gp2sp

1. GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT
PRODUKTIF (GP2SP)
SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN
KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN

2. 2
DATA KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA
(BPS, Februari 2013)
ANGKATAN KERJA:
121,2 jt
BEKERJA  114 jt (94,05%)
• FORMAL  45,6 juta
(39,98%)
• INFORMAL  68,4 juta
(60,02%)
PENGANGGURAN
7,2 jt (5,95%)
PENDUDUK
INDONESIA
± 250 JUTA
± 25 JT USIA
REPRODUKSI
2

3. DATA ANGKATAN KERJA PROVINSI BANTEN
(BPS, 2014)
ANGKATAN KERJA: 5.479.092 (66,47 %)
• FORMAL  60,87 %
• INFORMAL  5,6 %
PENGANGGURAN
9,87 %
• Laki-laki  65,54 %
• Perempuan  34,46 %
PENDUDUK
BANTEN 11,6
JUTA JIWA

4. • Mayoritas Pekerja Perempuan Bergerak Di Sembilan Sektor
(BPS, 2000) Industri Rokok, Tekstil, Pakaian, Sepatu,
Kimia, Elektronik, Plastik, Sektor Pendidikan dan
• Hanya 5,4% pekerja perempuan Indonesia sebagai pekerja
profesional/administratif/manjerial (BPS, 2000)
• Menurut Rose and O”Railly (1998), berdasarkan klasifikasi
sosial ekonomi mayoritas pekerja perempuan di Indonesia
melakukan pekerjaan yang rutin dan manual dengan
penghasilan yang minim.
• Saat ini, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki
banyak dikerjakan oleh perempuan.

5. Perempuan maupun laki-laki yang bekerja sering
terpajan berbagai risiko yang berpotensi
mengancam kesehatan.
Di beberapa industri banyak sekali menyerap
tenaga kerja perempuan.
Perempuan bekerja pada dengan upah rendah,
berisiko terpajan bahan yang berbahaya, pada
umumnya mempunyai beban kerja ganda akan
berdampak pada kesehatan
MASALAH KESEHATAN PEKERJA
PEREMPUAN

6. FAKTOR RISIKO KESEHATAN
PEKERJA PEREMPUAN
Ada beberapa hal yg menyebabkan
perempuan mempunyai potensi risiko
lebih besar daripada laki-laki :
1. Adanya perbedaan anatomis
2. mengalami siklus haid, kehamilan,
menyusui
3. Perlakuan terhadap pekerja perempuan
berbeda
4. Peran ganda
5. Sering mengalami pelecehan seksual
maupun kekerasan dalam pekerjaan

7. ISU PEKERJA PEREMPUAN
• Beberapa industri banyak menyerap pekerja
perempuan.
• Waktu kerja 8 jam menyebabkan kurangnya akses
ke pelayanan kesehatan
• Design dan kondisi lingkungan kerja masih bersifat
umum (belum berorientasi gender)
• Tidak mempunyai waktu/kesempatan untuk
menyusui/ memerah ASI
• Secara anatomis lebih rentan terkena penyakit akibat
kerja/kecelakaan kerja  haid, hamil, menyusui dll
• Cuti haid ?
• Perlakuan terhadap pekerja perempuan berbeda 
di upah rendah, berisiko terpajan bahan yang
berbahaya, mempunyai beban kerja ganda,
pelecehan seksual dan kekerasan dalam pekerjaan

8. MASALAH GIZI PADA PEKERJA PEREMPUAN
Hasil Riskesdas 2013:
 Proporsi anemia kelompok umur 15-64 tahun berkisar antara
16,9-25%
 Proporsi KEK pada WUS yang sedang hamil 17,3-38,5% dan
tidak hamil 10,7-46,6%
 Obesitas pada usia >18 thn laki-laki sebesar 19,7 dan perempuan
32,9
 Studi lain  pekerja perempuan yg anemia produktivitas kerja 20
% lebih rendah, output kerjanya rata-rata 5% lebih rendah serta
kapasitas kerjanya per minggu rata-rata 6.5 jam lebih rendah
dibanding dgn yg tidak anemia (Scholz, dkk, 1997; Untoro dkk,
1998).
 Permasalahan lainnya: pendidikan pekerja perempuan masih
rendah, tinggal di pemukiman yang kurang baik dan kurang
memperoleh perhatian dari perusahaan.

