Presentasi Ilmu Kebijakan Kesehatan

1. PENGANTAR KEBIJAKAN KESEHATAN
Prodi PPSKM (S2 Kesmas) STIK Binhus
Achmad Ridwan, MO, dr, M.Sc
08127134097 achmad.ridwanmo@yahoo.com

2. Profil Karir dr Achmad Ridwan, MO, M.Sc
1. Lulus FK Unsri 1979
2. Lulus S2 UI Fak Pasca sarajana Prodi ilmu Kesmas 1994
3. Short course health economic and financing di United Kingdom 1990
4. Short course on District health management di Amsterdam, Netherland 1992
5. Short course on TB Program di Vietnam NLR/KNCV dan Mgt TB di India tahun 1992
6. TKHD 1983, TKHI 2002 Tim Kloter Palembang - Arab Saudi.
7. Sepadya dan DiklatPim 2 di Jakarta, 1986 dan 1992
8. Pimp Puskesmas Pandan Agung 1979-1980 dan Puskesams Simpang OKU, 1980-1984
9. Kepala Dinas Kesehatan Kab Muaraenim 1986-1992, merangkap Dir RSUD Muara Enim 1990,.
10. Kabid Bina Program, KaBid Desban Kanwil Depkes Sumsel 1995-2001
11. Kasubdin P2PL Dinas Kes. Prov Sumsel, 2001-2002
12. Kep Dinas Kes Kota Pagar Alam, 2002-2004 merangkap Dir RSUD Pg Alam 2003
13. Widya iswara Madya 2005-2011, Pensiun PNS Pangkat IV d (Pembina Utama Madya)
14. Konsultan Manajemen Proyek Bantuan Uni Eropah 2007-2008 , Konsultan Manajemen ADB 2008-
2010.
15. Ketua STIK Siti Khadijah Palembang 2012-2016
16. Ketua Badan Pengawas RS (BPRS) Provinsi Sumsel 2016-2019 , 2019-2022
17. Tim Tenaga Ahli Kesmas Gugus Tugas PP COVID-19 Prov Sumsel, 2020- sekarang
2

3. KEBIJAKAN KESEHATAN
Prinsip dan Praktik
1. Pengantar Kebijakan Kesehatan
2. Pengembangan Kebijakan Kes
3. Analisis Kebijakan
4. Analisis pemangku Kepentingan dan analisis Lingkungan dan
Konteks Politik, ekonomi, social dan Buadaya pd
pengembagan Kebijakan
5. Fungsi Kontrol (Monev) pd Proses Pengembagan Kebijakan
6. Rekomendasi dan dvokasi Kebijakan

4. GARIS BESAR MATERI
KEBIJAKAN KESEHATAN, Prinsip dan Praktik
1. Pengantar Kebijakan Kesehatan
1. Pentingnya Kesehatan
2. Pengertian Kebijakan Publik, Kebijakan Kesehatan
3. Gambaran Kebijakan kes di bbrp negara serta contoh kebijakan kes di Indonesia
2. Pengembangan Kebijakan Kes
1. Proses dan metode Pengembangan kebijakan, shg mampu menjalskan tahap2
dan pendekatan Pengembangan Kebijakan
2. Tahap Pembuatan Kebijakan : Agenda setting,formualsi kebijakan, adopsi
kebiajkan, implelkemntasi kebijakan dan evluasi kebiajakan (Speerti siklus,
setelah evluasi revisi bisa pd afenda sertting, dst).
3. Contoh Aplikasi: Pengembangan Kebijakan HIV/AIDS (Bakers 1996)

5. GARIS BESAR MATERI
KEBIJAKAN KESEHATAN, Prinsip dan Praktik
3. Analisis Kebijakan. Tujuan mengetahui Proses dan metode analisis kebijakan.
Pengertian analisis kebijakan, tools yg digunakan dalam menganalisis kebijakan,
Tahapan analisis: Perumusan masalah, peramalan, rekomendasi,monev. Kesalahan2
dalam melakukan analisis dan argumentasi kebijakan. Contoh aplikasi: Analsiis
kebiajkan Pengendalian Tembakau dan Isu kebiajkan ASI ekslusif.
4.Analisis pemangku Kepentingan dan analisis Lingkungan dan Konteks Politik,
ekonomi, social dan Buadaya pd pengembagan Kebijakan. Proses penetapan dan
Implementasi Kebijakan pasti melibatkan pemangku kepentingan. Siapa saja
pemangku kepentingan dan perannya. Analisis lingkungan dan Konteks Pol, eko, sos,
budaya pd pengemb kebijakan. Akan diketahui bagaimana pengaruh konteks pol, eko,
sosbud, kebiajakn kes, Bagaimana mengantisipasi perubahan lingkungan terasuk
analisis risiko lingkungan kebijakan.
Contoh aplikasi: Studi kasus perubahan status hukum RS Haji, RS Pasar Rebo dan RS
Cengkareng menjadi PT.

6. GARIS BESAR MATERI
KEBIJAKAN KESEHATAN, Prinsip dan Praktik
5. Fungsi Kontrol (Monev) pd Proses Pengembagan Kebijakan.
Bertujuan Mengetahui fungsi kontrol pd proses pengembangan
kebijakan. Contoh aplikasi: Evaluasi kebijakan perubahan status RS
menjadi PT (Perda DKI Jakarta No 13,14 dan 15), studi kasus yg sama
dengan analisis pemangku kepentingan.
6. Rekomendasi dan Advokasi Kebijakan.
Bertujuan mengetahui peran rekomendasi dan advokasi pd kebijakan
public serta berbagai kegiatan yg menyertainya. Bentuk Rancangan
advokasi berupa dukungan fatwa haram dari rokok, bentuk advokasi:
mobil masa, proses legislasi,kunjungan tatap muka, aplikasi lain
melalui media tulisan editorial, rilis pers, dsb

7. OUTLINE
PENGANTAR KEBIJAKAN KESEHATAN
A. Nilai dan Kedudukan Kesehatan
B. Kebijakan Publik dan Kebijakan Kesehatan
1. Kebijakan Publik
2. Kebijakan Kesehatan
3. Sistem dan Komponen Kebijakan
4. Hierarki Kebijakan Kesehatan
5. Kebijakan Kesehatan di beberapa negara
6. Kebijakan Kesehatan di Indonesia

8. A. NILAI DAN KEDUDUKAN KESEHATAN
• 1946 WHO definisi sehat sebagai keadaan sejahtera dari aspek fisik,
mental dan social, dan tidak hanya terbebasnya seseorang dari
penyakit ataupun kecacatan.
• 1948 The Universal Declaration of Human Right (UNO-1948) sbb:
– Everyone has the right to a standard of living adequate for health and wel-
being of himself and his family, in cluding food,clothing, housing and
medical care and necessary , social services and the right to security in the
even of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other
lack of livelihood in circumctance beyond his control.

