Program kerja dan isu-isu strategis kebijakan kepegawaian di lingkungan Kopertis Wilayah I mencakup monitoring dan evaluasi PTS, peningkatan kualifikasi akademik dosen, serta pemberian tunjangan tugas belajar bagi dosen PTS.

1. PROGRAM KERJA DAN ISU-ISU STRATEGIS
KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH I
DISAJIKAN PADA RAPAT KERJA WILAYAH KOPERTIS
WILAYAH I TANGGAL 20 S.D. 22 NOVEMBER TAHUN 2013
rudy_nababan_99@yahoo.com

2. STRUKTUR ORGANISASI KOPERTIS WILAYAH I
KOORDINATOR
BIDANG AKADEMIK,
KEMAHASISWAAN,
DAN KETENAGAAN
BIDANG
KELEMBAGAAN DAN
SITEM INFORMASI
BAGIAN
UMUM
SEKSI
KELEMBAGAAN DAN
KERJA SAMA
SEKSI SISTEM
INFORMASI
SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI AKADEMIK
DAN
KEMAHASISWAAN
SEKSI
KETENAGAAN
PERMENDIKBUD NOMOR
1 TAHUN 2013

3. HASIL MONITORING PTS TAHUN 2013
1. MASIH BANYAK PTS YANG MELAKUKAN KELAS JAUH , KELAS
KERJASAMA DAN KELAS SABTU MINGGU
2. MASIH ADA PIMPINAN PTS YANG BERSTATUS PNS, PENSIUNAN
DOSEN PNS, DAN BELUM MEMILIKI JABATAN;
3. MASIH BANYAK DOSEN PNS DPK DAN DOSEN TETAP YAYASAN
BERSTATUS S1;
4. MASIH BANYAK DOSEN PTS BELUM MEMILIKI JABATAN AKADEMIK;
5. MASIH ADA DOSEN PTS BELUM DIINPASSING;
6. MASIH BANYAK DOSEN PTS BELUM MELAKUKAN PENELETIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;
7. MASIH BANYAK PTS BELUM MEMILIKI TIM PAK SESUAI KETENTUAN.

4. A. PROGRAM KERJA
KOPERTIS WILAYAH I TAHUN 2014
1. Monitoring, Evaluasi, dan Visitasi PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah I;
2. Rapat Koordinasi PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah I;
3. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian, Keuangan, Website, Sistem Informasi Evaluasi
Berbasis Desktop dan Web
4. TOT Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Workshop Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Medan dan Tapsel);
6. Workshop Peningkatan Tatakelola Perguruan Tinggi Dalam Akreditasi Program Studi PTS;
7. Workshop Peningkatan Tatakelola Pergurua Tinggi Dalam Akreditasi Perguruan Tinggi
(institusi) PTS;
8. Peningkatan Kemampuan Dosen Dalam Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Dosen PTS;
9. Workshop Peningkatan Penyelesaian Penetapan Inpassing/Penyetaraan Pangkat Dosen
Bukan PNS Pada PTS;
10. Sosialisasi Sertifikasi Dosen PTS Kopertis Wilayah I;
11. Workshop Pengelolaan Data EPSBED/PDPT Bagi Operator PTS;
12. Pelatihan Penyusunan Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen PTS;
Program Kerja ini belum termasuk bidang kemahasiswaan.

5. B. ISU-ISU STRATEGIS KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kreditnya
Pasal 26 ayat (1) Dosen dapat dinaikkan jabatannya , apabila :
a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
b. paling kurang 4 (empat) tahun dalam jabatan terakhir;
c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilaibaik dalam satu tahun terakhir;
d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013
tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap
Pada PTS;

6. B. ISU-ISU STRATEGIS KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN
5. Jumlah dosen PTS yang masih berkualifikasi akademik S1 ± 60.000 orang
(data sementara)
a. melakukan validasi, apakah berstatus dosen tetap ?
b. melakukan pemetaan sebaran dosen per bidang ilmu, jabatan akademik .
c. rekapitulasi hasil validasi dan pemetaan sampai tanggal 30 november 2013.
6. Jumlah dosen PTS yang memiliki NIDN tetapi status dosen tidak tetap
sebanyak 1.135 (data sementara :
a. melakukan validasi , apakah berstatus dosen tidak tetap ?
b. validasi dilakukan pada laman forlap.dikti.go.id dengan login PTS masing-
masing pada menu Perubahan Data Dosen dengan cara mengubah status
dosen tersebut menjadi dosen tetap, dengan melampirkan dokumen
sebagaimana mengajukan NIDN baru, yaitu :
1) KTP baru;
2) Ijazah lengkap mulai dari S1, S2, dan S3;
3) SK dosen tetap yang memuat substansi tentang hak dan kewajiban antara dosen dan
yayasan;
4) Surat pernyataan sebagai dosen tetap;
5) SK jabatan akademik dan SK inpassing (jika ada).
Pengajuan validasi akan ditutup pada tanggal 23 November 2013, jika belum maka NIDN
dengan dosen tidak tetap akan dihapus dan diganti menjadi NUPN.

