Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama                       : Dadang Solihin   Tempat/Tgl Lahir           : Bandung 6 November 1961   Pekerjaan            ...
Materi•   Federalisme dan Federasi-Desentralisasi dan    Otonomi•   Mengapa Otonomi NKRI•   Penajaman Visi-Misi: Perumusan...
dadang-solihin.blogspot.com   5
Format Pemerintahan Negara       yang Federalistik M  Memerlukan persyaratan tertentu untuk mewujudkannya d l        l k ...
Definisi Federalisme Merupakan satu bentuk asosiasi p        p                            politik dan organisasi y g     ...
Negara Federalis S k pemerintahan tidaklah b i k h kik otonomi antara  Struktur     i h     id kl h bertingkat, hakikat  ...
Kasus2 Federalisme yangBertentangan dB t t        dengan Desentralisasi                     D    t li   i Di K     Kanada...
Alasan PembentukanPemerintahan yang Federalistis Kehendak untuk menjaga atau memelihara negara, karena  dengan federalism...
Contoh: Pembagian Kekuasaan dalam                     Pemerintahan Amerika Serikat         PEMERINTAH FEDERAL             ...
Enam Prinsip Federalisme1. Prinsip "Noncentralization."                  4. Prinsip "Open bargaining."   Di dalam federali...
Definisi Desentralisasi dan            Otonomi Daerah•   Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh    D ...
Argumentasi dalam Memilih Desentralisasi1. Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan        4. Stabilitas Politik   p   pemeri...
Rationalitas Desentralisasi                                             1/2                                               ...
Rationalitas Desentralisasi                                                                                      2/29. Mel...
dadang-solihin.blogspot.com   17
1/5                                                               1/5             Mengapa Otonomi NKRI?                g p...
Mengapa Otonomi NKRI?                                     2/5                                                             ...
3/5                                                                    3/5           Mengapa Otonomi NKRI?              g ...
4/5                                                                  4/5          Mengapa Otonomi NKRI?             g p4. ...
5/5          Mengapa Otonomi NKRI?             g p5 Aspek keadilan.5.      keadilan   Desentralisasi/otonomi daerah akan ...
Pemisahan dan     Pembagian Kekuasaan                                    Konsep pembagian Teori pemisahan               ...
dadang-solihin.blogspot.com   24
Positioning Differentiation Brand (PDB)          POSITIONING              DIFFERENTIATION                          BRAND  ...
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo                          Brand Integrity   POSITIONING                              DIFFE...
dadang-solihin.blogspot.com   27
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan                              Brand Integrity    POSITIONING                              ...
dadang-solihin.blogspot.com   29
PDB Triangle: Kota Sawahlunto                          Brand Integrity  POSITIONING                               DIFFEREN...
dadang-solihin.blogspot.com   31
dadang-solihin.blogspot.com   32
Proses Perencanaan  Pendekatan Politik:  Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana  pembangunan hasil proses p...
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)                NASIONAL                                       DAERAH        Dokumen ...
Syarat Dokumen Perencanaan          S.M.A.R.T1. Specific:   Specific:    Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi de...
Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:                   g                       g1. Tujuan ak...
Fungsi/Manfaat Perencanaan•   Sebagai penuntun arah    S b    i               h•   Minimalisasi ketidakpastian•   Minimali...
dadang-solihin.blogspot.com   38
Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke              ...
How?1. Mengurangi di1 M         i disparitas atau k i                    i         ketimpangan pembangunan                ...
Tantangan dalam Pembangunan Daerah                                                                  • Mengurangi          ...
PEMBANGUNAN DAERAH                          PEMBANGUNAN DI DAERAH   Upaya terencana untuk                                 ...
PEMBANGUNAN DAERAH                         Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi              Pengelolaan                ...
Pergeseran Paradigma:        From Government to Governance        F    G        tt G          Government                  ...
Pelaku Pembangunan:               Paradigma Governance   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat ...
Model Governance                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga   Tingkat        Perusahaan        O...
Pelaku Pembangunan: Stakeholders           STATE                       CITIZENS           Executive                   orga...
Troikadadang-solihin.blogspot.com   48
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat               Swasta  Masyarakat,  Masyarakat...
Perumusan Visi Daerah                       Stakeholders      PEMDA      dadang-solihin.blogspot.com     50
Perumusan Visi Daerah                       Stakeholders      PEMDA      dadang-solihin.blogspot.com     51
Sistem Perencanaan yang Berhasil•   Sistem perencanaan yang    Si t    mendorong berkembangnya    mekanisme pasar dan pera...
