1. Hutan merupakan ekosistem yang meliputi pepohonan dan lingkungan alam lainnya yang saling terkait; 2. Perusakan hutan adalah proses merusak hutan dengan pembalakan liar, pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, atau melanggar izin; 3. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang terkait dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan secara terpadu.

2. PERTANYAAN:
# APA YG DIMAKSUD TP
KEHUTANAN
# APA ITU HUTAN,
KEHUTANAN
# PENYELESAIAN PERKARA TP
KEHUTANAN APAKAH SAMA DG
TP UMUM…
P# INSTANSI MANA YG
BERHAK MENGELOLA,
MEMANFAATKAN HUTAN &
HASILNYA……
RAJURIT

3. PENDAHULUAN
 Hutan Ind mrpkn slh satu htn tropis terluas di dunia,
sbg paru2 dunia shg keberadaanya mnjd tumpuan
kelangsungan hidup bangsa di dunia.
 Akhir2 ini perusakan hutan semakin meluas,
terorganisir, sulit dicegah, lintas negara, melibatkan
perorangan, korporasi maupun pejabat, dan berdampak
luas.
HUTAN : Suatu kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi SDAH yg
didominasi Pepohonan dalam komunitas alam lingk yg tdk dpt dipisahkan satu dg yg
lain.
PERUSAKAN HUTAN : Proses, Cara, pebuatan merusak hutan mlalui giat
Pembalakan Liar, Gun Kawasan hutan tanpa ijin atau Gun ijin yg bertentangan dg
pmberian ijin dlm kawasan hutan yg tlh dttpkn/juk/proses tap oleh pemerintah.
KEHUTANAN : Sistem pengurusan yg bersangkut paut dg hutan, kawasan hutan,
dan hsl hutan yg diselenggarakan scr terpadu.

4.  TP KEHUTANAN DPT DIKATEGORIKAN EXTRA
ORDINARY CRIME, SHG PENCEGAHAN HRS DG CARA
YG TDK BIASA EXTRA ORDINARY LOW, MODUS
OPERANDI CANGGIH, MENGANCAM KELANGSUNGAN
HIDUP MANUSIA.
 UU/ATURAN TERDAHULU BLM MAMPU MENANGANI
& MENCEGAH KERUSAKAN HUTAN, AKIBAT OTODA
PEJABAT RAH LAHGUN KUASA ..SHG UU NO. 41 TH
199 PERLU DISEMPURNAKAN DIRUBAH DG UU NO.
18 TH 2013.
 UTK MENCAPAI HSL YG OPTIMAL DLM GAKKUM HUT
PERLU PENINGKATAN KOORDINASI & KESAMAAN
PERSEPSI ANTARA APARAT TERKAIT (KEMENHUT,
KLH, DEPDAGRI, KEMENTAM, PEMDA) DG APARAT
GAKKUM, TUT PERAN SERTA MASY.

5. Dasar HK.
a. KUHP
b. KUHAP
c. UU RI NO. 41 Tahun 1999 tentang KEHUTANAN
d. UU RI NO. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan
e. PP NO. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Pengurusan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan,
f. PP NO. 3 tahun 2008 tentang Perubahan PP No.
6/2007,
g. Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan
Pemberian ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola
Hutan Primer dan Lahan Gambut

6. 1. Menjamin kepastian Hk & Mberi efek jera pelaku
prusakan hutan,
2. Mjamin keberadaan hutan scr berkelanjutan dg ttp
mjaga kelestarian hutan & tdk mrusak lingk,
ekosistem,
3. Mengoptimalkan pngelolaan & pemanfaatan hsl hutan
dg mperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna
mwjdkan msy sejahtera,
4. Mningkatnya kemampuan & koordinasi aparat
penegak hk & pihak2 terkait dlm tangani pencegahan
& pemberantasan perusakan hutan.
TUJUAN

7. TINDAK
PIDANA
TP. UMUM :
KUHP
KUHAP
TP. KHUSUS :
-TP. MIL (KUHPM/KUHAPMIL)
-TP. KORUPSI,
-TP. NARKOTIKA,
-TP. PAJAK,
-TP. KEHUTANAN, DLL

