SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
MUKADIMAH
Bahwa dalammewujudkandanmencapai cita-citakemerdekaandantujuannasional bangsa
Indonesia,makamutlakdilaksanakanberbagaiupayapembangunanyangberdasarkanpada nilai-
nilai keadilansosial,kemanusiaan,kesejahteraandandemokrasi olehseluruhunsurbangsa.
Olehkarenaitu,salahsatuupaya mewujudkancita –cita kemerdekaandantujuannasional adalah
membentuk partisipasidari unsur– unsurbangsa secaranyata dan sungguh-sungguhmengabdikan
diri dalamprosespembangunanbangsaberdasarkannilai-nilai danprinsip-prinsipkeilmuan,
kebenaran,kebaikan,keadilan,kesejahteraan,sertakemandiriandankebebasandalamberbagai
bidangpembangunandanpelayananpublik.
Berdasarkanpokok-pokokpikiriantersebutdiatas, denganmengharapkanridho,keberkahanserta
taufikdanhidayahdari AllahSWT, makakami berketetapanhati untukmemadukandanmenyatukan
segenappotensi kami dalamsuatuwadahorganisasi yangbernama “LembagaSwadayaMasyarakat
GerakanMasyarakat Lampung Bersatu (LSM-GMLB).
ANGGARAN DASAR
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN MASYARAKAT LAMPUNG
BESATU
(LSM-GMLB)
KOTA METRO
LAMPUNG
BAB I
NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
Nama Organisasi
Organisasi sosial Lembaga Swadaya Masyarakat ini diberi nama Gerakan Masyarakat
Lampung Bersatu (LSM-GMLB) dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini, cukup
disebut dengan LSM atau Organisasi.
Pasal 2
Waktu
Organisasi sosial LSMini didirikansejak 22Mei 2019 untukjangkawaktuyang tidakditentukan.
Pasal 3
Tempat dan Kedudukan
Pengurusorganisasi sosialLSM- GerakanMasyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) ini
berkedudukandi KotaMetro Provinsi Lampungdenganalamatsekretariat: Jl. Manunggal Gg. Nuri
No 1 Rt/Rw 09/05 KelurahanIringmulyoKecamatanMetrotimurKotaMetro Propinsi Lampung.
BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4
Asas
Organisasi sosial GerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM-GMLB) berazaskanPancasiladan
Undang-UndangDasar 1945
Pasal 5
Maksud
LembagaSwadayaMasyarakat – GerakanMasyarakat Lampung Bersatu(LSM-GMLB) didirikan
denganmaksud bersamamasyarakatturutberperansertaaktif dalamupaya-upayaPengkajian dan
Pemantauanterhadapkebijakansertakegiatanpemerintah,swastadanpengusaha.
Pasal 6
Tujuan
Organisasi sosial Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu (LSM-GMLB) mempunyai tujuan :
1. Berperan aktifmendorong akselerasi pembangunan nasional.
2. LSM-GMLB akan melihat dan memantau jalannya aktivitas pemerintah baik eksekutif,
legislatif, maupun yudikatif dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya , serta
para pengusaha swasta secara keseluruhan.
3. Mendorong dilaksanakannya secara pasti penegakan hukum dan pemberantasan KKN
di indonesia.
4. Ikut memberikan dukungan kepada gerakan reformasi total di tanah air sampai
terselenggaranya pemerintahan yang transfaran , baik, bersih, jujur , adil , kuat dan
menjunjung tinggi hak-hak asazi manusia.
5. Menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non
fisik terutama pada penggunaan keuangan / aset negara republik indonesia.
6. Memberikan rekomendasi /saran dan kritik terhadap pemerintah atas kebijakan dan
aplikasi perundang-undangan disemua sektor perekonomian dan pembangunan.
7. Mengawasi dampak limbah terhadap pencemaran lingkungan akibat efek dari seluruh
kegiatan dan usaha baik oleh pemerintah maupun swasta.
8. Melaksanakan pengawalan terhadap aset asetNegara serta Badan Usaha Milik Negara
dan Daerah.
9. Melaksanakan pengawalan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh
pemerintah/lembaga dan swasta.
10. Melaksanakan pengawalan terhadap perusahaan swasta dalam kaitan aplikasi
perundang-undangan maupun penggunaan anggaran negara.
11. Melaksanakan pengawalan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya
Alam.
12. Mengawasi kegiatan serta pelaku usaha ekonomi mikro dan makro dalam menjalankan
kegiatan usahanya secara jujur dan transparan.
13. Melakukan investigasi terhadap kasus-kasus tertentu dilingkungan masyarakat,
pemerintah dan swasta.
14. Melakukan kajian kajian hukum serta melakukan judicial reviewdan constitutional
reviewterkait dengan aturan aturan tersebut jika di perlukan.
15. Melakukan kajian, pengawasan serta langkah hukum di bidang perpajakan,
pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
16. Melakukan pengawasan dibidang perlindungan konsumen berkaitan dengan barang
dan jasa yang beredar.
17. Melakukan upaya langkah langkah hukum yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan
Organisasi.
Pasal 7
Usaha Organisasi
1. Melakukankontrol sosial disegalabidangkehidupansosialmasyarakat.
2. Berusahameningkatkankemampuandankesadarananggotaorganisasi untukberpartisipasi
menyukseskan programpemerintah.
3. Menyatakandan menyampaikanVisi,Misi,Persepsi,Sosial,BudayadanPotensi Wilayah
Kota Metro.
4. Dapat Berbuat didalammenyalurkanaspirasi masyarakatKota Metrokepadapihakyang
berwajib/berwenang.
5. Mengembangkankepeloporanmasyarakat wilayahKotaMetrosehinggamemilki sikap
kepekaan,berani tampilditengah-tengahmasyarakatsecarabertanggungjawabdan
menjunjungtinggirasasosial,solidaritasdankeadilan.
6. Meningkatkanperansertamasyarakat KotaMetro dalampembangunanbangsayang
meliputi peranpelaksana,pembinaan,pengawasandankontrol sosialyangdilaksanakan
secara kritis,analistis,konstruktif,konsepsionalterhadapparapelaksanapemangku
kebijakanpembangunanataulembagapemerintah.
7. Memberi bantuan-bantuanberupajasakepadaseluruhanggotaorganisasi yang
memerlukan.
8. Memperjuangkanhakdanmartabat masyarakatmelalui programyanghandal dan
profesional.
9. Mengembangkanlembaga-lembagakajian,riset,analistis,sertamampumelakukan
tindakaninvestigasi.
10. Mampu melakukanpendampingan-pendampingansebagai konsultan,tenagaahli,
pendampinganhukumdankunsultasi-konsultasisosial.
11. BerupayaMampu Untuk Mendirikan,MenyampaikandanmenyelenggarakanPusat-pusat
Informasi kemasyarakatanWilayahKotaMetro.
12. Menyelenggarakanpendidikandanpelatihan-pelatihanuntukmemberdayakanusaha
ekonomi kerakyatan,keuanganNegaradankeuanganDaerahsertamanajemen
pemerintahan.
13. Mampu Memimpindanterlibataktif didalammewujudkanmasyarakat KotaMetro yang
berbudaya,beradabdandemokratis,sehinggatatanilai kehidupanberbudayadan
berbangsadapatberjalansecarademokratisdisemuasektor-sektorsendi kehidupan
masyarakatKota Metro.
14. MembinakerjasamadenganOKP, Ormas, LSMdll dalammembangun KotaMetro.
15. Melakukanusaha-usahalainnyayangtidakbertentangandenganmaksuddantujuan
lembagadalamarti kata yang seluas-luasnya.
BAB III
SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 8
Sifat
1. LSM GMLB ini bersifatdinamis,fleksibel,Sosial Kemasyarakatan,Kekeluargaan,Professional
sertaIndependen.
2. DalamperjuangannyaLSMGMLB ini tetapmelalui caradialogdankonsultasi secara
professionalyangsesuai denganAzasOrganisasiyaituPancasiladanUUD 1945.
3. LSM GMLB lebihmenekankanuntukkepentinganmasyarakat KotaMetroyangbersifat
terbuka,sertamenghindari sikap-sikapanarkisataumengintimidasi Hak-hakAzasi Manusia
(HAM).
4. LSM GMLB ini lebihmenekankanuntukkepentingankemajuantatakelolapemerintahan
(Pusat/Daerah),tatakelolakehidupansosialmasyarakatse wilayahkotaMetro.
Pasal 9
Fungsi
1. Sebagai wadahbergabungnyaaspirasi seluruhWargaNegaraIndonesiayangmemiliki
persamaanpersepsi,wawasan,keinginan,tujuansertaniatuntukmemperjuangkandan
mewujudkan citacitamasyarakatyangluhurdemi terciptanya indonesiayangadil dan
makmur.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melakukan sosial kontrol yang
berprinsip lebih mementingkan kepentingan umum;
3. Membina dan melatih masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang madani
dan lembaga ini juga sebagai mitra mencari solusi pemecahan masalah agar tidak
menimbulkan dampak yang negatif dari sebuah institusi yang sifatnya konstruktif;
4. LSM-GMLB akan selalu bersikap kritis terhadap institusi yang dianggap oleh masyarakat
tidak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada, baik kalangan
Swasta maupun unsur pemerintah dan institusi lain;
BAB IV
KEKAYAAN DAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN
Pasal 10
Kekayaan
Kekayaanlembagaini terdiri dari :
1. Penghasilandari usaha-usahalembagasendiri.
2. Donatur-donaturtetap/tidaktetap,tidakmengikat(pribadi maupunlembaga).
3. Hibah,wakap,zakat,dan shadaqah.
4. Sumbanganatau bantuanbadannasional maupuninternasional yangtidakmengikat.
5. Dana yang masukke lembagadisimpandisalahsatuBankatau lebihatasnama lembaga,
atau dijalankanmenurutcarayangditentukanolehDewanPengurusataspersetujuan
DewanPendiri.
6. Pengajuandanasosial dari lembagasosial lainke lembagaini harusmengajukanproposal,
dan proposal tersebutdiajukanke rapatDewanPengurussertadisetujui olehDewanPendiri.
Pasal 11
Pengelolaan Kekayaan
1. Pimpinan GMLB disetiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas dana serta
pengelolaan kekayaan masing-masing.
2. Apabila GMLB bubar, maka dewan pendiri menunjuk likuidator untuk membereskan
kekayaan dan apabila masih terdapat sisa kekayaan setelah likuidasi, maka akan
disalurkan untuk kepentingan amal jariah.
BAB V
KEANGGOTAAN DEWAN PENDIRI DAN DEWAN PENGURUS
Pasal 12
PeraturanKeanggotaan diaturlebihlanjutdalamAnggaranRumahTangga.
