Materi ini disiapkan oleh Tim Waspola Facility berdasarkan pengalaman dan pembelajaran memasilitasi Pokja AMPL daerah. Diterbitkan tahun 2012

1. Panduan Pen g e l o l a a n D a t a
AIR
MINUM
& PENYEHATAN
LINGKUNGAN
DI DAERAH
WASPOLA Facility

3. Panduan Pengelolaan Data
AIR
MINUM
& PENYEHATAN
LINGKUNGAN
DI DAERAH

4. PANDUAN PENGELOLAAN DATA AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI DAERAH
Diterbitkan oleh WASPOLA Facility bekerja sama dengan KELOMPOK KERJA AIR
MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN, yang terdiri dari : Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Kesehatan, Departemen Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kementerian Perindustrian.
Pengarah
Nugroho Tri Utomo
Gary D Swisher
Editor
Sofyan Iskandar
Tim Penyusun
Udi Maadi
Nur Apriatman
Ardi Adji
Dormaringan H. Saragih
Bambang Pujiatmoko
WASPOLA Facility adalah kelanjutan dari proyek WASPOLA (1998-2003) dan WASPOLA 2 (2004-2009). Proyek ini didanai dari bantuan hibah dari
Pemerintah Australia melalui AusAID, yang dilaksanakan oleh 2 institusi, Bappenas dan Water and Sanitation Program for East Asia and the Pacific
(WSP-EAP) World Bank.

5. DAFTAR SINGKATAN
AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
AMPL-BM : Air Minum dan Penyehatah Lingkungan Berbasis Masyarakat
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bapeprov : Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi
BPM : Badan Pemberdayaan Masyarakat
CLTS : Community Led Total Sanitation
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU : Dinas Pekerjaan Umum
IPA : Instalasi Pemrosesan Air
IPLT : Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu.
ISSDP : Indonesia Sanitation Sector Development Programme
Jaga : Jamban Keluarga
Kabag : Kepala Bagian
Kabid : Kepala Bidang
Lokalatih : Lokakarya dan Pelatihan
PAMSIMAS : Program Nasional Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
Pemkab : Pemerintah Kabupaten
Pemkot : Pemerintah Kota
Pemprov : Pemerintah Provinsi
PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
POD : Pendidikan Orang Dewasa
Pokja : Kelompok Kerja
Renstra : Rencana Strategis
Renstra SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, 5 Tahun.
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 5 Tahun.
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 5 Tahun.
RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang, 20 Tahun.
RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 20 Tahun.
RTL : Rencana Tindak Lanjut
SANIMAS : Sanitasi oleh Masyarakat
SK : Surat Keputusan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPAL : Saluran Pembuangan Air Limbah
TPA : Tempat Pembuangan Akhir (sampah)
WASPOLA : Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning
WSLIC-II : Water and Sanitation for Low Income Communities – II

6. KATA PENGANTAR
Buku Panduan Pengelolaan Data AMPL ini berisi tentang panduan bagaimana melaku-
kan fasilitasi Pengelolaan Data AMPL dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan
AMPL. Dengan panduan ini, diharapkan diperoleh kejelasan dalam tata cara melakukan
Pengelolaan Data AMPL. Panduan ini khususnya ditujukan bagi pemerintah kabupaten/
kota dalam Pengelolaan Data AMPL di daerahnya. Namun demikian berguna juga bagi
para pelaku pembangunan AMPL yang mendukung kegiatan di tingkat kabupaten/kota.
Buku panduan ini terdiri dari lima bagian. Pertama adalah Penjelasan Umum, kedua
adalah Panduan Pengelolaan Data AMPL, ketiga adalah Panduan Pengumpulan Data
AMPL, keempat adalah Panduan Pemrosesan dan Publikasi Data AMPL, dan kelima
adalah Penutup.
Demikian, tidak ada gading yang tak retak, segala masukan akan kami terima dengan
senang hati.
Selamat membaca dan mempraktekannya.
Tim Penyusun

7. DAFTAR ISI
Daftar Singkatan
Kata Pengantar
Daftar Isi
1.1
Bagian 1 Penjelasan Umum 03
1.2
Latar belakang 03
1.3
Tujuan 05
1.4
Pengguna 05
Sistematika 06
Bagian 2 Panduan Pengelolaan Data AMPL 09
2.1 Latar belakang 09
2.2 Kondisi Data dan Pendataan Data AMPL di Daerah 11
2.3 Tujuan 12
2.4 Organisasi Pengelolaan 13
2.5 Tahapan Kegiatan 15
2.6 Jadwal Pelaksanaan 18
2.7 Jenis Data 18
2.8 Periode Pendataan 18
Bagian 3 Panduan Pengumpulan Data AMPL 21
3.1 Tahapan Pengumpulan Data 21
3.2 Jenis Data 30
3.3 Kuisioner dan Cara Pengisian 30
3.4 Mekanisme Pengumpulan Data 48
Bagian 4 Panduan Pemrosesan, Analisis dan Publikasi Data AMPL 53
4.1 Pemrosesan Data 53
4.2 Analisis Data 62
4.3 Pengertian Indikator 69
4.4 Publikasi Data 71
Bagian 5 Penutup 75

9. 1 Penjelasan
Umum
1.1. Latar Belakang
Studi Pengembangan Pengelolaan Data Pembangunan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang
telah dilaksanakan oleh WASPOLA sejak tahun 2006,
menemukan beberapa isu penting tentang pengelolaan
data AMPL yaitu:
1. Rendahnya kesadaran daerah akan pentingnya
pengelolaan data AMPL yang akurat
2. Adanya sistem pengelolaan data AMPL di daerah
yang kurang terintegrasi
3. Belum adanya database AMPL yang disepakati di
daerah
4. Rendahnya kapasitas daerah dalam pengelolaan
data AMPL
Studi yang dilakukan WASPOLA melalui pendekatan
diskusi terfokus dalam format lokakarya data daerah, dan
kajian literatur, merekomendasikan beberapa hal sebagai
berikut:
a. Perlu kesamaan pemahaman para pelaku
pembangunan AMPL tentang pentingnya data
AMPL. Hal ini meliputi pemahaman tentang variabel
03

