Rangkuman dari dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang manajemen ASN dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sambas, (2) Membahas tentang dasar hukum, definisi, hak, kewajiban, dan data pegawai ASN, serta upaya peningkatan disiplin dan kinerja pegawai, (3) Memberikan informasi mengenai jumlah dan kategori pegawai ASN di Kabupaten Sambas per 31 Juli 2022.

1. Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi
Manajemen ASN dan Pengelolaan
Keuangan Daerah
di Aula Kantor Bupati Sambas
Oleh Ir. H. DARYANTO, M.T
(Kepala BKPSDMAD Kab. Sambas)
Kamis, 4 Agustus 2022

2. Dasar Hukum
1. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN;
2. PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
3. PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK;
4. PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS;
5. Perbup Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
6. Perbup Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Tenaga
Kependidikan dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sambas;
7. Perbup Nomor 107 Tahun 2021 tentang Ketentuan Jam Kerja bagi Pegawai
ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
8. Surat Edaran Bupati Nomor 800 / 16 / BKPSDMAD-E tentang Ketentuan
Jam Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

3. Pegawai ASN
 Pegawai Negeri Sipil; dan
 Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan

4. PNS dan PPPK
PNS PPPK
Pengangkatan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian
Diangkat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian
Status Pegawai Tetap Pegawai dengan
perjanjian kerja
Kepegawaian memiliki nomor induk
pegawai secara nasional
sesuai dengan kebutuhan
Instansi Pemerintah dan
ketentuan Undang-
Undang ASN
Menduduki jabatan
pemerintahan
Melaksanakan tugas
pemerintahan

5. Fungsi dan Tugas ASN
a. Pelaksana kebijakan publik;
 melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pelayan publik;
memberikan pelayanan publik yang profesional
dan berkualitas
c. Perekat dan pemersatu bangsa.
 mempererat persatuan dan kesatuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

6. Prinsip landasan ASN
ASN berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:
a. nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada
pelayanan publik;
d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang
tugas;
e. kualifikasi akademik;
f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas; dan
g. profesionalitas jabatan.

8. Hak (PNS dan PPPK)
PNS PPPK
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; a. gaji dan tunjangan;
b. cuti; b. cuti;
c. jaminan pensiun dan jaminan
hari tua;
c. perlindungan; dan
d. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi.
e. pengembangan kompetensi.
PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan,
pengabdian, kecakapan, kejujuran,
kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan.

9. Kewajiban Pegawai ASN
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di
luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

10. Ketentuan Jam Kerja Pegawai ASN
Setiap Pegawai ASN wajib memenuhi jam kerja paling
kurang 42, 5 (empat puluh dua jam tiga puluh menit ) per
minggu, dengan ketentuan :
1. Perangkat Daerah / Unit Kerja yang bekerja 5 (lima) hari
kerja :
- Hari Senin s/d Jum’at pukul 07.30 -16.00 WIB
2. Perangkat Daerah / Unit Kerja yang bekerja 6 (enam) hari
kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Sekolah :
- Hari Senin s/d Kamis, dan Sabtu pukul 07.00 - 14.40 WIB;
dan
- Hari Jum’at pukul 07.00 - 10.50 WIB.
3. Absensi masuk kerja diberikan toleransi keterlambatan 30
(tiga puluh) menit dan Absensi pulang kerja 30(tiga puluh )
menit sebelum jam pulang kerja.

11. DATA PEGAWAI ASN PER 31 JULI 2022
KATEGORI
JENIS JABATAN
JUMLAH
STRUKTURAL
FUNGSIONAL
UMUM
FUNGSIONAL
TERTENTU
PPPK
ESS. II ESS. III ESS. IV TOTAL
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
PENDIDIKAN
SD 9 3 12 9 3 12
SLTP 36 5 41 36 5 41
SLTA 1 1 25 6 31 26 6 32 333 129 462 160 113 273 16 5 21 535 253 788
D-I 2 2 9 13 22 9 15 24
D-II 1 1 1 1 8 6 14 193 196 389 1 1 202 203 405
D-III 1 1 2 25 19 44 26 20 46 102 122 224 175 448 623 22 49 71 325 639 964
D-IV 2 2 8 6 14 10 6 16 20 11 31 55 59 114 1 3 4 86 79 165
S-1 6 1 7 66 13 79 84 37 121 156 51 207 335 447 782 936 1316 2252 25 32 57 1452 1846 3298
S-2 19 3 22 71 16 87 17 5 22 107 24 131 5 4 9 58 48 106 170 76 246
S-3 1 1 2 2 1 1 4 4 3 3 7 7
JUMLAH 26 4 30 143 30 173 161 73 234 330 107 437 848 729 1577 1589 2193 3782 64 90 154 2831 3119 5950

12. DATA PELANGGARAN DISIPLIN 2017 - 2021
NO TAHUN
JUMLAH
PELANG
GARAN
TINGKAT HUKUMAN JENIS PELANGGARAN JABATAN
RINGAN SEDANG BERAT
TIDAK
MASUK
KERJA
PIDANA/ ASUSILA
PERKAWI
NAN /
PERCERAI
N
PERBUA
TAN
LAINNY
A /
NETRAL
ITAS
FUNGSIO
NAL
PENDIDI
KAN
FUNGSIO
NAL
KESEHAT
AN
JFU /
PELAKS
ANA
PEJABAT
ADMINISTR
ATOR /
PENGAWAS
1 2017 8 - 1 7 4 3 1 - - 3 - 2 3
2 2018 8 - 1 7 5 - - 1 2 2 - 4 2
3 2019 8 - 1 7 4 2 - - 2 2 - 4 2
4 2020 14 - 9 5 4 2 - - 8 2 4 1 7
5 2021 3 - 1 2 - 1 - - 2 1 2 - -
Jumlah 41 - 13 28 17 8 1 1 14 10 6 11 14

13. Faktor Penyebab Pelanggaran
Disiplin dan Penurunan Kinerja PNS
1. Penghasilan yang diterima PNS sudah minim
karena pinjaman.
2. Hukuman disiplin belum menjadi efek jera.
3. Ketidaktahuan PNS terhadap peraturan
perundang-undangan sehingga melakukan
pelanggaran disiplin.
4. Ada perbedaan perlakukan antar PNS di
lingkungan kerja.
5. Kurangnya pembinaan oleh atasan terhadap PNS
yang tidak disiplin dan tidak produktif.

14. Upaya Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Pegawai ASN
1. Sosialisasi kepada PNS di Perangkat Daerah melalui
penyediaan buku peraturan maupun tatap muka.
2. Penggunaan mesin fingerprint secara menyeluruh
oleh Perangkat Daerah (absensi elektronik).
3. Peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai melalui
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Tambahan
Penghasilan Pegawai (SIM TPP)
4. Pemberian Penghargaan terhadap Pegawai ASN yang
berprestasi.
5. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Pegawai
ASN.