Anti korupsi
Mengenal Pengertian Korupsi
Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.
Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.
Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.
ACTION-INFORMATION
/
MENGENAL PENGERTIAN KORUPSI
11 APR 2022 97596
Mengenal Pengertian Korupsi
Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.
Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang
2. Keamanan Perangkat
Jika perangkat yang digunakan sedang
tersambung ke pusat listrik, pastikan
kabelnya dalam kondisi aman
Keamanan Jaringan
Internet
Jika memanfaatkan jaringan internet di area
publik, pastikan keamanan data pribadi anda
Safety Briefing
3. Kondisi
darurat
Jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi,
kebakaran dll saat acara, harap tetap tenang dan jangan
panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan
dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pesan
Kesehatan
Patuhi Protokol Kesehatan :
1. Menjaga Jarak
2. Memakai Masker
3. Mencuci Tangan Pakai Sabun
4. Menjauhi Kerumunan
5. Membatasi Aktifitas Luar
9. PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 BERBUNYI “BUMI,
AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG
DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN
DIPERGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA
KEMAKMURAN RAKYAT”.
PASAL INI MERUPAKAN PETUNJUK DARI PARA
PENDIRI BANGSA BAHWA INDONESIA MEMILIKI
POTENSI KEKAYAAN SEBAGAI MODAL MENJADI
NEGARA YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA.
INDONESIA MAKMUR
INDONESIA MERUPAKAN NEGARA
KEPULAUAN YANG TERDIRI DARI
13.4668 PULAU. LUAS TERTORIAL
INDONESIA ADALAH 5.193.250 KM
INDONESIA MEMILIKI
ANEKA TAMBANG
TOTAL POTENSI MARITIM
INDONESIA DIPERKIRAKAN
Rp. 7200 T
INDONESIA MERUPAKAN PRODUSEN
IKAN TERBESAR DIDUNIA. VOLUME
PRODUKSI MENCAPAI 5,71 JUTA TON
13. Korupsi sudah sangat meluas secara
sistemik merasuk ke semua sektor
diberbagai tingkatan pusat dan daerah,
disemua lembaga negara eksekutif,
legislatif, maupun yudikatif. Oleh karenanya
korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar
biasa (extra ordinary crimes)
16
Korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan
suatu fenomena transnasional yang
mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi.
Korupsi
16. DAMPAK MASIF KORUPSI BAGI KEHIDUPAN SOSIAL
1. TERBATASNYA AKSES BAGI MASYARAKAT MISKIN
2. MAHANYA HARGA JASA DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PENGENTASAN KEMISKINAN BERJALAN LAMBAT
4. MENINGKATNY
A ANGKA KRIMINALITAS
5. SOLIDARITAS SOSIAL SEMAKIN LANGKA
6. DEMORALISASI
DAMPAK MASIF KORUPSI TERHADAP EKONOMI
1. PENURUNANNYA PRODUKTIVITAS
2. LESUNYA PERTUMBUHAN EKONOMI
3. RENDAHNYA KUALITAS BARANG DAN JASA UNTUK PUBLIK
4. MENURUNNYA PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK
5. MENINGKATNYA HUTANG NEGARA
sumber : https://aclc.kpk.go.id
17. Korupsi itu merugikan negara,
merusak mental masyarakat,serta
mengobrak-abrik tatanan dan
sistem kerja lembaga pemerintah.
Korupsi itu menyengsarakan rakyat.