9. A. NILAI DAN KEDUDUKAN KESEHATAN
• Diperkuat dalam The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights(ICESCR)
– Every human being has right to an environment with minimum health risk, and has access to
health service that can prevent or alleviate their suffering, treat disease, and help maintain and
promote good health throughout the individual’s life
• WHO di Alma Ata tahun 1978 dengan ikrar health for aLl by 2000. Pernyataan yg
kemudiansiknal sbg Deklarasi Alma Ata juga menetapokan pelayanan kes primer(primary
heakth care) sebagai strategi kes internasional.
• Dokumen WHO 1978 pasal V:
– Pemerintah memiliki tg jawab untuk Kesehatan rakyatnya yang bisa dipenuhi hanya dengan
adanya ketetapan mengenai ukuran-ukurannya yg dalam hal Kesehatan dan sosial,
• Kesimpulan: Kesehatan adalah hak penting yg berhak diperoleh setiap individu serta
menjadi kewajiban bagi negara untuk menjaminnya agar setiap warganegaranya mau dan
mampu hidup sehat dan memanfaatkan pelayanan Kesehatan. Selain itu kes merupakan
salahs atu bagian dari Indek Pembanguanan MAnusia (IPM) atau Human Development Index
(HDI) yg merupakan uIdikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

10. A. NILAI DAN KEDUDUKAN KESEHATAN
• Berkaitan dengan pembangunan Kesehatan tak kurang dari 189
Negara anggota PBB Tahun 2000 hadir dlam pencanangan
Deklarasi Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium
Devlopment Goals 2015) di New York dihadiri 189 Negara
nanggota PBB. Meningkatakan kehidupan manusia melalui
pembangunan Pendidikan, ekonomi, dan Kesehatan.
• Pada Bidang Kesehatan : penurunan angka kematian Ibu dan bayi
sebagai bagian dari perlindungan kelompok rentan, selain terkait
dengan strategi penurunan angka kemiskinan (Poverty reduction
Strategy).

11. A. NILAI DAN KEDUDUKAN KESEHATAN
• Penting dan kritisnya bidang Kesehatan ini antara lain terlihat dari
fakta-fakta bahwa:
1. Kebijakan Kesehatan tumbuh cepat, termasuk diwilayah yg sering
menjadi bahan perdebatan
2. Selama lebih 20 tahun terakhir, pembahasan kebijakan kes berkembang
pesat dalam literatur akademik, demikian pula dg area lain terkait
Kesehatan dan pengobatan dalam konteksilmu sosial. Kebijakan
Kesehatan bahkan tdk hanya dibahas oleh kalangan akademisi
mapunproesional kes dan medis, tapi juga oleh para politisi, kelompok
masy serta media dan umum. Pelayanan kes semakin berkembang sejalan
dengan pertumbuhan atau perkembangan kehudpan sosial yg semakin
kompleks dan penuh ketidak pastina. Sityuai tsb bahkan dimanfaatkan
sbg bahasan penting dsalam perdebatan politik.

12. A. NILAI DAN KEDUDUKAN KESEHATAN
3. Pada negara-negara industry, biaya pelayanan Kesehatan sudah meningkat sekitar 10 %
dari aktivitas ekonomi keseluruhan.Negara negara non industry juga memperlihatkan
gambaran serupa.
4. Aspek penting pembiayaan kes yg mengokohkan posisi strategis sector Kesehatan. Tahun
1990, pengeluaran kes secara global diestimasi mencapai1.700 Triliun dolar, atau sekitar 8
% dari pendapoatan. Pada Negara Industri, biaya Kesehatan sdh meningkat hingga lebih 10
% GDP (Gross Domestic Product), dg kata lain biaya untuk Kesehatan sekitar 10 % dari
seluruh aktivitas ekonomi.
5. Sektor Kesehatan sudah menjadi bagian dari industri yg memberikan lapangan pekerjaan
luas. Ungakapan bahwa kes adalah area padat karya menunjukkan bahwa banyak orang yg
bekerja dalam sector kes. Contoh di AS, tahun 1990 terdapat profesi dr, dokter gigi,
farmasi dan perawat ; dan 1,3 % dari seluruh orang yg bekerja di sector pelayanan
Kesehatan. Saat ini terdapat 700 kategori pekerjaan dalam sektor pelayanan Kesehatan.
Hal ini menyebabkan sektor kes sbg industry individual terbesar yg memberi pekerjaan (
di AS) juga negara negara Eropah shg organisasi pelayan kes atau industry kes disebut
sebut sbg industriindividual terbesar yg memberi pekerjaan (The largest single industrial
employer) (Barker, 1996).

13. B. KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN KES
• 1. KEBIJAKAN PUBLIK
• Pada dasarnya adalah suatu keputusan yg dimaksud untuk
mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan
tertentu atau mencapai tujuan tertentu yg dilakukan oleh
Lembaga pemerintah yg berwenang dl rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan
pembangunan bangsa.

14. 1. KEBIJAKAN PUBLIK
• Batasan “Kebijakan Publik adalah apapun yg dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Whatever
government choose to do or not to do) (Thomas R Dye(1975)
dalam Winarno(2007).
• Kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik
maupun konkret, sehingga pendefisniannya akan menghadapi
banyak kendala d.k.l tidak mudah (Crinson, 2009). Crinson juga
membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih baik bermanfaat
apabila dilihat sbg petunjuk untuk bertindak atau serangkaian
keputusan atau keputusan yg saling berhubungan satu sama lain.

15. 1.KEBIJAKAN PUBLIK
• Kebijakan public meliputi kebijakan yg berasal dari pemerintah,
seperti kebijakan ekonomi, komunikasi, perahanan dan
keamanan (militer), serta fasilitas fasilitas umum lainnya (Air
berih, listrik (Suharno(2005). Beberapa konsep kunci yg dpt
digunakan utk memahami kebijakan public sebagaimana yg
dikemukakan oleh Young dan Quinn dalam Dye(975), dalam
Winarno (2007) antara lain:
1. Kebijakan public adalah Tindakan yg dibuat dan diimplementasikan oleh
badan pemerintah dan perwakilan Lembaga pemerintah yg mempunyai
kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.

16. 1.KEBIJAKAN PUBLIK
2. Kebijakan public merupakan sebuah reaksi terhadap kebutuhan
dan masalah dunia nyata. Kebijakan public berupaya merespons
masalah atau kebutuhan konkret yg berkembang di masyarakat .
Oleh karena itu pd umumnya kebijakan public merupakan
Tindakan kolektif utk memecahkan masalah social.
3. Merupakan seperangkat tindakan yg beorientasi pd tujuan.
Kebijakan public biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal,
melainkan td beberapa pilihan tindakan atau strategi yg dibuat
untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

17. 1.KEBIJAKAN PUBLIK
• 4. Juga merupakan sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu.
• Batasan Kebijakan menurut Knoepfel et all (2007) dalam Solichin (2012)
yaitu:
– A series of decisions or activities resulting from structured and recurrent
interaction between different actors, both public and private, who are involved in
various different ways in the emergence, identification and resolution pf problem
defined politically as a public issues
– (serangkain Tindakan atau keputusan sebagai akibat dari interaksi terstuktur dan
berulang diantara berbagai actor, pihak public/pemerintah, swasta, private yg
terlibat berbagai cara merespon, mengidentifikasi dan memecahkan masalah yg
secara politik didefinisikan sebagai masalah public).