8. STATUS HUTAN
Negara
Hak
Hutan
Desa
HUTAN
Kawasan
Hutan
Hutan
Adat
Hutan Rakyat
HGU

9. FUNGSI HUTAN
PS 6 UU 41/1999
1. KONSERVASI
a. SUAKA ALAM (pengawetan aneka ragam tumbuhan dan
satwa)
b. PELESTARIAN ALAM (taman nasional dan taman wisata alam)
c. TAMAN BURU
2. LINDUNG
3. PRODUKSI
a. HUTAN PRODUKSI TERBATAS
b. HUTAN PRODUKSI
c. HUTAN PRODUKSI YG DPT DIKONVERSI
KEWENANGAN MENUNJUK DAN MENETAPKAAN FUNGSI
TERSEBUT MENTERI KEHUTANAN

10. 1. IUPHHK- KAYUALAM
2. IUPHHK- HUTANTANAMANINDUSTRI
3. IUPHHK- RESTORASIEKOSITEM
4. IUPHHK - HUTANTANAMANRAKYAT
5. IPHHKAYUDAN BKNKAYU
6. IZINPEMANFAATANKAYU (IPK)
7. IZINHKM
8. IZINUSAHA INDUTRI PRIMERHASIL HUTAN KAYU
9. IZINPINJAM PAKAIKAWASANHUTAN (PPNo.24/2010dan PermenhutNo.P.18/2011)

11. KEWENANGAN
MENTERI
Pasal 4 ayat (2)
UU. 41/1999
Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang
berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan
hasil hutan
Menetapkan kawasan hutan menjadi bukan
kawasan hutan atau bukan kawasan hutan
menjadi kawasan hutan
Mengatur dan menetapkan hub hukum
antara orang dengan hutan serta perbuatan-
perbuatan hukum mengenai kehutanan

12. PROSES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
Pasal 15 UU. 41/1999
 Penunjukan
 Tata batas
 Pemetaan
 Penetapan
Pasal 1 angka 3
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk
dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

13. PENYIDIK
POLRI
PPNS (POLHUT) , Sai kara segera
(Ps. 10)
PS. 29 UU NO. 18/2013

14. IDIK, TUT, RIKSID TP KEHUTANAN UU. 18/2013
IDIK
 Punya wewenang sbgm dimaksud kuhap ( Ps.29, 30)
 Mulai Idik koord & sampaikan hasil kpd Polri (Tsk TNI kpd POM)
 Dpt menyadap, minta data elektronik, dt kekeyaan kpd Bank, PPATK
dg ijin Kadil,
 Dpt Han tsk 2x24 jam dpt diperpanjang atasan langsung 3x24 jam
(Ps. 38)
 Penyidikan mak 60 hr diperpanjang 30 hr ( Ps. 39)
 Penyidik ber TJ thd barang sitaan.
PENUNTUT
 IDIK BLM LGKP , JPU DPT IDIK 20 HR DIPERPANJANG 30 HR,
 MAX 25 HR BERKAS DILIMPAHKAN KE PENGADILAN,
RIKSID
 HKM BISA PTS IN ABSENTIA (Ps. 50 (1)
 MAX 45 HR SEJAK JPU MELIMPAHKAN KARA HRS SDH DIPUTUS (PS 52),
 KOMPOSISI HAKIM, 1 KARIR, 2 AD HOC (PS 53)

15. PELANGGARAN THD HK KEHUTANAN
UU. 41 TH 1999, UU. 18 TH 2013
ADMINISTRATIF
PP 6/2007 jo PP 3/2008
Ps. 112 uu 18/2013, mencabut Ps. 50 (1),&(3) huruf a, f, g,h, j
&k, serta Ps. 78 (1)
Pelaku : ps. 55 Jo 56 KUHP
Alat bukti :Ps.184 KUHAP,
Info/dok elektronik, peta
Bidang ekploitasi
P. 39/Menhut-II/2009
Bidang Industri
P. 17/Menhut-II/2009
Plgaran. Ps 50 (3)

16. LEMBAGA PENCEGAH DAN PEMBERANTASAN
KERUSAKAN HUTAN
(LPPKH) Ps. 54 UU No.18 Th 2013
 KDDK DBWH PRES, LAP HSL KERJA KE DPR
TIAP 6 BL,
 KANGGTAN : UNSUR KEMHUT, POLRI, JARI,
TERKAIT,
 MBENTUK SATGAS, TUGAS LIDIK, IDIK, KERJA
SAMA DG PIHAK TERKAIT.