Korupsi itu harus diberantas
sampai ke akar-akarnya
20
21. JENIS PERKARA KORUPSI
Perijinan
Penyalahgunaan Anggaran
Penyuapan
TPPU
Pengadaan Barang/Jasa
Pungutan
Merintangi Proses KPK
Pengadaan Barang/Jasa 180
Perijinan 22
Penyuapan 466
Pungutan 21
Penyalahgunaan Anggaran 46
TPPU 29
Merintangi Proses KPK 9
DATA S.D JUNI 2018
sumber : https://acch.kpk.go.id
22. PERKARA KORUPSI BERDASARKAN INSTANSI
DPRdan DPRD Kementerian/Lembaga BUMN/BUMD
Komisi PemerintahProvinsi Pemkab/Pemkot
DPR dan DPRD 65
Kementerian/Lembaga 287
BUMN/BUMD 51
Komisi 20
Pemerintah Provinsi 116
Pemkab/Pemkot 234
sumber : https://acch.kpk.go.id
DATA S.D JUNI 2018
23. PERKARA KORUPSI BERDASARKAN JABATAN
AnggotaDPRdan DPRD
Kepala
Lembaga/Kementerian
Duta Besar
Komisioner
Gubernur
Walikota/Bupatidan
Wakil
EselonI / II / III
Hakim
Jaksa
Polisi
Pengacara
Swasta
Lainnya
Korporasi
Anggota DPR dan DPRD 205
Kepala Lembaga/Kementerian 25
Duta Besar 4
Komisioner 7
Gubernur 19
Walikota/Bupatidan Wakil 84
Eselon I / II / III 188
Hakim 18
Jaksa 7
Polisi 2
Pengacara 10
Swasta 198
Lainnya 85
Korporasi 4
DATA S.D JUNI 2018
sumber : https://acch.kpk.go.id
24. MODUS KORUPSI DI SEKTOR KESEHATAN
MODUS
JUMLAH
KASUS
KERUGIAN
NEGARA
(RP MILIAR)
MARK UP 93 512.9
PENYALAHGUNAAN
ANGGARAN 36 173.7
PENGGELAPAN 33 70
PENYALAHGUNAAN
WEWENANG
PROYEK FIKTIF
27
11
65.8
26.9
LAPORAN FIKTIF 7 24.2
PEMOTONGAN 7 16.2
SUAP/GRATIFIKASI 4 1.6
PEMERASAN 1 0.4
SUMBER : ICW
28. “KORUPSI” dari bahasa Latin
“corruptio” atau “corruptus”
“corruptio” dari kata “corrumpere”,
“corruption, corrupt” (Inggris),
“corruption” (Perancis) dan
“corruptie/korruptie” (Belanda).
kebusukan, keburukan, kebejatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian
DEFINISI
KORUPSI
29. PenK
gO
ertR
iaU
nP
SI
Perbuatan yang tidak baik, buruk,
curang, dapat disuap, tidak
bermoral, menyimpang dari
kesucian, melanggar norma-norma
agama, material, mental dan umum.
by : Russy
30. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara, atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling
sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak
Rp 1.000.000.000,-
KORUPSI ADALAH
Menurut UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001
32. 30 JENIS DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI
(Menurut UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001)
Delik yg terkait dg kerugian
keuangan negara
Delik pemberian sesuatu/janji
kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
Delik penggelapan dalam
jabatan
Delik perbuatan pemerasan
Delik perbuatan curang
Delik benturan kepentingan
dalam pengadaan
Delik Gratifikasi
Pasal 2(1); 3
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2);
Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b;
Ps 6(2); Ps 12 c,d
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;
Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal 12 huruf i
Pasal 12B jo Pasal 12C
Merupakan
delik-delik
yg diadopsi
dari KUHP
(berasal dari
pasal 1 ayat
1 sub c UU
no. 3/71)
35
33. FAKTOR
PENYEBAB KORUPSI
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL
ASPEK PERILAKU INDIVIDU
Sifat tamak/rakus
Moral yang kurang kuat
Gaya hidup yang konsumtif
ASPEK SOSIAL
Lingkungan dalam hal ini
malah memberikan dorongan
dan bukan memberikan
hukuman pada orang ketika
menyalahgunakan
kekuasannya
ASPEK SIKAP MASYARAKAT
TERHADAP KORUPSI
Masyarakat kurang menyadari
bahwa korban korupsi
masyarakat itu sendiri
Masyarakat bersifat pasif dalam
pencegahan korupsi
ASPEK EKONOMI
Pendapatan tidak mencukupi
ASPEK POLITIS
Kepentingan politis meraih dan
mempertahan kekuasaan
34. Faktor Umum Yang menyebabkan Korupsi
(GONE THEORY (Jack Bologne:2006))
Greeds
(Keserakahan)
Opportunities
(Kesempatan)
Needs
(Kebutuhan)
Exposures
(Pengungkapan)
Berkaitan dengan adanya prilaku serakah yang
secara potensial ada di dalam diri seseorang
Berkaitan dengan keadaan organisasi dan instansi atau
masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka
kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan
Berkaitan dengan faktor – faktor yang dibutuhkan oleh
individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar
Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang
dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku
ditemukan melakukan kecurangan
36. Corruption by
need
Corruption by
greed
Corruption by
system
MEMAKSA:
Dilakukan karena adanya
keserakahan untuk hidup
berlebih/mewah
DIPAKSA:
Dilakukan karena kelemahan
sistem (birokrasi korup)
TERPAKSA:
Dilakukan karena ingin
mempenuhi kebutuhan
hidupnya sehari-hari
PENYEBAB KORUPSI
39
47. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi
penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-
undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang
kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi,
undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat
memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol
terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para
pejabat negara.