Pasal 13
Dewan Pendiri
1. AnggotaDewanPendiri Lembagaterdiri dari :
a. Merekayang mendirikanLembagaini.
b. Seseorangyangatas usul dari seseoranganggotadewanpendiri yanghendak
mengundurkandiri dan telahdisetujuiolehrapatanggotadewanpendiri untukmenjadi
penggantinya.
2. PengangkatandanpemberhentiandilakukanolehrapatanggotaDewanPendiri
3. Pemberhentiananggotadewanpendiridilakukankarenameninggal dunia,mengundurkan
diri,melakukantindakanyangmenyimpangsertamerusakvisi,misi citrabaiklembaga.
4. Dewanpendiri berhakdanberkewajibanmengawasi jalannyalembaga.
5. Apabiladewananggotadewanpendiri tidakaktif 6(enam) tahunberturut-turutdiharuskan
mengundurkandiri dari keanggotaanDewanPendiri.
6. Apabilasalahsatuanggotadewanpendiri meninggal duniaataumengundurkandiri maka
penggantinyaditentukanolehrapatanggotaDewanPendiri.
Pasal 14
Dewan Pengurus
1. Lembagaini diurusolehsuatuDewanPengurusyangterdiri dari seorangKetua,dibantu
seorangwakil ketuaataulebih,seorangSekretarisataulebih,seorangBendaharaataulebih
dan beberapaorangpembantumenurutbidangusahadankeahliannyadi bawah
pengawasanDewanPendiri.
2. AnggotaDewanPengurusdipilihdandiangkatdalamkedudukannyamasing-masingdan
ditentukanolehDewanPendiri untuk 5(lima) tahundandapatdiangkatkembali untuk
waktuyang sama.
3. Menyimpangdari waktupengangkatannya,masing-masinganggotaDewanPengurus
sewaktu-waktudapatdiberhentikanolehDewanPendiri denganalasan-alasantertentudan
yang bersangkutanharusdipanggilsertadimintaketerangannya.
4. DewanPendiri dapatmengangkatbeberapaDewanPakar,PenasehatatauPelindungdan
atau Pengawas.
BAB VI
KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS DAN KEKUASAAN DEWAN
PENGURUS
Pasal 15
Kewajiban dewan pengurus
1. DewanPenguruswajibmenjunjungtinggi danmenjalankanperaturan-peraturandalam
AnggaranDasar ini,sertamelakukanupaya agar dapatterwujudnyatujuanLembaga.
2. DewanPengurusmengaturseperlunyadalamAnggaranRumahtanggalembagaperaturan-
peraturanpelaksanaandari AnggaranDasar ini danmembuatsertamenyusunperaturan-
peraturanyang dianggapperlubagi lembagadenganketentuantidakbertentangandengan
AnggaranDasar dan AnggaranRumah Tangga.
3. Peraturan-peraturanyangdimaksuddalamayat2diatasbaru dianggapsah setelah
memperolehpersetujuandari DewanPendiri.
Pasal 16
Kekuasaan dewan pengurus
Ketua, wakil ketua, SekretarisdanBendaharamewakiliDewanPengurusdankarenannyamewakili
Lembagadidalamdandiluarpengadilantentangsegalahal dankejadiandenganhakuntuk
melakukansegalatindakandanperbuatan,baikyangmengenai pengurusmaupunpemilikan,
menjalinkerjasamaLembagaini denganpihaklainmaupunsebaliknya,akantetapi dengan
pembatasan,bahwauntuk:
• Meminjamkanataumeminjamuanguntukdanatas nama Lembaga.
• Membeli,menjual ataudengancara lainmelepaskanhak-hakataskekayaanlembaga.
• Memberati Lembagasebagai penanggungataupenjamin,diperlukanpersetujuantertulisdari
DewanPendiri.Surat-suratkeluaryangpentingditandatangani olehKetuadanSekretaris.
Surat-suratyangmengenai penerimaankeuanganditandatangani olehKetuadanBendahara.
BAB VII
Kekuasaan
1) Kekuasantertinggi perkumpulanini beradadi tanganAnggota,melalui forumtertinggi
pengambilankeputusanperkumpulanyangdisebutMusyawarahBesarAnggota (MUBES).
2) MUBES diselenggarakandalamwaktu 5(lima) tahun sekali.
3) Forum-forum lainakandiuraikanlebihlanjutdibawahini.
BAB VIII
RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
Pasal 17
DewanPenguruswajibuntukmengadakanrapatsekurang-kurangnyasetahunsekali,atausetiap
waktujikadianggapperlu,didahului denganundanganresmi dan keterangansingkattentanghal-hal
yang akandibicarakan.SemuarapatDewanPengurusdipimpinolehKetua,jikatidakhadirdiwakili
olehWakil Ketuaatau SekretarisatauBendahara.Dengantidakmengurangi ketentuan-ketentuan
lainnyadalamAnggaranDasar ini, makarapat anggota DewanPengurusdianggapsahjikalaudihadiri
sekurang-kurangnyasetengahlebihsatudari jumlahanggotaDewanPengurus.
Keputusan-keputusanrapatDewanPengurusdianggapsahapabiladisetujui sekurang-kurangnya
setengahlebihsatu dari jumlahanggotayanghadir.
Dalamrapat anggotaDewanPengurus,tiap-tiapanggotamempunyaihak untukmengeluarkan
pendapatdan ApabilasalahsatuDewanPengurustidakhadirdalamrapatDewanPengurusmaka
yang bersangkutanmemberi kuasakepadaDewanPengurusyanghadir.
BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 18
Srukturorganisasi sosial LembagaSwadayaMasyarakat– GerakanMasyarakat LampungBersatu
(LSM-GMLB) sebagai berikut:
Ketua :
:
Sekretaris :
ra :
KoordinatorBidang :
BidangAgama & Budaya
• Koord :
Hukumdan HAM
• Koord :
Keorganisasian&Kaderisasi
• Koord :
Pendidikan&SDM
• Koord :
Hub . Pemerintah&Masyarakat (HUPMAS)
• Koord :
LingkunganHidup
• Koord :
Pemuda& Olahraga
• Koord :
Iptek& Informasi
• Koord :
PemberdayaanPerempuan
• Koord :
Perlengkapan&Transportasi
• Koord :
Keamanan/SATGAS
• Koord :
Pasal 19
Periode Masa Bakti Kepengurusan
Periode masabakti kepengurusanOrganisasisosial LembagaSwadayaMasyarakat – Gerakan
Masyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) adalah5 (lima) tahun.
PASAL 20
Cabang-Cabang
Untuk mengembangkanorganisasi dapatdibentukcabang-cabangdi setiapkabupaten/Kotadan di
setiapkecamatan.
Cabang LSMGMLB di setiapKabupatenKotadinamakanForum GMLB Kabupaten/Kota, Sedangkan
di setiapkecamatandinamakanForumGMLB Kecamatan.
KepengurusanForumGMLB terdiri dari seorangKetua, seorangwakil ketua, seorangsekretarisdan
seorangbendaharayangdibantubeberapaorangketuaBidangyangdisesuaikandengankebutuhan
organisasi.
BAB X
TAHUN BUKU
Pasal 21
Tahun bukuLembagaini berjalandari tanggal satu Januari sampai dengantanggal tigapuluhsatu
Desember.UntukpertamakalinyapadatahunbukuditutuppadabulanDesembertahunduaribu
sembilanbelas (2019),buku-bukuLembagaharusditutupselambat-lambatnyadalamwaktu1 (satu)
bulansetelahtutupbuku,dari penutupanbuku-bukutersebutolehDewanPengurusharusdibuat
suatuperhitungantentangpenerimaandanpengeluaranLembagaselama1(satu) tahun.
Perhitungantersebutdisertaipertanggungjawabanyangbersangkutanberikutlaporantahunan,
harus disampaikankepadarapatanggotaDewanPendiri untukdimintakanpersetujuandan
pengesahan.Pengesahandari perhitungandanpertanggungjawabantersebutolehDewanPendiri,
berarti memberikanpelunasandanpembenahansepenuhnyakepadaDewanPengurusatassegala
tindakandanperbuatanterhadapLembagaselama1 (satu) tahunbukuyang bersangkut.
BAB XI
PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN
PASAL 22
KeputusanuntukmerubahdanmenambahperaturanLembagaini hanya sahjikadiambil dalam
suaturapat anggotaDewanPendiri sekurang-kurangnyalebihsatudari jumlahanggotayanghadir.
Rapat yang dimaksud diatas,dipimpinolehseorangKetuaDewanPendiri,apabilaKetuaDewan
Pendiri tidakhadirmakarapat dipimpinolehseorangyangdipilihdari anggotaDewanPendiri yang
hadir.SetiapmengadakanrapatanggotaDewanPendiri harusmelaluiundangansecaratertulisdan
dikirimkanmaksimal 2(dua) minggusebelumhari “H”.
KeputusanuntukmembubarkanLembagaini dapatdilaksanakanolehrapatanggotaDewanPendiri
berdasarkanpertimbanganbahwakeadaanLembaga sudahdianggap tidaklayakuntuk
beroperasional.
BAB XII
LIKUIDASI
Pasal 23
JikaLembagaini dibubarkan,makaDewanPengurusuntukmenyelesaikanhutangLembagaini
dibawahpengawasanDewanPendiri,dansisakekayaannyajikaadapenggunaannyaakan
ditentukanolehDewanPendiri denganmemperhatikanmaksuddantujuanLembaga.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
AnggaranDasar dan AnggaranRumah Tangga LSM-GMLB adalah merupakansatukesatuanyang
tidakdapat dipisahkansatudenganlainnya,Dan Hal-hal yangbelumdiaturdalamAnggaranDasar
akan diaturdalamAnggaranRumah Tangga.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN MASYARAKAT LAMPUNG
BERSATU
(LSM-GMLB)
KOTA METRO
LAMPUNG
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Warga negara RepublikIndonesiayangdapatditerimamenjadi AnggotaOrganisasi Lembaga
SwadayaMasyarakat – GerakanMasyarakat LampungBersatu (LSM-GMLB) harusmemenuhi serta
mematuhi ketentuan-ketentuansebagai berikut:
 Berumurantara 18 tahun sampai dengan50 tahun
 Sanggupaktif mengikuti kegiatanyangditentukanolehOrganisasiLembagaSwadaya
Masyarakat – GerakanMasyarakat LampungBersatu (LSM-GMLB) menerimadan
memperjuangkan,menerimalandasanperjuangan, anggarandasar, anggaran rumah
tangga, programumum danperaturan-peraturanorganisasi.
 Menyatakandiri untukmenjadi anggotaOrganisasi LembagaSwadayaMasyarakat - Gerakan
Masyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) melalui prosescalonanggota.
 Diteliti dandisaringuntukkemudianditetapkanolehdewanpimpinansesuai domisili calon
berdasarkanperaturanOrganisasi GerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM-GMLB)
tentangkeanggotaan.
Pasal 2
KeanggotaanOrganisasi GerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM-GMLB) terdiri atas:
• DewanPendiri Organisasi :yaituorang-orang yangdalamakta pendiriandinyatakansebagai
pendiri Organisasi GerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM-GMLB)
 DewanPengawas : pengawasan internalmerupakansuatupengawasan yangdilaksanakan
olehorangatau badan yangada didalamlingkunganunitlembagaatauorganisasi LSMGMLB
 AnggotaTetap:adalah orang-orangyangmemiliki kepeduliantinggi danbersediaberjuang
secara aktif demi tercapainyatujuanOrganisasiGerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM-