17. PELANGGARAN DAN SANKSI PIDANA
PSL 50 jo PSL 78 UU 41/1999
Pasal 50
(1)DILARANG MERUSAK PRASARANA & SARANA PERLINDUNGAN
HUTAN
(2) SETIAP PEMEGANG IUPK, IUPJL, IUPHHK/BK, IPHHK/BK DILARANG
MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN HUTAN
 PS 50 (3). SETIAP ORANG DILARANG :
A) MENGERJAKAN DAN ATAU MENGGUNAKAN DAN ATAU
MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH;
B) MERAMBAH KAWASAN HUTAN;
C) MELAKUKAN PENEBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN DENGAN
RADIUS ATAU JARAK YANG TELAH DITENTUKAN;
D) MEMBAKAR HUTAN;
E) MENEBANG POHON ATAU MEMANEN ATAU MEMUNGUT HASIL
HUTAN DI DALAM HUTAN TANPA MEMILIKI HAK ATAU IZIN DARI
PEJABAT YANG BERWENANG;

18. SANKSI PIDANA (LANJUTAN)
f) MENERIMA, MEMBELI ATAU MENJUAL, MENERIMA TUKAR,
MENERIMA TITIPAN, MENYIMPAN, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN
YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN
HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH;
g) MELAKUKAN KEGIATAN PENYELIDIKAN UMUM ATAU
EKSPLORASI ATAU EKSPLOITASI BAHAN TAMBANG DI DALAM
KAWASAN HUTAN, TANPA IZIN MENTERI;
h) MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN
YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;
i) MENGGEMBALAKAN TERNAK DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG
TIDAK DITUNJUK SECARA KHUSUS UNTUK MAKSUD TERSEBUT
OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
j) MEMBAWA ALAT-ALAT BERAT DAN ATAU ALAT-ALAT LAINNYA
YANG LAZIM ATAU PATUT DIDUGA AKAN DIGUNAKAN UNTUK
MENGANGKUT HASIL HUTAN DI DALAM KAWASAN HUTAN, TANPA
IZIN PEJABAT YANG BERWENANG;

19. (1) Orang perseorangan yg dg sengaja :
a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima
titipan, dan/atau memiliki hsl hutan yg diketahui dr pembalakan
liar…….
b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kayu yg
berasal dr kawasan hutan yg diambil, dipungut scr tdk sah….
c. menerima, membeli, menjual …. Yg berasal dr kawasan hutan
atau dipungut scr tdk sah…..
dipidana min 1 th max 5 th & denda Min 500 jt Max 2,5 M
(2) Orang perseorangan karena kealpaannya :
a,b,c, sda…
pidana min 8 bl max 3 th dan denda min 250 jt max 1 M.
(3) Korporasi yang………
PASAL 87 UU NO. 18 TH 2013

20. SANKSI PIDANA (LANJUTAN)
k) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
l) MEMBUANG BENDA-BENDA YANG DAPAT
MENYEBABKAN KEBAKARAN DAN KERUSAKAN SERTA
MEMBAHAYAKAN KEBERADAAN ATAU
KELANGSUNGAN FUNGSI HUTAN KE DALAM
KAWASAN HUTAN;
m) MENGELUARKAN, MEMBAWA, DAN
MENGANGKUT TUMBUH-TUMBUHAN DAN SATWA
LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UU YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN TANPA IZIN PEJABAT YANG
BERWENANG.