10. data yang dikumpulkan, untuk apa data dikumpulkan, apa manfaat dari
tersedianya data, apa kerugiannya kalau tidak tersedia data, institusi
yang melakukan pengumpulan data, sumber daya yang diperlukan,
bagaimana data dikumpulkan, dikelola, dan dikomunikasikan, serta
frekuensi pengumpulannya
b. Perlu adanya pemahaman tentang peran dan fungsi instansi pelaku
pembangunan AMPL dalam pengelolaan data. Data apa saja yang
dikumpulkan oleh masing-masing instansi, untuk keperluan apa data itu
dikumpulkan, bagaimana mekanisme pengumpulannya, dan bagaimana
data tersebut dapat diakses oleh para aktor pembangunan AMPL lainnya.
Dalam hal ini secara khusus perlu dipahami peranan BPS di tingkat
kabupaten dalam memperoleh data, apakah melalui pengumpulan data
primer, ataukah mendapatkan data sekunder dari instansi teknis terkait.
Sehingga ada pemahaman dalam menggunakan data sesuai dengan
keperluannya.
c. Perlu adanya penyepakatan tentang data AMPL yang minimum harus
dimiliki oleh daerah untuk kebutuhan perencanaan, serta monitoring dan
evaluasi kinerja pembangunan AMPL, untuk semua tingkatan mulai dari
provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa. Indikator MDGs dapat
dijadikan acuan untuk mengembangkan data AMPL yang minimum
harus tersedia.
d. Perlu adanya penyepakatan tentang mekanisme pengumpulan data
AMPL di daerah. Ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu Registrasi
dan Survei. Kedua metode ini perlu dipertimbangkan sesuai dengan
kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
e. Perlu adanya kesepakatan dalam mekanisme konsolidasi data yang
dikumpulkan oleh masing-masing instansi di daerah
f. Perlu adanya kesepakatan dalam updating (pembaharuan) data, hal ini
menyangkut frekuensi updating, mekanisme updating, instansi yang
melakukan, serta alokasi sumber daya.
g. Perlu dikembangkan media publikasi dan diseminasi data yang mudah
diakses oleh para pelaku pembangunan AMPL di daerah khususnya, dan
pihak yang lebih luas.
04

11. h. Untuk hal-hal di atas, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola data
AMPL dalam hal pengelolaan data yang meliputi teknik pengumpulan
dan pemrosesan data.
i. Pihak pemerintah pusat dan provinsi perlu menyediakan insentif bagi
daerah yang telah memiliki sistem pengelolaan data yang baik.
j. Perlu dikembangkan panduan pengelolaan data yang mudah diikuti oleh
para pengelola data AMPL di daerah.
k. Pemerintah pusat dan provinsi perlu mengembangkan advokasi dan
pelatihan pengelolaan data AMPL.
Menindaklanjuti rekomendasi ini, maka disusunlah sebuah buku panduan
pengelolaan data AMPL di daerah.
1.2. Tujuan
Tujuan penyusunan buku panduan ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan panduan fasilitasi kepada Pokja AMPL nasional dan Pokja
AMPL Provinsi dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data
AMPL Kabupaten/kota.
2. Membantu kelompok kerja AMPL Kabupaten/Kota dalam pengelolaan
data AMPL yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan, monitoring
serta evaluasi pembangunan AMPL.
1.3. Pengguna
Pengguna langsung yang dapat memanfaatkan buku Panduan Pengelolaan
Data AMPL ini adalah:
1. Pokja AMPL Provinsi
2. Pokja AMPL Kabupaten/Kota
Selain pengguna langsung tersebut, buku panduan ini juga dapat dimanfaatkan
oleh pemangku kepentingan pembangunan AMPL lain, baik untuk digunakan
langsung ataupun sebagai panduan untuk fasilitasi.
05

12. 1.4. Sistematika
Buku panduan pengelolaan data AMPL ini disusun dalam 5 bagian, yaitu:
BAGIAN 1 : PENJELASAN UMUM
Merupakan pengantar umum buku panduan ini. Menguraikan latar belakang
dan tujuan dari buku panduan pengelolaan data AMPL.
BAGIAN 2: PANDUAN PENGELOLAAN DATA AMPL
Menguraikan tentang organisasi dan tata laksana dalam pengelolaan data
AMPL di tingkat Kabupaten/Kota.
BAGIAN 3: PANDUAN PENGUMPULAN DATA AMPL
Menguraikan tentang proses pengumpulan data AMPL dimulai sejak menyusun
kuesioner hingga entry data.
BAGIAN 4: PANDUAN PEMROSESAN DAN PUBLIKASI DATA AMPL
Menguraikan tentang teknik-teknik pemrosesan data dan bagaimana membuat
publikasi data.
BAGIAN 5: PENUTUP
06

13. 07

15. 2 Panduan
Pengelolaan
Data Ampl
Daerah
2.1. Latar Belakang
Pembangunan sektor AMPL telah mulai berlangsung
sejak PELITA I. Hanya saja pembangunan tersebut
tidak disertai dengan pengelolaan data secara baik dan
terpadu. Berbagai institusi terkait AMPL memiliki data.
Misalnya Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan
Umum, atau Departemen Dalam Negeri memiliki data
masing-masing, dimana bisa muncul angka yang berbeda
untuk kategori dan kelompok sasaran sama. Kondisi ini
bisa dimaklumi mengingat setiap institusi akan lebih
fokus terhadap angka pencapaian pembangunan yang
dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan. Perbedaan
data juga bisa disebabkan oleh adanya perbedaan
pada penggunaan definisi, kategorisasi variabel yang
digunakan, metode pengambilan data, dan kehandalan
sumber daya manusia yang mengolah dan mengelolanya.
Berbagai jenis data AMPL yang ada di masing-masing
institusi tentunya tak bisa disatukan begitu saja. Salah
satu data yang ada dan bisa digunakan adalah data
yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai
lembaga pemerintah yang berwenang mengeluarkan
data. Namun ketersediaan data AMPL di BPS saat ini
09

16. masih sangat terbatas. Mengapa? Karena data AMPL belum dipandang sebagai
variabel yang perlu diperlakukan secara khusus dibanding sektor lain, misalnya
survei pertanian atau survei volume penjualan beras. Data AMPL terakhir
yang digunakan diambil berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS). Data hasil SUSENAS tersebut digunakan sebagai acuan khususnya
dalam mengevaluasi pencapaian target MDGs.
SUMBER AIR BERSIH TERLINDUNGI SUMBER AIR BERSIH TAK TERLINDUNGI
Laporan MDGs Laporan MDGs
BPS BPS
Indonesia Indonesia
air kemasan
sambungan sambungan
1. 1. 1. gerobak dorong 1. (termasuk isi
pipa pipa
ulang)
sumur tak
2. hidran umum 2. sumur bor 2. air kemasan 2.
terlindungi
sumur air dari truk mata air tak
3. sumur bor 3. 3. 3.
terlindungi tangki terlindungi
sumur mata air sumur tak
4. 4. 4. 4. sungai
terlindungi terlindungi terlindungi
mata air mata air tak lain-lain (danau,
5. 5. air hujan 5. 5.
terlindungi terlindungi waduk, dll)
6. air hujan
Di dalam pendataan, perbedaan pendefinisian akan mengakibatkan hasil
yang berbeda sama sekali. Karena itu, persamaan pendefinisian menjadi hal
yang sangat penting sebelum proses pendataan berlangsung, demikian juga
standarisasi terminologi dan metodologi. Hal ini seperti yang terjadi dalam
penyajian data air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) Indonesia
selama ini. Tabel 1 memberikan contoh definisi yang berbeda pada sektor air
minum untuk membedakan sumber air yang berkategori baik dan tidak baik
antara Laporan Pemantauan MDGs di Indonesia dan BPS (SUSENAS 2002).
Definisi yang digunakan untuk sumber air tersebut juga belum tentu sesuai
dengan definisi sumber air dan sarana sanitasi yang layak (improved) dan tidak
layak (unimproved) yang saat ini digunakan untuk memantau pencapaian
MDGs sektor Permukiman dan Perumahan. Selain perbedaan antar-institusi,
ada perbedaan di masyarakat. Perbedaan itu menyangkut persepsi antara
masyarakat dan pengumpul data. Ini memungkinkan fasilitas yang sama
ditempatkan pada kelompok data yang berbeda-beda
10

