1. Disampaikan pada
Program Percepatan Akuntabilitas
Keuangan Pemerintah
Mei 2009

2. Dasar Hukum
• Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
• Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tetang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
• Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar
• Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Negara
• Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara
• Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 2

3. Pokok Bahasan
1 Cakupan Barang Milik Negara dan urgensi SIMAK-BMN dalam
pengelolaan BMN
2
• Atribut Barang Milik Negara
3
• Output SIMAK-BMN
4
• Sistem dan Prosedur SIMAK-BMN
| 3

4. Barang Milik Negara
• Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
• Perolehan lainnya yang sah:
– Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau
yang sejenis;
– Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;
– Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan
undang-undang; atau
– Barang yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh ketentuan
hukum tetap.
4

5. Penyajian BMN dalam Laporan
Keuangan
• Neraca
– Aset Lancar
• Persediaan
– Aset Tetap
• Tanah
• Peralatan dan Mesin
• Gedung dan Bangunan
• Jalan, Irigasi dan Jaringan
• Aset Tetap Lainnya
• Konstruksi Dalam Pegerjaan
– Aset Lainnya
• Aset Tetap yang Dihentikan dari Penggunaan Aktif Pemerintah
• Catatan atas Laporan Keuangan
– Aset Bersejarah
– Ekstrakomptabel
– Penjelasan atas BMN yang disajikan di Neraca
5

6. Pengelolaan BMN
6

7. Atribut BMN
• Nama BMN
• Nomor Aset/Nomor Urut Pendaftaran (NUP)
• Kode Kepemilikan
• Label BMN (Register)
• Tanggal Perolehan
• Tanggal Pembukuan
• Satuan BMN
• Dasar Harga
• Kondisi BMN
7

8. Nama Barang Milik Negara
• Nama BMN dirumuskan dalam suatu tabel BMN, dilambangkan
dalam bentuk kode angka dan dibakukan dalam PMK.
• Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang
mengusulkan BMN yang belum tercantum dalam Lampiran
PMK kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
• Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan kajian
bersama Kementerian Negara/Lembaga atas usulan
penambahan kode BMN.
• Dalam hal berdasarkan kajian usulan dinilai layak, Direktur
Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri menetapkan
pencantuman Barang Milik Negara dalam Penggolongan dan
Kodefikasi Barang.
8

9. Levelisasi Penggolongan BMN
• Golongan
Semakin Detil
Semakin Global
• Bidang
• Kelompok
• Sub Kelompok
• Sub-sub
Kelompok
9

10. Tabel Kode BMN
10

11. Nama dan Kode BMN: Sebuah Contoh
X . XX . XX. XX . XXX
Sub-sub Kelompok Barang
Sub Kelompok Barang
Kelompok Barang
Bidang Barang
Golongan Barang
2 . 12 . 01 . 02 . 001
PC Unit
Personal Komputer
Komputer Unit
Komputer
Barang Bergerak
11

12. Nama dan Kode BMN: Sebuah Contoh
X . XX . XX. XX . XXX
Sub-sub Kelompok Barang
Sub Kelompok Barang
Kelompok Barang
Bidang Barang
Golongan Barang
2 . 12 . 02 . 03 . 003
Printer
Peralatan Personal Komputer
Peralatan Komputer
Komputer
Barang Bergerak
12

13. Kode Kepemilikan
XXX . XX . XX. XXXXXX . XXX
UAPKPB (Pembantu Satuan Kerja)
UAKPB (Satuan Kerja)
UAPPB-W (Kantor/Koordinator Wilayah)
UAPPB-E1 (Eselon 1)
UAPB (Kementerian Negara/Lembaga)
015 . 11 . 0199. 477198 . 000
N/A
STAN
Instansi Pusat
BPPK
Departemen Keuangan
13

14. Nomor Urut Pendaftaran (NUP)/
Nomor Aset
KB: 2 .12 .01. 02 . 001 P.C UNIT
NUP: 1 NUP: 2 NUP: 3 NUP: 4 NUP: 5
KB: 2.12. 02.03.003 PRINTER
NUP: 1 NUP: 2 NUP: 3 NUP: 4 NUP: 5
14