21. UNSUR TP KEHUTANAN
 SUBJEK ; PERORANGAN, KORPORASI, PEJABAT
TERTENTU,
 KESALAHAN ; DG SENGAJA, ALPA,
 BERSIFAT MELAWAN HUKUM : TANPA SIUP, MELEBIHI
SIUP, LAHGUN KEWENANGAN,
 TINDAKAN : MEMBALAK, MERUSAK, MEMBAKAR,
MENYELUNDUP, DLL
CATATAN:
PENERAPAN SESUAIKAN DG BUNYI PASAL-PASAL DIMAKSUD

22. SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEMEGANG IZIN
USAHA PEMANFAATAN HUTAN

23. JENIS SANKSI ADMINISTRASI
(Pasal 3 Permenhut P.39/Menhut-II/2009)
a.
PENGHENTIAN
SEMENTARA
PELAYANAN
ADMINISTRASI
c.
DENDA
ADMINISTRATIF
e.
PENCABUTAN
IZIN
d.
PENGURANGAN
JATAH
PRODUKSI
b.
PENGHENTIAN
SEMENTARA
KEGIATAN DI
LAPANGAN

24. Penghentian Sementara Pelayanan
Administrasi
Pemegang IUPHHK-
HA bila :
a. tidak melaksanakan
penataan batas areal kerja
paling lambat 1 th sejak
IUPHHK-HA diberikan;
b. Tidak melaksanakan
perlindunganhutan di areal
kerjanya;
c. Tidak menatausahakan
keuangan kegiatan
usahanya sesuai standar
akuntansi kehutanan yang
berlaku bagi pemegang izin
usaha;
d. Tidak melaksanakan
sistem silvikultur sesuai
kondisi setempat;
e. Tidak menyediakan dan
memasok bahan baku kayu
kepada IPHH;
f. Tidak menyampaikan
laporan kinerja secara
periodik kepada Menteri
Pemegang
IUPHHK-RE bila
tidak
menyampaikan
laporan kinerja
secara periodik
kepada Menteri
Pemegang IUPHHK-
HTI bila :
a. Tidak melaksanakan
penataan batas areal kerja
paling lambat 1 th sejak
IUPHHK-HTI diberikan;
b. Tidak melaksanakan
sistem silvikultur sesuai
lokasi dan jenis tanaman
yang dikembangkan;
c. Tidak menyediakan dan
memasok bhan baku kayu
kepada IPHH;
d. Menyediakan areal sesuai
dengan rencana dalam RKT
sebagai ruang tanam
kehidupan bagi areal
kemitraan dengan
masyarakat setempat
e. Tidak menyampaikan
laporan kinerja secara
periodik kepada Menteri
Pemegang IUPHHK-HTR
bila :
a. Tidak menyusun
rencana kerja untuk
seluruh areal kerja sesuai
jangka waktu berlakunya
izin berdasarkan rencana
pengelolaan hutan yang
disusun oleh KPH;
b. Tidak melaksanakan
perlindungan hutan di
areal kerjanya;
c. Tidak menyusun
RKUPHHK jangka
panjang untuk seluruh
areal kerja paling lambat
1 th setelah izin diberikan
untuk diajukan kepada
Bupati/Walikota atau
pejabat yang ditujuk
guna mendapatkan
persetujuan
Pemegang
IPHHK apabila
tidak melakukan
perlindungan
hutan dari
gangguan yang
berakibat
rusaknya hutan
disekitar
pemukimannya

25. Penghentian Sementara Kegiatan di
Lapangan
Pemegang
IUPK atau IUPJL apabila :
a. Tidak melaksanakan
penataan batas areal kerja
paling lambat 1 th sejak
diberikan izin;
b. Tidak melaksanakan
perlindungan hutan di areal
kerjanya;
c. Tidak menatausahakan
keuangan kegiatan usahanya
sesuai standar akutansi
kehutanan yang berlaku
d. Tidak menggunakan
peralatan pemanfaatan hasil
hutan yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Pemegang
IUPHHK-HA
apabila,
tidak
menggunakan
peralatan
pemanfaatan hasil
hutan yang sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
Pemegang IUPHHK-
RE apabila,
tidak menggunakan
peralatan pemanfaatan
hasil hutan yang sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
Pemegang IUPHHK-
HTI dan HTR apabila,
tidak menggunakan
peralatan pemanfaatan
hasil hutan yang sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku

26. Pemegang
Hak Pengelolaan hutan Desa
a. Tdk menyusun RK pengelolaan HD
b. Tdk melaksanakan tata batas
c. tidak melak perlindungan hutan
d. Tdk membayar PSDH dan DR
Pemegang IUPHHK Hutan Kemasyarakatan
apabila :
a. Tidak membayar PSDH dan atau DR;
b. Tidak menyusun rencana kerja IUPHHK
dalam hutan kemasyarakatan selama jangka
waktu berlakunya hak pengelolaan hutan
desa
c. Tidak melaksanakan penataan batas
IUPHHK hutan kemasyarakatan;
d. Tidak melaksanakan perlindungan hutan