Perencanaan yang Ideal•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat    dari perencanaan harus turut se...
dadang-solihin.blogspot.com   54
Sistem Pemerintahan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistem Pemerintahan Daerah

3,671 views

Published on

Capacity Building DPRD Kabupaten Blitar di Jayakarta Hotel-Jakarta, 12 Februari 2011

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sistem Pemerintahan Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Federalisme dan Federasi-Desentralisasi dan Otonomi• Mengapa Otonomi NKRI• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning j g Differentiation Brand (PDB)• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan P b T j d P l h Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Format Pemerintahan Negara yang Federalistik M Memerlukan persyaratan tertentu untuk mewujudkannya d l l k k j dk dalam kehidupan sebuah negara. Pada umumnya federalisme sangat rapuh di negara-negara yang negara negara sedang berkembang, bahkan federalisme dapat menjurus kepada sentralisasi kekuasaan di pusat pemerintahan. S Sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas t t k it d t kt i ld t i it masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Negara y g sangat tinggi tingkat homogenitasnya tidak sulit g yang g gg g g y mempraktekkan federalisme, terutama yang menyangkut derajat pembilahan sosialnya. Format politik dalam sebuah negara juga ikut menentukan terhadap pilihan atas bentuk negara, yaitu menyangkut derajat demokratisasi dari negara tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Definisi Federalisme Merupakan satu bentuk asosiasi p p politik dan organisasi y g g yang menyatukan unit-unit politik yang terpisah ke dalam suatu sistem politik yang lebih komprehensif, dan mengizinkan masing-masing unit politik tersebut untuk tetap memiliki atau menjaga integritas politiknya secara fundamental Mekanisme berbagi kekuasaan secara konstitusional di mana kombinasi d i "B k bi i dari "Berpemerintahan Sendiri" d "B b i i t h S di i" dan "Berbagi Kekuasaan" dijamin dalam konstitusi tersebut Unit-unit politik memiliki otonomi secara utuh, baik y g p , yang menyangkut wewenang eksekutif, ataupun legislatif, dan bahkan juga menyangkut kekuasaan yudikatif Menyangkut bagaimana menata keseimbangan yang sangat sulit antara pemerintah Negara Bagian dengan Pemerintah Federal dan antara Pemerintah Negara Bagian dengan Negara Bagian yang lainnya. l i dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Negara Federalis S k pemerintahan tidaklah b i k h kik otonomi antara Struktur i h id kl h bertingkat, hakikat i Negara Bagian dengan Pemerintah Daerah pada dasarnya sama. Gubernur Negara Bagian bukanlah atasan langsung dari Walikota di City, County, Township atau apa pun namanya sebagaimana terlihat di Amerika Serikat. K d l t di Kedaulatan diperoleh d i unit-unit politik yang t i h i h d l h dari it it litik terpisah-pisah dan kemudian sepakat membentuk sebuah pemerintahan bersama dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Kasus2 Federalisme yangBertentangan dB t t dengan Desentralisasi D t li i Di K Kanada, pemerintah F d l d d i h Federal dapat membatalkan U d b lk Undang- Undang yang dibuat oleh pemerintah propinsi, dan bahkan menginstruksikan Letnan Gubernur untuk menundanya. Konstitusi di bekas negara Uni Soviet menentukan bahwa satu- satunya yang berhak melakukan amandemen terhadap konstitusi adalah Pemerintah Pusat Bahkan kekuasaan Pemerintah Pusat Pusat. sangat besar dibandingkan dengan yang dimiliki atau yang menjadi haknya pemerintah Negara Bagian di negara itu. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Alasan PembentukanPemerintahan yang Federalistis Kehendak untuk menjaga atau memelihara negara, karena dengan federalisme maka negara tidak akan terpecah belah sebagai akibat diakomodasinya kepentingan masyarakat lokal. Mencegah terjadinya politik komunalisme. Misalnya di India, adanya pengaturan melalui konstitusi negara dalam rangka menghadapi ti k t di h d i tingkat diversifikasi etnisitas yang b t ifik i t i it bertumpang ti dih tindih dengan bahasa lokal. Kehadiran musuh bersama (Kanada, Malaya, Singapura, Sabah, ( , y , g p , , dan Serawak) Motivasi penguatan ekonomi (Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa) dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Contoh: Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan Amerika Serikat PEMERINTAH FEDERAL NEGARA BAGIAN Menarik pajak untuk keperluan Pemerintah  Menarik pajak untuk keperluan Pemerintah Federal Negara Bagian Meminjam dana atas nama Pemerintah  Meminjam dana atas nama Pemerintah Negara Mengatur perdagangan antar Negara Bagian Bagian dan internasional  Mengatur perdagangan dalam negara bagian Mencetak uang  Membuat dan menegakkan hukum sipil dan Melaksanakan politik luar negeri dan membuat hukum pidana (Criminal law) perjanjian internasional  M b t k dan membina k Membentuk d bi kepolisian li i Menyediakan Angkatan Bersenjata (Darat, Laut,  Menyediakan pendidikan bagi masyarakat dan Udara)  Mengawasi Pemerintah Daerah Menyediakan jasa pelayanan pos  Mengatur sumbangan sosial dan amal (charity) g g ( y) Memberikan dan melindungi hak paten dan hak penerbitan  Mengatur dan menyelenggarakan Pemilihan Mengatur sistem timbang dan berat (measures Umum and weight)  Menyelenggarakan semua kewenangan yang Mengak i dan menerima Negara Bagian yang Mengakui ang tidak diserahkan kepada Pemerintah Federal baru sesuai dengan ketentuan konstitusi, ataupun Membuat Undang-Undang yang dianggap perlu yang dilarang oleh untuk dilakukan, kecuali untuk melaksanakan roda pemerintah Amerika kewenangan yang menjadi haknya rakyat. Serikat. S ik t dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Enam Prinsip Federalisme1. Prinsip "Noncentralization." 