GMLB)
• AnggotaBiasa: adalahorang-orangyangsimpati terhadapperjuanganOrganisasi Gerakan
Masyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) sertamenyatakandiri untukmenjadi anggota.
• AnggotaLuar Biasa:adalahorang-orangatau lembagaprofesi yangkarenamempunyai jasa
yang luarbiasadan dimintamenjadi anggotaOrganisasiGerakanMasyarakatLampung
Bersatu(LSM-GMLB)
• AnggotaKehormatan: adalahorang-orangkarenajabatandan pengaruhyangdimilikinya
dinyatakan/dimintamenjadianggota.
BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 3
Setiapanggotaberkewajiban:
• Menghayati danmengamalkanlandasanperjuangandanmematuhi AD/ARTorganisasi.
• Mentaati keputusan-keputusanhasil musyawarahanggota.
• Melaksanakandanmentaati semuakeputusanorganisasi.
• Membantupimpinandanmelaksanakantugas.
• Mencegah dan menjagatindakan-tindakanyangmerugikankepentinganorganisasi.
• Menghadiri pertemuandanrapat-rapat.
 Selalumenjaganamabaikorganisasi dimanapunberada.
 SiapMenerimasanksi atastindakanyangdilakukanjikabertentangan danataumenyimpang
dari tujuan,ad/art dan undangundangyang berlaku.
Pasal 4
Setiapanggotaberhak :
• Memperolehperlakuanyangsamadari Organisasi GerakanMasyarakat LampungBersatu
(LSM-GMLB).
• Mengeluarkanpendapatdanusul-usul sertasaran.
• Memilihdandipilihsebagai pengurus.
• Memperoleh perlindungan,pembelaan,pendidikan,penataran, pelatihan,danbimbingan
sebagai kader.
• Setiapanggotamemilikihakkonstituatif yangditentukandalamperaturanorganisasi.
Pasal 5
Anggotaberhenti karena:
1. Meninggal dunia.
2. Ataspermintaansendiri.
3. Diberhentikan.
4. Tata cara pemberhentiandanhakmembeladiri diaturdalamperaturanorganisasi.
BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL
Pasal 6
PENYELESAIAN SENGKETA
1. Pelanggaranyangterjadi secarainternal sehinggamenyebabkan sengketa
perselisihan dengandampakhukumpidanadan/atauperdataharusdiselesaikanmelalui
foruminternal denganmengedepankanmusyawarahmufakatmelaluitatacara maupun
pendekatanyangbersifatpersuasifdankekeluargaan.
2. Pengurusdan/atauBadanPengawasPerkumpulanberikutdenganseluruhjajarannyaserta
termasukbagi seluruhanggota perkumpulan dilarangmembawapersengketaanatau
perselisihanyangterjadi ke pengadilanNegeri manapundi seluruhIndonesia,kecuali apabila
Dewanpendiri tidakmengambil tindakanapapun.
3. KeputusanDewanPendiri adalahfinal danmengikatanggotaperkumpulan.
4. Dalamhal terjadi sengketainternal Ormas,Ormasberwenangmenyelesaikansengketa
melalui mekanisme yangdiatur dalam ADdan ART.
5. Apabilapenyelesaiansengketasebagaimanadimaksudtidaktercapai,pemerintahdapat
memfasilitasimediasi ataspermintaanparapihakyang bersengketa.
6. Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacara mediasi sebagaimanadimaksuddiaturdalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
PENGAWASAN INTERNAL
1. Pengawassekurangkurangnyaterdiri dari satuorang,apabilalebihdari satuorangmaka
salahseorangnyadapatdiangkatsebagai ketuapengawasdanyanglainsebagai anggota.
2. Pengawasdiangkatdandiberhentikanoleh MusawarahBesar (MUBES) untukjangka
waktu5 (lima) tahun.
3. DewanPengawasadalahorganPerkumpulanyangbertugasmelakukanPengawasandan
memberi nasihatkepadaDewanPengurusdalammenjalankankegiatanPerkumpulan
4. Yang dapat diangkatsebagai anggotaDewanPengawasadalahorangperseoranganyang
mampumelakukanperbuatanhukumdantidakdinyatakanbersalahdalammelakukan
pengawasanPerkumpulanyangmenyebabkankerugianbagi Perkumpulan,masyarakatatau
Negaraberdasarkanputusanpengadilan.
Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut :
1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut,
kebijaksanaan dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan danpenyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang
dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi
(pemerintah).
Pasal 8
pengangkatan, pemberhentian dan penggantian dewan pengawas
1. Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah : mereka yang
berdasarkan keputusan rapat Formatur Dewan Pendiri dinilai mempunyai
dedikasi tinggi dalam Pengawasan organisasi sehingga dapat tercapai maksud
dan tujuan LSM-GMLB
2. Dewan Pengawas diangkat oleh Formatur yang dipilih dalam Musawarh Besar
(MUBES) GMLB sesuai tingkatan Kepengurusan.
3. Pemberhentian dewan pengawas dapat dilakukan apabila yang bersangkutan
terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, Peraturan organisasi, Kode etik dan
ikrar GMLB dalam persidangan Dewan Kehormatan dan di sahkan dalam rapat
pleno dewan Pendiri.
4. Penggantian pengawas hanya dapat dilakukan apabila GMLB tidak memiliki
pengawas sama sekali, dan kekosongan penasehat harus diisi paling lambat 30
hari sejaktanggal kekosonganituterjadimelalui mekanisme khusus yaitu rapat
pleno gabungan pengurus, Pembina dan Pengawas, yang dituangkan dalam
surat keputusan pengurus.
BAB IV
K A D E R
Pasal 9
KaderOrganisasi GerakanMasyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) adalahtenaga inti penggerak
organisasi disetiaptingkatanyangtelahditeliti dandisaringberdasarkankriteria:
1. Mental ideologi.
2. Prestasi.
3. Kepemimpinan.
4. Kemampuanberdiri sendiri.
5. Kemampuanpengembangandiri.
6. Telahmelalui prosespendidikandanpelatihan.
7. Ketentuan tentangjenjangkaderdiaturdalamperaturanorganisasi.
BAB V
IDENTITAS ORGANISASI
Pasal 10
Organisasi GerakanMasyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) memilikilambang,ObjekTangan
menggenggammenadahsigerdandilingkaripadi dankapas, padasisi didalamlingkaranBumi merah
putihIndonesiamelambangkanLSM-GMLB adalahorganisasi GerakanMasyarakat Lampung
Bersatu(LSM-GMLB) dimanaakan selalumengupayakankesejahteraanmasyarakatdanmenunjang
Pelaksanaan pemerintahansertamenangani permasalahan sosial yangadadalammasyarakat
dengantetapmemperhatikanperaturan - peraturanyangtertuangdi dalamAnggaran Dasar dan
AnggaranRumah Tangga.
Pasal 11
Setiapsimbol yangmuncul dari lambangOrganisasi LembagaSwadayaMasyarakat Gerakan
Masyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) mempunyai arti sebagai berikut:
1. Bentuklingkarandengantulisan GerakanGerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM-
GMLB) dari logomerepresentasikantekadyangbulatdari para penggagas,pendiri dan
pengurussertapara anggotanya dalammenetangKKN danberusaha bahu-membahu
memperhatikandanmemberdayakanmasyarakat KotaMetrodi Bumi Indonesia.
2. Padi Dan Kapas merupakankebutuhandasarsetiapmanusia,yakni pangandansandang
sebagai simbol terwujudnyamasyarakatyangsejahtera, adil danmakmur.
3. Kepalan tanganmelambangkantanggungjawab dankekuatanpersatuan.Selaindaripadaitu
jugaberarti bahwa didalamkehidupan harus senantiasaterdapatduaunsuryangserupa
dan salingmeyeimbangkan.
4. Objek sigermelambangkanmayarakat/rakyatLampungyaitumanusiamahlukyangsangat
berhargasebagaimanaMahkota adalah suatuunitalat yangsangat pentingdantinggi
keberadaannyayaituterletak padakepalamanusia.
Pasal 12
BenderaOrganisasi LembagaSwadayaMasyarakat – Gerakan Masyarakat LampungBersatu(LSM-
GMLB) BerwarnaBiru denganlogoorganisasi di tengah-tengah.
BAB VI
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/
KEMASYARAKATAN, PROFESI/FUNGSIONAL
Pasal 13
HubungankerjasamaOrganisasi LembagaSwadayaMasyarakat GerakanMasyarakat Lampung
Bersatu(LSM-GMLB) denganorganisasi kemasyarakatan,dilakukanberdasarkankesamaanvisi,misi,
dan dalamprogram perjuanganuntukmenciptakankesejahteraandankedaulatandalamkehidupan
bermasyarakat,berbangsadanbernegara.Tatacara menjalinhubungan kerjasamadiaturdalam
peraturanorganisasi.
BAB VII
HAK SUARA DAN HAK BICARA
Pasal 14
Hak bicara dan haksuara pesertamusyawarahanggotadan rapat kerjadiatursebagaberikut:
• Hak bicara pada dasarnyamenjadi hakperoranganyangpenggunaannyadiaturdalam
peraturanorganisasi.
• Hak suara yang dilakukandalampengambilankeputusanpadadasarnyadimiliki oleh
anggota/pesertayangpenggunaannyadiaturdalamperaturanorganisasi.
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 15
• Iuran anggotaditentukanolehperaturanOrganisasi LembagaSwadayaMasyarakat – Gerakan
Masyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB)
• Hal-hal yangmenyangkutpemasukandanpengeluarankeuangandari danuntukOrganisasi
LembagaSwadayaMasyarakat – GerakanMasyarakat Lampung Bersatu(LSM-GMLB) wajib
dipertanggungjawabkandalamforumyangditentukanolehperaturanorganisasi.
• Khususdalampenyelenggaraanmusyawarahanggotadanrapat kerja,semuapemasukandan
pengeluarankeuanganharus dipertanggungjawabkankepadadewanpimpinanyangsetingkat
melalui panitiaverifikasi yangdibentukuntukitu.
BAB IX
PENYEMPURNAAN
Pasal 16
PenyempurnaananggaranrumahtanggadapatdilakukanolehrapatkerjaPengurusbersamadewan
Pendiri yangkhususmembicarakanhal tersebut, yangselanjutnyadipertanggung jawabkankepada
musyawarahanggotaberikutnya.
BAB X
P E N U T U P
Pasal 17
Hal-hal yangbelumditetapkandalamanggaranrumahtanggadiaturdalam peraturanorganisasi
yang dibuatolehdewanPendiri/Pimpinan Organisasi.
Anggaran rumahtangga ini mulai berlakusejakditetapkan.
DITETAPKAN DI : METRO
PADA TANGGAL : 01 Juli 2019
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN MASYARAKAT LAMPUNG
BERSATU
(LSM-GMLB)
KOTA METRO
Pimpinan Sidang Sekteraris
Sidang
AHMAD FAUZI. SH RUDI
GUNAWAN. SH
Mengetahui
Pendiri Organisasi
ERWIN EFFENDI, SE.AK

