SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
KAWASAN
INDUSTRI BATANG
Jakarta, 28 September 2020
1
Keterangan :
Terjadi peningkatan Kawasan Industri (KI) baik dari sisi jumlah maupun
luasannya.
1. Dari sisi jumlah, terjadi peningkatan sebesar 47,5 persen
2. Sementara dari sisi luas mengalami peningkatan 15.662,02 Ha atau sebesar
43,26 persen. KI di luar Jawa mengalami peningkatan sebanyak 14
Kawasan Industri dengan penambahan luas lahan seluas 8.664,36 ha pada
tahun 2020
3. Meskipun dari sisi jumlah KI peningkatan masih banyak terjadi di Jawa,
tetapi karena di luar Jawa ketersediaan lahan masih relatif luas maka
peningkatan persentase luas KI di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan
dengan di Jawa
KONDISI KAWASAN INDUSTRI INDONESIA
JUMLAH KAWASAN INDUSTRI OPERASIONAL TAHUN2015
Pertumbuhan dalam5
Tahun
*Lahan sudah clear & clean
JUMLAH KAWASAN INDUSTRI DALAM TAHAP KONSTRUKSI TAHUN 2020*
NO PULAU JUMLAH KI LUAS(HA)
1 Jawa 15 4,067.48
2 Kalimantan 11 4,959.33
3 Maluku Papua 2 600.00
4 Nusa Tenggara 1 191.00
5 Sulawesi 2 849.00
6 Sumatera 7 4,083.00
Total 38 14,749.81
NO PULAU JUMLAH KI LUAS(HA) LUAS (%)
1 Jawa 47 29.551,89 81,64%
2 Kalimantan 1 246,00 0,68%
3 Sulawesi 1 332,00 0,92%
4 Sumatera 31 6.069,73 16,77%
Total 80 36.199,62 100,00%
JUMLAH KAWASAN INDUSTRI OPERASIONAL TAHUN2020
*Update Septmber2020
KONDISI KAWASAN INDUSTRI INDONESIA (II)
3
PENJUALAN LAHAN KAWASAN INDUSTRI
Sumber: Himpunan Kawasan Industri, 2020
Luas (Ha) Jumlah
Perusahaan
Tenant
Latar Belakang
Tenant
PMA 2019 371,11 42 Automotive & Parts,
Data Centre, Food &
Beverage, Chemical,
dll
2020 61,82 20 Auto & Auto
Related, Data
Centre,
Plastic/Packaging, dll
PMDN 2019 50,27 35 Automotive & Parts,
Data Centre, Food &
Beverage, Chemical,
dll
2020 13,00 5 Auto & Auto
Related, Data
Centre,
Plastic/Packaging, dll
Arahan Pengembangan Kawasan Industri Nasional
1’st Generation 2’nd Generation 3’rd Generation1970 1990 2009 Today
Stated Owned IP Domination Private IP Development Modern IP Industry 4.0
Next Gen
KAWASAN INDUSTRI GENERASI KETIGA KAWASAN INDUSTRI 4.0
Education
(Formal &Vocational)
Research &
DevelopmentCentre
NewUrban
DevelopmentOriented
Raw Materials
Infrastructures
Logistic System
Incentives
Upgrading
SmartInfrastructures
HumanCapital
Infrastructures
Smart LogisticSystem
Digital Hub &
InnovationPark
KI berbasis Industri pengolahan SDA
(hilirisasi SDA)
Meningkatkan efisiensi sistem
logistik
KI sebagai pendorong
pengembangan pusat ekonomi baru
1
2
3
Pendekatan Perwilayahan
Luar Jawa Jawa KI berbasis teknologi tinggi
KI berbasis industri padat karya
KI berbasis industri yang hemat air
1
2
3
4
Tahapan Pembangunan Kawasan Industri (Common Case)
Penyusunan
Dokumen
Perencanan
Perizinan
Pembebasan
Lahan
Pembangunan Operasional
• Pra Studi Kelayakan
• Studi Kelayakan
• Masterplan
• Rencana Strategis
• Detail Engineering
Design
• Tata Tertib Kawasan
• Izin Lokasi
• Izin Lingkungan
(Amdal)
• Izin Usaha Kawasan
Industri
• Proses
pembebasan
• Proses sertifikasi
• Pematangan
lahan
• Pembangunan
infrastruktur
dasar
• Pembangunan
fasum/fasos
5
Special Case KI Batang
 Seluruh atau sebagian lahan telah dimiliki dari awal (HGU) waktu lebih singkat  segera diselesaikan dokumen
perencanaan, perizinan, sertifikasi lahan, pembangunan dan bisa operasional
KONSEP APPAREL PARK
ustrial Park
Education & Trainin
(Formal & Vocational)
Research & Develop
Center
Residential & Supporting
Area
Supply Chain Support
g
Ind
ment
ing
Infrastructures
Logistic System
Incentives
6
Tantangan
Pengembangan Kawasan Industri
PENYIAPAN
DOKUMEN
LAHAN &
TATARUANG
PERIZINAN
INFRA-
STRUKTUR
PENGELOLA &
TENANT
KENYAMANAN
BERUSAHA
TANTANGAN KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS
7
Sinergi Pengembangan Kawasan Industri di Sepanjang Koridor Utara Jawa