17. Kelemahan data AMPL ini secara langsung berakibat pada lemahnya monitoring
dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan dan berakibat lanjut pada
lemahnya perencanaan pembangunan AMPL. Keberadaan data yang bersumber
dari BPS saat ini sudah sangat memadai jika untuk mengukur cakupan pelayanan
AMPL pada tingkat nasional hingga provinsi, namun tidak memadai jika
dimaksudkan untuk membuat landasan perencanaan pembangunan di tingkat
kabupaten/kota. Sebagai contoh, untuk perencanaan pembangunan AMPL
di satu kabupaten, maka pemerintah kabupaten bersangkutan memerlukan
data tentang jumlah tiap sarana yang masih berfungsi dan tidak berfungsi
serta jumlah penduduk penggunanya hingga tingkat desa atau bahkan rumah
tangga. Kemudian juga perlu mengetahui kondisi di saat musim penghujan dan
musim kemarau.
Ketersediaan data yang lebih rinci tersebut tentu saja akan sangat tidak efisien
jika dilaksanakan terpusat, misalkan oleh BPS sendiri. Lebih lagi data yang
rinci tersebut juga menjadi tidak memiliki arti penting bagi pemerintah pusat
yang lebih berorientasi pada tingkat perencanaan makro. Pendataan yang rinci
untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan akan lebih
efisien jika dilaksanakan terdesentralisasi.
2.2. Kondisi Data dan Pendataan AMPL Di Daerah
Aktor atau para pelaku dalam pengelolaan data AMPL di daerah secara umum
terdiri dari dinas-dinas yang secara langsung berhubungan dengan sektor
AMPL, seperti:
zz Dinas Kesehatan yang memiliki jalur dari tingkat kabupaten, kecamatan,
sampai ke desa. Mekanisme perolehan data dilakukan melalui hasil
proses inspeksi sanitasi ditingkat desa yang dilaksanakan secara berkala
oleh kader kesehatan lingkungan di setiap desa, selanjutnya direkap oleh
petugas sanitarian di tingkat kecamatan, subdin Kesehatan lingkungan di
tingkat kabupaten dan selanjutnya diolah bidang Penyehatan Lingkungan
di tingkat propinsi.
zz Dinas Pekerjaan Umum memiliki jalur mekanisme perolehan data
melalui telaah usulan yang tertuang dalam DASK, meliputi data tentang
jumlah sistem yang terbangun, cakupan penduduk yang mendapatkan
sarana dan prasarana yang dibangun serta investasi biaya yang dibutuhkan
11

18. dalam setiap pembangunan.
zz Badan Pemberdayaan Masyarakat yang melakukan pengumpulan
data dalam mengisi profil desa, dimana mekanisme perolehan data
dilakukan melalui pembentukan Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang
berada disetiap dusun, selanjutnya diolah ditingkat desa, Kecamatan,
Kabupaten, dan Propinsi
zz PDAM yang melakukan pengumpulan data pelanggan air minum yang
dilayaninya, dimana Perpamsi melakukan pengelolaan data AMPL
yang meliputi data administratif dan teknis PDAM, termasuk cakupan
pelayanan, yang dipublikasikan dalam Direktori Perpamsi
zz Bappeda yang melakukan konsolidasi data yang dikumpulkan oleh
dinas terkait, mekanisme perolehan data dilakukan melalui permintaan
dari masing-masing instansi terkait menurut bidangnya masing-masing.
Bappeda berperan sebagai koordinator integrasi data antar sektoral
dan mensinergikan pemenuhan data dasar AMPL antar pemangku
kepentingan.
zz BPS melakukan pendataan sektoral berdasarkan permintaan dan
kebutuhan. Adapun prosesnya dapat diperoleh langsung dari instansi yang
bersangkutan dan untuk data umum perolehannya melalui mekanisme
dari tingkat desa melalui profil desa, selanjutnya ke petugas BPS di tingkat
kecamatan (Mantri Statistik), kabupaten/kota dan seterusnya ke propinsi
Dari beragamnya kondisi pendataan diatas, maka dirasakan perlunya kesatuan
konsep, definisi dan metodologi pengelolaan data AMPL di daerah, untuk
mendapatkan indikator AMPL sampai wilayah terkecil agar data dapat
digunakan sebagai perencanaan, monitoring serta evaluasi capaian pelayanan
AMPL.
2.3. Tujuan
Berlandaskan kondisi tersebut di atas, maka buku ini disusun dengan tujuan
untuk dapat memberikan panduan bagi para pengelola data di tingkat kabupaten
dalam pengelolaan data sektor air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)
yang terpadu secara nasional dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan
pemerintah kabupaten/kota.
12

19. 2.4. Organisasi Pengelolaan
Sektor AMPL adalah urusan beragam pemangku kepentingan dan telah
diuraikan sebelumnya bahwa pengelolaan datanya juga terjadi pada beberapa
pemangku kepentingan dengan fokus masing-masing sesuai tupoksi. Oleh
karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan dan mensinergikan urusan
sektor AMPL ini yang dimulai dari pengelolaan datanya.
Seiring dengan persoalan kelembagaan yang ada, maka untuk pengelolaan data
AMPL ini sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang memiliki fungsi koordinasi
yang baik, misalnya, lembaga yang melakukan koordinasi pengelolaan data
AMPL adalah Kelompok Kerja (Pokja) AMPL. Belajar dari pelaksanaan uji
coba yang telah dilaksanakan di Kab. Bangka dan berbagai kajian di beberapa
daerah dan kajian literatur, maka organisasi pelaksanaannya adalah sebagai
berikut:
PENANGGUNGJAWAB
Ketua Pokja AMPL
KETUA PELAKSANA
Anggota Pokja
TIM PELAKSANA
Anggota Pokja
SUPERVISOR
Anggota Pokja atau yang
Dipandang Mampu
SUPERVISOR LAPANGAN
Bidan Desa/Aparat Desa
SURVEYOR/ENUMERATOR
Kader Posyandu/Karang
Organisasi Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL
Pokja AMPL adalah lembaga adhoc di daerah yang dibentuk melalui SK Bupati/Walikota/Gubernur yang
anggotanya terdiri atas pemangku kepentingan, baik lembaga atau perorangan, baik pemerintah (SKPD) maupun
non pemerintah yang memiliki tupoksi, keterlibatan atau keberpihakan pada sektor AMPL.
13