18. 1.KEBIJAKAN PUBLIK
• Kebijakan public yaitu ketetapan oleh pengambil kebijakan dg
tujuan menyelesaikan permasalahan bersama/masyarakat
(collective problem) yg menjadi perhatian public ( public
concern) karena besarnya kepentingan masyarakat yg belum
terpenuhi (public need, degree of unmeet need), namun untuk
menyelesaikannya membutuhkan tindakan bersama (collective
action) yg bukan sekedar keputusan tunggal dan reaktif.

19. 1.KEBIJAKAN PUBLIK
• Dari uaraian diatas pengertian Kebijakan Publik cukup luas,
Simpulan Ayuningtyas:
• Kebijakan public adalah suatu arahan untuk melakukan atau tidak
melakukan Tindakan tertentu sehingga menggerakkan seluruh
sektor atau perangkat pemerintahan dan mencipatkan perubahan
pd kehidupan yg terkena dampak dari kebijakan tsb.
• Pembuat kebijakan difokuskan pada pemerintah sbg pembuat
kebijakan secara formal dan legal di Indonesia.
• Kebijakan public adalah suatu” guide for action” yg berarti st
pedoman utk melakukan st kegiatan atau aksi dlm upaya mencapai
tujuan tertentu.

20. Pengertian Kebijakan Publik

21. Kebijakan Publik
• Kebijakan publik mengacu kepada kebijakan pemerintah.
• Sebagai contoh: Thomas Dye (2001) menyatakan bahwa kebijakan
umum adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilaksanakan atau tidak. Ia berpendapat bahwa kegagalan untuk
membuat keputusan atau bertindak atas suatu permasalahan juga
merupakan suatu kebijakan.
• Misal: pemerintah Amerika terus menerus memutuskan untuk
tidak menetapkan layanan kesehatan universal, tetapi
mengandalkan program market plus untuk warga sangat miskin dan
lansia 65 th keatas, guna memenuhikebutuhan kesehatan
masyarakatnya.

22. Kebijakan Publik (lanjutan)
• Kekuasaan dan Proses Penyusunan Kebijakan. Kebijakan HIV
dinegara berpendapatan rendah. Bila melibatkan ahli ekonomi
mk langkah diambil Menkes adalah Pencegahan biayanya lebih
murah. Bila penasihatnya ahli farmasi dan perwakilan pasien,
maka keputusan yg diambil pengobatan dan perawatan pasien.
• Pemahaman terhadap politik dalam proses kebijakan tidak
diragukan sama pentingnya denganpemahaman bagaimana
obatobatan dapat meningkatkan kesehatan.

23. Istilah-istilah Kebijakan
• Policy (kebijakan): pernyataan yang luas tentang maksud,
tujuan dan cara yang membentuk kerangka kegiatan
• Policy process (proses kebijakan): cara mengawali kebijakan,
mengembangkan atau menyusun kebijakan, bernegosiasi,
mengkomunikasikan melaksanakan dan mengevaluasi
kebijakan.

24. Istilah-istilah Kebijakan
• Policy Elites (elit kebijakan):kelompok khusus yang terdiri dari
penyusun kebijakan yang menduduki posisi tinggi dalam
suatu organisasi, dan memiliki akses khusus kepada sesama
anggota terhormat dari organisasi yang sama atau berbeda.
• Policy makers (penyusun kebijakan): mereka yang menyusun
kebijakan dalam organisasi seperti pemerintah pusat atau
daerah, perusahaan multinasional atau lokal, lembaga
pendidikan atau rumah sakit.

25. Istilah-istilah Kebijakan
• Actor (pelaku):istilah sementara yang digunakan untuk
merujuk ke individu, organisasi atau bahkan negara, beserta
tindakan mereka yang mempengaruhi kebijakan.
• Content(isi): subtansi dari suatu kebijakan yang memperinci
bagian bagian dalam kebijakan.
• Context (konteks): faktor faktor sistematis – politik, ekonomi,
sosial atau budaya, baik nasional maupun internasional.–yang
dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan

26. 2.KEBIJAKAN KESEHATAN
• Kebijakan public akan bertransformasi menjadi kebijakan
Kesehatan ketika pedoman yg ditetapkan bertujuan meningkatkan
derajat Kesehatan masyarakat.
• Pandangan tentang Batasan kebijakan Kesehatan
– Kebijakan kes sebagai pengalokasian sumber daya yg terbatas dibidang
Kesehatan(allocation of scare resources) (Perencana kes dg lt belakang
ekonomi dairi Bank Dunia)
– Yg lain lbh melihat proses dan kekuasaan, termasuk didalamnya siapa
mempengaruhi siapa pd pembuatan kebijakan kes dan bagaimana
kebijakan itu akhirnya terjadi (Health policy is about the process and the
power. It is concerned with who influences whom in the making of policy
and how that happens)

27. 2.KEBIJAKAN KESEHATAN
• Perencana kes Uganda lbh focus pada upaya mempengaruhi
determinan Kesehatan utk memperbaiki Kesehatan
masyarakat.
• Seorang dokter di Inggeris lebih melihatnya sebagai kebijakan
formal pemerintah untuk pelayanan kes.
• Pandangan menarik dikemukan oleh praktisi bid kes yg
memaknai kebijakan kes sbg politik Kesehatan, mengacu pada
kata politica dlm bhs Brazil berarti sama utk kebijakan atau
politik (policy or politic).

28. 2.KEBIJAKAN KESEHATAN
• Walt (1994) merangkum pengertian diatas dlm pemaknaan yg
lebih luas. Kebijakan kes melingkupi berbagai upaya dan
Tindakan pengambilan keputusan yg meliputi aspek teknis
medis dan pelayanan kes, serta keterlibatan pelaku/actor baik
pd skala individu maupun organisasi atau institusi dari
pemerintah , swasta, LSM dan representasi masyarakat lainnya
yg membawa dampak pd Kesehatan.

29. 2.KEBIJAKAN KESEHATAN
• Secara sederhana, kebijakan kes dipahami persis sbg kebijakan
public yg berlaku utk bid Kesehatan.
• Urgensi kebijakan kes sbg bagian dari kebijakan public semakin
menguat mengingat karakteristik yg unik yg ada pada sek kes sbb:
1. Sektor kes amat komplek karena menyangkut hajat hidup orang
banyak dan kepentingan masyarakat luas. Dpl. kes menjadi hak
dasar setiap individu yg membutuhkannnya secara adil dan
setara.. Artinya, setiap individu tanpa terkecuali berhak
mendapatkan akses dan pelayanan kes yg layak apapu kondisi dan
status finansialnya.