More Related Content

What's hot

Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSM
Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSMBimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSM
Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSMprih wardoyo
 
Paparan gerakan nasional revolusi mental
Paparan gerakan nasional revolusi mentalPaparan gerakan nasional revolusi mental
Paparan gerakan nasional revolusi mentalNurliana Umar
 
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desaSugeng Budiharsono
 
Penyuluhan baru unand (yuti) - #2
Penyuluhan baru   unand (yuti) - #2Penyuluhan baru   unand (yuti) - #2
Penyuluhan baru unand (yuti) - #2Syahyuti Si-Buyuang
 
Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Pesisir
Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat PesisirPemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Pesisir
Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat PesisirSugeng Budiharsono
 
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialTentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialLukman Priasmoro
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalDadang Solihin
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Salma Van Licht
 
Implementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakatImplementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakatJacob Breemer
 
Strategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdesStrategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdesTri Cahyono
 
Dasar Sosial Negara
Dasar Sosial NegaraDasar Sosial Negara
Dasar Sosial NegaraMis Sem
 
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakatStrategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakatPekerja Sosial Masyarakat
 
Pemberdayaan p4 s denpasar a (yuti)
Pemberdayaan p4 s   denpasar a (yuti)Pemberdayaan p4 s   denpasar a (yuti)
Pemberdayaan p4 s denpasar a (yuti)Syahyuti Si-Buyuang
 
Strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupaten
Strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupatenStrategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupaten
Strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupatenprih wardoyo
 

What's hot (20)

Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSM
Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSMBimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSM
Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSM
 
Paparan gerakan nasional revolusi mental
Paparan gerakan nasional revolusi mentalPaparan gerakan nasional revolusi mental
Paparan gerakan nasional revolusi mental
 
UU RI No.11 Thn.2009 ttg Kesejahteraan Sosial
UU RI No.11 Thn.2009 ttg Kesejahteraan SosialUU RI No.11 Thn.2009 ttg Kesejahteraan Sosial
UU RI No.11 Thn.2009 ttg Kesejahteraan Sosial
 
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
 
Penyuluhan baru unand (yuti) - #2
Penyuluhan baru   unand (yuti) - #2Penyuluhan baru   unand (yuti) - #2
Penyuluhan baru unand (yuti) - #2
 
Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Pesisir
Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat PesisirPemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Pesisir
Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Pesisir
 
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialTentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 
Bab I-III
Bab I-IIIBab I-III
Bab I-III
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
 
Implementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakatImplementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakat
 
Agenda dalam sistem ekonomi indonesia
Agenda dalam sistem ekonomi indonesiaAgenda dalam sistem ekonomi indonesia
Agenda dalam sistem ekonomi indonesia
 
Strategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdesStrategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdes
 
Dasar Sosial Negara
Dasar Sosial NegaraDasar Sosial Negara
Dasar Sosial Negara
 
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakatStrategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
 
Pemberdayaan p4 s denpasar a (yuti)
Pemberdayaan p4 s   denpasar a (yuti)Pemberdayaan p4 s   denpasar a (yuti)
Pemberdayaan p4 s denpasar a (yuti)
 
Ppt modul(1)(1)
Ppt modul(1)(1)Ppt modul(1)(1)
Ppt modul(1)(1)
 
Strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupaten
Strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupatenStrategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupaten
Strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupaten
 
00 kesso dasar
00 kesso dasar00 kesso dasar
00 kesso dasar
 
Tatanan tentang kesejahteraan umum
Tatanan tentang kesejahteraan umumTatanan tentang kesejahteraan umum
Tatanan tentang kesejahteraan umum
 

Similar to Ad art lsm gmlb

BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...Hendri Sivilianto
 
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralKebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralmonalisaibrahim
 
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxKEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxOcdiansyah
 
Sistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen NasionalSistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen NasionalDadang Solihin
 
Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan.pptx
Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan.pptxImplementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan.pptx
Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan.pptxsulastririnto2020
 
Presentation .membina kesadaran berkonstitusi
Presentation .membina kesadaran berkonstitusiPresentation .membina kesadaran berkonstitusi
Presentation .membina kesadaran berkonstitusitri wulandari
 
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptxKasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptxMAfriansyahSE
 
resume pkn modul 1
resume pkn modul 1 resume pkn modul 1
resume pkn modul 1 nisaradhine
 
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdf
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdfAmalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdf
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdfMardhiah19
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Islam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyatIslam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyatpropadeus
 
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docxResume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docxmalbertscool
 
8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etikadita rahmawati
 

Similar to Ad art lsm gmlb (20)

BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
 
BINMAS PERTEMUAN 1.pptx
BINMAS PERTEMUAN 1.pptxBINMAS PERTEMUAN 1.pptx
BINMAS PERTEMUAN 1.pptx
 
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralKebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
 
Materi 7
Materi  7Materi  7
Materi 7
 
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxKEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
 
Sistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen NasionalSistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen Nasional
 
Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan.pptx
Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan.pptxImplementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan.pptx
Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan.pptx
 
Presentation .membina kesadaran berkonstitusi
Presentation .membina kesadaran berkonstitusiPresentation .membina kesadaran berkonstitusi
Presentation .membina kesadaran berkonstitusi
 
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptxKasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
 
keadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaankeadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaan
 
resume pkn modul 1
resume pkn modul 1 resume pkn modul 1
resume pkn modul 1
 
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdf
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdfAmalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdf
Amalan Terbaik (Best Practice) Dalam Kesejahtaraan Sosial.pdf
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Islam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyatIslam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyat
 
E-FOLIO ( PENGAJIAN MALAYSIA )
E-FOLIO ( PENGAJIAN MALAYSIA )E-FOLIO ( PENGAJIAN MALAYSIA )
E-FOLIO ( PENGAJIAN MALAYSIA )
 
E-FOLIO ( Rukun Negara )
E-FOLIO ( Rukun Negara )E-FOLIO ( Rukun Negara )
E-FOLIO ( Rukun Negara )
 
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docxResume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docx
 
Profil yicm
Profil yicmProfil yicm
Profil yicm
 
Softskill 11
Softskill 11Softskill 11
Softskill 11
 
8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika
 

Recently uploaded

polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 

Recently uploaded (20)

polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 

Ad art lsm gmlb

  • 1. MUKADIMAH Bahwa dalammewujudkandanmencapai cita-citakemerdekaandantujuannasional bangsa Indonesia,makamutlakdilaksanakanberbagaiupayapembangunanyangberdasarkanpada nilai- nilai keadilansosial,kemanusiaan,kesejahteraandandemokrasi olehseluruhunsurbangsa. Olehkarenaitu,salahsatuupaya mewujudkancita –cita kemerdekaandantujuannasional adalah membentuk partisipasidari unsur– unsurbangsa secaranyata dan sungguh-sungguhmengabdikan diri dalamprosespembangunanbangsaberdasarkannilai-nilai danprinsip-prinsipkeilmuan, kebenaran,kebaikan,keadilan,kesejahteraan,sertakemandiriandankebebasandalamberbagai bidangpembangunandanpelayananpublik. Berdasarkanpokok-pokokpikiriantersebutdiatas, denganmengharapkanridho,keberkahanserta taufikdanhidayahdari AllahSWT, makakami berketetapanhati untukmemadukandanmenyatukan segenappotensi kami dalamsuatuwadahorganisasi yangbernama “LembagaSwadayaMasyarakat GerakanMasyarakat Lampung Bersatu (LSM-GMLB).
  • 2. ANGGARAN DASAR LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT LAMPUNG BESATU (LSM-GMLB) KOTA METRO LAMPUNG BAB I NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 Nama Organisasi Organisasi sosial Lembaga Swadaya Masyarakat ini diberi nama Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu (LSM-GMLB) dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini, cukup disebut dengan LSM atau Organisasi. Pasal 2 Waktu Organisasi sosial LSMini didirikansejak 22Mei 2019 untukjangkawaktuyang tidakditentukan. Pasal 3 Tempat dan Kedudukan Pengurusorganisasi sosialLSM- GerakanMasyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) ini berkedudukandi KotaMetro Provinsi Lampungdenganalamatsekretariat: Jl. Manunggal Gg. Nuri No 1 Rt/Rw 09/05 KelurahanIringmulyoKecamatanMetrotimurKotaMetro Propinsi Lampung.
  • 3. BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA Pasal 4 Asas Organisasi sosial GerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM-GMLB) berazaskanPancasiladan Undang-UndangDasar 1945 Pasal 5 Maksud LembagaSwadayaMasyarakat – GerakanMasyarakat Lampung Bersatu(LSM-GMLB) didirikan denganmaksud bersamamasyarakatturutberperansertaaktif dalamupaya-upayaPengkajian dan Pemantauanterhadapkebijakansertakegiatanpemerintah,swastadanpengusaha. Pasal 6 Tujuan Organisasi sosial Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu (LSM-GMLB) mempunyai tujuan : 1. Berperan aktifmendorong akselerasi pembangunan nasional. 2. LSM-GMLB akan melihat dan memantau jalannya aktivitas pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya , serta para pengusaha swasta secara keseluruhan. 3. Mendorong dilaksanakannya secara pasti penegakan hukum dan pemberantasan KKN di indonesia. 4. Ikut memberikan dukungan kepada gerakan reformasi total di tanah air sampai terselenggaranya pemerintahan yang transfaran , baik, bersih, jujur , adil , kuat dan menjunjung tinggi hak-hak asazi manusia. 5. Menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non fisik terutama pada penggunaan keuangan / aset negara republik indonesia. 6. Memberikan rekomendasi /saran dan kritik terhadap pemerintah atas kebijakan dan aplikasi perundang-undangan disemua sektor perekonomian dan pembangunan. 7. Mengawasi dampak limbah terhadap pencemaran lingkungan akibat efek dari seluruh kegiatan dan usaha baik oleh pemerintah maupun swasta. 8. Melaksanakan pengawalan terhadap aset asetNegara serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah. 9. Melaksanakan pengawalan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah/lembaga dan swasta.
  • 4. 10. Melaksanakan pengawalan terhadap perusahaan swasta dalam kaitan aplikasi perundang-undangan maupun penggunaan anggaran negara. 11. Melaksanakan pengawalan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam. 12. Mengawasi kegiatan serta pelaku usaha ekonomi mikro dan makro dalam menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan transparan. 13. Melakukan investigasi terhadap kasus-kasus tertentu dilingkungan masyarakat, pemerintah dan swasta. 14. Melakukan kajian kajian hukum serta melakukan judicial reviewdan constitutional reviewterkait dengan aturan aturan tersebut jika di perlukan. 15. Melakukan kajian, pengawasan serta langkah hukum di bidang perpajakan, pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. 16. Melakukan pengawasan dibidang perlindungan konsumen berkaitan dengan barang dan jasa yang beredar. 17. Melakukan upaya langkah langkah hukum yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan Organisasi. Pasal 7 Usaha Organisasi 1. Melakukankontrol sosial disegalabidangkehidupansosialmasyarakat. 2. Berusahameningkatkankemampuandankesadarananggotaorganisasi untukberpartisipasi menyukseskan programpemerintah. 3. Menyatakandan menyampaikanVisi,Misi,Persepsi,Sosial,BudayadanPotensi Wilayah Kota Metro. 4. Dapat Berbuat didalammenyalurkanaspirasi masyarakatKota Metrokepadapihakyang berwajib/berwenang. 5. Mengembangkankepeloporanmasyarakat wilayahKotaMetrosehinggamemilki sikap kepekaan,berani tampilditengah-tengahmasyarakatsecarabertanggungjawabdan menjunjungtinggirasasosial,solidaritasdankeadilan. 6. Meningkatkanperansertamasyarakat KotaMetro dalampembangunanbangsayang meliputi peranpelaksana,pembinaan,pengawasandankontrol sosialyangdilaksanakan secara kritis,analistis,konstruktif,konsepsionalterhadapparapelaksanapemangku kebijakanpembangunanataulembagapemerintah. 7. Memberi bantuan-bantuanberupajasakepadaseluruhanggotaorganisasi yang memerlukan. 8. Memperjuangkanhakdanmartabat masyarakatmelalui programyanghandal dan profesional. 9. Mengembangkanlembaga-lembagakajian,riset,analistis,sertamampumelakukan tindakaninvestigasi. 10. Mampu melakukanpendampingan-pendampingansebagai konsultan,tenagaahli, pendampinganhukumdankunsultasi-konsultasisosial.
  • 5. 11. BerupayaMampu Untuk Mendirikan,MenyampaikandanmenyelenggarakanPusat-pusat Informasi kemasyarakatanWilayahKotaMetro. 12. Menyelenggarakanpendidikandanpelatihan-pelatihanuntukmemberdayakanusaha ekonomi kerakyatan,keuanganNegaradankeuanganDaerahsertamanajemen pemerintahan. 13. Mampu Memimpindanterlibataktif didalammewujudkanmasyarakat KotaMetro yang berbudaya,beradabdandemokratis,sehinggatatanilai kehidupanberbudayadan berbangsadapatberjalansecarademokratisdisemuasektor-sektorsendi kehidupan masyarakatKota Metro. 14. MembinakerjasamadenganOKP, Ormas, LSMdll dalammembangun KotaMetro. 15. Melakukanusaha-usahalainnyayangtidakbertentangandenganmaksuddantujuan lembagadalamarti kata yang seluas-luasnya. BAB III SIFAT DAN FUNGSI Pasal 8 Sifat 1. LSM GMLB ini bersifatdinamis,fleksibel,Sosial Kemasyarakatan,Kekeluargaan,Professional sertaIndependen. 2. DalamperjuangannyaLSMGMLB ini tetapmelalui caradialogdankonsultasi secara professionalyangsesuai denganAzasOrganisasiyaituPancasiladanUUD 1945. 3. LSM GMLB lebihmenekankanuntukkepentinganmasyarakat KotaMetroyangbersifat terbuka,sertamenghindari sikap-sikapanarkisataumengintimidasi Hak-hakAzasi Manusia (HAM). 4. LSM GMLB ini lebihmenekankanuntukkepentingankemajuantatakelolapemerintahan (Pusat/Daerah),tatakelolakehidupansosialmasyarakatse wilayahkotaMetro. Pasal 9 Fungsi 1. Sebagai wadahbergabungnyaaspirasi seluruhWargaNegaraIndonesiayangmemiliki persamaanpersepsi,wawasan,keinginan,tujuansertaniatuntukmemperjuangkandan mewujudkan citacitamasyarakatyangluhurdemi terciptanya indonesiayangadil dan makmur. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melakukan sosial kontrol yang berprinsip lebih mementingkan kepentingan umum; 3. Membina dan melatih masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang madani dan lembaga ini juga sebagai mitra mencari solusi pemecahan masalah agar tidak menimbulkan dampak yang negatif dari sebuah institusi yang sifatnya konstruktif;
  • 6. 4. LSM-GMLB akan selalu bersikap kritis terhadap institusi yang dianggap oleh masyarakat tidak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada, baik kalangan Swasta maupun unsur pemerintah dan institusi lain; BAB IV KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN Pasal 10 Kekayaan Kekayaanlembagaini terdiri dari : 1. Penghasilandari usaha-usahalembagasendiri. 2. Donatur-donaturtetap/tidaktetap,tidakmengikat(pribadi maupunlembaga). 3. Hibah,wakap,zakat,dan shadaqah. 4. Sumbanganatau bantuanbadannasional maupuninternasional yangtidakmengikat. 5. Dana yang masukke lembagadisimpandisalahsatuBankatau lebihatasnama lembaga, atau dijalankanmenurutcarayangditentukanolehDewanPengurusataspersetujuan DewanPendiri. 6. Pengajuandanasosial dari lembagasosial lainke lembagaini harusmengajukanproposal, dan proposal tersebutdiajukanke rapatDewanPengurussertadisetujui olehDewanPendiri. Pasal 11 Pengelolaan Kekayaan 1. Pimpinan GMLB disetiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas dana serta pengelolaan kekayaan masing-masing. 2. Apabila GMLB bubar, maka dewan pendiri menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan dan apabila masih terdapat sisa kekayaan setelah likuidasi, maka akan disalurkan untuk kepentingan amal jariah.