4. Prinsip "Open bargaining." Di dalam federalisme tidak ada pusat Federalisme harus memungkinkan kekuasaan yang mendominasi unit unit unit-unit terjadinya rundingan secara terbuka di politik yang lainnya karena antara unit antara berbagai pihak. politik dengan pusat kekuasaan 5. Prinsip Constitualism. mempunyai kedudukan atau status y g y yang sama. Konstitusi negara h K tit i harus memuat secara t lengkap dan terperinci mengenai2. Prinsip derajat perwujudan mekanisme hubungan antara lembaga demokrasi. negara, kekuasaan serta kewenangan g , g Federalisme dan demokrasi merupakan pemerintah baik di tingkat pusat ataupun dua hal yang sama sekali tidak di daerah. terpisahkan. 6. Unit pemerintahan yang sudah tetap3. Terwujudnya mekanisme checks and (Fixed units). balances dalam sebuah demokrasi. Garis pembatas antara satu lembaga, Mekanisme ini adalah bagaimana antara wilayah negara bagian, antara mengatur hubungan di antara l b t h b t lembaga- wilayah d il h daerah sudah merupakan h d h k negara negara, serta hubungan antara sesuatu yang sangat jelas, sehingga warga masyarakat dengan negara. tidak akan dengan mudah diutak-atik lagi demi kepentingan yang sesaat. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Definisi Desentralisasi dan Otonomi Daerah• Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh D li i d l h h i h l h Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.• Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU32/2004 dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Argumentasi dalam Memilih Desentralisasi1. Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan 4. Stabilitas Politik p pemerintahan. Stabilitas politik nasional mestinya Tidaklah mungkin mengelola negara berawal dari stabilitas politik pada tingkat yang kompleks dilakukan dengan cara lokal. yang sentralistik, karena akan menjadi 5. Kesetaraan Politik (Political Equality). tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok akan ikut2. Pendidikan Politik. terlibat dalam mempengaruhi p g Pemerintahan daerah merupakan pemerintahnya untuk membuat kancah pelatihan (training ground) dan kebijakan, terutama yang menyangkut pengembangan demokrasi dalam kepentingan mereka. sebuah negara negara. 6. Akuntabilitas publik.3. Pemerintahan Daerah sebagai Si pemegang jabatan publik harus persiapan untuk karier politik mampu mempertanggung-jawabkan lanjutan. lanjutan segala b t k pilihan k bij k l bentuk ilih kebijaksanaan ddan politiknya kepada warga masyarakat yang mempercayakan kepadanya j jabatan ppolitik tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Rationalitas Desentralisasi 1/2 1/2 4. “ “Penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi Daerah-Daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat. pusat 5. Memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam p g perencanaan pembangunan. 6. Terbukanya peluang bagi masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial. 7. Meningkatkan efisiensi pemerintahan di1. Perencanaan dapat dilakukan sesuai Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak dengan kepentingan masyarakat di di Pusat menjalankan tugas rutin k P t j l k t ti karena daerah yang bersifat heterogen. hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah.2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur t d t t t kt 8. 8 Menyediakan struktur di mana berbagai dari pemerintah pusat. departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat3. Perumusan kebijaksanaan yang lebih Daerah dan sejumlah NGO. realistik. realistik dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Rationalitas Desentralisasi 2/29. Melembagakan partisipasi masyarakat 13. Memantapkan stabilitas politik dan dalam perencanaan dan implementasi p p kesatuan nasional dengan memberikan g program. peluang kepada berbagai kelompok10. Meningkatkan pengaruh atau masyarakat di Daerah untuk pengawasan atas berbagai aktivitas berpartisipasi secara langsung dalam yang dilakukan oleh elite lokal. pembuatan kebijaksanaan, sehingga b t k bij k hi dengan demikian akan meningkatkan11. Administrasi pemerintahan daerah kepentingan mereka di dalam menjadi lebih mudah disesuaikan, memelihara sistem politik. p inovatif, d k tif i tif dan kreatif. 14.Meningkatkan penyediaan barang dan12. Memungkinkan pemimpin di Daerah jasa di tingkat lokal dengan biaya yang menetapkan pelayanan dan fasilitas lebih rendah, karena hal itu tidak lagi secara efektif di tengah tengah tengah-tengah menjadi beban pemerintah Pusat karena masyarakat, mengintegrasikan daerah- sudah diserahkan kepada Daerah. daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi p proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di Pusat. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. 1/5 1/5 Mengapa Otonomi NKRI? g p1. Indonesia masih belum memungkinkan menganut federasi.  Harus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah Negara Federasi Indonesia  Harus menetapkan mekanisme "Checks and Balances" antara Legislatif, Ek k tif d Y dik tif yang mencakup t L i l tif Eksekutif, dan Yudikatif k Pemerintah Nasional serta Propinsi atau Negara Bagian.  