30. 2.KEBIJAKAN KESEHATAN
• 2. Consumer ignorance, keawaman masyarakat membuat posisi dan relasi
“masyarakat tenaga medis” menjadi tdk sejajar dan cenderung berpola
paternalistic. Artinya masyarakat, atau dalam hal ini pasien, tdk memiliki
poisisi tawar yg baik, bahkan hamper tanpa daya tawar ataupun daya pilih.
• 3. Kes memiliki sifat ”uncertainty” atau ketidak pastian. Kebutuhan akan
pelayanan kes sama sekali tdk berkait dg kemampuan ekonomi rakyat.
Siapapun baik ia dari kalangan berpunya maupun miskin Ketika jatuh sakit
tentu akan membutuhkan pelayanan kes. Ditambah lagi, seseorang tdk
akan pernah tahu kapan ia akan sakit dan berapa biaya yg akan ia
keluarkan. Disinilah pemerintah harus berperan utk menjamin setiap warga
negara mendapatkan pelayahan kes Ketika membutuhkan, terutama bagi
masy miskin. Kewajiban ini tentu bukan hal yg ringan dg mengingat
ungkapan seorang ahli ekonomi social dan Kes Gunnar Myrdal:

31. 2.KEBIJAKAN KESEHATAN
• “People become sick becauses they are poor, and become poorer because
they ara sick, and become sick because they are poorer (Orang menjadi
sakit karena mereka miskin, dan mereka bertambah miskin karena mereka
sakit serta menjadi lebih sakit karena mereka lebih miskin).
• 4. Adanya eksternalitas yaitu keuntungan yg dinikmati atau kerugian yg
diderita oleh sebagian masyarakat karena tindakan kelompok masyarakat
lainnya. Dalam hal kes , dpt berbentuk eksternalita positif atau negative.
Contoh, jika di suatu lingkungan RW sebagian besar warga tdk menerapkan
pola hidup sehat sehingga terdpt sarang nyamuk Aedes Aigepty, maka
dampaknya kemungkinan tidak hanya mengenai sebagian masyarakat tsb
saja melainkan diderta pula oleh kelompkm masyarakat lain yg telah
menerapkan perilaku hidup bersih.

32. 2.KEBIJAKAN KESEHATAN
• Dengan karaterisitk kes tsb, pemerintah wajib berperan membuat
kebijakan sector kes dg tujuan meningkatkan derajat kes bagi setiap warga
negara.
• WHO membedakan peran negara dan pemerintah sbg pelaksana dibd kes
yaitu sbg pengarah (stewarship atau oversight) dan melaksanakan kegiatan
regilasi (regulator) dan yg dikenakan regulasi (pemain).
• Fungsi stewardship/oversight:
– A. Menetapakn aturan main dalam system kes
– B. Menjamin kesimbangan antara sbg pelaku utama, penyedia yan dan pasien
– C. Menerapkan perencanaan strategik bagis eluruh system kes.

33. 2.KEBIJAKAN KESEHATAN
• WHO menetapkan delapan elemen yg harus tercakup dan menentukan kualitas dari sebuah
kebijakan Kesehatan yi:
1. Pendekatan holistic, Kes sesuatu yg dinamis dan lengkap darid imensi fisik, mental, social
dan spiritual. Artinya Pendekatan Kebijakan Kesehatan tdk semata mengandalkan kuratif
saja, tetapi memperrtimabngkan upaya preventif, promotive dan rehabilitative.
2. Partisipatori,Partisipasi masy meningkatkan efisien dan efektifitas, karena melalaui
partisipmamsy dpt dibangun aksi Bersama masyarakat (collective action ) yg akan menjadi
kekuatan pendorong dlm mengimpelementasikan kebijakan dan penyelesaian masalah
kes.
3. Kebijakan publik yg sehat., yaitu setiap kebijakan harsu diarahkan utk mendukung
terciptanya pembangunan kes yg kondusif dan beroreientasi kdp masyrakat.
4. Ekuitas, yaitu harus terdapat diustribusi yg merata dari layanana Kesehatan, Ini berarti
neagara wajib menjamin pelayanan kes setiap warga negara tanpa memandang status
ekonomi/astatuis sosialnya karena kes merupakan hak azasi manusia dan merupakan
peran negara yg paling minimal dlm melindungi warganya.

34. 2.KEBIJAKAN KESEHATAN
5. Efisiensi, yaitu layanan kes harus beroriantasi proaktif dengan mengoptimalkan
biaya dan teknologi
6. Kualitas, artinya pemerintah harus menyediakan pelayanan kes yg berkualitas
bagi seluruh warga negara. Disamping itu dlm menghadapi persaingan pasaer
bebas dan menekan pengaruh globalisasi dlm sektor Kesehatan, pemerintah
perlu meningkatkan kualitas yankes setara dg yankes bertaraf internasional
7. Pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Dan daerah
perbatasan utk mengoptimalkan kapasitas sbr daya yg dimiliki. Pemberdayaan
masy ini dilakukan dg mengoptimalkan social capital
8. Self-reliant, kebijakan kes yg ditetapkan sebisa mungkin dpt memenuhi
keyakinan dan kepercayaan masy akan kapaista kes di wiklayah
sendiri.Pengembangan teknologi dan riset bertujuan utk membantu
memberdayakan masy dan otoritas nasional dlm mencapai standar kes yg
ditetapkan dimasing-masing negara.

35. Apa Kebijakan Kesehatan?
• Kebijakan sering diartikan sebagai sejumlah keputusan yang dibuat
oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan
tertentu.–bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan atau
perdagangan
• Kadang kebijakan disebut sebagai suatu program: program
kesehatan sekolah yang dicanangkan pemerintah dapat memiliki
sejumlah kebijakan yang berbeda: menolak calon siswa sebelum
mereka memperoleh vaksin imunisasi penyakit anak,
menyelenggarakan pemeriksaan medis, mensubsidi makanan
sekolah dan pendidikan kesehatan yang wajib disertakan dalam
kurikulum.

36. Masalah dan Isu Kebijakan

37. Contoh Masalah Kebijakan Publik

38. 3. Sistem dan Komponen Kebijakan
• Sistem: serangkaian bagian yg saling berhubungan dan
bergantung dan diatur dalam urutan tertentu utk
menghasilkan satu kesatuan. (Contoh system Kesehatan)
• Untuk membuat sebuah kebijakan terlebih dahulu pahami apa
dan siapa saja yg terlibat dlm system, serta siapa saja yg
dipengaruhi maupun mempengaruhi system tsb. Menurut
Dunn (1994), system kebijakan (Policy system) : hub timbal
balik 3 unsur: Kebijakan Publik, Pelaku (actor) Kebijakan dan
lingkungan Kebijakan.

