Pembinaan Manajemen ASN KAB PROBOLINGGO

1. MENATA BIROKRASI
UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN
PROBOLINGGO YANG SEJAHTERA,
BERKEADILAN, MANDIRI, BERWAWASAN
LINGKUNGAN DAN BERAKHLAK MULIA
Dr. Rudiarto Sumarwono
Komisioner-Jabatan Pimpinan Tinggi, KASN
Kantor Pemerintah Kab Probolinggo
Selasa, 21 November 2022

2. KOMISIONER
Komisi Aparatur Sipil Negara
Riwayat Pendidikan Formal & Kepemimpinan
Dr. Rudiarto Sumarwono
• S3 Administrasi Publik, FISIP Universitas Indonesia
• S2 Manajemen Internasional, FE Universitas Indonesia
• S1 Administrasi Negara, FISIP Universitas Moestopo
• PPRA 47/2012 – LEMHANNAS Republik Indonesia
• Berbagai diklat di DN dan LN
Riwayat Jabatan
• Komisioner, Komisi Aparatur Sipil Negara, 2019-2024
• Direktur Eksekutif, Pusat Studi Tatakelola Pemerintahan dan Reformasi
Birokrasi UI (2017-2019)
• Dosen Paska-Sarjana FIA dan FISIP UI (2014-Sekarang)
• Senior Policy Analyst, Tim Independen Reformasi Birokrasi (2014- 2019)
• Staf Khusus, Komite Ahli –Administrasi Publik Sedunia (PBB), New York,
Amerika Serikat (2014-2017)
• Penasehat Menteri PAN-RB untuk Kerjasama Internasional (2013-2014)
• Staf Khusus Wakil Menteri PANRB utk Reformasi Birokrasi (2012-2014)
• Penasehat/Senior Konsultan untuk reformasi birokrasi pada beberapa
donor: UNDP, DFAT, USAID, KSI, Prospera, JICA, KOICA, dll (2000-2019)
• Dll

3. 2018
2013
2025

4. Confi denti al
Kementerian
P A N R B
ARAHAN
KEPALANEGARA/PEMERINTAHAN
DALAM PIDATO PELANTIKAN
PEMBANGUNAN
SDM
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
SIMPLIFIKASI
REGULASI
1
2
3
4
5
PENYEDERHANAAN
BIROKRASI
TRANSFORMASI
EKONOMI

5. SISTEM MERIT DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN 2020-2024
Arah Kebijakan
Sasaran
Strategi
1. Penerapan manajemen talenta nasional
2. Pengawasan dan evaluasi penerapan sistem
merit dalam bentuk penguatan kapasitas
pengawasan dan evaluasi implementasi
sistem merit
3. Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN
Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi
yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan
Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih,
dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta
birokrasi yang profesional dan netral
Memperkuat implementasi manajemen
ASN berbasis merit
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
APARATUR
SIPIL
NEGARA
“Terwujudnya kepemerintahan
yang baik, bersih, dan
berwibawa yang berdasarkan
hukum serta birokrasi yang
profesional dan netral”
Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
KELEMBAGAAN
DAN
PROSES
BISNIS
ORGANISASI
AKUNTABILITAS
KINERJA
DAN
PENGAWASAN

6. AREA PENGAWASAN KASN
6
No Tugas Area Pengawasan
1 Pengawasan Penerapan Nilai Dasar ASN, Kode Etik
dan Kode Perilaku pegawai ASN
4,286 Juta PNS
2 Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Sistem Merit
dalam Manajemen ASN
73 K/L, 98 LNS, 34 Prov, 514
Kab/Kota
3 Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Utama, Madya dan Pratama (Seleksi Terbuka dan
Mutasi/ Rotasi)
20.427 posisi JPT di 73 K/L, 98
LNS, 34 Prov, 514 Kab/Kota
4 Pengawasan Pelaksanaan Netralitas pegawai ASN 4,286 Juta PNS
5 Pengawasan atas Pembinaan Profesi ASN 4,286 Juta PNS
6 Pengawasan Seleksi Pemilihan Rektor PTN
(permintaan dari Menristekdikti)
+/- 120 Perguruan Tinggi Negeri

7. kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan
tanpa diskriminasi.
Pengertian
Tujuan
Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan
mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai
kompetensinya;
Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi
yang adil dan layak;
Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan
dan diklat;
Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang
bertentangan dengan prinsip merit (neptisme, primordialisme, dll),
SISTEM MERIT MENURUT UU ASN
7

8. PELAMARAN
• Disampaikan kepada
Pansel
• Direkomendasikan oleh
PPK untuk JPT Utama, Pyb
untuk JPT Madya dan
Pratama
• Pansel dapat mengundang
PNS yang berkompeten
(dengan rekomendasi PPK)
A REKAM JEJAK
• Evaluasi profil pelamar
• Menyusun kriteria
penilaian integritas
• Klarifikasi indikasi
mencurigakan
• Penelusuran rekam jejak
di lingkungan terkait
• Menetapkan petugas
penelusur
• Uji publik (jika perlu)
B
SELEKSI ADMINISTRASI
• Penilaian berkas
• Minimal 3 Calon untuk setiap
jabatan
• Perpanjangan 2 kali apabila
jumlah minimal tidak
terpenuhi
• Persyaratan adm didasarkan
atas peraturan perundangan
dan peraturan internal
• Pengumuman hasil
administrasi
ditandatangani Ketua
Pansel
C
SELEKSI KOMPETENSI
BIDANG
• Menggunakan metode
tertulis dan wawancara
dan/atau metode
lainnya
• Standar kompetensi Bidang
disusun dan ditetapkan
oleh setiap instansi sesuai
ketentuan dan kebutuhan
jabatan (dapat dibantu oleh
assessor)
E
WAWANCARA
AKHIR
• Oleh Panitia Seleksi
• Materi terstandar
sesuai jabatan yang
dilamar
• Bersifat klarifikasi
• Dapat melibatkan
unsur pengguna
(user) atau
narasumber terkait
• Narasumber tidak
memiliki
kewenangan menilai
F
TES KESEHATAN
• Bekerjasama
dengan unit
pelayanan
kesehatan
pemerintah
• Wajib
menyerahkan
hasil uji
kesehatan bagi
peserta yang
lulus
G
SELEKSI KOMPETENSI
MANAJERIAL DAN
SOSIAL KULTURAL
D
• Menggunakan metode
assessment center atau
metode lainnya sesuai
kebutuhan instansi
• Standar kompetensi
manajerial dan kisi-kisi
wawancara disusun dan
ditetapkan oleh setiap
instansi dan dapat dibantu
oleh assessor;
ALUR SELEKSI TERBUKA

9. MUTASI/ROTASI: KETENTUAN, PANSEL & HASIL
UKOM

10. KETENTUAN TENTANG DEMOSI
10
PELANGGARAN DISIPLIN
PP 53/2010
KETIDAKSESUAIAN
KINERJA PP 30/2019
Pasal 7 Ayat 4 (empat): hukuman
disiplin berat  penurunan jabatan
setingkat lebih rendah
Pasal 57  PPT yang tidak memenuhi target
kinerja diberikan waktu tambahan 6 bulan.
Jika dalam waktu 6 bulan tidak
menunjukkan perbaikan, maka dilakukan uji
kompetensi kembali yang dapat menjadi
dasar pemindahan/ penurunan jabatan lebih
rendah
PELANGGARAN PIDANA
REORGANISASI
Terlibat dalam kasus Tipikor
atau kriminal
Tidak memenuhi syarat
jabatan setelah dilakukan
uji kompetensi

11. 1. SAPK dan kenaikan pangkat pejabat yang dilantik akan ditahan oleh BKN,
sehingga yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat.
2. Akan ada TGR (Tagihan Ganti Rugi) dari BPK kepada pejabat yang dilantik
tanpa rekomendasi KASN dan Kemendagri
3. Akan ada penelusuran data oleh KASN dan KPK terkait indikasi jual beli
jabatan karena KASN dan KPK telah menjalin MoU Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi.
4. Akan dilakukan penelusuruan data dan penyelidikan pelanggaran sistem merit
dalam jabatan oleh KASN dan instansi terkait lainnya kepada PPK.
5. Sebagaimana ketentuan UU ASN dan PP Manajemen PNS, Presiden selaku PPK
tertinggi berwenang mengambil alih penataan SDM ASN apabila PPK
melakukan pelanggaran sistem merit dalam jabatan
DAMPAK PENGISIAN JPT DAN JA TANPA SESUAI
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