27. Denda Administratif
pemegang IUPHHK-HA
1. denda 10 kali PSDH , apabila :
a. Tidak melakukan penatausahaan
hasil hutan;
b. Tidak melakukan pengukuran
atau pengujian hasil hutan;
c. Menebang kayu yang melebihi
toleransi target sebesar 5 % dari
total target
d. Menebang kayu yang melebihi
toleransi target sebesar 5 % dari
volume per kelompok jenis kayu
yang ditetapkan dalam RKT
2. denda 15 kali PSDH apabila :
a. Menebang kayu yang dilindungi;
b. Menebang kayu sebelum RKT
disahkan;
c. Menebang kayu untuk pembuatan
koridor sebelum izin atau tidak sesuai
dengan izin pembuatan koridor;
d. Menebang kayu di bawah batas
diameter yang diizinkan;
e. Menebang kayu di luar blok tebangan
yang diizinkan;
f. Menebang kayu untuk pembuatan
jalan bagi lintasan angkutan kayu di
luar blok RKT, kecuali dengan izin dari
pejabat yang berwenang
pemegang IUPHHK-RE
denda
1. 10 kali PSDH apabila :a.
Tidak melaksanakan
penatausahaan hasil hutan
kayu pada kegiatan
pemanenan;
b. Tidak melakukan
pengukuran atau pengujian
hasil hutan pada masa kegiatan
pemanenan
2.15 kali PSDH apabila
Menebang kayu yang
dilindungi
pemegang IUPHHK-HTI
didenda
10 kali PSDH apabila :
a. Tidak melaksanakan
penatausahaan hasil
hutan;
b. Tidak melakukan
pengukuran atau
pengujian hasil hutan

28. pemegang IUPHHK-
HTI/HTR
Denda
15 kali PSDH apabila
menebang kayu untuk
pembuatan koridor
sebelum ada izin atau
tidak sesuai dengan izin
pembuatan koridor
pemegang IUPHHBK
denda
1.10 kali PSDH apabila :
a. Tidak melaksanakan
penatausahaan hasil
hutan bukan kayu ;
b. Tidak melakukan
pengujian hasil hutan
bukan kayu;
pemegang IPHHK
denda
1. 10 X PSDH
a. Lebih 5% dari target
volume per kelompok
jenis yg tercantum dalam
izin
b. Menebang kayu yang
dilindungi
2. 5 kali PSDH terhadap
hasil hutan kayu yang
tidak dilakukan
pengukuran dan
pengujian hasil hutan
pemegang IPHHBK
denda
10 kali PSDH apabila :
a.Menebang hasil hutan kayu
b. Memungut hasil hutan
yang melebihi 5 % dari
target volume per kelompok
jenis hasil hutan yang tertera
dalam izin
C tdk melalukan pengukuran

29. I
Pengurangan Jatah Produksi
Pemegang
IUPHHK-HA
apabila :
a. Tidak melakukan
kerjasama dengan
koperasi masya-
rakat setempat,
paling lambat 1 th
setelah diterima-
nya izin;
b. Tidak mengaju-
kan RKT palling
lambat 2 bulan
sebelum RKT
berjalan
Pemegang IUPHHK
RE
yg tlh mencapai
keseimbangan,
apabila tidak
menyusun RKT
berdasarkan RKU
Pemegnag
IUPHHK-HT
Apabila;
a. Tdk kerjasama dg
koperasi masy stpat
1 th stlh SK Izin
diterima
b. Tdk mengajukan
RKT 2 bl sblum
RKT berjalan
berakhir
HTR,
apabila
Tdk mengajukan
RKT 2 bl sblum
RKT berjalan
berakhir
IUPHHBK,
apabila;
a.Tdk kerjasama dg
koperasi masy stpat
1 th stlh SK Izin
diterima
b. Tdk mengajukan
RKT 2 bl sblum
RKT berjalan
berakhir

30. SEKIAN
&
TERIMA KASIH