39. Sistem dan komponen Kebijakan
• Gambar 2.1. Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan
AKTOR
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
PUBLIK
LINGKUNGAN
PUBLIK

40. Hubungan Komponen dalam system Kebijakan
• Dari Gambar 2.1. dijelaskan sebuah system kebijakan yg
merupakan rangkaian bbrp komponen saling terkait, bukan
berdiri sendiri. Aktor kebijakan yg mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh kebijakan public. Semuanya tdk luput dari
pengaruh Lingkungan kebijakan. Ketiga komponen disebut
system kebijakan yi tatanan kelembagaan yg berperan dlm
penyelenggaraan kebijakan public yg mengakomodasi aspek
tehnis, sospol maupun interaksi antara unsur kebijakan.

41. Cotoh Interaksi Komponen dalam
system Kebijakan Publik.
• Contoh Kebijakan Jamkesmas, yaitu sebuah kebijakan pembiayaan kes yg
ditujukan bagi masyarakat tdk mampu.
• Kebijakan dipicu oleh lingkungan social dg terus meningkatnya jumlah
masy. miskin shg jumlah pasien yg butuh yankes gratis meningkat.
Sementara itu, Lingkungan pol yg berkembang turut mempengaruhi
kebijakan ini. Tingginya desakan masyarakat bersama LSM dan DPR
mendorong pemerintah utk memberikan Jaminan pembiayaan kes kpd
masy menengah kebawah tsb shg lahirlah kebijakan jamkesmas.
• Selain itu desakan actor lainnya,yaitu Presiden yg meminta Menkes
segera menyelesaikan permasalahan AKI memicu terbetuknya kebijakan
Jampersal klas III diseluruh RS Pemerintah dg skema pembiayaan melalaui
Jamkesmas.

42. Penjelasan lbh lanjut Sistem dan Komponen
Kebijakan Publik (Willian Dunn,1994)
1, ISI KEBIJAKAN (POLICY CONTENT)
• Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan public (termasuk keputusan utk tdk
melakukan Tindakan apa-apa) yg dibuat o Lembaga dan pejabat pemerintah.
• Isi : merespon sejumlah berbagai masalah public (Public issue).
• Secara umum isi kebijakan berupa dokumen tertulis berupa standar isi sbb:
a. Pernyataan tujuan : mengapa tujuan dibuat dan apa dampak diharapkan
b. Ruang lingkup: menerangkan siapa yg tercakup dlm kebiajakandan tindakan2 apa yg dipengaruhi
kebijakan
c. Durasi waktu yg efektif :mengindahkan kapan kebijakan mulai diberlakukan
d. Bagian pertg jawababn:,mengindikasiklan siapa individu/organisasi mana yg bertg jawab dlm
melaksanakan kebijakan.
e. Pernyataan kebijakan:mengindikasikan aturan-aturan khusus /modifikasi aturan terhadap perilaku
organisasi yg membuat kebijakan tsb
f. Latar belakang:mengindikasikan alas an dan sejarah pembuatan kebijakan tsb, yg kadang2 disebut
sbg faktor2 motivasional
g. Definisi: mneyediakan secara jelas dan tidak ambigu mengenai definisi isitlah dan konsep dalam
dokumen kebijakan.

43. Penjelasan lbh lanjut Sistem dan Komponen
Kebijakan Publik (Willian Dunn,1994)
2, AKTOR ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN KEBIJAKAN (POLICY
STAKE HOLDER)
• Pemangku kepentingan kebijakan (actor kebijakan adalah
individu/kelompok yg berkaitan langsung dg sebuah kebijakan
yg dpt mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau
kebijakan tsb. Aktor bisa td sekumpulan warga, Organisasi
buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, parpol,
Lembaga pemerintahan, dan semacamnya.

44. Penjelasan lbh lanjut Sistem dan Komponen
Kebijakan Publik (Willian Dunn,1994)
3. LINGKUNGAN KEBIJAKAN (POLICY ENVIRONMENT)
• Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus dimana sebuah
kebijakan terjadi, yg berpengaruh dan dipengaruhi oleh pemangku
kepentingan kebijakan serta kebijakan public itu sendiri.
• Istilah lingkungan dalam terminology Walt dan Gilson (1994)
disebut konteks. Konteks ini memiliki peran yg hampir sama dg
lingkungan kebijakan menurut William Dunn, yakni factor yg
memberi pengaruh dan dipengaruhi oleh unsur lain dalam system
kebijakan,

45. Istilah Lingkungan Kebijakan (Dunn), menurut Walt
and Gilson, 1994 ,disebut sebagai KONTEKS.

46. Penjelasan segitiga Kebijakan Walt dan Gibson
• Konteks memiliki peran yg hpr sama dg Lingkungan Kebijakan
(William Dunn), yakni factor yg memberi pengaruh dan
dipengaruhi oleh unsur lain dalam sistem kebijakan (Perhatikan
Gambar 1.1.).
• Segitiga kebijakan kesehatan merupakan sebuah representasi
kesatuan kompkesitas hubungan unsur unsur kebijakan
(Konten, proses, konteks dan actor) yg saling memberi
pengaruh,

47. 4. Hierarki Kebijakan Kesehatan
• Setiap kebijakan harus memiliki konsistensi dan koherensi dengan kebijakan
pada tingkat kewenangan yg luas. Dengan begitu tidak akan terjadi benturan
kebijakan yd dpt menyebabkan sebuah kebijakan tdk dpt dieksekusi.
1) Berdasarkan system politik
• Menurut konseo Trias politica, hierarki dalam kebijakan meliputi:
a) Kebijakan public yg tertinggi yg dibuat oleh legislatif sebagai representasu dari
public, contoh pembuatan UUD
b) Kebijakan public yg dibuat dalam bentuk Kerjasama antara legislative d dengan
eksekutif. Contoh: Perda ditingkat Daerah.
c) Kebijakan y dibuat oleh eksekutif, yaitu kebijakan yg dibuat untuk
melaksanakan kebijakan public yg bersifat umum yg dibuatmoleh
legislative(UUD) dan yg melalaui Kerjasama dengan eksekutif (UU).

48. Hierarki Kebijakan Kesehatan
• Indonesia memiliki hierarki dasar hukum yg harus ditaati dan menjadi landasan
dalam penyususan kebijakan public di Indonesia, mengacu pada UU no 12 tahun
2011 mengenai Pembentukan Perundangan-undangan RI.
• Produk Perundangan
a. Undang-undang, dibentuk oleh DPRD dg persetujuan Presiden
b. Peraruran Pemerintah Pengganti UU (Perppu), dutetapkan Presiden dl hal
ikhwal kegentingan yg memaksa
c. Perarturan Pemerintah (PP) ditetapkan Presiden utk menjalankan UU
d. Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Per UU dibuat Presiden
e. Peraturan Daerah (Perda) Peraturan PerUU disusun DPRD dengan persetujuan
Bersama Kepala Daerah.