20. Pembagian Tugas dalam Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL
Posisi Pelaksana Tugas Pekerjaan
Penanggungjawab seluruh pelaksanaan pengelolaan data
Penanggungjawab Ketua Pokja
AMPL, Mengkoordinasikan instansi terkait
Anggota Pokja Ketua pelaksana dan bertanggungjawab terhadap seluruh
Ketua Pelaksana (SKPD atau indi-
vidu) pelaksanaan
Mengikuti TOT pengumpulan data
Melakukan pelatihan kepada supervisor dan enumerator
Menyediakan dan mengatur logistik
Mengatur jadwal kegiatan dan pelaksanaannya
Melakukan batching (pengelompokan), editing (perbaikan), dan
Tim Pelaksana Anggota Pokja
coding (pengkodean)
Mengikuti pelatihan entry (pengisian) dan analisis data
Melakukan entry data
Melakukan analisis data
Menyusun buku publikasi dan pelaksanaan publikasinya
Anggota Pokja
atau yang dipan- Mengikuti TOT pengumpulan data
dang mampu Melakukan supervisi dalam pelaksanaan pengumpulan data
Supervisor
(misal: sanitarian Memeriksa kelengkapan kuesioner untuk wilayah kerjanya
atau aparat keca- sebelum diserahkan ke Tim Pelaksana
matan)
Mengikuti pelatihan pengumpulan data
Melakukan supervisi dan pendampingan kepada enumerator
Supervisor Bidan Desa atau
dalam survei
Lapangan aparat desa
Memeriksa kelengkapan kuesioner dan isiannya sebelum
diserahkan ke Supervisor
Kader Posyandu Mengikuti pelatihan pengumpulan data
Surveyor/
atau Karang Ta-
Enumerator Melakukan survei rumah tangga
runa
Organisasi pelaksanaan dan pelaksana tersebut tidaklah baku, dapat
dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing
daerah. Yang penting dari pelaksanaan ini bahwa setiap pemangku kepentingan
sepakat untuk koordinasi, sinergi dan integrasi dalam pengelolaan data AMPL.
14

21. 2.5. Tahapan Kegiatan Bagaimana melakukan
Tahapan-tahapan pelaksanaan dalam pengumpulan
pengelolaan data AMPL
data AMPL ini secara umum adalah sebagai berikut:
Proses dalam melakukan pendataan AMPL adalah
1. Pertama yang harus dilakukan oleh sebagai berikut
Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pokja
AMPL adalah melakukan serangkaian Pertemuan,
1. Membangun kesepakatan dan
komitmen semua pihak (-SKPD-
koordinasi dan
pertemuan koordinasi/ lokakarya dengan lokakarya
SKPD)
2. Menggalang dukungan pimpinan
seluruh pemangku kepentingan guna
Penetapan tim
(i) mengidentifikasi data dan pendataan pelaksana dan
1. Menetapkan Tim Pelaksana dari
unsur-unsur Pokja AMPL
persiapan
yang telah dilakukan oleh masing-masing 2. Menyiapkan sumberdaya dan
penyepakatan jadwal
pemangku kepentingan, (ii) menggali TOT
kesepakatan bersama untuk melakukan Tim Pelaksana 1. ToT pendataan lapangan kepada Tim
Pelaksana
pengelolaan data yang sinergis dan 2. Perbaikan kuesioner jika diperlukan
Pelatihan
terintegrasi, dan (iii) menggalang dukungan Aparat pendata
Pelatihan Aparat Pencacah (Enumerator)
lapangan
pimpinan daerah, baik Bupati/Walikota dan oleh Tim Pelaksana didampingi Pokja
AMPL Nasional dan WASPOLA
DPRD untuk pelaksanaan pengelolaan data Survei
AMPL yang sinergis dan terintegrasi. Rumah Tangga 1. Survei lapangan oleh Pencacah
2. Supervisi oleh Tim Pelaksana/Pokja
AMPL
2. Kedua adalah menyepakati dan menetapkan Pelatihan
Pelatihan Aparat Pencacah (Enumerator)
Tim Pelaksana dan melakukan kegiatan- Cleaning & Entry
dan Analisis data
oleh Tim Pelaksana didampingi Pokja
AMPL Nasional dan WASPOLA
kegiatan persiapan. Sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya bahwa Tim Pelaksana Cleaning &
Entry Data Cleaning dan Entry Data oleh Tim
ini haruslah multistakeholder, tidak hanya Pelaksana
dari satu SKPD saja dan idealnya dipilih dari
Pelatihan
unsur-unsur anggota Pokja AMPL. Setelah Pengolahan /
Pelatihan Pengolahan/Analisis Data
Analisis data
Tim Pelaksana terbentuk, selanjutnya Tim
Pelaksana melakukan kegiatan-kegiatan Pengolahan &
Analisis data
persiapan yang meliputi: Pengolahan/Analisis Data
zz Penyiapan sumberdaya; Penyusunan
Buku Kondisi
AMPL Penyusunan Buku Kondisi AMPL
zz Pembagian tugas;
zz Penyusunan rencana kegiatan dan jadwal
Publikasi Publikasi data, misalnya melalui diskusi
3. Ketiga adalah TOT Tim Pelaksana. Pokja Data publik atau peluncuran buku
AMPL dan WASPOLA Facility akan
memfasilitasi pelaksanaan TOT Tim
15

22. Pelaksana ini. Penjelasan lebih rinci kegiatan ini dapat dicermati pada
buku 4 dari Panduan ini. Selesai TOT, selanjutnya Tim Pelaksana segera
menyusun rencana persiapan pengumpulan data yang meliputi (i) revisi
kuesioner jika diperlukan, (ii) rekrutmen supervisor dan enumerator, (ii)
pengumpulan data sekunder untuk perencanaan survei, (iii) perencanaan
jadwal pelatihan enumerator dan supervisor, dan (iv) perencanaan jadwal
survei.
4. Keempat adalah pelatihan kepada aparat pendata lapangan (surveyor/
enumerator) dan supervisor pengumpulan data. Pelatihan ini sepenuhnya
dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, namun akan diberikan pendampingan
dari Pokja AMPL dan WASPOLA Facility. Segala hal yang menyangkut
materi dan modul pelatihan disiapkan secara mandiri oleh Tim Pelaksana,
karena harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lokal.
5. Kelima adalah melakukan survei rumah tangga. Kegiatan ini dilaksanakan
setelah pelatihan selesai dan idealnya segera tanpa ada jeda waktu lama.
Survei dilaksanakan oleh Enumerator dengan supervisi dari Supervisor
lapangan. Enumerator dan Supervisor yang tidak mengikuti pelatihan
tidak boleh melakukan survei, karena akan mengurangi akurasi dan
validitas data. Tim Pelaksana harus pula melakukan supervisi untuk
menjamin validitas data sekaligus untuk memahami kondisi-kondisi
lapangan berkaitan dengan sektor AMPL.
6. Setelah semua kuesioner terkumpul di Supervisor, selanjutnya diserahkan
ke Tim Pelaksana untuk proses batching dan editing. Diperlukan petugas
khusus untuk proses batching dan editing ini, karena memerlukan
ketelitian dan ketekunan. Pelaksana supervisi di lapangan dianjurkan
terlibat sebagai petugas batching dan editing, karena menguasai
persoalan lapangan. Pada proses ini, umumnya diperlukan juga kegiatan
kunjungan secara sampel acak ke rumah tangga responden untuk
melakukan review dan evaluasi dari pelaksanaan survei melalui Focus
Group Discussion (FGD) bersama responden-enumerator-supervisor.
7. Pelatihan entry data dan cleaning data menjadi kegiatan selanjutnya
setelah batching dan editing selesai. Tim Pelaksana akan dilatih tentang
hal tersebut oleh Pokja AMPL dan WASPOLA Facility. Umumnya
pelatihan dapat dilaksanakan selama 2 hari efektif. Program aplikasi
16