7. B. ISU-ISU STRATEGIS KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN
7. Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor 1907/E4.1/2013
tanggal 6 November 2013 tentang Verifikasi Asesor BKD dan Registrasi Tim
Penilai Jabatan Akademik Dosen;
a. Asessor BKD harus memverifikasi data paling lambat tanggal 30 November
2013, dengan cara :
1) masuk situs SIPKD, http://sipkd.dikti.go.id;
2) masukkan NIRA sebagai password;
3) pilih menu verifikasi data assesor;
4) cek data yang tampil, perbaiki bila ada perubahan;
5) masukkan NIDN;
6) klik tombol validasi.
b. Registrasi Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) :
1) masuk situs penilaian angka kredit : http://pak.dikti.go.id;
2) masukkan password Kopertis untuk PTS
3) pilih menu registrasi TPJA PT;
4) isi data TPJA ;
5) unggah SK Pimpinan pendukung data penunjukan TPJA PT;
6) klik tombol validasi.

8. I. PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN
PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009
a. PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
1) Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang
setara melalui jalur pendidikan formal, atau mengikuti program pendidikan
tertentu melalui jalur pendidikan nonformal, bukan atas biaya sendiri dan
meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS baik di dalam maupun di luar negeri;
2) Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3) Program pascasarjana tempat PNS dosen melaksanakan tugas belajar harus
terakreditasi oleh BAN-PT dengan nilai sekurang-kurangnya B;
4) Bidang ilmu/keahlian yang diambil harus sesuai dengan bidang ilmu/ keahlian
yang dimiliki oleh dosen berdasarkan ijazah yang digunakan pada saat diangkat
sebagai dosen (linear S1-S2-S3);
5) Penentuan bidang ilmu/keahlian yang diambil harus juga memperhatikan
kepentingan lembaga dan perkembangan terhadap ilmu/keahlian tersebut dimasa
yang akan datang.

9. 6) PNS Dosen yang tugas belajar, dibebaskan sementara dari tugas-
tugas jabatannya selama melaksanakan tugas belajar dan
tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan pembayarannya
terhitung mulai bulan ketujuh tugas belajar;
7) Pemberian pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatannya
selama melaksanakan tugas belajar ditetapkan oleh menteri
Pendidikan Nasional;
8) Khusus bagi PNS dosen yang tugas belajar di dalam negeri pada
program pascasarjana dari PTN, diberikan tunjangan tugas belajar
sebesar tunjab fungsional terakhir yang diterima terhitung mulai
bulan ketujuh tugas belajar;
9) Pemberian tunjangan tugas belajar berdasarkan keputusan
Mendiknas setelah mendapat persetujuan Menpan.
10) Lamanya tunjangan tugas belajar diberikan kepada PNS dosen yang
tugas belajar di dalam negeri adalah :
 untuk S2 = < 6 semester
 untuk S3 = < 8 semester

10. 11) PNS Dosen yang tugas belajar, dibebaskan sementara dari tugas-
tugas jabatannya selama melaksanakan tugas belajar dan
tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan pembayarannya
terhitung mulai bulan ketujuh tugas belajar;
12) Bagi PNS yang tugas belajar diwajibkan membuat laporan berkala
mengenai kemajuan studinya.
13) Jika terjadi kelalaian dalam pelaporan agar di ingatkan.
14) Monitoring perlu dilakukan.
15) Batas waktu studi harus dijaga dan bila ada keterlambatan agar
dibuatkan laporan dan alasannya.
16) Pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar bisa dikenai
tindakan disiplin kepegawaian