49. Hierarki Kebijakan Kesehatan
2). Berdasarkan wilayah Geografis Otoritas Pembuat Kebijakan
Contoh:
Kebijakan Nasional yg berarti berlaku untuk seluruh penduduk
dan system pemerintahan dibawah pemerintahan pusat negara
Kebijakan Provinsi yg harus diimpelemntasikan pada seluruh
pemerintahan di provinsi terkait, kota/kab serta level
pemerintahan yg lebih rednah berikutnya.
3). Berdasarkan isi, waktu, dan prioritas Penetapan kebijakan.

50. Hierarki Kebijakan Kesehatan
3). Berdasarkan isi, waktu, dan prioritas Penetapan kebijakan.
Dalam mementukan hierarki kebijakan dpt dibedakan melalui isi kebijakan
tsb:
• Kebijakan utama, kebijakan dasar yg belum diturunkan
• Kebijakan turunan, yg telah dirunkan dari sebuah kebihajkan utama.
Misalnya, kebijakan penanggulangan AKI dpt diturunkan menjadi Kebijakan
peningkatan Gizin Ibu hamil.
• Kebijakan jangka Panjang. Berdurasi lebih 5 tahun.Misalnya 25 tahun,
biasanya dibuat ditingkat nasional, misalnya RPJP bidang kesehatan
• Kebijakan jangka pendek, durasi sekitar 1 tahun. Biasanya berupa program
yg menjadi implemetasi dari kebijakan pd hierarki lebih tinggi.

51. Hierarki Kebijakan Kesehatan
3). Berdasarkan isi, waktu, dan prioritas Penetapan kebijakan.
Adapun Kebijakan Kes ditentukan dari Prioritasnya berdasarkan
ketersediaan dan alokasi anggaran serta sumber daya lainnya.
Pada umumnya, sebuah kebijakan ditetapkan sbg prirotas antara
lain dg mempertimbangkan kemungkinan dampak besar yg dpt
terjadi. Dg demikian, kebijakan dpt td kebijakan prioritas utama
dan kebijakan yg bukan prioritas.

52. Hierarki Kebijakan Kesehatan
3). Berdasarkan isi, waktu, dan prioritas Penetapan kebijakan.
Berdasarkan isi, waktu, dan prioritas , sebuah kebijakan dpt terus
berlangsung/menghilang dan tergantikan oleh kebijakan lainnya.
Misalnya, kebijakan revitalisasi posyandu yg diterapkan pd masa
sebekum otonomi daerag ditiadakan pd pemerintahan slenajutnya
menyebabkan banyak kasus gizi buruk, AKI dan AKB semakin
meningkat.
Aplikasi pemahaman dan konsep dasar kebijakan public, kebijakan
kes dan penerapan hierarki dpt terlihat pd contoh implementasi
kebijakan kes di bbrp negara dan Indonesia.

53. 5. Kebijakan Kesehatan di Beberapa Negara
• Inggris :
– salah satu negara Uni Eropa yg memp model layanan kes (National Health
Services/NHS) yg ditetapkan dg National Health act 1948, yg dikagumi
dunia, memelihara akses layanan Kesehatan bebas biaya dan pada saat yg
sama mengembangkan ekonomi terbuka.Kondisi ekonomi terbuka
bertentangan dg pendapat umum membuat layanan kes menjadi tdk bisa
disediakan.
– Semua jenis layanan kes Cuma cuma., dokter dan tenaga medis
lainnyapun dibiayai negara. Ditiap dukuh (county) atau kotapraja
(Municapilities) pasti ada layanan tenaga medis (General Practicioners)
dan dg primary care. Di Indonesia analog dg Puskesmas tetapi dalam jlh yg
banyak dan tdk harus berupa klnik.

54. 5. Kebijakan Kesehatan di Beberapa Negara
• Inggris :
– Sejak awal pendirian NHS, cukup sulit menjaga keseimbangan
pembiayaan kes di Inggeris. Selain karena penyakit berkembang, juga
tk konsumsi masy pasti terus naik. Aneurin Bevan (salah satu arsitek
Negara Kesejahteraan Inggeris), mengatakan bhw konsumsi kes
adalah factor yg membuat keseimbangan keuangan negara goyah.
Jadi Inggeris mengembangkan model asuransi dan pemajuan
ekonomi (karena biaya kes adalah hasil dari revenue negara).
– Perbandingan berikut memaparkan Model layanan kes dibeberapa
Negara (Lihat Tabel 2.1)

55. 5. Kebijakan Kesehatan di Beberapa Negara
Kriteria General Taxation
(Inggeris)
Social Insurance (Germany) Privat Insurance (Ameriksa
Serikat)
Makro efisiensi -Global, anggaran dengan
tunai terbatas,
-Kontrol biaya kuat
• Sistem yg bergantung pd
permintaan control biaya
lemah
• Anggaran global dg control yg
kuat
• Transparansi pembayaran yg
meningkatkan kesadaran
pengguna.pembayar
• Bergantung pada
permintaan dan tdk ada
anggaran global
• Kontrol biaya lemah
Mikro Efisiensi -Biaya administrasi kecil
-Insentif kerja bergantung
pd bentuk perpajakan.
• Asuransi berlapis dan dana
org sakit meningkatkan biaya
admnistrasi
• Pajak bagi tenaga kerja (tax
on employment)
• Asuransi berlapis
membuat biaya transaksi
dan adminsitrasi menjadi
tinggi.
• Asuransi berdasar tenaga
kerja menjadi pajak bagi
tenaga kerja
Tabel 2.1. Perbandingan Model Layanan Kesehatan di beberapa Negara

56. Kebijakan Kesehatan di Beberapa Negara
Kriteria General Taxation
(Inggeris)
Social Insurance (Germany) Privat Insurance (Ameriksa
Serikat)
Tk Kesetaraan
(Equity)
• Mencakup semua warga
tanpa kecuali
• Pembayaran terkait dg
kemamouan membayar
- Sebagaimana ditetapkan
melalui system pajak,
• Cakupan hampir universal
(near to universal coverage)
• Pembayaran terkait dg
kemampuan utk membayar
• Dapat lebih atau kurang
progersif dr pada system
berdasar pajak (tax based
system)
• Ada jurang besar dalam
soal cakupan
pungutan/kontribusi
berdasarkan tk risiko dan
bukan kemamouan memb
ayar. Lebih tinggi risiko,
lebih tinggi pembayaran
Pilihan (Choice) Tdk ada pilihan dalam soal
tingkat kontribusi
Pilihan sedikit dalam soal tingkat
pungutan/kontribusi, tetapi pd
dasarnya ada beberapa pilihan
antara penyedia asuransi
Banyak pilihan dalam soal
asuransiu premium (tky atas)(
dan paket tunjangan/manfaat
yg terkait (
Transparansi Kaitan antara pajak
pembayaran dg
pengeluaran layanan kes
Ada pajak yg dipatok (ear
marked) menjadi sebuah kaitan
antara pembayaran dan
pengeluaran dalam layanan kes
Kaitan yg amat erat
pembayaran dg tunjangan
/manfaat individu
Tabel 2.1. Perbandingan Model Layanan Kesehatan di beberapa Negara