TUJUAN SINERGI KAWASAN INDUSTRI:
1. Mendorong tumbuhnya Kawasan-Kawasan
industri dan investasi baru di sepanjang
koridor tol
2. Menciptakan wilayah dengan keterkaitan
supply chain dan value chain disepanjang
koridor pantura
3. Mengintegrasikan pengembangan Kawasan
Industri di sepanjang koridor pantura Jawa
dengan pengembangan infrastruktur
khususnya infrastruktur transportasi/logistik
4. Meningkatkan daya saing wilayah melalui
efisiensi biaya logistik
5. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur
baik infrastruktur transportasi/logistik
maupun infrastruktur lain (listrik, gas, dll)
yang dibangun Pemerintah (Pelabuhan,Jalan
Tol, Dryport)
WPPI JawaTimur:
Lamongan,
Surabaya,
Mojokerto-
Tuban,
Gresik,
Sidoarjo,
Bangkalan
WPPI Banten:
Cilegon, Tangerang,Serang,
WPPI Jabar Barat:
Bogor Kota Bekasi, Kab. Bekasi,
Kab. Karawang, Kab.
Purwakarta,Subang
WPPI Jabar Timur:
Cirebon, Indramayu,
Majalengka
WPPI Jawa Tengah:
Kendal, Semarang,
Demak
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Jawa Kawasan Industri di Utara Jawa
Jumlah KI: 71
Luas KI: 36.549 ha
Kawasan Peruntukan
Industri di Utara Jawa sesuai
RTRW
kota/Kabupaten
Luas KPI: 209.783 ha
Isu dan Tantangan Sinergi Pengembangan Kawasan Industri di Sepanjang Koridor Utara Jawa
9
No Isu dan Tantangan Dampak Usulan Penyelesaian
Terhambatnya proses perizinan tertutama izin
lokasi dan izin lingkungan sehingga rencana
investasi tidak terealisasi
1. Dilakukan revisi RTRW yang dapat dilakukan
setiap 5 tahun
2. Menggunakan mekanisme percepatan
perizinan pemanfaatan ruang (diskresi
Gubernur dan Menteri ATR/BPN)
1 Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak
mengakomodasi pengembangan Kawasan industri
(baik di tingkat RTRW Kab/Kota, RTRW Provinsi
maupun dokumen perencanaan tata ruang yang
diterbitkan Pusat seperti Perpres 78/2017 tentang
RTRW Kedungsepur)
2 Hambatan dalam pengadaan lahan baik dari sisi
kesediaaan dan harga lahan serta potensi spekulasi
lahan dan konflik sosial
Rencana investasi tidak sesuai rencana, dapat
molor ataupun batal
Rencana investasi terhambat, biaya produksi
tinggi
1. Pengusulan pengadaan lahan KI sebagai
kepentingan umum dalam draft Omnibus Law
2. Pemanfaatan aset-aset lahan yang tidak
produktif milik BUMN
1. Dukungan penyediaan infrastruktur
khususnya gas dan air baku di sepanjang
koridor utara Jawa oleh Pemerintah
3 Belum tersedianya infrastruktur pendukung
Kawasan Industri (terutama gas dan air baku)
dengan tingkat pelayanan yang memadai dan sama
di sepanjang koridor utara jawa
4 Ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Priok dan
Tanjung Perak
Logistik cost yang tinggi khususnya pada
Kawasan Industri yang berada di Jawa Tengah
atau Jawa Barat bagian Timur
Industri harus mengambil SDM dari luar daerah5 Penyediaan SDM Industri yang memiliki skill dan
kompetensi yang dibutuhkan industri
6 Perlunya peningkatan jalan-jalan akses dari jalan
nasional ke KI yang umumnya berupa jalan
kabupaten atau jalan provinsi
Kemacetan
1. Pembangunan Pelabuhan alternatif yang
mampu melayani industri, seperti Pelabuhan
Patimban dan rencana Pelabuhan Kendal
1. Penyediaan sekolah vokasi dan link & match
industri dan pendidikan
1. Dukungan peningkatan jalan akses oleh
Kemen. PUPR
Kawasan Industri Prioritas di Sepanjang Koridor Utara Jawa
1
2
3
4
5 6
7
8
9
1
2
3
1. KI Manyingsal
Pengelola konsorsium PT. RNI, PT. PP dan JIEP.
Lokasi Kec. Manyingsal, Subang dengan luas
lahan 1.300 Ha (HGU). Status KI: Persiapan
2. KI Suryacipta Subang
Pengelola PT. Suryacipta Swadaya. Lokasi Kec.
Cipedeuy dengan luas rencana total 2.000 Ha
(dikuasai 1400 ha). Status KI: sudah memiliki
IUKI
3. KI PTPN VIII – JIEP
Kec. Jalupang dengan luas 3.754 ha (HGU),
dikerjasamakan dengan Jakarta Industrial
Estate Pulogadung (JIEP). Status KI:Persiapan