11. b. PEMBERIAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR (TTB) (KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1986 TENTANG TTB BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA PADA PT YANG DITUGASKAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA PASCA SARJANA) DIIKUTI DENGAN SE KEPALA BAKN NO.08/SE/1987 TANGGAL 3 JUNI
1987 DAN DITINDAKLANJUTI DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 40 TAHUN 1996.
1) TTB DIBERIKAN KEPADA PNS DOSEN YANG DITUGASKAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN S2 DAN S3 PADA FAKULTAS PASCA SARJANA PADA PERGRUAN
TINGGI DALAM NEGERI;
2) TTB ITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN SETELAH ADA PERSETUJUAN DAN MENPAN DAN RB DENGAN
MEMPERHATIKAN PERTIMBANGANKEPALA BKN;
3) TUNJANGAN JABATAN DOSENNYA DIHENTIKAN PADA BULAN KE-6 DAN BULAN
KE-7 DIBAYARKAN TTB;BIAYA SENDIRI;
4) TTB DIBAYARKAN PADA BULAN BERIKUTNYA SETELAH TUNJANGAN JABATAN
DOSEN DIHENTIKAN BERDASARKAN SURAT PENYATAAN MELAKSANAKAN
TUGAS BELAJAR (SPMTB) OLEH REKTOR, DIREKTUR, ATAU KOORDINATOR;
5) SETELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DIWAJIBKAN KEMBALI KE
PERGURUAN TINGGINYA.
.

12. C. PEMBERIAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI
1) PEMBERIAN IZIN BAGI PNS OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
2) MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI ATAU SETARA ;
3) BIAYA SENDIRI ;
4) DI LUAR JAM KANTOR DAN TIDAK MENGGANGU PEKERJAAN/TUGAS SEHARI-
HARI;
5) TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH KEDALAM PANGKAT
APABILA FORMASI BELUM MEMUNGKINKAN.

13.  PNS DOSEN YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DIBERIKAN KENAIKAN
PANGKAT PILIHAN :
PASAL 22 AYAT (1) HURUF c ANGKA 1 PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 PEMBINAAN
PNS YANG SEDANG TUGAS BELAJAR A.L. DAPAT DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN.
PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN MENURUT KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 12
TAHUN 2002 ANGKA IV BUTIR 10, DISEBUTKAN :
 PNS YANG SEDANG TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU
FUNGSIONAL TERTENTU, DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT SETIAP KALI SETINGKAT LEBIH TINGGI,
APABILA :
 SEKURANG-KURANGNYA 4 TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR;
 SETIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 2 TAHUN
TERAKHIR;
 BAHWA KENAIKAN PANGKAT TERSEBUT DIBERIKAN DALAM BATAS JENJANG PANGKAT YANG
DITENTUKAN DALAM JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU YANG TERAKHIR
DIDUDUKINYA SEBELUM MENGIKUTI TUGAS BELAJAR.
D. KENAIKAN PANGKAT

14. PADA BULAN PERTAMA SETELAH SELESAI TUGAS BELAJAR BAIK DALAM NEGERI MAUPUN
LUAR NEGERI PNS YANG TUGAS BELAJAR WAJIB :
 MELAPORKAN RINCI SECARA TERTULIS YANG DITUJUKAN KEPADA MENDIKNAS u.p. REKTOR ATAU PIMPINAN
UNIT KERJA KEPADA REKTOR ATAU PIMPINAN UNIT KERJA, DENGAN TEMBUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN
DAN KLN BAGI YANG TUGAS BELAJAR KE LUAR NEGERI;
 REKTOR MENGAJUKAN USUL PENGAKTIFAN KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DALAM HAL INI KEPALA
BIRO KEPEGAWAIAN, DENGAN MELAMPIRKAN :
 LAPORAN SECARA TERTULIS;
 SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR DARI MENDIKNAS;
 SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATAN DOSENNYA DARI MENDIKNAS;
 SK PANGKAT TERAKHIR;
 SK JABATAN TERAKHIR;
 DP3 DUA TAHUN TERAKHIR;
 FOTO COPY IJAZAH YANG DILEGALISIR;
 SURAT PERSETUJUAN PENUGASAN KE LUAR NEGERI DARI SEKRETARIAT NEGARA RI (BAGI DOSEN YANG TUGAS
BELAJAR KE LUAR NEGERI);
 MENDIKNAS ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI;
 BIRO KEPEGAWAIAN MENYAMPAIKAN SURAT KEP[UTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI KEPADA PIMPINAN UNIT
KERJA.
II. PENGAKTIFAN SETELAH TUGAS BELAJAR