57. Kebijakan Kesehatan di Beberapa Negara
• Seiring dg peningkatan Jl penduduk, masalah kes dan
kependudukan serta tk konsumsi atas layanan kes, maka
persentase anggaran Kes atas GDP (Gross Domestic Product) Inggris
mengalamai peningkatan sejak NHS mulai ditetapkan dan
dijalankan.
• Kita dpt belajar juga dari Kuba,Kebijakan kes dianggap sangat
penting sehingga pemerintahnya memastikan bahwa rakyat
mendapatkan hak yg sama dalam layanan kes. Hasilnya angka
kematian penduduknya berhasil turun dari 60 ke 14 per 1000
dalam waktu 1954-1980.

58. 6.Kebijakan Kesehatan di Indonesia
1. Reformasi Kesehatan dan Perubahan struktur Kementerian Kesehatan
Pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan menggulirkan tujuh Reformasi
pembangunan Kesehatan yaitu:
1) revitalisasi pelayanan kesehatan
2) ketersediaan distribusi, retensi, dan mutu SDM,
3) ketersediaan, distribusi, kemananan, mutu, efektivitas, keterjangkauan obat,
vaksin, dan alat Kesehatan,
4) Jaminan Kesehatan,
5) keberpihakan kepada Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan
Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK),
6) reformasi birokrasi dan
7) world class health care.

59. Kebijakan Kesehatan di Indonesia
• Tahun 2011, diutamakan Pelayanan kes berbasis masy dg menekankan upaua promotive preventif.
Tdk mungkin menunggu yankes menunggu rg jatuh sakit, karena akan menghabiskan biaya yg besar.
• Juga menekankan Pencegahan Penyakit Tdk Menular (PTM) yg disebabkan pola makan dan pola
hidup tidak sehat, tanpa meninggalkan Pengendalian Peny Menular (PM) yg mmsh belum hilang..
• Peningkatan pelayanan kes primer dan rujukan di RSU daerah dan pusat juga menjadi upaya penting
lainnya.
• Pemerataan kebutuhan nakes diseluruh daerah dilakukan pendataan SDM secara elektronik,
sehiggga dpt diketahui sebrapa besar kebutuhan nakes baik jumlah dan jenisnya, shg dpt dilakukan
pemenuhan SDM secara ceoat.
– Pemenuhan SDM jk pendek dilaksanakan program sister hospital, yaitu program kerjasama antara RS yg
lemah dg RS yg lebih maju, shg terjadi proses pembelajaran nakes
– JK menengah Program dokter plus yi dr umum diberi ketrampilan tambahan spesialis diutamakan di
Indonesia Timur.
– Jk Panjang , memberi bea siswa dokter spesialis dari daerah. Pendidikan dr spesiaalis juga akan melibatkan
Fak kedokteran swasta.

60. Kebijakan Kesehatan di Indonesia
• Untuk memantapkan posisi obat generic dipuaopayakan penignkatan
pengawasan agar mutu tetap terjaga, harga terjangkau dan distribusi
merata. Dilakukan monitoring obat generic dg menggulirkan e-logistic. E-
presciription untuk mengawasi penulisan resep obat generic oleh dokter di
yankes pemerintah,
• Program Jaminan kes dasar, diupayakan system pembiayaan menjadi satu
system nasional, menerapkan paket benefit dasar, perhitungan baya dan
besaran premi yg sama baik yg dibayar PT Askes, Jamkesmas, Jamkesda,
dan PT jamsostek shg tdk ada perbedaan layanan, Untuk mendukung
program tsb tahun 2011 telah ditetapkan UU Badan Pengelola Jaminan
Sosial (BPJS) beserta dasar hukum dan pedomannya,

61. Kebijakan Kesehatan di Indonesia
• Tahun 2011 diberlakukan Jaminan persalinan (Jampersal) di
polindes, puskesmas, dan RS pemerintah di kls tiga tanpa ada
pembatasan. Merupakan pelayanan paket kes berupa control ibu
hamil (antenatal), persalinan control setelah melahirkan
(postnatal), dan KB, Tahun 2012 diutamakan persalinan kehamilan
pertama dan kedua saja,
• Untuk keberpihakan kepada Daerah Terpencil Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK) dalam layanan kes Kemkes RI kerja sama dg
kementerian terkait (social,Pemberdayaanh Perempuan dan
perlindungan anak,PembangunanDaerah tetringgal, PU) termasuk
TNI,

62. Kebijakan Kesehatan di Indonesia
2. Pencapaian target MDGs dalam pengendalian AKI, AKB di provinsi
NTT
Revolusi KIA: upaya sungguh-sungguh untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB
baru lahir dg cara cara luar biasa (Pergub no 42 tahun 2009)
Definisi operasional Revolusi KIA: adalah semua ibu melahirkan di fasilitas
Kesehatan yg memadai. Dibutuhkan ketersediaan RS dan fasilitas lainnya siap 24
jam, SDM jl dan kualitas dan kompetensi, alat, perbekalan kes bangunan,
budgeting, dan financé dan sistem manajemen yg memadai,
Revolusi KIA mempunyai Motto:
1) Persalinan di fasilitas Kesehatan
2) Datang satu, pulang dua, lebih juga boleh, tidak boleh satu apalagi nol dan
3) ibu dan bayi sehat

63. GB 2.3. Grafik AKI NTT dan Tingkat
Nasional
0
100
200
300
400
500
600
AKI NTT AKI NAS
Surkesnas 2004 SDKI 2007 Column1
Surkenas 2004 dan SDKI
2007
AKB NTT dari 62
menjadi 57
Per 1000 kelahiran
Hidup, penurunan 5
/100 KH.
Tk Nasional 52 menjadi
34 per 1000 KH
Turun: 18 per 1000 KH
dari

64. Tabel 2.2. Kriteria Faskes yg memadai untuk puskesmas di
NTT dlm rk pelayanan Revolusi KIA dari aspek SDM
Jenis Jumlah Kompetensi
Bidan 5 sudah dilatih APN (termasuk BBLR,
PI, asphixia), PPGDN, PONED)
Perawat 5 Sudah dilatih PONED, BBLR, PI,
PPGD/BCLS, asphyxia
Tenaga Kesehatan
lainnya
Masing-masing 1 Sesuai kompetensi
Sumber: Seram 2011 (Strategi Revolusi KIA sebagai upaya penurunan AK dan AKB melalaui program
sister Hospotal Prov NTT. Dalam seminar Percepatan MDG4 dan mDG5 dgmemperkuat Tindkan preventyif dam
kuratif secara sinergis)