15. Label (Register) BMN
UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W
UAKPB
UAPKPB
Tahun Perolehan
XXX . XX . XXXX. XXXXXX . XXX. XXXX
X. XX . XX. XX . XXX. XXXXXX
Nomor Urut Pendaftaran
Sub-sub Kelompok Barang
Sub Kelompok Barang
Kelompok Barang
Bidang Barang
Golongan Barang
15

16. Label (Rerister) BMN: Sebuah Contoh
Printer milik STAN, diperoleh tahun 2007, nomor urut
pendaftaran 7
015 .11 . 00 . 477198 . 000 . 2007
2 . 12 . 02 . 03 . 003 . 7
16

17. Kondisi BMN Bergerak
17

18. Kondisi BMN Tanah
18

19. Kondisi BMN Jalan dan Jembatan
19

20. Kondisi BMN Bangunan
20

21. Tanggal Perolehan dan Pembukuan
• Tanggal perolehan  tanggal saat terjadi serah terima
BMN yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah
Terima Barang
• Tanggal pembukuan  tanggal pencatatan/ penginputan
transaksi BMN ke dalam aplikasi SIMAK-BMN
• Tanggal perolehan harus lebih dulu atau sama dengan
tanggal pembukuan.
21

22. Dasar Harga
• BMN dicatat/dibukukan sebesar biaya
perolehannya.
• Biaya perolehansemua biaya yang dikeluarkan
sampai BMN siap digunakan.
• Apabila biaya perolehan tidak tersedia, digunakan
harga taksiran.
22

23. Satuan BMN
• Setiap BMN dicatat dengan nama satuan
yang baku.
• Contoh: Tanah dengan M2, Peralatan dan
Mesin dengan Buah, Set, atau Unit, dsb.
23

25. Output SIMAK-BMN: Laporan Barang
• Laporan BMN Intrakomptabel  Laporan yang
menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan
berkurang, serta saldo akhir BMN yang
memenuhi syarat kapitalisasi yang berakhir pada
tanggal tertentu.
• Laporan BMN Ekstrakomptabel  Laporan yang
menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan
berkurang, serta saldo akhir BMN yang tidak
memenuhi syarat kapitalisasi yang berakhir pada
tanggal tertentu.
25

26. Output SIMAK-BMN: Buku BMN
• Buku BMN Intrakomptabel Catatan
kronologis mutasi BMN yang memenuhi
syarat kapitalisasi dari tanggal transaksi ke
tanggal transaksi per klasifikasi tertentu.
• Buku BMN Ekstrakomptabel Catatan
kronologis mutasi BMN yang tidak
memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal
ke tanggal per klasifikasi tertentu.
26

27. Output SIMAK-BMN: Jurnal BMN
• Data elektronis yang berisi jurnal BMN
untuk meng-update posisi BMN di Neraca
(UAKPA).
• Hanya berkaitan dangan BMN yang
mutasi nilainya memenuhi syarat
kapitalisasi.
Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 27

28. Output SIMAK-BMN: Posisi BMN di
Neraca
• Menyajikan nilai akhir BMN yang akan
tersaji di neraca.
• Cakupan:
– Aset Lancar Persediaan.
– Aset Tetap.
– Aset Lainnya Aset Tetap yang dihentikan
dalam kegiatan Pemerintah.
– Aset Lainnya  Aset Tidak Berwujud: Hak
Cipta, Paten, dsb.
Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 28

29. Output SIMAK-BMN: Berbagai Kartu
Pengontrol
• DBR Kartu pengendali barang-barang
yang ada di dalam ruangan.
• KIB Kartu pengendali untuk BMN
berupa Tanah, Bangunan Air, Gedung dan
Bangunan, Alat Besar, Alat Angkutan dan
Alat Besar.
• DBL Kartu pengendali untuk BMN yang
tidak masuk dalam DBR maupun KIB.
Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 29

31. Alur Pengiriman dan Rekonsiliasi
Data SAI
KANWIL UAPB KANWIL
UAPA
DJKN DJPBN
UAPPB-E1 UAPPA-E1
KANWIL KANWIL
DJKN UAPPB-W UAPPA-W
DJPBN
KPKNL UAKPB UAKPA KPPN
Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 31