15. APABILA YANG BERSANGKUTAN TERLAMBAT MELAPORKAN DIRI KEPADA MENDIKBUD
U.P. REKTOR ATAU PIMPINAN UNIT KERJA LEBIH DARI 3 BULAN, MAKA :
 PIMPINAN UNIT KERJA HARUS MELAKUKAN KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA YANG BERSANGKUTAN,
DENGAN MELAKUKAN :
 PEMANGGILAN YANG BERSANGKUTAN UNTUK DIPERIKSA;
 HASILNYA DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN;
 APABILA KETERLAMBATAN MERUPAKAN KELALAIAN YANG BERSANGKUTAN, MAKA PIMPINAN UNIT KERJA
HARUS MEMBERIKAN SANKSI DALAM BENTUK PEMBINAAN;
 HASIL PEMBINAAN DIBUAT DALAM SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA.
 BEGITU PULA BAGI DOSEN YANG TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR DALAM MASA YANG
TELAH DITENTUKAN;
 JIKA YANG BERSANGKUTAN LALAI MAKA HARUS MENGEMBALIKAN SEJUMLAH UANG YANG TELAH
DITERIMA UNTUK TUGAS BELAJAR;

16. A. UMUM
1) Pemberian perbantuan bagi PNS dosen di lingkungan Kemdiknas ditetapkan oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan;
2) PNS dosen yang diperbantukan di luar Kementerian harus dibebaskan sementara dari
tugas-tugas jabatan akademik dosen yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan;
3) PNS dosen yang diperbantukan di luar instansi induknya, maka gajinya dibebankan pada
instansi yang menerima perbantuan, dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan
oleh instansi yang menerima perbantuan;
4) Kenaikan pangkat bagi PNS yang diperbantukan tersebut, sebanyak-banyaknya adalah 3
kali;
5) Perbantuan tsb diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala BadanKepegawaian
Negara (nota D.IV BKN);
6) Perbantuan PNS diberikan selama dibutuhkan oleh instansi penerima perbantuan,
dengan ketentuan paling lama tidak boleh melebihi 3 kali masa kenaikan pangkat;
7) Bagi PNS dosen yang diperbantukan dan tetap melakukan tugasnya sebagai dosen,
prestasi kerjanya tersebut tidak dapat dihitung sebagai angka kredit pada kenaikan
jabatan berikutnya setelah yang bersangkutan ditarik dari perbantuan dan diaktifkan
kembali sebagai dosen.
III. PERBANTUAN PNS DOSEN

17. B. PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN/
LEMBAGA LAIN, DAN PEMERINTAH DAERAH :
 SESUAI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13 TAHUN 2013,
PEMBERIAN KEPUTUSAN PERBANTUAN MERUPAKAN KEWENANGAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ;
 MEKANISME DAN PROSEDUR :
 SETELAH REKTOR/KETUA/DIREKTUR PADA PTS MEMBERIKAN IZIN KEMUDIAN
HARUS TERLEBIH DAHULU MENGAJUKAN USUL PERBANTUAN KEPADA KOPERTIS,
DENGAN MELAMPIRKAN :
 SURAT PERSETUJUAN DARI PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN ATAU PIMPINAN
PEMERINTAH PROVINSI ATAU DAERAH;
 SURAT PERNYATAAN BAHWA GAJI AKAN DIBAYAR OLEH UNIT KERJA;
 SURAT PERNYATAAN–SURAT PERNYATAAN;
 RASIO KEBTUHAN TENAGA;
 SURAT IZIN DARI REKTOR;
 SK PANGKAT TERAKHIR;
 SK JABATAN TERAKHIR;
 DP3 DUA TAHUN TERAKHIR;

18.  BIRO KEPEGAWAIAN MENGAJUKAN SURAT PERMINTAAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEPADA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI , DAN APABILA DISETUJUI, MAKA :
 BIRO KEPEGAWAIAN MEMBUAT PENETAPAN PEMBERIAN PERBANTUAN DAN
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATAN DOSEN;
 MENGAJUKAN KEPADA PEJABAT YANG DITUNJUK MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
SESUAI KEWENANGANNYA;
 BIRO KEPEGAWAIAN MENYAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA TERKAIT.
 PENGAKTIFAN KEMBALI SETELAH SELESAI PERBANTUAN :
 REKTOR/KETUA/DIREKTUR MENGAJUKAN PENGAKTIFAN KEMBALI DOSEN SETELAH SELESAI
PERBANTUAN DENGAN MELAMPIRKAN :
 SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTUAN DOSEN YANG BERSANGKUTAN DARI PIMPINAN
PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN ATAU PIMPINAN PEMERINTAH PROVINSI ATAU
DAERAH;
 SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBERIAN PERBANTUAN DARI MENDIKNAS;
 SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATAN DOSEN;
 SK PANGKAT TERAKHIR;
 SK JABATAN TERAKHIR;
 DP3 DUA TAHUN TERAKHIR.
 MENDIKBUD ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN PENGAKTIFAN
KEMBALI DOSEN YANG BERSANGKTAN;
 BIRO KEPEGAWAIAN MENYAMPAIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI KEPADA
PIMPINAN UNIT KERJA.