17. 1. Tim Penilai kinerja PNS dibentuk oleh PyB.
2. Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari PNS yang memiliki
kompetensi yang dibutuhkan, berasal dari:
a. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian;
b. Unit Kerja yang membidangi pengawasan internal; dan
c. Unit Kerja lain yang dipandang perlu oleh PyB.
3. Tim Penilai Kinerja PNS bertanggungjawab kepada PPK dan
PyB.
TIM PENILAI KINERJA

18. SANKSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
Pejabat pimpinan tinggi yang
tidak memenuhi Target
kinerja yang diperjanjikan
selama 1 (satu) tahun pada
suatu jabatan, yang diberikan
penilaian kinerja Cukup,
Kurang, atau Sangat Kurang
diberikan kesempatan selama
6 (enam) bulan untuk
memperbaiki kinerjanya.
.
Berdasarkan hasil uji
kompetensi pejabat pimpinan
tinggi dimaksud dapat
dipindahkan pada
jabatan lain sesuai
dengan kompetensi yang
dimiliki atau ditempatkan
pada jabatan yang lebih
rendah sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Dalam hal pejabat pimpinan
tinggi tidak menunjukkan
perbaikan kinerja maka pejabat
yang bersangkutan harus
mengikuti uji kompetensi
kembali
03 01
02

22. KemenPANRB, 2020

23. KemenPANRB, 2020

24. SINERGI SELURUH PELAKU2 PEMBANGUNAN
DI KAB PROBOLINGGO
JANGAN SEPERTI INI HARUS SEPERTI INI
Tercapainya RPJMD
Pemerintah Kab Probolinggo
2018-2023

25. VISI DAN MISI PEMERINTAH KAB PROBOLINGGO
VISI
Terwujudnya Kabupaten
Probolinggo Yang Sejahtera,
Berkeadilan, Mandiri,
Berwawasan Lingkungan dan
Berakhlak Mulia
MISI
• Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Melalui Peningkatan Daya Saing
• Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis
Kerakyatan, dan Optimalisasi
• Pengelolaan Sumber Daya Yang
Berkelanjutan
• Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak
Mulia Melalui Peningkatan
• Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dalam Penyelenggaraan
• Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih

26. UU ASN  Sistem merit: pengangkatan seorang pejabat karena
kompetensi, kualifikasi dan kinerja, tidak boleh karena afiliasi dalam
bentuk apapun.
Tidak boleh lagi ada politik balas budi dan/atau balas dendam
Setiap ASN harus berkinerja dengan baik (PP 30/2019), disiplin (PP
53/2010) jangan melanggar hukum dan peraturan2 lainnya
Pertemuan berkala (1, 2 atau 3 bulanan) Bupati/Wakil Bupati dengan
seluruh PPTP  Review capaian kinerja, kendala & solusi dan mitigasi.
PEMBEKALAN KEPADA ASN DI KAB PROBOLINGGO

27. Tidak lagi melakukan paradigma dan cara kerja: business as usual.
Selalu lakukan inovasi: better, faster, cheaper
Yang paling penting, Kab Probolinggo memiliki SDM yang luar biasa:
1,138 juta penduduk dan 7.813-an PNS yang luar biasa dan
Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan OPD dan Kewilayahan yang hebat 
Ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kab Probolinggo.
PEMBEKALAN JPTP DAN JA DI KAB PROBOLINGGO

28. Jl. Let. Jend. MT.Haryono Kav. 52-53, Pancoran - Jakarta Selatan
Telp : 021-7972098
kasn.go.id
TERIMA KASIH
facebook.com/KomisiASNResmi
@Komisi_ASN
kasn_ri
INTEGRITAS – PROFESIONAL – KERJA SAMA -