[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan aspek-aspeknya. Dibahas pula tentang pengertian bangsa, negara, teori terbentuknya negara, unsur-unsur negara, serta contoh hak dan kewajiban warga negara.

1. KEWARGANEGARAAN
SUWARTI SARI, S.IP., M.Si
FAKULTAS KEDOKTERAN 2014

2. BANGSA, NEGARA

3. PENGERTIAN & PEMAHAMAN
Bangsa
• orang-orang yang memiliki
kesamaan asal keturunan,
adat, bahasa dan sejarah
serta berpemerintahan
sendiri.
• kumpulan manusia yang
biasanya terikat karena
kesatuan bahasa dan
wilayah tertentu di muka
bumi.
Negara
• suatu organisasi dari
sekelompok atau beberapa
kelompok manusia yang
bersama-sama mendiami
satu wilayah tertentu dan
mengakui adanya satu
pemerintahan yang
mengurus tata tertib serta
keselamatan sekelompok
atau beberapa kelompok
manusia tersebut.

4. Teori Terbentuknya Negara
• Teori Hukum Alam.
• (Plato dan Aristoteles) Alam
berkembang menjadi tumbuhnya
Manusia lalu berkembangnya
Negara.
• Teori Ketuhanan.
• (Islam ± kristen) Segala sesuatu
adalah ciptaan Tuhan.
• Teori perjanjian
• (Thomas Hobbes). Manusia
menghadapi kondisi alam dan
timbullah kekerasan. Manusia akan
musnah bila ia tidak mengubah
cara-caranya. Manusia pun bersatu
untuk mengatasi tantangan dan
menggunakan persatuan dalam
gerak tunggal untuk kebutuhan
bersama.
Unsur Negara
• Bersifat Konstitutif. Ini berarti
bahwa dalam negara tersebut
terdapat wilayah yang meliputi
udara, darat, dan perairan,
rakyat atau masyarakat, dan
pemerintahan yang berdaulat.
• Bersifat deklaratif. Sifat ini
ditunjukkan oleh adanya
tujuan negara, undang-undang
dasar, pengakuan dari negara
lain baik secara “de jure”
maupun “de facto”, dan
masuknya negara dalam
perhimpunan bangsa-bangsa,
misalnya PBB.

5. HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA

6. PENGERTIAN & PEMAHAMAN
KEWAJIBAN
• Kewajiban merupakan hal
yang harus dikerjakan atau
dilaksanankan. Jika tidak
dilaksanankan dapat
mendatangkan sanksi bagi
yang melanggarnya.
• Negara juga tidak boleh
sewenang-wenang menuntut
warga Negara menjalankan
kewajibannya tanpa pernah
memenuhi hak-hak mereka.
HAK
• Kekuasaan untuk melakukan
sesuatu. Namun, kekuasaan
tersebut dibatasi oleh undang-undang.
• Dengan hak yang dimilikinya,
seseorang dapat mewujudkan
apa yang menjadi keinginan
dan kepentingannya.
o Kita tidak boleh terus
menuntut hak tanpa
memenuhi kewajiban.

7. Contoh Hak dan Kewajiban
Hak
• mendapatkan perlindungan hukum
• pekerjaan dan penghidupan yang layak
• memiliki kedudukan yang sama di mata
hukumdan di dalam pemerintahan
• bebas untuk memilih, memeluk dan
menjalankan agama dan kepercayaan
masing-masing yang dipercayai
• memperoleh pendidikan dan
pengajaran
• mempertahankan wilayah negara
kesatuan Indonesia atau NKRI dari
serangan musuh
• dalam kemerdekaan berserikat,
berkumpul mengeluarkan pendapat
secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang
yang berlaku
Kewajiban
• untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara
indonesia dari serangan musuh.
• membayar pajak dan retribusi yang
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah (pemda).
• mentaati serta tinggi dasar negara,
hukum dan pemerintahan tanpa
terkecuali, serta dijalankan dengan
sebaik-baiknya.
• taat, tunduk dan patuh terhadap segala
hukum yang berlaku di wilayah negara
Indonesia.
• Turut serta dalam pembangunan

8. Hak dan Kewajiban Warga Negara
terhadap Pemerintah.
• Pemerintah dipilih, dan
memperoleh dukungan dari
warga Negara melalui wakil-wakilnya.
Karena itu,
pemerintah berkewajiban
untuk memajukan
kesejahteraan seluruh warga
Negara.
• Pemerintah berkewajiban
mengakui dan melindungi hak-hak
warga Negara. Pengakuan
dan perlindungan terhadap
warga Negara dicantumkan
dalam undang-undang dasar.
• Warga Negara memiliki hak
untuk mendapatkan
pendidikan, memperoleh
pelayanan kesehatan,
mendapat perlindungan dari
rasa takut, atau ikut serta
dalam kegiatan politik.
• Warga negara juga memiliki
kewajiban hukum, menjaga
persatuan, dan menjaga
ketertiban

9. DEMOKRASI

10. Pengertian
• Demokrasi:
 demos yang berarti rakyat
 kratos/cratein yang berarti pemerintahan
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat.
• Demokrasi merupakan indikator
perkembangan politik suatu negara.

11. Demokrasi di Indonesia
• Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 Indonesia
adalah negara demokrasi.
• Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR
adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat.
• Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun
1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di
indonesia
 sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi
terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan.
• Demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan
Soeharto
• Indonesia kembali demokrasi pada tahun 1998 . Pemilu demokratis
terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan PDI-P sebagai
pemenang Pemilu.