23. untuk entry data dapat disiapkan oleh Pokja AMPL dan WASPOLA
Facility, atau dibuat bersama-sama dengan Tim Pelaksana.
8. Entry data dan proses cleaning data dilaksanakan secara mandiri oleh
Tim Pelaksana. Umumnya proses entry data dapat dilakukan dengan
cepat, karena relatif mudah dan tidak banyak data yang harus diinput
dengan rata-rata waktu 5-10 menit per satu buku kuesioner. Cleaning
data merupakan proses yang memerluka ketelitian dan dilakukan secara
iterasi, mulai dari proses pencermatan sepintas-keseluruhan, identifikasi
kesalahan, koreksi data, dan kemudian kembali proses berulang dengan
menggunakan kriteria dari kesalahan yang teridentifikasi maupun yang
mungkin terjadi.
9. Pelatihan berikutnya adalah tentang analisis data. Tim Pelaksana
akan diberikan pelatihan mengenai analisis data dari Pokja AMPL
dan WASPOLA Facility. Umumnya pelatihan ini bisa digabungkan
pelaksanaannya dengan pelatihan entry dan cleaning data, tergantung
ketersediaan waktu dan materi pelatihan tambahan yang dibutuhkan
oleh Tim Pelaksana.
10. Tim Pelaksana selanjutnya melakukan pemrosesan dan analisis data
secara mandiri. Diperkirakan proses analisis membutuhkan waktu sekitar
1-2 bulan.
11. Penyusunan buku publikasi kondisi AMPL Kabupaten/Kota merupakan
proses yang bisa dilaksanakan seiring dengan proses analisis data. Tim
Pelaksana menyusun buku ini secara mandiri, sementara Pokja AMPL
dan WASPOLA Facility akan membantu mereview buku sebelum
dipublikasikan.
12. Terakhir adalah melakukan publikasi tentang kondisi AMPL melalui
lokakarya atau seminar dan penerbitan buku kondisi AMPL. Seluruh
pemangku kepentingan perlu diundang dalam kegiatan ini, baik internal
dari Kabupaten/Kota, Provinsi bersangkutan maupun daerah lain untuk
berbagi pembelajaran, memperoleh masukan, serta membangun
komitmen untuk perbaikan data secara khusus, dengan perbaikan sektor
secara umum.
17

24. 2.6. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan, dengan menyesuaikan tahapan-tahapan pelaksanaan
dalam pengelolaan data AMPL secara umum adalah sebagai berikut:
Jadwal Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6
Kegiatan
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Pertemuan Koordinasi dan Lokakarya
Penetapan Tim Pelaksana
Persiapan
TOT Pada Tim Pelaksana
Persiapan Pengumpulan Data
Pelatihan Pencacah
Survey Lapangan
Pelatihan Cleaning & Entry Data
Cleaning & Entry Data
Pelatihan Pengolahan & Analisis
Analisis Data
Penyusunan Buku AMPL
Publikasi Buku
Jadwal tersebut tentu saja dapat berubah menyesuaikan dengan kesiapan dan
ketersediaan sumber daya yang ada di masing-masing daerah.
2.7. Jenis Data
Dalam buku panduan ini, jenis-jenis data yang dikumpulkan adalah data untuk
sektor AMPL yang meliputi:
a. Sumber Air Minum: Akses dan Sarana
b. Pembuangan Tinja/Jamban: Akses dan Sarana
c. Pembuangan Limbah Cair: Akses dan Sarana
d. Pembuangan Sampah: Akses dan Sarana
2.8. Periode Pendataan
Jenis-jenis data di atas, atau data apapun yang telah dikumpulkan, akan sangat
kehilangan arti dan manfaatnya jika tidak dilakukan pembaharuan secara
periodik. Data yang hanya pada satu saat hanya akan sangat bermanfaat saat
18

25. itu pula. Perubahan dan perkembangan kondisi lapangan tidak akan diketahui
jika tidak dilakukan pendataan ulang.
Dianjurkan untuk pendataan ulang dilakukan dengan definisi dan prosedur
yang sama, meskipun seringkali diperlukan perubahan definisi oleh karena
perubahan standar pelayanan AMPL ataupun akibat perubahan kebutuhan
variabel. Pada kondisi diperlukannya perubahan definisi, maka harus diberikan
penjelasan pada data yang baru tentang perubahan-perubahan definisi
yang dilakukan. Demikian pula jika terjadi perubahan sampling frame pada
pengumpulan data yang menggunakan metode survei, maka perubahan-
perubahan tersebut juga harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari
kesalahan atau bias pada saat analisis dan penyimpulan.
Tidak ada periode yang baku dalam pendataan ulang. Pertimbangan yang
umum digunakan dalam melakukan pendataan ulang umumnya adalah
persoalan sumberdaya, baik manusia, waktu dan terutama sekali pembiayaan.
Untuk pendataan akses layanan AMPL ini, berlandaskan cepatnya perubahan
yang terjadi di lapangan dan faktor permbiayaan, maka idealnya dilakukan
sebagai berikut:
Tahun Ke Sensus Sampel Data Dihasilkan
0 (nol) Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Sampel Data dasar
3 (tiga) Rumah Tangga Sampel Rumah Tangga Sampel Data update untuk monitoring
dengan jumlah lebih kecil dan evaluasi
5 (lima) Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Sampel Data update lengkap
Namun apabila sumberdaya tidak memungkinkan, maka pendataan ulang
dapat dilakukan dengan periode berikut:
Tahun Ke Sensus Sampel Data Dihasilkan
0 (nol) Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Sampel Data dasar
5 (lima) Rumah Tangga Sampel Rumah Tangga Sampel Data update untuk monitoring
dengan jumlah lebih kecil dan evaluasi
10 (sepuluh) Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Sampel Data update lengkap
19