Kabupaten Subang
4 5 6
4. KI Brebes
Pengelola PT. Kawasan
Industri Wijayakusuma
(KIW), luas 3800 ha.Status
Persiapan
5. KI Batang
Pengelola PT. KIW,PT. PP,
PTPN IX, luas 3800 ha(HGU)
Tahap 1 450 ha. Status
Persiapan
6. KI Kendal
Pengelola PT. Jababeka, luas 1000 ha. Status memiliki IUKI dan sudah
operasional
7. KI Ngawi
Pengelola PT. Perhutani (KPBU), luas 724 ha. Status Persiapan
10
8. KI JIIPE
Pengelola PT. JIIPE. Lokasi di Kec. Manyar Kab. Gresik. Luas Rencana
3500 ha (dikuasai 2000 ha). Status memiliki IUKI danOperasional
9. KI Bangkalan
Pengelola PT. JIIPE. Lokasi di Kec. Tragah dan Kec. Tanjung Bulupandan,
Kab. Bangkalan. Luas Rencana 3500 ha (dikuasai 50 ha). Status memiliki
Persiapan
10. KI Wilmar Serang
Pengelola Wilmar Group. Lokasi di Kec. Bojanegara, Kab. Serang. Luas
Rencana dikuasai 1000 ha. Status KI pembangunan dan sedang proses
IUKI (BAP telah dilakukan Juli 2020)
10
Lokasi Kecamatan Losari, Tanjung, dan
Bulakamba, Kabupaten Brebes,Jawa
Tengah
Jalan Raya Arteri KM 19, Brangsong,Kabupaten
Kendal, Jawa Tengah
Pelabuhan, Ketanggan, Kec. Gringsing, Kabupaten
Batang, Jawa Tengah
Total Lahan Rencana 3976 Ha 1000 Ha 4326,8 Ha
Total Land Bank (dikuasai) - 734,9 Ha 4326,8 Ha (sesuai RTRW baru 450ha)
Total Lahan yang siap
ditawarkan (clear &clean)
- 734,9 Ha 450 Ha
FokusIndustri Textile Industry and Miscellaneous
Industry
Miscellaneous Industry include TextileIndustry Textile Industry and MiscellaneousIndustry
Pengelola PT. Kawasan Industri Wijayakusuma(KIW) PT. Kawasan Industri Kendal Konsorsium PT. PP,PT. PTPN IX, PT. KIW
Akses  Pelabuhan Cirebon (±55 km)/70 menit)
 Pintu Tol Brebes Barat (TolTransjawa)
(±10 km)/20 menit)
 Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)
Kertajati (±115 km)/150 menit)
 Jaringan Jalan Nasional I(Akses
Pantura) (±5 km)/10 menit)
 Pelabuhan Kuala Emas (±30 km)/60 menit)
 Bandara Ahmad Yani (±23 km)/35 menit)
 Berada tepat di Jalan Nasional 1(akses
Pantura)
 Pintu Tol Kendal (TolTransjawa) (±25 km)/35
menit)
 Pelabuhan Batang ((±62 km)/60 menit)
 Gerbang Tol Kandeman ((±30km)/50menit)
 Bandara Ahmad Yani (±60 km)/60 menit)
POTENSI KAWASAN INDUSTRI DI JAWA TENGAH SEBAGAI APPAREL PARK
BREBES KENDAL BATANG
11
Profil Lokasi Kawasan Industri Batang
Peta Status Lahan
Luas Rencana: 4326,4 ha
Luas Tahap 1 : 450 Ha
Status Lahan : HGU PTPNIII
PLTU Batang 2000
MW
Tol Trans Jawa
Rel Kereta Api
CALON PENGELOLA:
Konsorsium Kawasan Industri
Wijayakusuma (KIW), PTPN IX, PT.PP
dan Perusda Batang
KIT Batang membawa misi untuk
meningkatkan ekspor, mengurangi impor
melalui substitusi impor, dan pendayagunaan
sumberdaya lokal melalui inovasi.
Didalam KI akan dialokasikan 300 ha untuk
apparel park, dimana 50 ha diantaranyaakan
masuk di dalam tahapI. 12
Hambatan dan Upaya Penyelesaian Hambatan Pembangunan KIT Batang
Permasalahan Upaya Penyelesaian Pihak Terkait
Tata Ruang yang belum sesuai 1. Dilakukan revisi RTRW namun masih harus
menunggu 4 tahun lagi karena RTRW baru
ditetapkan 2019
2. Menggunakan mekanisme percepatan perizinan
pemanfaatan ruang (diskresi Gubernur dan
Menteri ATR/BPN)
Pemda, Kemen.
ATR/BPN
Konversi dari HGU ke HPL/HGB yang
lama
1. Percepatan pengurusan sertifikasi di Kemen.
ATR/BPN
Pemda, Kemen.
ATR/BPN
Akses ke lokasi 1. Pembangunan jalan akses yang sesuai dengan
kebutuhan/standar industri
Pemda, Kemen. PUPR
Pendanaan 1. Sinergi BUMN
2. Mencari mitra strategis dari swasta baik dalam
maupun luar negeri yang memiliki kemampuan
finansial, manajerial dan jaringan pemasaran
Kemen. BUMN,
Kemenperin
Dokumen Perencanaan belum ada 1. Percepatan penyusunan dokumen Perencanaan
(FS, Masterplan)
Kemenperin
Perizinan belum dimiliki sama sekali
(Izin lokasi, izin lingkungan, IUKI)
1. Percepatan pengurusan perizinan Kawasan industri Pemda, Kemenperin,
BKPM 13