Setiap p p p propinsi atau negara bagian harus memiliki g g semacam "Konstitusi Negara Bagian ".  Dll. dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Mengapa Otonomi NKRI? 2/5 2/52. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state (negara bangsa).  Kembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di Daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal lokal.  Berikan supervisi agar Daerah tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan nasional.  Daerah yang kuat di dalam membangun masyarakatnya, mereka dengan sendirinya akan mendukung Negara Kesatuan, Kesatuan dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mendukung gerakan separatisme. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. 3/5 3/5 Mengapa Otonomi NKRI? g p3 Sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi krisis nasional3. nasional.  Pemerintah berhasil melakukan perubahan sosial-ekonomi secara fundamental dengan menggunakan mekanisme "Carrot and Stick".  Seharusnya tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan memikirkan masalah-masalah D iki k l h l h Daerah, di h diserahkan saja hk j sepenuhnya kepada Daerah.  Sumber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh Presiden. y p y  Akan tetapi, ketika terjadi krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 negara sama sekali tidak mampu menghadapinya. dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. 4/5 4/5 Mengapa Otonomi NKRI? g p4. Untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa-masa ang masa masa yang akan datang datang.  Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh.  Politik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di Jakarta saja.  Lembaga Perwakilan Rakyat sudah sewajarnya mengadopsi sistem "Dua Kamar" atau sistem "Bicameral".  Kamar pertama atau First Chamber harus memberikan tempat khusus kepada perwakilan kepentingan Daerah dengan menjadikannya sebagai "Upper Chamber" atau "Upper House“  Kamar k d "L K kedua "Lower H House" atau "S " "Second Ch b " d Chamber" merupakan perwakilan rakyat secara langsung yang diberi nama "Dewan Perwakilan Rakyat“. dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. 5/5 Mengapa Otonomi NKRI? g p5 Aspek keadilan.5. keadilan  Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.  Atas nama negara, Pemerintah pada masa lalu dengan sekehendak h ti k h d k hatinya mengambil alih t bil lih tanah-tanah masyarakat ht h k t setempat yang merupakan hak milik mereka yang diwariskan secara turun-temurun.  Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah diberlakukan untuk menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengalienasikan kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam. dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan  Konsep pembagian Teori pemisahan kekuasaan (distribution kekuasaan (separation of ( p of power atau di i i f t division of f power) oleh Montesquieu. power). K k Kekuasaan negara  Kekuasaan negara dibagikan dipisahkan secara secara vertikal dalam horizontal melalui fungsi hubungan ‘atas-bawah’. legislatif, eksekutif, dan  Biasa digunakan dalam judikatif. mekanisme pembagian kekuasaan antara pemerintah p federal dan negara bagian. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Positioning Differentiation Brand (PDB) POSITIONING DIFFERENTIATION BRAND dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Agro Bisnis Provinsi Jagung g g Jagung BRAND Visi Provinsi Gorontalo dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa pemerintahan Mandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongan dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. PDB Triangle: Kota Sawahlunto Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno, Budaya DaerahPertambangan Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami BRAND Visi Kota Sawahlunto dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3) Ps. dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;3. Achievable:3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; g p g p y g p5. Time Bond: Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah S b i h• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan k lit kualitas dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik orang baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. orang Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. How?1. Mengurangi di1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai d d i dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. k i ki • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • M j Menjaga k l t i kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, y , yang lebih baik, maju, dan tenteram, t t Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya y Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, sosial ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance F G tt G Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, publik pemerintah, pemerintah civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. iji k dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Troikadadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. Sistem Perencanaan yang Berhasil• Sistem perencanaan yang Si t mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.• Pelaku t P l k utamanya adalah d l h masyarakat dan usaha swasta. dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan j g jangan sampai terjadi kemunduran. p j• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. dadang-solihin.blogspot.com 54

×