19.  REKTOR/KETUA/DIREKTUR MENGAJUKAN USUL KENAIKAN PANGKAT KEPADA
KOPERTIS DENGAN PERSYARATAN YANG SUDAH LENGKAP :
 UNTUK PERIODE APRIL :
 PENUTUPAN DI BKN PADA TANGGAL 15 MARET;
 BIRO KEPEGAWAIAN MENYAMPAIKAN KE BKN PALING LAMBAT TANGGAL 13 MARET;
 PIMPINAN UNIT KERJA HARUS MENGAJUKAN KE BIRO KEPEGAWAIAN PALING LAMBAT 15
FEBRUARI;
 UNIT SUDAH MENYIAPKAN DAN MENGAJUKAN KE UNIT PENGELOLA KEPEGAWAIAN PALING LAMBAT
1 FEBRUARI.
 UNTUK PERIODE OKTOBER :
 PENUTUPAN DI BKN PADA TANGGAL 15 SEPTEMBER;
 BIRO KEPEGAWAIAN MENYAMPAIKAN KE BKN PALING LAMBAT TANGGAL 13 SEPTEMBER;
 PIMPINAN UNIT KERJA HARUS MENGAJUKAN KE BIRO KEPEGAWAIAN PALING LAMBAT 15
AGUSTUS;
 UNIT SUDAH MENYIAPKAN DAN MENGAJUKAN KE UNIT PENGELOLA KEPEGAWAIAN PALING LAMBAT
1 AGUSTUS.
IV. MEKANISME KENAIKAN PANGKAT REGULER

20. V. PERMASALAHAN UMUM PENILAIAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU BESAR
 BIDANG B (PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH)
 Belum ada penilaian dan validasi dari Tim Peer Riview Universitas atau
dari perguruan tinggi lain yang ditunjuk oleh Ditjen Dikti Kemdiknas;
 Belum ada surat pernyataan bebas plagiat;
 Belum mencerminkan kompetensi;
 Belum dipubklikasikan pada jurnal terakreditasi sebagai penulis
utama;
 Belum mencantumkan nama dan tanda tangan pada hasil penilaian Tim
Peer Riview ;
 Belum ada surat pernyataan keaslian Karya Ilmiah dari yang
bersangkutan dan Rektor;
 Tidak ada karya ilmiah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal
ilmiah nasional terakreditasi;
 Belum melampirkan asli jurnal internasional;

21.  Jurnal yang berlaku setelah memperoleh gelar Doktor;
 Sudah berakhir akreditasi jurnalnya bulan Juni 2007;
 Bidang B/penelitian rata-rata kurang (diatas 10 kum).
 IJAZAH S2 DAN S3
 Belum melampirkan ijazah S2 dan S3 (dari program studi terakreditasi
B) untuk menentukan kesesuaian bidang ilmu penugasan Guru Besar.
 LAIN-LAIN
 Tidak sesuai bidang penugasan Lektor Kepala dengan penugasan Guru
Besar yang diusulkan;
 Persetujuan senat tidak menyebutkan bidang penugasan yang
diajukan;
 Belum melampirkan foto copy atau asli hasil seminar yang lengkap;
 Belum ada bukti halaman pengesahan tugas akhir;
 Belum mencukupi angka kreditnya;

22. VI. KENAIKAN JABATAN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR
SEBELUM DIAJUKAN KE MENTERI
SURAT DIRJEN DKTI NO.1311/D/C/2010 TANGGAL 18 OKTOBER 2010 MENYEBUTKAN BAHWA
PERMENDIKNAS NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT
DI PERGURUAN TINGGI, AGAR DALAM PELAKSANAANNYA TIDAK MENIMBULKAN BERBAGAI
INTERPRETASI YANG BERBEDA, SEBAGAI BERIKUT.
 Penilaian prestasi kerja/angka kredit dosen sebagai persyaratan bagi kenaikan jabatan ke
Lektor Kepala dan Guru Besar yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat Kementerian
Pendidikan Nasional;
 Dalam Pasal 7 dinyatakan :
(1) pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus
dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa :
 karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka
penyusunnya bersedia menjadi menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah
mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal GARUDA (Garba Rujukan Digital)
sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/ tenaga
kependidikan Indonesia atau porta lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi.
PERMENDINAS NOMOR
17 TAHUN 2010