  • 7. BAB V KEANGGOTAAN DEWAN PENDIRI DAN DEWAN PENGURUS Pasal 12 PeraturanKeanggotaan diaturlebihlanjutdalamAnggaranRumahTangga. Pasal 13 Dewan Pendiri 1. AnggotaDewanPendiri Lembagaterdiri dari : a. Merekayang mendirikanLembagaini. b. Seseorangyangatas usul dari seseoranganggotadewanpendiri yanghendak mengundurkandiri dan telahdisetujuiolehrapatanggotadewanpendiri untukmenjadi penggantinya. 2. PengangkatandanpemberhentiandilakukanolehrapatanggotaDewanPendiri 3. Pemberhentiananggotadewanpendiridilakukankarenameninggal dunia,mengundurkan diri,melakukantindakanyangmenyimpangsertamerusakvisi,misi citrabaiklembaga. 4. Dewanpendiri berhakdanberkewajibanmengawasi jalannyalembaga. 5. Apabiladewananggotadewanpendiri tidakaktif 6(enam) tahunberturut-turutdiharuskan mengundurkandiri dari keanggotaanDewanPendiri. 6. Apabilasalahsatuanggotadewanpendiri meninggal duniaataumengundurkandiri maka penggantinyaditentukanolehrapatanggotaDewanPendiri. Pasal 14 Dewan Pengurus 1. Lembagaini diurusolehsuatuDewanPengurusyangterdiri dari seorangKetua,dibantu seorangwakil ketuaataulebih,seorangSekretarisataulebih,seorangBendaharaataulebih dan beberapaorangpembantumenurutbidangusahadankeahliannyadi bawah pengawasanDewanPendiri. 2. AnggotaDewanPengurusdipilihdandiangkatdalamkedudukannyamasing-masingdan ditentukanolehDewanPendiri untuk 5(lima) tahundandapatdiangkatkembali untuk waktuyang sama. 3. Menyimpangdari waktupengangkatannya,masing-masinganggotaDewanPengurus sewaktu-waktudapatdiberhentikanolehDewanPendiri denganalasan-alasantertentudan yang bersangkutanharusdipanggilsertadimintaketerangannya. 4. DewanPendiri dapatmengangkatbeberapaDewanPakar,PenasehatatauPelindungdan atau Pengawas.
  • 8. BAB VI KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS Pasal 15 Kewajiban dewan pengurus 1. DewanPenguruswajibmenjunjungtinggi danmenjalankanperaturan-peraturandalam AnggaranDasar ini,sertamelakukanupaya agar dapatterwujudnyatujuanLembaga. 2. DewanPengurusmengaturseperlunyadalamAnggaranRumahtanggalembagaperaturan- peraturanpelaksanaandari AnggaranDasar ini danmembuatsertamenyusunperaturan- peraturanyang dianggapperlubagi lembagadenganketentuantidakbertentangandengan AnggaranDasar dan AnggaranRumah Tangga. 3. Peraturan-peraturanyangdimaksuddalamayat2diatasbaru dianggapsah setelah memperolehpersetujuandari DewanPendiri. Pasal 16 Kekuasaan dewan pengurus Ketua, wakil ketua, SekretarisdanBendaharamewakiliDewanPengurusdankarenannyamewakili Lembagadidalamdandiluarpengadilantentangsegalahal dankejadiandenganhakuntuk melakukansegalatindakandanperbuatan,baikyangmengenai pengurusmaupunpemilikan, menjalinkerjasamaLembagaini denganpihaklainmaupunsebaliknya,akantetapi dengan pembatasan,bahwauntuk: • Meminjamkanataumeminjamuanguntukdanatas nama Lembaga. • Membeli,menjual ataudengancara lainmelepaskanhak-hakataskekayaanlembaga. • Memberati Lembagasebagai penanggungataupenjamin,diperlukanpersetujuantertulisdari DewanPendiri.Surat-suratkeluaryangpentingditandatangani olehKetuadanSekretaris. Surat-suratyangmengenai penerimaankeuanganditandatangani olehKetuadanBendahara. BAB VII Kekuasaan 1) Kekuasantertinggi perkumpulanini beradadi tanganAnggota,melalui forumtertinggi pengambilankeputusanperkumpulanyangdisebutMusyawarahBesarAnggota (MUBES). 2) MUBES diselenggarakandalamwaktu 5(lima) tahun sekali. 3) Forum-forum lainakandiuraikanlebihlanjutdibawahini.
  • 9. BAB VIII RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN Pasal 17 DewanPenguruswajibuntukmengadakanrapatsekurang-kurangnyasetahunsekali,atausetiap waktujikadianggapperlu,didahului denganundanganresmi dan keterangansingkattentanghal-hal yang akandibicarakan.SemuarapatDewanPengurusdipimpinolehKetua,jikatidakhadirdiwakili olehWakil Ketuaatau SekretarisatauBendahara.Dengantidakmengurangi ketentuan-ketentuan lainnyadalamAnggaranDasar ini, makarapat anggota DewanPengurusdianggapsahjikalaudihadiri sekurang-kurangnyasetengahlebihsatudari jumlahanggotaDewanPengurus. Keputusan-keputusanrapatDewanPengurusdianggapsahapabiladisetujui sekurang-kurangnya setengahlebihsatu dari jumlahanggotayanghadir. Dalamrapat anggotaDewanPengurus,tiap-tiapanggotamempunyaihak untukmengeluarkan pendapatdan ApabilasalahsatuDewanPengurustidakhadirdalamrapatDewanPengurusmaka yang bersangkutanmemberi kuasakepadaDewanPengurusyanghadir. BAB IX STRUKTUR ORGANISASI Pasal 18 Srukturorganisasi sosial LembagaSwadayaMasyarakat– GerakanMasyarakat LampungBersatu (LSM-GMLB) sebagai berikut: Ketua : : Sekretaris : ra : KoordinatorBidang :
  • 10. BidangAgama & Budaya • Koord : Hukumdan HAM • Koord : Keorganisasian&Kaderisasi • Koord : Pendidikan&SDM • Koord : Hub . Pemerintah&Masyarakat (HUPMAS) • Koord : LingkunganHidup • Koord : Pemuda& Olahraga • Koord : Iptek& Informasi • Koord : PemberdayaanPerempuan • Koord : Perlengkapan&Transportasi • Koord : Keamanan/SATGAS • Koord :
  • 11. Pasal 19 Periode Masa Bakti Kepengurusan Periode masabakti kepengurusanOrganisasisosial LembagaSwadayaMasyarakat – Gerakan Masyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) adalah5 (lima) tahun. PASAL 20 Cabang-Cabang Untuk mengembangkanorganisasi dapatdibentukcabang-cabangdi setiapkabupaten/Kotadan di setiapkecamatan. Cabang LSMGMLB di setiapKabupatenKotadinamakanForum GMLB Kabupaten/Kota, Sedangkan di setiapkecamatandinamakanForumGMLB Kecamatan. KepengurusanForumGMLB terdiri dari seorangKetua, seorangwakil ketua, seorangsekretarisdan seorangbendaharayangdibantubeberapaorangketuaBidangyangdisesuaikandengankebutuhan organisasi. BAB X TAHUN BUKU Pasal 21 Tahun bukuLembagaini berjalandari tanggal satu Januari sampai dengantanggal tigapuluhsatu Desember.UntukpertamakalinyapadatahunbukuditutuppadabulanDesembertahunduaribu sembilanbelas (2019),buku-bukuLembagaharusditutupselambat-lambatnyadalamwaktu1 (satu) bulansetelahtutupbuku,dari penutupanbuku-bukutersebutolehDewanPengurusharusdibuat suatuperhitungantentangpenerimaandanpengeluaranLembagaselama1(satu) tahun. Perhitungantersebutdisertaipertanggungjawabanyangbersangkutanberikutlaporantahunan, harus disampaikankepadarapatanggotaDewanPendiri untukdimintakanpersetujuandan pengesahan.Pengesahandari perhitungandanpertanggungjawabantersebutolehDewanPendiri, berarti memberikanpelunasandanpembenahansepenuhnyakepadaDewanPengurusatassegala tindakandanperbuatanterhadapLembagaselama1 (satu) tahunbukuyang bersangkut.
  • 12. BAB XI PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN PASAL 22 KeputusanuntukmerubahdanmenambahperaturanLembagaini hanya sahjikadiambil dalam suaturapat anggotaDewanPendiri sekurang-kurangnyalebihsatudari jumlahanggotayanghadir. Rapat yang dimaksud diatas,dipimpinolehseorangKetuaDewanPendiri,apabilaKetuaDewan Pendiri tidakhadirmakarapat dipimpinolehseorangyangdipilihdari anggotaDewanPendiri yang hadir.SetiapmengadakanrapatanggotaDewanPendiri harusmelaluiundangansecaratertulisdan dikirimkanmaksimal 2(dua) minggusebelumhari “H”. KeputusanuntukmembubarkanLembagaini dapatdilaksanakanolehrapatanggotaDewanPendiri berdasarkanpertimbanganbahwakeadaanLembaga sudahdianggap tidaklayakuntuk beroperasional. BAB XII LIKUIDASI Pasal 23 JikaLembagaini dibubarkan,makaDewanPengurusuntukmenyelesaikanhutangLembagaini dibawahpengawasanDewanPendiri,dansisakekayaannyajikaadapenggunaannyaakan ditentukanolehDewanPendiri denganmemperhatikanmaksuddantujuanLembaga. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 AnggaranDasar dan AnggaranRumah Tangga LSM-GMLB adalah merupakansatukesatuanyang tidakdapat dipisahkansatudenganlainnya,Dan Hal-hal yangbelumdiaturdalamAnggaranDasar akan diaturdalamAnggaranRumah Tangga.
  • 13. ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT LAMPUNG BERSATU (LSM-GMLB) KOTA METRO LAMPUNG BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Warga negara RepublikIndonesiayangdapatditerimamenjadi AnggotaOrganisasi Lembaga SwadayaMasyarakat – GerakanMasyarakat LampungBersatu (LSM-GMLB) harusmemenuhi serta mematuhi ketentuan-ketentuansebagai berikut:  Berumurantara 18 tahun sampai dengan50 tahun  Sanggupaktif mengikuti kegiatanyangditentukanolehOrganisasiLembagaSwadaya Masyarakat – GerakanMasyarakat LampungBersatu (LSM-GMLB) menerimadan memperjuangkan,menerimalandasanperjuangan, anggarandasar, anggaran rumah tangga, programumum danperaturan-peraturanorganisasi.  Menyatakandiri untukmenjadi anggotaOrganisasi LembagaSwadayaMasyarakat - Gerakan Masyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) melalui prosescalonanggota.  Diteliti dandisaringuntukkemudianditetapkanolehdewanpimpinansesuai domisili calon berdasarkanperaturanOrganisasi GerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM-GMLB) tentangkeanggotaan. Pasal 2 KeanggotaanOrganisasi GerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM-GMLB) terdiri atas: • DewanPendiri Organisasi :yaituorang-orang yangdalamakta pendiriandinyatakansebagai pendiri Organisasi GerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM-GMLB)