27. 3 Panduan
Pengumpulan
Data Ampl
Daerah
3.1. Tahapan Pengumpulan Data
Tahapan-tahapan pelaksanaan dalam pengumpulan
data AMPL ini secara umum adalah sebagai berikut:TOT
pengumpulan data adalah kegiatan pertama yang
dilakukan setelah Tim Pelaksana ditetapkan.
TOT ini dilaksanakan selama minimal 2 hari efektif
dengan pelatih dari Pokja AMPL-WASPOLA Facility.
Materi-materi dalam pelatihan meliputi :
zz Konsep pengelolaan data AMPL
zz Kuesioner dan cara-cara pengisian
zz Mekanisme pengumpulan data
zz Cara-cara wawancara
zz Simulasi survei
zz Simulasi pelatihan
21

28. Panduan pengelolaan data
ToT Tim Pelaksana pengelolaan
data Evaluasi kuesioner
Tidak Perbaikan
Ya
Penyusunan modul pelatihan Supervisor
dan Enumerator Perbaikan kuesioner
Rekrutmen Supervisor dan B
Enumerator
A
22

29. A B
Pelatihan Supervisor dan
Enumerator
Pembagian blok survei dan
jumlah kuesioner
Daftar blok survei dan jumlah Perbanyakan kuesioner
kuesioner
Sosialisasi ke masyarakat
Survei rumah tangga oleh
Enumerator
Penyerahan kuesioner kepada
Supervisor
Pemeriksaan dan editing oleh
Supervisor D
C
23

30. C D
Ya
Lengkap dan benar?
Tidak
Konfirmasi langsung ke Enumerator
Pemeriksaan dan editing oleh Ya
Supervisor Lengkap dan benar?
Tidak
Data valid dan akurat?
Tidak Survey ulang dengan pendampingan
Ya
Data lapangan
(Kuesioner Terisi)
Batching dan Editing
Alur Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL
24

31. No Kegiatan Lokasi Pelaksana Output
TOT Tim Pelaksana Pelatih: Pokja AMPL & WASPOLA
1 Pengelolaan Data Studio Peserta: Pokja AMPL daerah (Tim Draft final panduan survei
AMPL Pelaksana)
Evaluasi & Revisi
2 Studio Tim Pelaksana Final kuesioner
kuesioner
Data nama & luas wilayah, jumlah
Studio &
3 Perencanaan survei Tim Pelaksana rumah tangga & penduduk Jadwal
Lapangan
survei
Penyusunan modul
Modul pelatihan Supervisor &
4 pelatihan Supervisor Studio Tim Pelaksana
Enumerator
& Enumerator
Rekrutmen Supervisor Studio &
5 Tim Pelaksana Daftar Supervisor & Enumerator
& Enumerator Lapangan
Perbanyakan Kuesioner sejumlah yang dibutuhkan
6 Studio Tim Pelaksana
kuesioner untuk survei
Pelatih: Tim Pelaksana
Pelatihan Supervisor & Kelas & Supervisor & Enumerator siap melak-
7 Peserta: Supervisor & Enumera-
Enumerator Lapangan sanakan survei
tor
Blok survei dengan petugas
Pembagian blok
8 Studio Tim Pelaksana Supervisor, Enumerator dan jumlah
survei dan kuesioner
kuesionernya
Sosialisasi kepada
Calon Responden/Masyarakat terin-
9 masyarakat/ calon Lapangan Tim Pelaksana & Supervisor
formasi tentang survei
responden
Survei lapangan
(Rumah Tangga)
10 Lapangan Supervisor & Enumerator Kuesioner terisi lengkap dan akurat
oleh Enumerator &
Supervisor
Pemeriksaan
11 kuesioner oleh Lapangan Supervisor Kuesioner terisi lengkap dan akurat
Supervisor
Pengecekan acak
12 Responden oleh Lapangan Supervisor Kuesioner terisi lengkap dan akurat
Supervisor
Survei ulang
oleh Enumerator
13 didampingi Lapangan Enumerator & Supervisor Kuesioner terisi lengkap dan akurat
Supervisor (jika
dibutuhkan)
Batching & Editing
(selengkapnya Kuesioner terurut dan sudah memiliki
14 Studio Tim Pelaksana
lihat pada tahapan kode rumah tangga
pemrosesan data)
Perencanaan survei adalah kegiatan selanjutnya dari Tim Pelaksana, yaitu
membuat rencana-rencana pelaksanaan survei yang meliputi:
zz Pembagian tugas antar anggota tim pelaksana, diantaranya tugas-tugas
logistik, supervisor dan pelatih.
zz Pengumpulan data sekunder untuk dasar perencanaan survei.
25

32. zz Menyusun rencana pelaksanaan survei, diantaranya pembagian blok
survei, jumlah surveyor/enumerator, jadwal pelatihan dan jadwal
pelaksanaan survei.
zz Menyusun rencana pelatihan kepada Supervisor Lapangan dan Surveyor/
Enumerator.
Penyusunan modul pelatihan untuk Supervisor dan Enumerator menjadi
kegiatan selanjutnya Tim Pelaksana. Penyusunan modul harus disesuaikan
dengan kondisi dan karakteristik daerah, serta rencana pelatihan yang telah
disusun.
Rekrutmen Supervisor Lapangan dan Surveyor/Enumerator dilakukan setelah
perencanaan survei selesai paralel dengan proses penyusunan modul pelatihan.
Dalam perencanaan survei sudah harus ditetapkan siapa yang akan ditugaskan
sebagai Supervisor Lapangan dan Surveyor/Enumerator. Bidan Desa dan Kader
Posyandu adalah yang paling potensial untuk tugas ini.
Pelatihan kepada Supervisor Lapangan dan Surveyor/Enumerator adalah
langkah selanjutnya. Pelatihan dilaksanakan minimal 2 hari efektif dengan
pelatih seluruhnya dari Tim Pelaksana yang akan didampingi tim pelatih dari
Pokja AMPL-WASPOLA Facility. Materi-materi dalam pelatihan meliputi:
zz Mekanisme pengumpulan data
zz Kuesioner dan cara-cara pengisian
zz Cara-cara wawancara
zz Simulasi survei
zz Praktek lapangan
Pada saat pelatihan, sangat penting untuk menjelaskan tentang tugas dan
kewajiban masing-masing Supervisor dan Enumerator. Tugas-tugas dan
kewajiban tersebut, namun tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut:
Supervisor:
zz Wajib mengikuti pelatihan bagi Supervisor baru atau refreshing bagi
Supervisor lama sebelum bertugas
zz Menyiapkan base camp untuk tim sebagai tempat kerja, koordinasi, dan
26