More Related Content

What's hot

Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2suparmono
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangPenataan Ruang
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahanushfia
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gemaPengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gemadini putri
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Dadang Solihin
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019Nurohman Pkh Brebes
 
Kuesioner PODES 2014 - DESA
Kuesioner PODES 2014 - DESAKuesioner PODES 2014 - DESA
Kuesioner PODES 2014 - DESAjoihot
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMSyahroni Ateng Syafrudin
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
 
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docx
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docxForm Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docx
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docxAnggoroRespati2
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar BerakhlakCoach RFIRMANS
 

What's hot (20)

Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gemaPengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Kuesioner PODES 2014 - DESA
Kuesioner PODES 2014 - DESAKuesioner PODES 2014 - DESA
Kuesioner PODES 2014 - DESA
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
 
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docx
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docxForm Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docx
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docx
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 

Similar to Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Industri Batang | IKA UNDIP | Special Event

Presentasi Laporan Pendahuluan FS IISP(1).pptx
Presentasi Laporan Pendahuluan FS IISP(1).pptxPresentasi Laporan Pendahuluan FS IISP(1).pptx
Presentasi Laporan Pendahuluan FS IISP(1).pptxBAPPEDAPROVJATIM
 
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Dimas Hastomo
 
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)S. Pandu Hartadita
 
KITB_2020.pdf
KITB_2020.pdfKITB_2020.pdf
KITB_2020.pdfjimtua
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bantenushfia
 
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdfNonaSugiharti1
 
RDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdfRDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdfApriadi Budi
 
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdfAhmad Taufik
 
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptx
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptxKawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptx
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptxssuser374f20
 
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021CIkumparan
 
Pengembangan batam untuk mendukung industri maritim dan pariwisata
Pengembangan batam untuk mendukung industri maritim dan pariwisataPengembangan batam untuk mendukung industri maritim dan pariwisata
Pengembangan batam untuk mendukung industri maritim dan pariwisataIrfan Widyasa
 
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptx
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptxRPIK BABAR 2023 - 2043.pptx
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptxKisriYanti
 
Program Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.pptProgram Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.pptpenssky
 
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdf
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdfKawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdf
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdfjimtua
 
9 presentasi sidang kabinet laporan akhir
9 presentasi sidang kabinet laporan akhir9 presentasi sidang kabinet laporan akhir
9 presentasi sidang kabinet laporan akhirPuguh Nugroho
 
Revisi RTRW Kabupaten Tangerang
Revisi RTRW Kabupaten TangerangRevisi RTRW Kabupaten Tangerang
Revisi RTRW Kabupaten TangerangHendra SAP
 