65. Kebijakan Kesehatan di Indonesia
• Indikator keberhasilan dalam Revolusi KIA:
1) Indikator keberhasilan antara
– Jumlah fasilitas kes yg memadai
– Pembuatan peraturan –pertauran yg memayungi
– Jumlah ibu hamil yg melahirkan di faskes
• 2) Indikator keberhasilan akhir
– Penurunan kematian bayi dan ibu sesuai dengan target yg ditetapkan
diharapkan dpt mencapai minimal sama dg nasional atau lebih
rendah dari nas,

66. Kebijakan Kesehatan di Indonesia
3. Tenaga Kesehatan/warga negara asing.
Permenkes no 317 /Menkes/Per/III/2010 tentang pendaya
gunaan tenaga asing di Indonesia, memuat beberapa ketentuan
tentang implementasi kebijakan yg membolehkan masuknya
tenaga kerja WNA di Indonesia. Peraturan mekanIsme perizinan
dan pengawasannya sudah disiapkan.
Hal ini perlu dicermati, karena tanpa pengawasan yg memadai
dpt membahayakan keselamatan dan kes bgs Indonesia.

67. Kebijakan Kesehatan di Indonesia
3. Tenaga Kesehatan/warga negara asing (TK-WNA)
TKA – WNA. WNA yg tinggal terbatas yg memiliki pengetahuan dan / ketrampilan melalaui Pendidikan di
bid kes dan bermakud bekerja atau berpraktik di fasyan kes di wil Indonesia.
Pendayagunaan dipoertimabngkan sepanjang tdp hub bilateral antara NKRI dan Negara Asal TK-WNA
ybs., dibuktikan dg adanya hub diplomatic dg Indonesia. TK-WNA harus memiliki sertifikat komptensi yg
diperoleh sesuai dg Per UU
Psl 3,4 da 5 disebutkan TK-WNA hanya bekerja di fas yankes tertentu atas permintaan pengguna TK-
WNA dan dilarang berpraktik mandiri, termasuk dlmrk kerja sosial, menduduki jabatan prsonalia, dan
jabatantertentu, melaks tugas pkerjaan yg tdks esuai keahlian, jabatan, fasilitas ysankes dan te,pat atau
wilker yg telah ditentukan dalam IMTA.
Bidang pekerjaan dpt: a) Pemberi pelatihan dl rangka alih tehnologi dan pengetahuan, dan b) Pemberi
Pelayanan.
Psl 11,12 : TK-WNA pemberi layanan hanya bekerja di RS kelas A dan B yg telah terakreditasi serta fas
yankes tertentu yg ditetapkan Menkes dan harus melakukan alih tehnologi dan pengetahuanb,

68. Kebijakan Kesehatan di Indonesia
3. Tenaga Kesehatan/warga negara asing (TK-WNA)
Harus memiliiki izin operasional tetap dan minimal telah
berjalan 2 tahun,
Psl 23 TK-WNA berhak mendapatkan perlindungan hukum dan
melaks pekerjaan sesuai standar profesinya sesuai peraturan
per UU.
Psl 24 konsekuesinya, TK;WNA berkewajiban menyampaikan
laporan kegiatan atau pekerjaan seusai dg kompetensinya
periodic ke organisasi profesi dg tembusan Menkes,Kadinkes
prov dan Kab./Kota.

69. Ikhtisar
1. Kebijakan public adalah suatu’arahan”untuk melakukan atau tidak
melakukan tindakan tertentu sehingga menggerakkan seluruh
sector atau perangkat pemerintahan dan menciptakan perubahan
pada kehidupan yg terkena dampak dari kebijakan tsb.
2. Kebijakan Kesehatan memiliki karakteristik tersendiri yg
mengakomodasi keunikan sector Kesehatan antara lain
adalah:kompleksitasnya sebagai hak dasar, consumer ignorance,
uncertainty, dan eksternalitas yg tinggi.
3. Sistem kebijakan (policy system) merupakan interaksi dari tiga hal
antara lain kebijakan public, pelaku kebijakan, dan lingkungan
kebijakan. Lahirnya suatu kebijakan dapat dipahami melalui telaah
terhadap ketiga unsur tersebut.

70. Ikhtisar
4. Pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan menggulirkan tujuh
Reformasi pembangunan Kesehatan yaitu: 1) revitalisasi
pelayanan kesehatan 2) ketersediaan distribusi, retensi, dan mutu
SDM, 3) ketersediaan, distribusi, kemananan, mutu, efektivitas,
keterjangkauan obat, vaksin, dan alat Kesehatan, 4)Jaminan
Kesehatan, 5)keberpihakan kepada Daerah Tertinggal Perbatasan
dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK),
6) reformasi birokrasi dan 7) world class health care.
5. Hierarki Kebijakan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang
seperti system politik, wilayah geografis otoritas pembuat
kebijakan, dan isi, waktu dan prioritas penetapan kebijakan.

71. AKTIVITAS
1. Sebutkan tiga kunci untuk menjelaskan definisi kebijakan
publik, kebijakan kesehatan menurut pemahaman anda
2. Pikirkan elemen atau prinsip-prinsip apa yg harus ada pada
sebuah kebijakan Kesehatan untuk memenuhi kriteria
kebijakan public yg baik.
.

72. AKTIVITAS
3. Pilih satu kebijakan yg berlaku secara nasional dan jelaskan karakteristik
uniknya, Jelaskan pula komponen atau unsur yg dalam system kebijakan tsb
beserta keterkaitan/interaksi antara unsur unsurnya.
1) revitalisasi pelayanan kesehatan
2) ketersediaan distribusi, retensi, dan mutu SDM (Penemopatan Bidan di
Desa dll)
3) ketersediaan, distribusi, kemananan, mutu, efektivitas, keterjangkauan
obat, vaksin, dan alat Kesehatan,
4) Jaminan Kesehatan Nasional
5) keberpihakan kepada Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) (missal: Dokter
Nusantara dll)
6) Kebijakan Nasional lainnya (Misalnya Pengendalian COVID-19, ASI
Ekslusif, Germas, Revolusi KIA/akselerasi Penurunan Angka Kematian
Ibu)

73. Daftar Pustaka
• Ayuningtyas, Dumilah (2015). Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan
Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada
• Ayuningtyas, D. 2018.Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan
aplikasi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
• Dunn, William N., 2000. Public Policy Analysis An Introduction.
Diterjemahkan oleh Wibawa, S., dkk. Pegantar Analisis Kebijakan
Publik, Edisi kedua, Gajahmada Universitas Pres
• Kent Buse, Nicholas Mays&Gill Walt,2013. Making Health Policy ,
Understanding public health
• UGM. Jaringan Kebijakan kesehatan Indonesia, 2019