23. SURAT DIRJEN DKTI NO.1311/D/C/2010 TANGGAL 18 OKTOBER 2010 MENYEBUTKAN
BAHWA PERMENDIKNAS NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI, AGAR DALAM PELAKSANAANNYA
TIDAK MENIMBULKAN BERBAGAI INTERPRETASI YANG BERBEDA, SEBAGAI BERIKUT.
 Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan
akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7, juga
harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (peer review) oleh paling sedikit 2 orang
dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau
lebih tinggi dar i jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang diusulkan;
 Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat
usul pengangkatan awal atau kenaikan pangkat akademik tersebut diproses pada :
 tingkat jurusan/departemen/bagian untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
 tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis pada
aras fakultas dan atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik Lektor Kepala
dan Guru Besar/Profesor;
 Untuk kenaikan pangkat jabatan akademik Guru Besar/Profesor dilakukan pula
penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 Guru Besar/Profesor dari Perguruan
Tinggi Lain.

24.  Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 190/D/T/2011 tanggal 16 Februari 2011
perihal Validasi Karya Ilmiah menyatakan bahwa untuk memastikan agar tidak
terdapat pelanggaran norma akademik dan norma hukum, maka sebelum usul
kenaikan jabatan akademik/fungsional ke jenjang Lektor Kepala/Guru Besar
disampikan kepada Menteri, agar karya ilmiah terlebih dahulu divalidasi oleh Tim
Validasi pada perguruan tinggi/kopertis yang bersangkutan dengan menggunakan
format terlampir.
 Bagi perguruan tinggi/kopertis yang belum melakukan validasi karya ilmiah
dimaksud maka berkas usulannya akan dikembalikan. Usulan kenaikan
jabatan akadmeik/fungsional dosen akan diproses jika yang bersangkutan
telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang tercantum dalam data
ESPBED/PDPT.

25. VII. PEMBERHENTIAN PNS DALAM JABATAN ORGANIK
YANG DIANGKAT MENJADI ANGGOTA KPU
Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pemilu, syarat untuk menjadi calon anggota KPU atau KPU Provinsi atau Anggota KPU
Kab/Kota antara lain :
1. huruf i, mengundurkan diri dari anggota partai politik, jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon;
2. huruf k, bersedia bekerja penuh waktu;
3. huruf l, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan
BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih.
Berdasarkan surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.148-8/47 tanggal 5 Desember 2003, syarat
untuk dapat menjadi anggota KPU atau KPU Provinsi atau Anggota KPU Kab/Kota antara
lain :
1. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dalam jabatan negeri;
2. bersedia bekerja sepenuh waktu.

26. VII. PEMBERHENTIAN PNS DALAM JABATAN ORGANIK
YANG DIANGKAT MENJADI ANGGOTA KPU
Apabila terdapat PNS yang menjadi anggota KPU atau KPU Provinsi atau Anggota KPU
Kab/Kota, antara lain berlaku ketentuan sebagai berikut.
1. PNS yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi
anggota KPU atau KPU Provinsi atau Anggota KPU Kab/Kota, tanpa kehilangan statusnya
sebagai PNS;
2. pemberhentian dari jabatan organik tersebut, berlaku terhitung mulai tanggal PNS
yang bersangkutan diangkat menjadi anggota KPU atau KPU Provinsi atau Anggota KPU
Kab/Kota;
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bagi Dosen PNS Dpk yang diangkat menjadi
anggota KPU atau KPU Provinsi atau Anggota KPU Kab/Kota, diberhentikan dari jabatan
organiknya terhitung mulai tanggal pengangkatannya. Sejak yang bersangkutan diangkat
menjadi anggota KPU atau KPU Provinsi atau Anggota KPU Kab/Kota, maka :
1. tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional/akademik, tunjangan
profesi dan tunjangan kehormatan tidak dibayarkan atau diberhentikan;
2. tidak diperkenankan mengikuti sertifikasi dosen;
3. tidak diperkenankan mengusulkan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan
jabatan fungsional.