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdfsabariman3
 
sesi-ii-ekon-konpers-3-tahun-jokowi-jk.pptx
sesi-ii-ekon-konpers-3-tahun-jokowi-jk.pptxsesi-ii-ekon-konpers-3-tahun-jokowi-jk.pptx
sesi-ii-ekon-konpers-3-tahun-jokowi-jk.pptxHEIN10
 
Menko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptxMenko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptxjenalabidin17
 

Similar to Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Industri Batang | IKA UNDIP | Special Event (20)

Presentasi Laporan Pendahuluan FS IISP(1).pptx
Presentasi Laporan Pendahuluan FS IISP(1).pptxPresentasi Laporan Pendahuluan FS IISP(1).pptx
Presentasi Laporan Pendahuluan FS IISP(1).pptx
 
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
 
Rencana Rinci KEK Jawa Barat
Rencana Rinci KEK Jawa BaratRencana Rinci KEK Jawa Barat
Rencana Rinci KEK Jawa Barat
 
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
 
KITB_2020.pdf
KITB_2020.pdfKITB_2020.pdf
KITB_2020.pdf
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
 
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
 
RDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdfRDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdf
 
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
 
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptx
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptxKawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptx
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptx
 
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021
 
Pengembangan batam untuk mendukung industri maritim dan pariwisata
Pengembangan batam untuk mendukung industri maritim dan pariwisataPengembangan batam untuk mendukung industri maritim dan pariwisata
Pengembangan batam untuk mendukung industri maritim dan pariwisata
 
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptx
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptxRPIK BABAR 2023 - 2043.pptx
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptx
 
Program Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.pptProgram Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
 
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdf
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdfKawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdf
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdf
 
9 presentasi sidang kabinet laporan akhir
9 presentasi sidang kabinet laporan akhir9 presentasi sidang kabinet laporan akhir
9 presentasi sidang kabinet laporan akhir
 
Revisi RTRW Kabupaten Tangerang
Revisi RTRW Kabupaten TangerangRevisi RTRW Kabupaten Tangerang
Revisi RTRW Kabupaten Tangerang
 
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
 
sesi-ii-ekon-konpers-3-tahun-jokowi-jk.pptx
sesi-ii-ekon-konpers-3-tahun-jokowi-jk.pptxsesi-ii-ekon-konpers-3-tahun-jokowi-jk.pptx
sesi-ii-ekon-konpers-3-tahun-jokowi-jk.pptx
 
Menko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptxMenko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptx
 

More from TV Desa

1. ppt bu diana
1. ppt bu diana1. ppt bu diana
1. ppt bu dianaTV Desa
 
2. ppt pak agus
2. ppt pak agus2. ppt pak agus
2. ppt pak agusTV Desa
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutikTV Desa
 
4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodinTV Desa
 
5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatangTV Desa
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESATV Desa
 
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621TV Desa
 
Materi global value financing final
Materi global value financing finalMateri global value financing final
Materi global value financing finalTV Desa
 
Company profile Eden Farm
Company profile Eden FarmCompany profile Eden Farm
Company profile Eden FarmTV Desa
 
Skema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden FarmSkema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden FarmTV Desa
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 TV Desa
 
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan KabupatenNomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan KabupatenTV Desa
 
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaDRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaTV Desa
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaTV Desa
 
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakatTV Desa
 
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...TV Desa
 
Perhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaPerhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaTV Desa
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset DesaTV Desa
 
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN ManokwariAdvokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN ManokwariTV Desa
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
 

More from TV Desa (20)

1. ppt bu diana
1. ppt bu diana1. ppt bu diana
1. ppt bu diana
 
2. ppt pak agus
2. ppt pak agus2. ppt pak agus
2. ppt pak agus
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik
 
4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin
 
5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
 
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
 
Materi global value financing final
Materi global value financing finalMateri global value financing final
Materi global value financing final
 
Company profile Eden Farm
Company profile Eden FarmCompany profile Eden Farm
Company profile Eden Farm
 
Skema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden FarmSkema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden Farm
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
 
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan KabupatenNomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
 
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaDRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
 
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
 
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
 
Perhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaPerhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desa
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
 
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN ManokwariAdvokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 

Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Industri Batang | IKA UNDIP | Special Event