9. KODRAT
HAID, KEHAMILAN,
KEGUGURAN, MELAHIRKAN,
NIFAS , MENYUSUI
AKIBAT PEKERJAAN
KECELAKAAN
PENY AKIBAT KERJA
ASUPAN GIZI KURANG
PERILAKU :
DIET
Pekerja
perempuan
usia
reproduksi
Anemia pada Perempuan usia
reproduksi yang bekerja

10. 10 INDIKATOR PHBS
PHBS belum dilakukan terutama tentang konsumsi sayur dan
buah, ASI Ekslusif, kebiasaan cuci tangan dan aktivitas fisik

11. • Masalah kesehatan reproduksi pada pekerja meningkat
Beberapa penelitian di Indonesia:
– Gangguan daur haid pada pekerja tertentu
– Prevalensi Anemia tinggi
– Abortus spontan lebih tinggi
– Risiko abortus dengan pajanan pestisida meningkat
MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI PADA
PEKERJA PEREMPUAN

12. GERAKAN PEKERJA
PEREMPUAN SEHAT
(GP2SP)

13. DASAR PELAKSANAAN
1. Gerakan Pekerja Wanita Sehat Produktif
(GPWSP) merupakan suatu Gerakan Nasional
yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik
Indonesia Tri Sutrisno pada tanggal 14
November 1996
GPWSP direvitalisasi menjadi Gerakan Pekerja
Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)

14. Merupakan upaya dari Pemerintah,
masyarakat maupun pengusaha untuk
menggalang kesadaran dan peran guna
meningkatkan kepedulian dalam upaya
memperbaiki kesehatan pekerja perempuan
sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN
SEHAT PRODUKTIF (GP2SP)

15. LANDASAN HUKUM
• Undang-Undang No.1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja
• Undang-Undang No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
• Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
• Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No
48/Men.PP/XII/2008, Nomor Per.27/Men/XII/2008, Nomor
1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama
Kerja di Tempat Kerja.
• Draft Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri,
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pemberdayaan
Perempuan tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produkstif (GP2SP)

16. GP2SP
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA :
• KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN :
• KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
• KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
• APINDO
• KSPSI
DICANANGKAN PADA 13 NOVEMBER 2012 DI JAKARTA

18. Tujuan
Meningkatnya Sumber
daya pekerja
Perempuan yang sehat
dan produktif melalui
peningkatan kesehatan
dan gizi.
TUJUAN

19. SASARAN
SASARAN LANGSUNG :
• Seluruh Pekerja perempuan (semua skala usaha)
• Pengusaha/pengelola/pengurus
SASARAN ANTARA :
• Pejabat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota
• BPJS Kesehatan
• BPJS Ketenagakerjaan
• APINDO, Serikat Pekerja, serikat buruh
PELAKSANA LAPANGAN;
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; Pos UKK, Posbindu dengan
pembinaan oleh Puskesmas

20. KEBIJAKAN
1. Mewujudkan komitmen antar instansi terkait & semua
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GP2SP
2. Mendorong pengusaha untuk melaksanakan GP2SP dalam
upaya meningkatkan kesehatan pekerja perempuan agar
sehat dan produktif
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan GP2SP
4. Meningkatkan pemberdayaan pekerja untuk berperan
aktif dalam GP2SP

21. STRATEGI
• Meningkatkan Advokasi dan sosialisasi GP2SP secara
berjenjang dengan melibatkan pemangku kepentingan secara
terpadu
• Mengembangkan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)
melalui media cetak dan elektronik
• Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta pengusaha
dalam melaksanakan GP2SP di lingkungan perusahaan
melalui dukungan sumberdaya
• Meningkatkan pemantauan dan evaluasi melalui
keterpaduan dengan pihak terkait

22. PELAKSANAAN GP2SP
PERSIAPAN
a. Membentuk Tim GP2SP
b. Penyediaan alat dan bahan yang diperlukan
c. Advokasi dan sosialisasi /Seminar/lokakakrya
d. Pelatihan
PELAKSANAAN
a. Peningkatan Status Gizi Pekerja Perempuan
Pemberian Obat Gizi (Tablet Tambah Darah, Pemenuhan Kecukupan Gizi Selama Waktu Kerja)
b. Pelayanan Kesehatan Reproduksi
– Sebelum Hamil , Hamil, Bersalin
c. Peningkatan Pemberian Asi Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja
– Setiap tempat kerja harus menyediakan Ruang Asi dan fasilitasnya
d. Penyediaan Makanan Melalui Kantin Sehat
PEMBINAAN
Pembinaan Terpadu, Pembinaan Teknis, Pemberian penghargaan

23. TIM GP2SP
• Tim dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi,
Kab/kota dan Perusahaan
• Tim Terdiri dari :
• Unsur Pemerintah (Dinkes, Disnakertrans, Pemda,
BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dll)
• Pengusaha
• Serikat Pekerja/serikat buruh