Kebijakan Antikorupsi
52. Adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata pengobatan cuma-
cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik
yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa elektronik yang
berhubungan dengan jabatan atau kewenangan
(Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001)
gratifikasi
53.
54. Sanksi Gratifikasi
Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah)
PENERIMA
GRATIFIKASI
PEMBERI
GRATIFIKASI
Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau
denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah)
SANKSI HUKUM TIDAK BERLAKU, JIKA LAPOR KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
59. 12 GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB
DILAPORKAN
KARENA HUBUNGAN KELUARGA
SEPANJANG TIDAK MEMILIKI
KONFLIK KEPENTINGAN
PENYELENGGARAAN PERNIKAHAN,
KELAHIRAN, AQIQAH, BAPTIS,
KHITANAN, DAN POTONG GIGI
ATAU UPACARA ADAT/AGAMA
LAIN PALING BANYAK Rp.
1.000.000
TERKAIT MUSIBAH ATAU
BENCANA PALING BANYAK Rp.
1.000.000
SESAMA PEGAWAI PADA PISAH
SAMBUT PENSIUN, PROMOSI, DAN
ULANG TAHUN (TIDAK BERBENTUK
UANG)PALINGBANYAKRp. 300.000
DENGAN TOTAL PEMBERIAN Rp.
1.000.000 DALAM 1 THN PEMBERIAN
60. 12 GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB
DILAPORKAN
SESAMA REKAN KERJA PALING
BANYAK (TIDAK DALAM BENTUK
UANG) Rp. 200.000 DENGAN
TOTAL PEMBERIAN Rp. 1.000.000
DALAM (1) SATU TAHUN DARI
PEMBERI YANG SAMA
HIDANGAN ATAU SAJIAN YANG
BERLAKU UMUM
PRESTASI AKADEMIS ATAU NON
AKADEMIS YANG DIIKUTI
DENGAN MENGGUNAKAN BIAYA
SENDIRI SEPERTI KEJUARAAN,
PERLOMBAAN ATAU KOMPETENSI
TIDAK TERKAIT KEDINASAN
KEUNTUNGANATAU BUNGA DARI
PENEMPATAN DANA, INVESTASI,
ATAU KEPEMILIKIKAN SAHAM
PRIBADI BERLAKU UMUM
61. 12 GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB
DILAPORKAN
MANFAAT BAGI SELURUH
PESERTA KOPERASI ATAU
ORGANISASI PEGAWAI
BERDASARKAN KEANGGOTAAN
YANG BERLAKU UMUM
SEMINAR KIT YANG BERBENTUK
SEPERANGKAT MODUL DAN ALAT
TULIS, SERTA SERTIFIKAT YANG
DIPEROLEH DARI KEGIATAN RESMI
KEDINASAN SEPERTI RAPAT,
SEMINAR, PELATIHAN YANG
BERLAKU UMUM
PENERIMAAN HADIAH, BEASISWA ATAU
TUNJANGAN BAIK BERUPA UANG ATAU
BARANG YANG ADA KAITANNYA
DENGAN PENINGKATAN PRESTASI KERJA
YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH
ATAU PIHAK LAIN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
YANG BERLAKU
DIPEROLEH DARI KOMPENSASI ATAS
PROFESI DILUAR KEDINASAN YANG
TIDAK TERKAIT DENGAN TUPOKSI
DARI PEJABAT/PEGAWAI TIDAK
MEMILIKI KONFLIK KEPENTINGAN
DAN TIDAK MELANGGAR ATURAN
INTERNAL INSTANSI PEGAWAI