33. pengendalian
zz Menyiapkan peta lokasi survei
zz Membuat pembagian wilayah survei dan surveyornya
zz Membuat daftar buku kuesioner dan surveyor pemegangnya
zz Menyiapkan logistik: kuesioner, peralatan dan perlengkapan survei
zz Bertanggungjawab terhadap administrasi dan keuangan tim dan membuat
laporannya
zz Memeriksa isi kuesioner dan kebenarannya dan mengumpulkannya dari
seluruh enumerator/surveyor anggota timnya.
zz Jika ada kuesioner yang meragukan, supervisor harus menanyakan
kepada enumerator/surveyor dan melakukan pengecekan lapangan jika
diperlukan.
zz Melakukan pengecekan lapangan secara sampel acak.
zz Mengisi pengesahan lembar Supervisor pada setiap kuesioner setelah
pemeriksaan dan pengecekan selesai.
zz Melakukan pendampingan survei jika diperlukan.
zz Menyerahkan seluruh kuesioner hasil survei kepada Tim Pelaksana atau
petugas yang ditunjuk.
Enumerator:
zz Wajib mengikuti pelatihan bagi Enumerator baru atau refreshing bagi
Enumerator lama sebelum bertugas.
zz Melakukan survei/wawancara rumah tangga kepada setiap Rumah
Tangga (RT) untuk wilayah surveinya.
zz Bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan kebenaran data/isian
seluruh kuesioner hasil surveinya.
zz Menyerahkan kuesioner hasil surveinya kepada Supervisor.
zz Meminta bantuan kepada Supervisor apabila ada kesulitan melakukan
wawancara dengan Responden.
27

34. Setelah pelatihan, segera dilakukan sosialisasi ke masyarakat tentang akan
dilaksanakannya survei AMPL. Sosialisasi dapat dilakukan sendiri oleh Tim
Pelaksana dengan dibantu oleh Supervisor atau dapat pula dibantu oleh aparat
kecamatan dan desa/ kelurahan. Setelah sosialisasi dan masyarakat mengetahui
tentang adanya survei, maka survei lapangan dengan melakukan wawancara ke
rumah tangga dapat dilakukan. Pada pelaksanaan survei/wawancara, beberapa
hal yang perlu diperhatikan antara lain:
zz Buat suasana santai & kekeluargaan
zz Jelaskan maksud dan tujuan
zz Konsentrasi dan kesiapan responden
zz Lakukan Pengumpulan Informasi
zz Sikap pewawancara:
−− Berpakaian rapi/sesuai
−− Rendah hati dan rasa hormat
−− Ramah dan langsung kepada pertanyaan, tidak bertele-tele atau
berbelit-belit
−− Pendengar yang baik
−− Tidak meremehkan/tidak berprasangka
zz Perhatikan waktu pertemuan (durasi), karena jika terlalu lama akan
membuat responden jengkel dan menjawab dengan asal.
zz Ucapkan terima kasih dan perjanjian kembali bila masih diperlukan
zz Mencatat proses wawancara
−− Lama/durasi
−− Sikap dan penerimaan responden
zz Merapikan kembali hasil wawancara dengan lengkap
zz Melaporkan hasilnya kepada supervisor
zz Mendiskusikan hasil dengan sesama pewawancara
zz Mencari dan mengembangkan cara baru agar lebih efektif
28

35. zz Melaporkan hal-hal yang tidak diharapkan
−− Gangguan keamanan
−− intimidasi
Enumerator harus memeriksa kembali buku kuesioner yang telah selesai dan
mengisi daftar isian tentang survei pada halaman cover, yaitu nama, tanggal
dan jam mulai, dan tanggal dan jam selesai, serta tanda tangan. Apabila telah
selesai, kuesioner selanjutnya diserahkan kepada Supervisor.
Kuesioner yang telah terisi dari hasil survei para Enumerator selanjutnya
dikumpulkan ke Supervisor dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan
editing jika diperlukan. Supervisor harus memeriksan setiap jawaban pada
setiap kuesioner dan jika ditemukan ketidak wajaran atau isian yang kosong
atau tidak jelas segera melakukan crosscheck kepada Enumerator dan bahkan
seringkali perlu dilakukan pengecekan ulang ke lapangan bersama Enumerator.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap seluruh isian jawaban pada setiap
kuesioner, Supervisor juga perlu melakukan pengecekan lapangan secara
sampel acak untuk memeriksa akurasi dan validitas Enumerator. Kadang-
kadang ada Enumerator yang melakukan kesalahan berulang atau bersifat
sistematis, sehingga kontrol Supervisor sangat penting untuk dilakukan.
Supervisor harus mengisi daftar isian tentang pemeriksaan buku kuesioner
pada buku kuesioner yang telah selesai diperiksa pada halaman cover, yaitu
nama, tanggal dan mulai pemeriksaan, tanggal dan mulai selesai, serta tanda
tangan. Apabila dilakukan pengecekan lapangan secara sampel acak, juga
harus melengkapi daftar isian pada bagian pengecekan lapangan dengan item
isian yang sama.
Setelah seluruh buku kuesioner diperiksa, Supervisor selanjutnya
menyerahkannya kepada Tim Pelaksana atau petugas yang ditunjuk. Kegiatan
selanjutnya adalah proses batching dan editing oleh Tim Pelaksana yang
penjelasannya dapat dicermati pada buku 3 Panduan Pemrosesan, Analisis dan
Publikasi Data.
29

36. 3.2. Jenis Data
Dalam buku panduan ini, jenis-jenis data yang dikumpulkan adalah data untuk
sektor AMPL yang meliputi :
a. Sumber Air Minum: Akses dan Sarana
b. Pembuangan Tinja/Jamban: Akses dan Sarana
c. Pembuangan Limbah Cair: Akses dan Sarana
d. Pembuangan Sampah: Akses dan Sarana
3.3. Kuesioner dan Cara Pengisian
3.3.1. Kuesioner
Format kuesioner untuk rumah tangga dapat dilihat pada lampiran.
Format kuesioner disusun berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan bersama
dengan Pokja AMPL Kabupaten Bangka. Dengan format kuesioner tersebut
sudah teruji bahwa survei dan pemrosesan datanya dapat dilakukan dengan
mudah dan cepat. Namun, pada buku ini juga disajikan bentuk/format dan
cara-cara pembuatan kuesioner sebagai bahan pertimbangan.
Bentuk atau format kuesioner bisa berupa:
zz Tabel
zz Checklist
zz Kalimat pertanyaan berurut
Masing-masing penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemudahan pada saat survei dan pemrosesan nantinya. Juga penggunaannya
dapat berupa kombinasi dari ketiga bentuk tersebut, tidak harus kaku dengan
satu bentuk saja.
Cara-cara pembuatan pertanyaan dalam kuesioner yang perlu diperhatikan
adalah:
zz Relevansi Pertanyaan; pertanyaan dalam kuesioner harus dibatasi pada
yang relevan langsung dengan tujuan studi dan yang relevan dengan
calon responden.
30