  • 2. Keterangan : Terjadi peningkatan Kawasan Industri (KI) baik dari sisi jumlah maupun luasannya. 1. Dari sisi jumlah, terjadi peningkatan sebesar 47,5 persen 2. Sementara dari sisi luas mengalami peningkatan 15.662,02 Ha atau sebesar 43,26 persen. KI di luar Jawa mengalami peningkatan sebanyak 14 Kawasan Industri dengan penambahan luas lahan seluas 8.664,36 ha pada tahun 2020 3. Meskipun dari sisi jumlah KI peningkatan masih banyak terjadi di Jawa, tetapi karena di luar Jawa ketersediaan lahan masih relatif luas maka peningkatan persentase luas KI di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa KONDISI KAWASAN INDUSTRI INDONESIA JUMLAH KAWASAN INDUSTRI OPERASIONAL TAHUN2015 Pertumbuhan dalam5 Tahun *Lahan sudah clear & clean JUMLAH KAWASAN INDUSTRI DALAM TAHAP KONSTRUKSI TAHUN 2020* NO PULAU JUMLAH KI LUAS(HA) 1 Jawa 15 4,067.48 2 Kalimantan 11 4,959.33 3 Maluku Papua 2 600.00 4 Nusa Tenggara 1 191.00 5 Sulawesi 2 849.00 6 Sumatera 7 4,083.00 Total 38 14,749.81 NO PULAU JUMLAH KI LUAS(HA) LUAS (%) 1 Jawa 47 29.551,89 81,64% 2 Kalimantan 1 246,00 0,68% 3 Sulawesi 1 332,00 0,92% 4 Sumatera 31 6.069,73 16,77% Total 80 36.199,62 100,00% JUMLAH KAWASAN INDUSTRI OPERASIONAL TAHUN2020 *Update Septmber2020
  • 3. KONDISI KAWASAN INDUSTRI INDONESIA (II) 3 PENJUALAN LAHAN KAWASAN INDUSTRI Sumber: Himpunan Kawasan Industri, 2020 Luas (Ha) Jumlah Perusahaan Tenant Latar Belakang Tenant PMA 2019 371,11 42 Automotive & Parts, Data Centre, Food & Beverage, Chemical, dll 2020 61,82 20 Auto & Auto Related, Data Centre, Plastic/Packaging, dll PMDN 2019 50,27 35 Automotive & Parts, Data Centre, Food & Beverage, Chemical, dll 2020 13,00 5 Auto & Auto Related, Data Centre, Plastic/Packaging, dll
  • 4. Arahan Pengembangan Kawasan Industri Nasional 1’st Generation 2’nd Generation 3’rd Generation1970 1990 2009 Today Stated Owned IP Domination Private IP Development Modern IP Industry 4.0 Next Gen KAWASAN INDUSTRI GENERASI KETIGA KAWASAN INDUSTRI 4.0 Education (Formal &Vocational) Research & DevelopmentCentre NewUrban DevelopmentOriented Raw Materials Infrastructures Logistic System Incentives Upgrading SmartInfrastructures HumanCapital Infrastructures Smart LogisticSystem Digital Hub & InnovationPark KI berbasis Industri pengolahan SDA (hilirisasi SDA) Meningkatkan efisiensi sistem logistik KI sebagai pendorong pengembangan pusat ekonomi baru 1 2 3 Pendekatan Perwilayahan Luar Jawa Jawa KI berbasis teknologi tinggi KI berbasis industri padat karya KI berbasis industri yang hemat air 1 2 3 4
  • 5. Tahapan Pembangunan Kawasan Industri (Common Case) Penyusunan Dokumen Perencanan Perizinan Pembebasan Lahan Pembangunan Operasional • Pra Studi Kelayakan • Studi Kelayakan • Masterplan • Rencana Strategis • Detail Engineering Design • Tata Tertib Kawasan • Izin Lokasi • Izin Lingkungan (Amdal) • Izin Usaha Kawasan Industri • Proses pembebasan • Proses sertifikasi • Pematangan lahan • Pembangunan infrastruktur dasar • Pembangunan fasum/fasos 5 Special Case KI Batang  Seluruh atau sebagian lahan telah dimiliki dari awal (HGU) waktu lebih singkat  segera diselesaikan dokumen perencanaan, perizinan, sertifikasi lahan, pembangunan dan bisa operasional
  • 6. KONSEP APPAREL PARK ustrial Park Education & Trainin (Formal & Vocational) Research & Develop Center Residential & Supporting Area Supply Chain Support g Ind ment ing Infrastructures Logistic System Incentives 6
  • 7. Tantangan Pengembangan Kawasan Industri PENYIAPAN DOKUMEN LAHAN & TATARUANG PERIZINAN INFRA- STRUKTUR PENGELOLA & TENANT KENYAMANAN BERUSAHA TANTANGAN KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS 7
