mutasi pegawai

1. Disampaikan pada
Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Administrasi Madrasah
Tahun 2024
MUTASI PEGAWAI
DALAM PENGELOLAAN
MANAJEMEN ASN

2. Fasilitator Ranti nuranita, S.IP, M.A.P
Balai Diklat Keagamaan
Bandung
Widyaiswara Ahli Muda
081221571920
Pendidikan Non Formal
Komp. Taman Cipadung Indah
Jl. Graha No. 23 kota Bandung
06.53.25
Pendidikan Formal

3. DASAR HUKUM
UU Nomor 20 Tahun
2023 tentang ASN
PP No. 17 Th 2017
tentang Manajemen
PNS
Peraturan BKN No. 5
Tahun 2019 tentang tata
cara pelaksanaan mutasi
1
2
3
Peraturan turunan dari UU
Nomor 20 Tahun 2023 yang
mengubah UU Nomor 5
Tahun 2014 belum ada.

4. 1.Ketikan di browser HP/Laptop Anda: menti.com
2.Masukan kode yang tertera di layer Projector
3. Jawab Pertanyaannya!

5. Profesi bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang
bekerja pada instansi
pemerintah
APARATUR SIPIL NEGARA

6. Tig
• Pelaksana Kebijakan
Publik
• Pelayan Publik
• Perekat dan
pemersatu bangsa

7. Profil Pegawai
ASN
1
Integritas
5
Bersih dari Praktek KKN
.
3
Netral
2
Profesional
4
Bebas dari intervensi Politik

9. PROFIL APARATUR SIPIL
NEGARA
PNS 3.763.313
PPPK 669.61
1
Instansi Pusat
Instansi Daerah
25% 75%
9%
PNS 84,9%
PPPK 1
5,1
%
Sumber : Badan Kepegawaian Negara
91%
44%
56%
Pria Wanita
GEND ER
JF Medis & Nakes
PNS : 372.785 ( 1
0% )
PPPK : 9.660 ( 1
,4% )
Guru
PNS : 1
.246.687( 33%)
PPPK : 334.078 ( 50% )
Teknis
PNS : 441
.941( 1
2% )
PPPK : 1
9.495 ( 2,9%)
Dosen
PNS : 77.659 ( 2,1
% )
PPPK : 1
.344 ( 0,2% )
PUSAT
988.542
22,3%
D AERAH
3.444.382
77,7%
ASN IND ONESIA
per 1Oktober 2023
4.432.924
69%
1%
15%
9%
15%
90%
0% 50% 100%
SD -SMA
Diploma
Sarjana
JENJANG PEND ID IKAN
PPPK PNS
10,10%
27,70%
31
,
50%
30,20%
USIA
21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60
Rentang Usia
5

10. Agenda Reformasi
UU ASN
1. Transformasi rekrutmen jabatan
ASN
2. Kemudahan mobilitas talenta
nasional
3. Percepatan pengembangan
kompetensi
4. Penyempurnaan penataan tenaga
honorer
5. Reformasi pengelolaan kinerja dan
kesejahteraan ASN
6. Digitalisasi Manajemen ASN
7. Penguatan Budaya Kerja dan Citra
Institusi

11. 3.414
(Permenpanrb 45/2022, 1
1Okt 2022)
(Permenpanrb 1/2023, 6 J an 2023)
(Permenpanrb 13
/2019,
29 Juli 201
9)
7

12. “Pegawai ASN berhak
memperoleh penghargaan
dan pengakuan berupa
materiel dan/atau
nonmateriel”
UU Nomor 20 Tahun 2023
Tentang ASN
Pasal 21
PENGAKUAN & PENGHARGAAN
BAGI ASN

13. HAK ASN (Pengakuan & Penghargaan)
Penghargaan yg memotivasi,
Pengembangan Diri
Jaminan Sosial & bantuan
hukum
Lingkungan
Kerja
Penghasilan,
tunjangan dan
Fasilitas
04 03 02 01
UU nomor 20 Tahun 2023
Pasal 21

14. “Setiap orang berhak atas
jaminan sosial untuk dapat
memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak dan
meningkatkan martabatnya
menuju terwujudnya
masyarakat Indonesia yang
sejahtera, adil, dan
makmur?”
UU Nomor 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
1. Jaminan Kesehatan
2. Jaminan Kecelakaan Kerja
3. Jaminan Kematian
4. Jaminan Pensiun
5. Jaminan Hari Tua