33. Pemrosesan BMN dalam Aplikasi SAI
Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 33

34. Ikhtisar Tugas KPB
Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna
secara berkala
Uraian H B S T
Membukukan BMN berdasarkan dokumen sumber 
Memberi tanda registrasi pada BMN 
Membuat/meng-update DBR/KIB/DBL 
Menyampaikan jurnal transaksi BMN ke UAKPA 
Menyusun LBKP  
Menyusun LKB 
Menyusun Catatan atas LBKP 
Melakukan rekonsiliasi data dengan KPKNL  
Menyampaikan LBKP dan CaLBKP ke UAPPBW/E1  
Menyampaikan LKB ke UAPPBW/E1 
Memelihara dokumen sumber dan laporan    
34

36. Cakupan Persediaan
• Barang atau perlengkapan (supplies)
yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah;
• Bahan atau perlengkapan (supplies)
yang digunakan dalam proses
produksi;
• Barang dalam proses produksi yang
dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat;
• Barang yang disimpan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat
dalam rangka kegiatan pemerintahan.
Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 36

37. BAS Persediaan (1/3)
Kode BAS Uraian
1151 Persediaan
11511 Persediaan Bahan Operasional
115111 Barang Konsumsi
115112 Amunisi
115113 Bahan Untuk Pemeliharaan
115114 Suku Cadang
37

38. BAS Persediaan (2/3)
Kode BAS Uraian
11512 Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
115121 Pita cukai, Meterai dan Leges
115122 Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat
115123 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
115124 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
115125 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
115126 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
115127 Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
38

39. BAS Persediaan (3/3)
Kode BAS Uraian
11513 Persediaan Bahan untuk Proses Produksi
115131 Bahan Baku
115132 Barang Dalam Proses
11519 Persediaan Bahan Lainnya
115191 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
115192 Persediaan Barang Hasil Sitaan
115193 Persediaan Lainnya
39

40. Contoh Persediaan per Kode Akun
40

41. Contoh Persediaan per Kode Akun
41

42. Kebijakan Akuntansai
Persediaan
42

43. Input-Proses-Output SIMAK BMN-
KPB
43

44. Prosedur Akuntansi Persediaan
Mulai Lakukan
Lakukan pengiriman
inventarisasi data ke
Akhir Y
semester SIMAK-BMN
?
T
Hasil inv T
T Terdapat vs.
mutasi? catatan
berbeda ?
Y Y
Input dalam Input
aplikasi perbedaan
Persediaan dalam
Aplikasi
Buku/ Buku/
Laporan Laporan Selesai
Persediaan Persediaan
44

45. Jenis Transaksi Persediaan
Persediaan Masuk Persediaan Keluar Koreksi
• Saldo Awal • Habis Pakai Hasil Opname
• Pembelian • Transfer Keluar Fisik
• Transfer Masuk • Hibah Keluar
• Hibah Masuk • Usang Mencatat hasil
• Rampasan • Rusak opname fisik
• Perolehan • Penghapusan tiap akhir
Lainnya Lainnya semester
45

46. Jurnal Persediaan
Penambahan
Dr. <Nama Persediaan
dalam Klasifikasi BAS 6 digit> ... RpXXXX
Cr. Cadangan persediaan …………………..……… RpXXXX
Pengurangan
Dr. Cadangan persediaan ……..……… RpXXXX
Cr. <Nama Persediaan
dalam Klasifikasi BAS 6 digit> …………..... RpXXXX
46

48. Kebijakan Akuntansi Tanah
48

49. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah Peralatan Gedung Jalan, Konstruksi Aset
dan Mesin dan Irigasi,dan Dalam Tetap
Bangunan Jaringan Pengerjaan Lainnya
1.01—Tanah
dengan biaya perolehan > Rp 1
Dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca
49

50. Jurnal Standar Tanah
Jurnal Pengurangan Tanah
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131111 Tanah XXXX
50

51. Kebijakan Akuntansi: Peralatan dan
Mesin
51

52. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah Peralatan dan Gedung dan Jalan, Konstruksi Aset
Mesin Bangunan Irigasi,dan Dalam Tetap
Jaringan Pengerjaan Lainnya
2.01—Alat Besar 2.11—Alat Persenjataan
2.02—Alat Angkutan 2.12—Komputer
2.03—Alat Bengkel dan Alat Ukur 2.13—Alat Eksplorasi
2.04—Alat Pertanian 2.14—Alat Pemboran
2.05—Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.15—Alat Produksi & Pemurnian
2.06—Alat Studio, Komunikasi dan 2.16—Alat Bantu Eksplorasi
Pemancar 2.17—Alat Keselamatan Kerja
2.07—Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.18—Alat Peraga
2.08—Alat Laboratorium 2.19—Unit Peralatan Proses Produksi
• Biaya perolehan > Rp 300.000; yang diperoleh sejak 1/1/2002; dicatat dalam Buku Barang
Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca
• Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK.
52