  • 8. Sinergi Pengembangan Kawasan Industri di Sepanjang Koridor Utara Jawa TUJUAN SINERGI KAWASAN INDUSTRI: 1. Mendorong tumbuhnya Kawasan-Kawasan industri dan investasi baru di sepanjang koridor tol 2. Menciptakan wilayah dengan keterkaitan supply chain dan value chain disepanjang koridor pantura 3. Mengintegrasikan pengembangan Kawasan Industri di sepanjang koridor pantura Jawa dengan pengembangan infrastruktur khususnya infrastruktur transportasi/logistik 4. Meningkatkan daya saing wilayah melalui efisiensi biaya logistik 5. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur baik infrastruktur transportasi/logistik maupun infrastruktur lain (listrik, gas, dll) yang dibangun Pemerintah (Pelabuhan,Jalan Tol, Dryport) WPPI JawaTimur: Lamongan, Surabaya, Mojokerto- Tuban, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan WPPI Banten: Cilegon, Tangerang,Serang, WPPI Jabar Barat: Bogor Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta,Subang WPPI Jabar Timur: Cirebon, Indramayu, Majalengka WPPI Jawa Tengah: Kendal, Semarang, Demak Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Jawa Kawasan Industri di Utara Jawa Jumlah KI: 71 Luas KI: 36.549 ha Kawasan Peruntukan Industri di Utara Jawa sesuai RTRW kota/Kabupaten Luas KPI: 209.783 ha
  • 9. Isu dan Tantangan Sinergi Pengembangan Kawasan Industri di Sepanjang Koridor Utara Jawa 9 No Isu dan Tantangan Dampak Usulan Penyelesaian Terhambatnya proses perizinan tertutama izin lokasi dan izin lingkungan sehingga rencana investasi tidak terealisasi 1. Dilakukan revisi RTRW yang dapat dilakukan setiap 5 tahun 2. Menggunakan mekanisme percepatan perizinan pemanfaatan ruang (diskresi Gubernur dan Menteri ATR/BPN) 1 Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak mengakomodasi pengembangan Kawasan industri (baik di tingkat RTRW Kab/Kota, RTRW Provinsi maupun dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan Pusat seperti Perpres 78/2017 tentang RTRW Kedungsepur) 2 Hambatan dalam pengadaan lahan baik dari sisi kesediaaan dan harga lahan serta potensi spekulasi lahan dan konflik sosial Rencana investasi tidak sesuai rencana, dapat molor ataupun batal Rencana investasi terhambat, biaya produksi tinggi 1. Pengusulan pengadaan lahan KI sebagai kepentingan umum dalam draft Omnibus Law 2. Pemanfaatan aset-aset lahan yang tidak produktif milik BUMN 1. Dukungan penyediaan infrastruktur khususnya gas dan air baku di sepanjang koridor utara Jawa oleh Pemerintah 3 Belum tersedianya infrastruktur pendukung Kawasan Industri (terutama gas dan air baku) dengan tingkat pelayanan yang memadai dan sama di sepanjang koridor utara jawa 4 Ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak Logistik cost yang tinggi khususnya pada Kawasan Industri yang berada di Jawa Tengah atau Jawa Barat bagian Timur Industri harus mengambil SDM dari luar daerah5 Penyediaan SDM Industri yang memiliki skill dan kompetensi yang dibutuhkan industri 6 Perlunya peningkatan jalan-jalan akses dari jalan nasional ke KI yang umumnya berupa jalan kabupaten atau jalan provinsi Kemacetan 1. Pembangunan Pelabuhan alternatif yang mampu melayani industri, seperti Pelabuhan Patimban dan rencana Pelabuhan Kendal 1. Penyediaan sekolah vokasi dan link & match industri dan pendidikan 1. Dukungan peningkatan jalan akses oleh Kemen. PUPR
  • 10. Kawasan Industri Prioritas di Sepanjang Koridor Utara Jawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1. KI Manyingsal Pengelola konsorsium PT. RNI, PT. PP dan JIEP. Lokasi Kec. Manyingsal, Subang dengan luas lahan 1.300 Ha (HGU). Status KI: Persiapan 2. KI Suryacipta Subang Pengelola PT. Suryacipta Swadaya. Lokasi Kec. Cipedeuy dengan luas rencana total 2.000 Ha (dikuasai 1400 ha). Status KI: sudah memiliki IUKI 3. KI PTPN VIII – JIEP Kec. Jalupang dengan luas 3.754 ha (HGU), dikerjasamakan dengan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). Status KI:Persiapan Kabupaten Subang 4 5 6 4. KI Brebes Pengelola PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), luas 3800 ha.Status Persiapan 5. KI Batang Pengelola PT. KIW,PT. PP, PTPN IX, luas 3800 ha(HGU) Tahap 1 450 ha. Status Persiapan 6. KI Kendal Pengelola PT. Jababeka, luas 1000 ha. Status memiliki IUKI dan sudah operasional 7. KI Ngawi Pengelola PT. Perhutani (KPBU), luas 724 ha. Status Persiapan 10 8. KI JIIPE Pengelola PT. JIIPE. Lokasi di Kec. Manyar Kab. Gresik. Luas Rencana 3500 ha (dikuasai 2000 ha). Status memiliki IUKI danOperasional 9. KI Bangkalan Pengelola PT. JIIPE. Lokasi di Kec. Tragah dan Kec. Tanjung Bulupandan, Kab. Bangkalan. Luas Rencana 3500 ha (dikuasai 50 ha). Status memiliki Persiapan 10. KI Wilmar Serang Pengelola Wilmar Group. Lokasi di Kec. Bojanegara, Kab. Serang. Luas Rencana dikuasai 1000 ha. Status KI pembangunan dan sedang proses IUKI (BAP telah dilakukan Juli 2020) 10
  • 11. Lokasi Kecamatan Losari, Tanjung, dan Bulakamba, Kabupaten Brebes,Jawa Tengah Jalan Raya Arteri KM 19, Brangsong,Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Pelabuhan, Ketanggan, Kec. Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Total Lahan Rencana 3976 Ha 1000 Ha 4326,8 Ha Total Land Bank (dikuasai) - 734,9 Ha 4326,8 Ha (sesuai RTRW baru 450ha) Total Lahan yang siap ditawarkan (clear &clean) - 734,9 Ha 450 Ha FokusIndustri Textile Industry and Miscellaneous Industry Miscellaneous Industry include TextileIndustry Textile Industry and MiscellaneousIndustry Pengelola PT. Kawasan Industri Wijayakusuma(KIW) PT. Kawasan Industri Kendal Konsorsium PT. PP,PT. PTPN IX, PT. KIW Akses  Pelabuhan Cirebon (±55 km)/70 menit)  Pintu Tol Brebes Barat (TolTransjawa) (±10 km)/20 menit)  Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati (±115 km)/150 menit)  Jaringan Jalan Nasional I(Akses Pantura) (±5 km)/10 menit)  Pelabuhan Kuala Emas (±30 km)/60 menit)  Bandara Ahmad Yani (±23 km)/35 menit)  Berada tepat di Jalan Nasional 1(akses Pantura)  Pintu Tol Kendal (TolTransjawa) (±25 km)/35 menit)  Pelabuhan Batang ((±62 km)/60 menit)  Gerbang Tol Kandeman ((±30km)/50menit)  Bandara Ahmad Yani (±60 km)/60 menit) POTENSI KAWASAN INDUSTRI DI JAWA TENGAH SEBAGAI APPAREL PARK BREBES KENDAL BATANG 11
  • 12. Profil Lokasi Kawasan Industri Batang Peta Status Lahan Luas Rencana: 4326,4 ha Luas Tahap 1 : 450 Ha Status Lahan : HGU PTPNIII PLTU Batang 2000 MW Tol Trans Jawa Rel Kereta Api CALON PENGELOLA: Konsorsium Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PTPN IX, PT.PP dan Perusda Batang KIT Batang membawa misi untuk meningkatkan ekspor, mengurangi impor melalui substitusi impor, dan pendayagunaan sumberdaya lokal melalui inovasi. Didalam KI akan dialokasikan 300 ha untuk apparel park, dimana 50 ha diantaranyaakan masuk di dalam tahapI. 12
  • 13. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Hambatan Pembangunan KIT Batang Permasalahan Upaya Penyelesaian Pihak Terkait Tata Ruang yang belum sesuai 1. Dilakukan revisi RTRW namun masih harus menunggu 4 tahun lagi karena RTRW baru ditetapkan 2019 2. Menggunakan mekanisme percepatan perizinan pemanfaatan ruang (diskresi Gubernur dan Menteri ATR/BPN) Pemda, Kemen. ATR/BPN Konversi dari HGU ke HPL/HGB yang lama 1. Percepatan pengurusan sertifikasi di Kemen. ATR/BPN Pemda, Kemen. ATR/BPN Akses ke lokasi 1. Pembangunan jalan akses yang sesuai dengan kebutuhan/standar industri Pemda, Kemen. PUPR Pendanaan 1. Sinergi BUMN 2. Mencari mitra strategis dari swasta baik dalam maupun luar negeri yang memiliki kemampuan finansial, manajerial dan jaringan pemasaran Kemen. BUMN, Kemenperin Dokumen Perencanaan belum ada 1. Percepatan penyusunan dokumen Perencanaan (FS, Masterplan) Kemenperin Perizinan belum dimiliki sama sekali (Izin lokasi, izin lingkungan, IUKI) 1. Percepatan pengurusan perizinan Kawasan industri Pemda, Kemenperin, BKPM 13