15. © 2023. This document is confidential and contains proprietary information and
intellectual property of KEMENPANRB. Do not distribute without permission.
26
PNS (Pasal 21dan 92)
• Gaji,tunjangan,dan fasilitas
• Cuti
• Jam inan Pensiun dan Jam inan hari
tua
• Perlindungan: jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja; jaminan
kematian; dan bantuan hukum; dan
• Pengem bangan kom petensi
PPPK (Pasal 22 dan 1
06)
• Gaji,tunjangan
• Cuti
• Perlindungan: Jaminan hari tua;
jaminan kesehatan; jaminan
kecelakaan kerja; jaminan kematian;
dan bantuan hukum; dan
• Pengem bangan kom petensi
UU 5/fi01
4 UU fi0/fi0fi3
Komponen penghargaan dan
pengakuan Pegawai ASN
paling sedikit terdiri atas:
penghasilan
penghargaan yang
bersifat motivasi
tunjangan dan fasilitas
jaminan sosial
lingkungan kerja;
pengembangan diri
bantuan hukum.
Gaji/upah
Finansial ( insentif dan
bonus)/nonfinansial
jaminan kesehatan
jaminan kecelakaan
kerja
jaminan hari tua
jaminan pensiun
jaminan kematian
Jabatan/individu
• Diatur lebih lanjut dalam PP
• Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan
pengakuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

16. Pejabat Kepegawaian
PPK
PYB
PEJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN
Pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian pegawai ASN
dan pembinaan Manajemen
ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan aturan
perundang-undangan.
PEJABAT YANG
BERWENANG
Pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan
proses pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian
pegawai ASN dan pembinaan
Manajemen ASN di instansi
pemerintah sesuai dengan
aturan perundang-undangan.
.

17. MUTASI PEGAWAI
Sesuai dengan
PP No. 11 Tahun 2017
(Pasal 190 sd 197)
dan
Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019

19. LIMA JENISMUTASI
Pengertian Mutasi adalah Perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam ;
a. Dalam 1 (satu) instansi pusat;
b. Antar instansi Pusat;
c. Dalam 1 (satu) instansi daerah;
d. Antar instansi daerah;
e. Antar instansi pusat dan instansi daerah;

20. Perencanaan Mutasi PNS
harus memperhatikan beberapa aspek :
1. Kompetensi;
2. Pola karier;
3. Pemetaan pegawai, (lamp. 1)
4. Kelompok rencana suksesi
5. Penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kinerja;
6. Kebutuhan organisasi; dan
7. Sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

21. Mutasi dilakukan atas dasar
1. Kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan;
2. Dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;
3. Selain karena tugas dapat dilakukan dengan permintaan sendiri

22. Persyaratan/kelengkapan berkas dalam
pengajauan Mutasi
1. Berstatus PNS;
2. Anjab dan ABK terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
3. Surat permohonan mutasi dari PNS ybs;
4. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan
diduduki;
5. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan
diduduki;
6. Surat persetujuan dari instansi asal bahwa PNS ybs tdk sdg dlm proses atau menjalani
hukdis dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani
kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
7. …

23. Lanjutan
7. Salinan/fotocopi sah keputusan dalam pangkat/atau jabatan terakhir;
8. Salinan/fotocopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;
9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh
PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
dan/atau
10. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

24. Mutasi PNS atas Permintaan Sendiri Diberikan Dengan
Pertimbangan :
1. Memperhatikan Pola Karir PNS ybs;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perUU an yang berlaku;
3. Tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi, dan
4. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau
proses peradilan yang ditandatangani oleh unit kerja yang menangani
kepegawaian.

25. Penyelesaian Tahapan Mutasi
1. Pertimbangan Teknis Kepala BKN/Kepala Kanreg diberikan kepada instansi apabila
memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan Verval kebutuhan jabatan di instansi
penerima dan instansi asal.
2. Mutasi dalam 1 (satu) instansi pusat atau dalam satu instansi daerah dilakukan oleh PPK,
setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS
3. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah
memperoleh pertimbangan dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.……
4. ……..

26. Lanjutan
4. Mutasi PNS antar Kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh
pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
5. Mutasi PNS provinsi kabupaten kota ke instansi Pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar
instansi Pusat ditetapkan oleh BKN

27. Refleksi &
Kesimpulan

28. TERIMA KASIH
28
https://s.id/Materi_P3K