12. Pemahaman Hak Asasi Manusia
• HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat
pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang
berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat
siapa pun.
• Sebagai warga negara mesti menjunjung tinggi nilai hak
asasi manusia tanpa membeda-bedakan status,
golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
• Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang
mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia
yaitu Komnas HAM.
• Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih
banyak yang belum terselesaikan / tuntas

13. Hak Asasi Manusia di Indonesia
• Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan
bermuara pada pancasila.
• pelaksanaan hak asasi manusia harus
memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan
dalam ketentuan falsafah Pancasila.
• Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain.
• Negara Republik Indonesia mengakui dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
kebebasan dasar manusia sebagai hak yang
secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari diri
manusia.

14. HAM dibedakan
• Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan
menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan
bergerak.
• Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk
memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta
memanfaatkannya.
• Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam
pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk
mendirikan partai politik.
• Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan ( rights of legal equality).
• Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights).
Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan
kebudayaan.
• Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan
perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal
penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

15. FK (4)
BELA NEGARA

16. PENGERTIAN
• Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang
dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan
negara yang seutuhnya.
• Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang
pembelaan diatur dengan undang-undang.
• Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti
pada negara dan kesediaan berkorban membela negara.
o Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai
bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.
Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik
bagi bangsa dan negara.

17. Dasar Hukum
• Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30
tertulis bahwa:
o Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara.
o Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang
 Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan
Keamanan Nasional.
 Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan
Rakyat
 Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam
Negara Rl. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
 Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
 Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
 Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
 Undang-Undang No.3 tahun 2002 tenteng Pertahanan Negara.

18. Hak dan Kewajiban dalam Bela
Negara
• Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap
orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat
berperan aktif dalam melaksanakan bela negara.
• Membela negara tidak harus dalam wujud perang
o Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar
o Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
o Dll

19. WAWASAN NUSANTARA

20. PENGERTIAN
• Cara pandang bangsa Indonesia:
o Mengenai diri dan lingkungannya yang serba bernilai
strategis dengan mengutamakn persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan
nasional.
• Hakekat:
o Menumbuhkan kesadaran nasional yang tinggi bagi
bangsa Indonesia sehingga tercipta persatuan dan
kesatuan.

21. Implementasi & Tantangan
• Implementasi : seluruh aspek kehidupan nasional dalam wilayah
meliputi : Kehidupan dalam sumber kekayaan alam, Kehidupan
diantara penduduk, Kehidupan ideology, ekonomi, politik, sosial
budaya, hankam
• Tantangan wawasan nusantara :
o Perubahan nasionalisme secara global : Nasionalisme dari ideologi
menjadi identitas
o Global Paradox : situasi dimana peranan rakyat (dengan didukung
kemampuan IPTEK yang tinggi) diberikan sebesar-besarnya,
pemerintah hanya sebagai fasilitator, sementara rakyat kita belum
mempunyai kemampuan yang tinggi mengenai IPTEK.
o Dunia tanpa batas: kondisis kehidupan yang akan dipengaruhi
kehidupan global.
o New kapitalisme: sistem ekonomi dalam kondisi liberalisme ekonomi
o Kesadaran warga negara

22. Keberhasilan
• Tercermin pada sikap dan prilaku :
o Etika dan moral
o Kesadaran untuk melaksankan hak dan kewajiban
o Kesadaran bangsa Indonesia bahwa nusantara
sangat diperlukan.

23. Ketahanan Nasional

24. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL
• Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu
bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan
dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan
nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik
yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung
maupun yang tidak langsung yang mengancam dan
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan
hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam
mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

25. Tantangan, Ancaman, Hambatan, Gangguan
• Tantangan adalah suatu hal/upaya yang
bersifat/bertujuan menggugah kemampuan.
• Ancaman adalah suatu hal/upaya yang
bersifat/bertujuan mengubah dan merombak
kebijaksanaan yang dilandaskan secara
konsepsional.
• Hambatan adalah suatau hal yang bersifat
melemahkan atau menghalangi secara
tidak konsepsional yangberasal dari dalam.
• Gangguan adalah hambatan yang berasal dari
luar

26. aspek kehidupan nasional
astagatra (delapan aspek)
• Trigatra (tiga aspek alamiah), ialah aspek aspek
suatu negara yang sudah melekat pada negara
itu. Oleh karena itu, unsur-unsurnya tidak sama
dalam tiap negara. (geografi, kekayaan alam, dan
kependudukan).
• Panca gatra (lima aspek sosial).
o Idiologi
o Ekonomi
o Sos.Budaya
o Militer (Hankam)

27. POLSTRANAS
• Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan
penganbilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan
tujuan nasional.
• Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional
dalam usaha pencapaian sasaran dan tujuan politik
nasional.
• Jadi berdasarkan pengertian keduanya politik dan stategi
nasional sangat bermanfaat untuk mengantisipasi
perkembangan globalisasi kehidupan dan perdagangan
bebas
• Keberhasilan: Penyelenggara kekuasaan untuk menciptakan
kewibawaan yang bebas dari KKN secara umum

28. Tugas 2
• Uraikan hak dan kewajiban seorang dokter
dalam menjaga profesionalitasnya
• Buat tulisan apa peran dokter dalam menjaga
dan mempertahankan persatuan bangsa