secara benar.
13. Kerangka dasar kehidupan nasional meliputi
keterkaitan antara filsafah pancasila, Uud
1945, wawasan nusantara, dan ketahanan
nasional
Konsep
Hubungan
Antara
Pancasila dan
Bangsa
Pancasila
Sebagai
Landasan Ideal
Negara
14. Landasan hubunganuud 1945 dan negara
kesatuan republik indonesia
1. Pancasila Sebagai Ideologi
Negara
5. Konsepsi UUD 1945 Dalam
Mewadahi Perbedaan
Pendapat Dalam masyarakat
3. Imlementasi Konsepsi
UUD 1945 Sebagai landasan
Konstitusi
4. Konsepsi Pertama tentang
pancasila Sebagai Cita-Cita
dan Ideologi Negara
2. UUD 1945 Sebagai
Landasan Konstitusi
15. Perkembangan pendidikan pendahuluan
bela negara
• Situasi NKRI terbagi dalam periode periode tahun 1945 sejak NKRI di
proklamasikan sampai 1965 disebut periode lama atau orde lama.
Tahun 1965 sampai 1998 disebut periode baru atau orde baru