27. VII. PEMBERHENTIAN PNS DALAM JABATAN ORGANIK
YANG DIANGKAT MENJADI ANGGOTA KPU
Apabila terdapat Dosen PNS Dpk pada PTS Saudara menjadi anggota
KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, maka kami mohon
bantuannya untuk mengusulkan pemberhentian dari jabatan
organiknya kepada Koordinator Kopertis Wilayah I dan selanjutnya
akan diteruskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk
diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota KPU
atau KPU Provinsi atau Anggota KPU Kab/Kota, tanpa kehilangan
statusnya sebagai PNS.

28. A. UMUM
1) Dosen adalah sebuah profesi yang diakui/dilindungi oleh negara, dengan
demikian hanya yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-
undang yang bisa diangkat/bertugas sebagai Dosen;
2) Profesi dosen bukanlah sebuah profesi yang hanya sekedar untuk
memperpanjang BUP seorang PNS non dosen;
3) Alih tugas/alih fungsi/melimpah sebagai dosen, akan selalu membebani
dan berimplikasi kepada keuangan negara;
4) Pengusulan alih tugas/alih fungsi/melimpah sebagai dosen, harus tetap
dalam kerangka peningkatan mutu yang dibuktikan dengan kajian
kebutuhan, dan pemenuhan atas persyaratan yang ditetapkan oleh
Undang-undang Guru dan Dosen, dan ketentuan lainnya, serta surat
Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor 4841/A4.5/KP/2009 tanggal 30
Januari 2009
4. ALIH STATUS MENJADI DOSEN

29. B. PNS MENJADI PNS DOSEN
1. DASAR
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
Nomor 44128/A2.IV/KP/2000 tanggal 28 Juli 2000 yang diperbaharui
dengan Nomor 4841/A4.5/KP/2009 tanggal 30 Juni 2009 :
2. PERSYARATAN
a. Batas usia :
 setinggi-tinginya 45 tahun, bagi PNS bukan dosen yang belum bertugas
sama sekali sebagai dosen luar biasa dan/atau belum memiliki jabatan
akademik dosen;
 setinggi-tinginya 55 tahun, bagi PNS bukan dosen yang telah bertugas
sebagai dosen luar sekurang-kurangnya 10 tahun dan telah memiliki
jabatan akademik dosen sebagai Lektor (luar biasa) berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang.
–

30. b. Bidang Ilmu yang dimiliki :
 sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi dibuktikan dengan kajian
kebutuhan akan bidang ilmu tersebut dari perguruan tinggi yang
bersangkutan dengan maksud agar tidak merugikan pengembangan
karier dosen yang telah ada dan memiliki ilmu yang sama;
 harus linear antara S1, S2, dan S3;
 berasal dari perguruan tinggi terakreditasi sekurang-kurangnya B;
 IPK untuk transkrip S1 sekurang-kurangnya 2,70 dan S2 atau S3
sekurang-kurangnya 3,20;
c. Rasio dosen dan mahasiswa;
d. Mata kuliah yang akan diampu;
e. Mendapat persetujuan menerima dari Dekan dan diusulkan oleh
Rektor pada Univ/Institut, mendapat persetujuan menerima dari
Ketua Jurusan dan diusulkan oleh Ketua Sekolah
Tinggi/Politeknik/Akademik, mendapat persetujuan menerima dari
Koordinator Kopertis Wilayah dan diusulkan oleh Koordinator
Kopertis Wilayah bagi yang akan dipekerjakan pada perguruan
tinggi swasta;

31. f. mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g. khusus untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
masyarakan (swasta) yang menerima PNS dosen dipekerjakan :
 PTS tersebut telah memiliki legalitas untuk menyelenggarakan
perkuliahan yang dibuktikan dengan fotokopi izin dari pejabat
yang berwenang;
 PTS tersebut membuat :
 surat persetujuan menerima yang dikeluarkan oleh pimpinan
PTS;
 surat pernyataan kesanggupan mempekerjakan PNS dosen
yang bersangkutan sampai mencapai batas usia yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau
alasan kedinasan yang mengakibatkan PNS dosen yang
bersangkutan tidak lagi dipekerjakan di PTS tersebut,
ditandatangani oleh Ketua Yayasan PTS;