  • 14.  DewanPengawas : pengawasan internalmerupakansuatupengawasan yangdilaksanakan olehorangatau badan yangada didalamlingkunganunitlembagaatauorganisasi LSMGMLB  AnggotaTetap:adalah orang-orangyangmemiliki kepeduliantinggi danbersediaberjuang secara aktif demi tercapainyatujuanOrganisasiGerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM- GMLB) • AnggotaBiasa: adalahorang-orangyangsimpati terhadapperjuanganOrganisasi Gerakan Masyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) sertamenyatakandiri untukmenjadi anggota. • AnggotaLuar Biasa:adalahorang-orangatau lembagaprofesi yangkarenamempunyai jasa yang luarbiasadan dimintamenjadi anggotaOrganisasiGerakanMasyarakatLampung Bersatu(LSM-GMLB) • AnggotaKehormatan: adalahorang-orangkarenajabatandan pengaruhyangdimilikinya dinyatakan/dimintamenjadianggota. BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 3 Setiapanggotaberkewajiban: • Menghayati danmengamalkanlandasanperjuangandanmematuhi AD/ARTorganisasi. • Mentaati keputusan-keputusanhasil musyawarahanggota. • Melaksanakandanmentaati semuakeputusanorganisasi. • Membantupimpinandanmelaksanakantugas. • Mencegah dan menjagatindakan-tindakanyangmerugikankepentinganorganisasi. • Menghadiri pertemuandanrapat-rapat.  Selalumenjaganamabaikorganisasi dimanapunberada.  SiapMenerimasanksi atastindakanyangdilakukanjikabertentangan danataumenyimpang dari tujuan,ad/art dan undangundangyang berlaku. Pasal 4 Setiapanggotaberhak : • Memperolehperlakuanyangsamadari Organisasi GerakanMasyarakat LampungBersatu (LSM-GMLB). • Mengeluarkanpendapatdanusul-usul sertasaran. • Memilihdandipilihsebagai pengurus.
  • 15. • Memperoleh perlindungan,pembelaan,pendidikan,penataran, pelatihan,danbimbingan sebagai kader. • Setiapanggotamemilikihakkonstituatif yangditentukandalamperaturanorganisasi. Pasal 5 Anggotaberhenti karena: 1. Meninggal dunia. 2. Ataspermintaansendiri. 3. Diberhentikan. 4. Tata cara pemberhentiandanhakmembeladiri diaturdalamperaturanorganisasi. BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL Pasal 6 PENYELESAIAN SENGKETA 1. Pelanggaranyangterjadi secarainternal sehinggamenyebabkan sengketa perselisihan dengandampakhukumpidanadan/atauperdataharusdiselesaikanmelalui foruminternal denganmengedepankanmusyawarahmufakatmelaluitatacara maupun pendekatanyangbersifatpersuasifdankekeluargaan. 2. Pengurusdan/atauBadanPengawasPerkumpulanberikutdenganseluruhjajarannyaserta termasukbagi seluruhanggota perkumpulan dilarangmembawapersengketaanatau perselisihanyangterjadi ke pengadilanNegeri manapundi seluruhIndonesia,kecuali apabila Dewanpendiri tidakmengambil tindakanapapun. 3. KeputusanDewanPendiri adalahfinal danmengikatanggotaperkumpulan. 4. Dalamhal terjadi sengketainternal Ormas,Ormasberwenangmenyelesaikansengketa melalui mekanisme yangdiatur dalam ADdan ART. 5. Apabilapenyelesaiansengketasebagaimanadimaksudtidaktercapai,pemerintahdapat memfasilitasimediasi ataspermintaanparapihakyang bersengketa. 6. Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacara mediasi sebagaimanadimaksuddiaturdalam Peraturan Pemerintah.
  • 16. Pasal 7 PENGAWASAN INTERNAL 1. Pengawassekurangkurangnyaterdiri dari satuorang,apabilalebihdari satuorangmaka salahseorangnyadapatdiangkatsebagai ketuapengawasdanyanglainsebagai anggota. 2. Pengawasdiangkatdandiberhentikanoleh MusawarahBesar (MUBES) untukjangka waktu5 (lima) tahun. 3. DewanPengawasadalahorganPerkumpulanyangbertugasmelakukanPengawasandan memberi nasihatkepadaDewanPengurusdalammenjalankankegiatanPerkumpulan 4. Yang dapat diangkatsebagai anggotaDewanPengawasadalahorangperseoranganyang mampumelakukanperbuatanhukumdantidakdinyatakanbersalahdalammelakukan pengawasanPerkumpulanyangmenyebabkankerugianbagi Perkumpulan,masyarakatatau Negaraberdasarkanputusanpengadilan. Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut : 1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. 3. Mencegah pemborosan danpenyelewengan. 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah). Pasal 8 pengangkatan, pemberhentian dan penggantian dewan pengawas 1. Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah : mereka yang berdasarkan keputusan rapat Formatur Dewan Pendiri dinilai mempunyai dedikasi tinggi dalam Pengawasan organisasi sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan LSM-GMLB 2. Dewan Pengawas diangkat oleh Formatur yang dipilih dalam Musawarh Besar (MUBES) GMLB sesuai tingkatan Kepengurusan. 3. Pemberhentian dewan pengawas dapat dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, Peraturan organisasi, Kode etik dan ikrar GMLB dalam persidangan Dewan Kehormatan dan di sahkan dalam rapat pleno dewan Pendiri.
  • 17. 4. Penggantian pengawas hanya dapat dilakukan apabila GMLB tidak memiliki pengawas sama sekali, dan kekosongan penasehat harus diisi paling lambat 30 hari sejaktanggal kekosonganituterjadimelalui mekanisme khusus yaitu rapat pleno gabungan pengurus, Pembina dan Pengawas, yang dituangkan dalam surat keputusan pengurus. BAB IV K A D E R Pasal 9 KaderOrganisasi GerakanMasyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) adalahtenaga inti penggerak organisasi disetiaptingkatanyangtelahditeliti dandisaringberdasarkankriteria: 1. Mental ideologi. 2. Prestasi. 3. Kepemimpinan. 4. Kemampuanberdiri sendiri. 5. Kemampuanpengembangandiri. 6. Telahmelalui prosespendidikandanpelatihan. 7. Ketentuan tentangjenjangkaderdiaturdalamperaturanorganisasi. BAB V IDENTITAS ORGANISASI Pasal 10 Organisasi GerakanMasyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) memilikilambang,ObjekTangan menggenggammenadahsigerdandilingkaripadi dankapas, padasisi didalamlingkaranBumi merah putihIndonesiamelambangkanLSM-GMLB adalahorganisasi GerakanMasyarakat Lampung Bersatu(LSM-GMLB) dimanaakan selalumengupayakankesejahteraanmasyarakatdanmenunjang Pelaksanaan pemerintahansertamenangani permasalahan sosial yangadadalammasyarakat dengantetapmemperhatikanperaturan - peraturanyangtertuangdi dalamAnggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga.
  • 18. Pasal 11 Setiapsimbol yangmuncul dari lambangOrganisasi LembagaSwadayaMasyarakat Gerakan Masyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) mempunyai arti sebagai berikut: 1. Bentuklingkarandengantulisan GerakanGerakanMasyarakatLampungBersatu(LSM- GMLB) dari logomerepresentasikantekadyangbulatdari para penggagas,pendiri dan pengurussertapara anggotanya dalammenetangKKN danberusaha bahu-membahu memperhatikandanmemberdayakanmasyarakat KotaMetrodi Bumi Indonesia. 2. Padi Dan Kapas merupakankebutuhandasarsetiapmanusia,yakni pangandansandang sebagai simbol terwujudnyamasyarakatyangsejahtera, adil danmakmur. 3. Kepalan tanganmelambangkantanggungjawab dankekuatanpersatuan.Selaindaripadaitu jugaberarti bahwa didalamkehidupan harus senantiasaterdapatduaunsuryangserupa dan salingmeyeimbangkan. 4. Objek sigermelambangkanmayarakat/rakyatLampungyaitumanusiamahlukyangsangat berhargasebagaimanaMahkota adalah suatuunitalat yangsangat pentingdantinggi keberadaannyayaituterletak padakepalamanusia. Pasal 12 BenderaOrganisasi LembagaSwadayaMasyarakat – Gerakan Masyarakat LampungBersatu(LSM- GMLB) BerwarnaBiru denganlogoorganisasi di tengah-tengah. BAB VI HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/ KEMASYARAKATAN, PROFESI/FUNGSIONAL Pasal 13 HubungankerjasamaOrganisasi LembagaSwadayaMasyarakat GerakanMasyarakat Lampung Bersatu(LSM-GMLB) denganorganisasi kemasyarakatan,dilakukanberdasarkankesamaanvisi,misi, dan dalamprogram perjuanganuntukmenciptakankesejahteraandankedaulatandalamkehidupan bermasyarakat,berbangsadanbernegara.Tatacara menjalinhubungan kerjasamadiaturdalam peraturanorganisasi.
  • 19. BAB VII HAK SUARA DAN HAK BICARA Pasal 14 Hak bicara dan haksuara pesertamusyawarahanggotadan rapat kerjadiatursebagaberikut: • Hak bicara pada dasarnyamenjadi hakperoranganyangpenggunaannyadiaturdalam peraturanorganisasi. • Hak suara yang dilakukandalampengambilankeputusanpadadasarnyadimiliki oleh anggota/pesertayangpenggunaannyadiaturdalamperaturanorganisasi. BAB VIII KEUANGAN Pasal 15 • Iuran anggotaditentukanolehperaturanOrganisasi LembagaSwadayaMasyarakat – Gerakan Masyarakat LampungBersatu(LSM-GMLB) • Hal-hal yangmenyangkutpemasukandanpengeluarankeuangandari danuntukOrganisasi LembagaSwadayaMasyarakat – GerakanMasyarakat Lampung Bersatu(LSM-GMLB) wajib dipertanggungjawabkandalamforumyangditentukanolehperaturanorganisasi. • Khususdalampenyelenggaraanmusyawarahanggotadanrapat kerja,semuapemasukandan pengeluarankeuanganharus dipertanggungjawabkankepadadewanpimpinanyangsetingkat melalui panitiaverifikasi yangdibentukuntukitu. BAB IX PENYEMPURNAAN Pasal 16 PenyempurnaananggaranrumahtanggadapatdilakukanolehrapatkerjaPengurusbersamadewan Pendiri yangkhususmembicarakanhal tersebut, yangselanjutnyadipertanggung jawabkankepada musyawarahanggotaberikutnya.
  • 20. BAB X P E N U T U P Pasal 17 Hal-hal yangbelumditetapkandalamanggaranrumahtanggadiaturdalam peraturanorganisasi yang dibuatolehdewanPendiri/Pimpinan Organisasi. Anggaran rumahtangga ini mulai berlakusejakditetapkan. DITETAPKAN DI : METRO PADA TANGGAL : 01 Juli 2019 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT LAMPUNG BERSATU (LSM-GMLB) KOTA METRO Pimpinan Sidang Sekteraris Sidang AHMAD FAUZI. SH RUDI GUNAWAN. SH Mengetahui Pendiri Organisasi