24. RUANG LINGKUP KEGIATAN GP2SP
DI TEMPAT KERJA
 PENINGKATAN STATUS GIZI PEKERJA KHUSUSNYA PEKERJA PEREMPUAN
 Pemeriksaan Kesehatan Berkala, Termasuk Pemeriksaan Hb
 Pemberian Obat Gizi (Tablet Tambah Darah Yg Berisi Zat Besi)
 Pemenuhan Kecukupan Gizi Selama Waktu Kerja  Peningkatan Menu
Makanan
 Pemenuhan Kebutuhan Hidrasi
 PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
 Sebelum Hamil (Konseling IMS, Pelayanan KB)
 Hamil  Pemeriksaan Kehamilan
 Bersalin  Konseling Gizi Ibu Menyusui Dan Asi Ekslusif, Jaminan Persalinan
 NIFAS  Pelayanan KB Pasca Persalinan, ASI Ekslusif, Pemberian 2 (dua)
kapsul vitamin A selama nifas, konseling menyusui
 PENINGKATAN PEMBERIAN ASI SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA 
SKB 3 Menteri antara Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Menteri Kesehatan

25. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
– Menyusun dan menyebarluaskan Surat edaran,
aspek legalitas Menteri Dalam Negeri dalam
pelaksanaan GP2SP di Prov dan kab/kota
– Mengkoordinir SKPD/OPD dalam mendorong dan
melaksanakan program GP2SP
– Melakukan advokasi dan sosialisasi program
GP2SP kepada pemerintah daerah

26. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
2. KEMENTERIAN KESEHATAN
• Menyusun bahan KIE untuk GP2SP
• Mengkoordinir pelaksanaan program GP2SP
• Melakukan Advokasi dan Sosialisasi program GP2SP
• Melakukan TOT bagi petugas di Provinsi dan Kabupaten/Kota
tentang program GP2SP
• Melakukan pelatihan bagi petugas kesehatan perusahaan
tentang Program GP2SP
• Menyediakan, menyebarluaskan bahan-bahan KIE tentang
Program GP2SP
• Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi program
GP2SP

27. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
3. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
• Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada sektor terkait,
pemerintah daerah dan lembaga masyarakat tentang program
GP2SP
• Menyusun media KIE tentang GP2SP
• Memfasilitasi terbentuknya sarana program GP2SP

28. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
4. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
• Mendorong pengusaha/pengurus, serikat pekerja/serikat buruh
mengintegrasikan program GP2SP dalam peraturan perusahaan
atau PKB
• Memfasilitasi Program GP2SP di tempat kerja
• Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program
GP2SP sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan
ketenagakerjaan.

29. 5. BPJS KETENAGAKERJAAN, BPJS KESEHATAN
DAN ATAU ASURANSI LAIN
• Menyediakan suplemen gizi, obat-obatan dan peralatan
konseling untuk pelaksanaan kegiatan GP2SP
• Memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja perempuan
yang meliputi :
a. Pemeriksaan kesehatan berkala
b. Pemeriksaan kehamilan/ANC
c. KB
d. Jaminan persalinan di fasilitas kesehatan
e. Post Natal Care
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

30. 6. APINDO
• Mendorong dan memotivasi pengusaha dalam pelaksanaan
program GP2SP
• Membantu memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana
yang diperlukan untuk pelaksanaan program GP2SP
• Mensosialisasikan program GP2SP bersama tim terkait
kepada pengusaha
• Bersama dengan serikat pekerja/serikat buruh membuat PKB
untuk melaksanakan program GP2SP
• Mendukung pelaksanaan pemberian penghargaan bagi
perusahaan yang telah berhasil melaksanakan program
GP2SP
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

31. 7. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
• Bersama tim mensosialisasikan program GP2SP kepada
pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh
• Bersama pengusaha membuat PKB untuk melaksanakan
kegiatan GP2SP
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

32. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
8. PEMERINTAH PROVINSI
• Melakukan TOT bagi petugas Kab/kota tentang kegiatan GP2SP
• Penyediaan dan penyerluasan data dan informasi
• Dukungan sumberdaya untk pelaksanaan GP2SP
• Pembinaan dan pengawasan GP2SP
9. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
• Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan
GP2SP
• Menggerakkan dan menyediakan sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan GP2SP
• Melaksanakan kegiatan GP2SP yang telah disepakati bersama

33. 10. PERUSAHAAN
• Komitmen untuk melaksanakan program GP2SP
• Malakukan sosialisasi program GP2SP kepada pekerja/buruh
• Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program
GP2SP
• Membina dan mendorong mitra kerja di lingkungannya, agar
pelaksanaan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif
(GP2SP) berjalan dengan baik.
• Melaksanakan Program GP2SP
• Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GP2SP
di perusahaan
• Penyampaian laporan secara berkala (6 bulan sekali) hasil
pelaksanaan program GP2SP kepada Tim kabupaten/kota
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

34. PENUTUP
• Pekerja perempuan di Indonesia mempunyai berbagai
permasalahan termasuk permasalahan kesehatan yang perlu
mendapat perhatian.
• GP2SP merupakan suatu upaya peningkatan kesehatan dan
produktifitas bagi pekerja perempuan di Indonesia.
• Perlu dukungan pemerintah dan perusahaan dalam
pelaksanaan GP2SP agar pekerja perempuan tetap sehat dan
produktif.