32. 3. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
a. asli surat permohonan PNS yang bersangkutan di atas materai
Rp6.000,-
b. asli surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi yang dituju
(surat persetujuan menerima dari Dekan pada Universitas/ Institut
atau surat persetujuan menerima dari Ketua Jurusan pada Sekolah
Tinggi/Politeknik/Akademi atau surat persetujuan menerima dari
Koordinator Kopertis Wilayah;
c. asli surat pernyataan persetujuan melepas dari Menteri/ Pimpinan
Instansi asal, serendah-rendahnya eselon II, sesuai lampiran IV SE
Kepala BKN Nomor 12/E/1975;
d. surat keterangan rasio : mahasiswa dari Dekan pada Universitas/
Institut atau Ketua Jurusan pada Sekolah Tinggi/Politeknik/
Akademi yang menerima;
e. surat keterangan mata kuliah yang akan diampu dari Dekan pada
Universitas/Institut atau Ketua Jurusan pada Sekolah Tinggi/
Politeknik/Akademi yang menerima;
f. foto copy sah surat keputusan pangkat /golongan ruang terakhir;

33. g. foto copy sah surat keputusan jabatan akademik/fungsional dosen
terakhir , jika yang bersangkutan sebagai dosen luar biasa;
h. foto copy sah ijazah S1, S2, dan S3 disertai dengan transkrip nilai,
sedangkan bagi yang berijazah luar negeri dengan penyetaraan
dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
i. foto copy sah KARPEG/NIP baru;
j. foto copy sah DP3 tahun terakhir;
k. Khusus untuk PTS :
 surat keterangan mengenai keadaan jumlah dosen dipekerjakan dan
dosen tetap yayasan serta dosen luar biasa dari Pimpinan PTS;
 foto copy izin penyelenggaraan perkuliahan dari pejabat yang
berwenang;
 surat persetujuan menerima dari pimpinan PTS;
 surat pernyataan kesanggupan mempekerjakan PNS dosen yang
bersangkutan sampai mencapai batas usia yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau alasan kedinasan yang
mengakibatkan PNS dosen yang bersangkutan tidak lagi dipekerjakan di
PTS tersebut, ditandatangani oleh Ketua Yayasan PTS;

34. 4. PROSEDUR
a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan langsung kepada
Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang diiinginkan;
b. Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang bersangkutan
mengeluarkan surat persetujuan menerima dan rencana
penempatan setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dari
Dekan pada Universitas/Institut atau Ketua Jurusan pada Sekolah
Tinggi/Politeknik/Akademi;
c. Selanjutnya :
 Rektor/Ketua/Direktur PTN mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi lengkap dengan berkas
persyaratannya;
 Rektor/Ketua/Direktur PTS mengusulkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah masing-
masing, kemudian Koordinator Kopertis Wilayah mengusulkan kepada Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi lengkap dengan
berkas persyaratannya;
d. Kepala Biro Kepegawaian meminta pertimbangan teknis kepada
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
e. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan rekomendasi
kepada Menteri melalui Kepala Biro Kepegawaian;

35. f. Berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kepala Biro Kepegawaian mengusulkan dengan menggunakan
formulir DIV kepada Kepala BKN;
g. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menerbitkan surat keputusan pindah/alih status setelah
mendapatkan persetujuan dari Kepala BKN.
5. LAIN-LAIN
a. Bagi PNS yang telah mendapat surat keputusan pindah/alih status
dan telah diberi tugas mengajar sebagai dosen, baru akan
diusulkan penetapan jabatan akademik/fungsional dosennya
setelah 1 tahun, terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penilaian PAKnya
dihitung sejak yang bersangkutan menjadi dosen luar biasa bagi
yang pernah menjadi dosen luar biasa;
b. Bagi PNS yang telah memiliki jenjang jabatan akademik/ fungsional
sebagai dosen luar biasa, maka jabatan akademik/ fungsionalnya
langsung diakui dan dituangkan ke dalam surat keputusan
pindah/alih status yang bersangkutan sebagai dosen;

36. 5. PNS DOSEN YANG MELAKSANAKAN
TUGAS DI LUAR KAMPUS
 Diangkat sebagai pejabat struktural atau jabatan lain secara penuh,
baik di lingkungan Kemdiknas maupun di instansi lain.
 Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan lebih dari 6 bulan.
 PNS Dosen ybs harus dibebas tugaskan sementara dari tugas-tugas
fungsionalnya sehingga statusnya menjadi DOSEN NON AKTIF – hak2
nya sebagai dosen aktif dicabut sementara.
 Untuk menduduki jabatan di luar Kampus harus mendapatkan ijin dari
Mendiknas.
 Permohonan diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada
Mendiknas melalui Pimpinan PTN yang bersangkutan;
 Ijin diberikan Mendikbud dengan memperhatikan pertimbangan
Pimpinan PTN atau Pimpinan Unit yang bersangkutan.

37. TERIMA KASIH