53. Jurnal Standar Peralatan dan Mesin
Jurnal Pengurangan Peralatan dan Mesin
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131311 Peralatan dan Mesin XXXX
53

54. Kebijakan Akuntansi: Gedung dan
Bangunan
54

55. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah Peralatan dan Gedung dan Jalan, Konstruksi Aset
Mesin Bangunan Irigasi,dan Dalam Tetap
Jaringan Pengerjaan Lainnya
1.06—Bangunan Gedung
1.08—Bangunan Menara
1.09—Rambu-rambu
1.10—Tugu Titik Kontrol/Pasti
•biaya perolehan > Rp 10.000.000, yang diperoleh sejak 1/1/2002, dicatat dalam Buku
Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca
•Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK.
55

56. Jurnal Standar Gedung dan Bangunan
Jurnal Pengurangan Gedung dan Bangunan
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131511 Gedung dan Bangunan XXXX
56

57. Kebijakan Akuntansi: Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
57

58. Jurnal Standar Jalan Irigasi dan
Jaringan (1/2)
Jurnal Pengurangan Jalan, irigasi dan Jaringan
Dr. 131711 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131712 Jalan dan Jembatan XXXX
Cr. 131713 Irigasi XXXX
Cr. 131711 Jaringan XXXX
58

59. Jurnal Standar Jalan Irigasi dan
Jaringan (2/2)
59

60. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah Peralatan dan Gedung dan Jalan, Konstruksi Aset
Mesin Bangunan Irigasi,dan Dalam Tetap
Jaringan Pengerjaan Lainnya
1.02—Jalan dan Jembatan
1.03—Bangunan Air
1.04—Instalasi
1.05—Jaringan
dengan biaya perolahan > Rp 1
60

61. Kebijakan Akuntansi: Aset Tetap Lainnya
61

62. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah Peralatan dan Gedung dan Jalan, Konstruksi Aset
Mesin Bangunan Irigasi,dan Dalam Tetap
Jaringan Pengerjaan Lainnya
2.09—Koleksi Perpustakaan/Buku
2.10—Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga
3.01—Hewan
3.02—Ikan
3.03—Tanaman
dengan biaya perolahan > Rp 1
Aset Renovasi
62

63. Jurnal Standar Aset Tetap Lainnya
Jurnal Pengurangan Gedung dan Bangunan
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 131911 Aset Tetap dalam Renovasi XXXX
Cr. 131921 Aset Tetap Lainnya XXXX
63

64. Kebijakan Akuntansi: Konstruksi Dalam
Pengerjaan
64

65. Jurnal Standar Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Jurnal Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXXX
Cr. 132111 Konstruksi Dalam Pengerjaan
65

66. Kebijakan Akuntansi Barang
Bersejarah
66

67. Kebijakan Akuntansi Perolehan BMN
Gabungan
Biaya perolehan dari masing-
masing aset tetap yang diperoleh
secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang bersangkutan.
67

68. Input-Proses-Output SIMAK BMN-
KPB
68

69. Transaksi BMN-AT Non KDP
Saldo Awal
Perolehan Perubahan Penghapusan
• Pembelian • Penghapusan
• Transfer masuk • Pengurangan
kw/nilai • Transfer Keluar
• Hibah •
• Pengembangan Reklasifikasi Keluar
• Rampasan • Koreksi Pencatatan
Langsung
• Penyelesaian Hibah
• Pengembangan  •
Pembangunan
dengan KDP
• Pembatalan • Perubahan Kondisi
Penghapusan
• Koreksi Perubahan
• Reklasifikasi Masuk
Nilai/Kuantitas
• BSG Perubahan Nilai
• Penerimaan aset
• BGS dari engembangan
Koreksi Tim
• Pertukaran aset Renovasi Penertiban Aset
• Perolehan Lainnya
69

70. Transaksi BMN-AT KDP
Sa
ldo Pe
DP
Aw ng
K
al em
an
K
ka k p n K at
DP KD ban
leh
tu ha cat
Un
tah lin ert DP
sal Untu pe tu P ga
a
ro
un role en
un ya p am
do k m na k n
Pe
pe k m
ya m m
be ang ada
lan an
tah akhi enc pe ng b en
rja gar
a
tu
be un r KD atat Un di rtam per han cata
Ap lum lal in
lik u y P ak o
m Sald put any leh KDP
t
asi diin an hir au o d a an
SIM pu g p u A w i m te l
AK t di n
Pe al K enu h
a
-BM KD ro D
N P le P
ha
n
70

71. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah Peralatan dan Gedung dan Jalan, Konstruksi Aset
Mesin Bangunan Irigasi,dan Dalam Tetap
Jaringan Pengerjaan Lainnya
5.00 Konstruksi dalam Pengerjaan
71

72. Input-Proses-Output SIMAK BMN-
PPB-W
72

73. Ikhtisar Tugas PPB-W
Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pembantu
Pengguna Wilayah secara berkala
Uraian S T
Membukukan BMN ke dalam Daftar Barang Pembantu 
Pengguna Wilayah berdasarkan LBKP/ADK
Menyusun LBPPW  
Menyusun LKB 
Menyusun Catatan atas LBPPW 
Melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil DJKN  
Menyampaikan LBPPW dan CaLBPPW ke UAPPB-E1  
Menyampaikan LKB ke UAPPB-E1 
Memelihara dokumen sumber dan laporan  
73

74. Input-Proses-Output SIMAK BMN-
PPB-E1
74

75. Ikhtisar Tugas PPB-E1
Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pembantu
Pengguna Eselon 1 secara berkala
Uraian S T
Membukukan BMN ke dalam Buku Barang Pembantu 
Pengguna Eselon 1 berdasarkan LBKP(LBPPW)/ADK
Menyusun LBPPE1  
Menyusun LKB 
Menyusun Catatan atas LBPE1 
Melakukan rekonsiliasi data dengan DJKN  
Menyampaikan LBPPE1 dan CaLBPPE1 ke UAPB  
Menyampaikan LKB ke UAPB 
Memelihara dokumen sumber dan laporan  
75

76. Input-Proses-Output SIMAK BMN-PB
76

77. Ikhtisar Tugas PB
Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna
secara berkala
Uraian S T
Membukukan BMN ke dalam Buku Barang Pengguna 
berdasarkan LBPP-E1/ADK
Menyusun LBPP  
Menyusun LKB 
Menyusun Catatan atas LBP 
Melakukan rekonsiliasi data dengan DJKN  
Menyampaikan LBP dan CaLBP ke DJKN  
Menyampaikan LKB ke DJKN 
Memelihara dokumen sumber dan laporan  
77

79. Jadwal Pelaporan BMN Semester 1
Unit Terima Proses Kirim Waktu
Organisasi Pengiriman
UAKPB - - 05 Juli 20x0
2 hari
UAPPB-W 06 Juli 20x0 3 hari 11 Juli 20x0
2 hari
UAPPB-E1 12 Juli 20x0 3 hari 14 Juli 20x0
3 hari
UAPB 17 Juli 20x0 3 hari 20 Juli 20x0
1 hari
Menkeu cq. 21 Juli 20x0 - -
DJKN
Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 79

80. Jadwal Pelaporan BMN Semester 2
Unit Terima Proses Kirim Waktu
Organisasi Pengiriman
UAKPB - - 10 Januari 20x1
5 hari
UAPPB-W 15 Januari 20x1 5 hari 20 Januari 20x1
3 hari
UAPPB-E1 23 Januari 20x1 5 hari 28 Januari 20x1
2 hari
UAPB 30 Januari 20x1 5 hari 4 Februari 20x1
1 hari
Menkeu cq. 5 Februai 20x1 - -
DJKN
Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 80

81. Jadwal Pelaporan BMN Tahunan
Unit Terima Proses Kirim Waktu
Organisasi Pengiriman
UAKPB - - 15 Januari 20x1
5 hari
UAPPB-W 20 Januari 20x1 5 hari 25 Januari 20x1
3 hari
UAPPB-E1 28 Januari 20x1 5 hari 2 Februari 20x1
2 hari
UAPB 4 Februari 20x1 15 hari 19 Februari 20x1
(termasuk 1 hari
pemutakhiran
data)
Menkeu cq. 20 Februai 20x1 - -
DJKN
Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 81

82. Terima Kasih