37. zz Pertanyaan Sensitif; pertanyaan yang sensitif harus dihindari, kecuali
memang relevan dengan tujuan studi, misalnya tentang perilaku sex,
kelompok minoritas dan lain-lain yang mengundang kemarahan atau
kekesalan responden.
zz Pertanyaan Mengarahkan; pertanyaan yang mengarahkan sehingga
responden akan menjawab tertentu harus dihindarkan. Pertanyaan harus
disusun dengan kalimat yang netral, sehingga responden terbuka dan
bisa menjawab sesuai dengan pendapat atau pengetahuannya. Sebagai
contoh pertanyaan berikut: Presiden pada pidato kenegaraan 16 Agustus
lalu menyampaikan bahwa kita telah berhasil dalam pembangunan,
apakah anda setuju bahwa pembangunan di Indonesia telah berhasil ?
zz Pertanyaan Berganda; pertanyaan yang menanyakan beberapa hal tidak
boleh digunakan, jadi pertanyaan haruslah tunggal tentang suatu masalah.
Misalnya: apakah anda BAB di jamban, sementara jika sedang di kebun
BAB di tanah dengan menggali? Pertanyaan seperti ini akan menyulitkan
responden dalam menjawab dan nantinya juga akan menyulitkan dalam
analisisnya.
zz Pertanyaan Menakut-nakuti; pertanyaan yang sifatnya menakut-nakuti
dan akhirnya menyulitkan responden dalam menjawab tidak boleh
dipergunakan. Misalnya: Di kampung ini ada orang yang suka menghasut
dan mengancam, tolong sebutkan dengan jujur siapa sajakah orang-
orang tersebut?
Bentuk pertanyaan ada tiga, yaitu (i) pertanyaan tertutup, (ii) pertanyaan terbuka
dan (iii) kombinasi pertanyaan tertutup dan terbuka.
Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan dengan jawaban tertutup, yaitu jawaban-
jawabannya sudah tertentu dan disediakan dalam kuesioner, meskipun masih
berupa pilihan-pilihan. Pertanyaan dengan jawaban tertutup ini memiliki
beberapa keuntungan dan kerugian, yaitu:
31

38. Keuntungan dan Kerugian Pertanyaan Tertutup
Keuntungan Kerugian
Jawaban bersifat standar dan bisa Responden memberikan jawaban tebakan, meskipun dia
diperbandingkan antar responden. tidak memahami permasalahan/pertanyaan.
Jawaban mudah dilakukan coding, bahkan Responden frustasi dan asal menjawab atau tidak
sudah dapat dibuatkan coding sejak pembuatan menjawab, karena tidak tersedia jawaban yang sesuai
kuesioner. dengan keinginannya.
Responden bingung karena terlalu banyak tersedia
Jawaban mudah dianalisis dan diformulasikan.
alternatif jawaban.
Ada kemungkinan tidak diketahui perbedaan pendapat
Responden lebih mudah dan yakin dalam
antara responden dan peneliti, karena semua alternatif
memberikan jawaban.
jawaban disusun oleh peneliti.
Jawaban relatif lebih lengkap, karena sudah
dipersiapkan.
Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan dengan jawaban terbuka, yaitu
jawabannya belum disediakan oleh peneliti dalam kuesioner. Responden benar-
benar bebas sepenuhnya untuk memberikan jawaban dan jawabannya ditulis
sesuai dengan apa yang dinyatakan responden pada kuesioner. Keuntungan
dan kerugian dari bentuk pertanyaan terbuka antara lain:
Keuntungan dan Kerugian Pertanyaan Terbuka
Keuntungan Kerugian
Jawaban sesuai dengan aspirasi, pengalaman Jawaban sangat beragam, sehingga akan menyulitkan
dan pengetahuan responden dalam coding
Kemungkinan adanya jawaban baru yang Proses wawancara akan lama dan sulit, sehingga
belum diketahui peneliti sebelumnya memerlukan kualifikasi pewawancara handal
Sangat tepat untuk jenis pertanyaan mengapa
dan bagaimana
3.3.2. Panduan Pengisian Kuesioner
Ketentuan Penting
Berikut ini beberapa ketentuan penting dalam survei ini:
1. Rumah Tangga; setiap satu rumah tangga adalah unik yang akan
diidentifikasi dari ID dan nama kepala rumah tangganya. Oleh karena itu
untuk satu rumah tangga hanya boleh ada di dalam satu buku kuesioner
saja. Misalnya oleh karena suatu alasan ada satu rumah tangga yang
disurvei belum lengkap datanya, maka survei ulang di lain hari terhadap
rumah tangga tersebut tetap harus menggunakan buku kuesioner yang
sama dengan melanjutkan pertanyaan/isian yang belum selesai.
32

39. 2. Buku Kuesioner; setiap satu set buku kuesioner adalah satu kesatuan
yang tidak boleh dipisah-pisahkan halamannya. Hal ini berkaitan dengan
kondisi no 1 di atas, yaitu untuk menjamin bahwa data tiap Rumah
Tangga tidak saling silang dan atau tidak tunggal lagi.
Cara Pengisian Kuesioner dan Definisi-Definisi
Secara umum cara-cara dalam pengisian kuesioner adalah sebagai berikut:
1. Gunakan huruf cetak/kapital/besar untuk jawaban/isian yang
membutuhkan tulisan atau angka.
2. Gunakan tanda silang “X” untuk jawaban/isian yang berbentuk kotak
3. Berikan catatan di ruang yang kosong di halaman kuesioner yang sama
jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya kesulitan dalam
klasifikasi atau responden ragu-ragu atau lainnya.
Sedangkan cara-cara pengisian untuk tiap pertanyaan dalam kuesioner dan
definisi-definisi yang digunakan dalam survei ini adalah sebagai berikut:
a. Cover
QC--………. : isi dengan angka/nomor urut mulai dari 1, kemudian 2 dan
seterusnya untuk buku kuesioner berikutnya. Penomoran buku kuesioner ini
sebaiknya dilakukan sejak sebelum buku kuesioner dibagikan ke supervisor
lapangan dan enumerator oleh Tim Pelaksana. Hal ini penting untuk menjamin
terdatanya buku kuesioner yang tidak terpakai atau hilang atau salah.
WAKTU PELAKSANAAN SURVEI
MULAI SELESAI
HARI :
TANGGAL :
JAM :
NAMA SURVEYOR :
TANDA TANGAN :
33

40. Hari - Mulai : isi dengan hari saat memulai survei untuk buku kuesioner ini
Tanggal - Mulai : isi dengan tanggal saat memulai survei untuk buku kuesioner ini
Jam - Mulai : isi dengan jam/waktu saat memulai survei untuk buku kuesioner ini
Hari - Selesai : isi dengan hari saat menyelesaikan survei untuk buku kuesioner ini
Tanggal - Selesai : isi dengan tanggal saat menyelesaikan survei untuk buku kuesioner ini.
Jam - Selesai : isi dengan jam/waktu saat menyelesaikan survei untuk buku kuesioner ini
Nama Surveyor : isi dengan nama lengkap surveyor
Tanda Tangan : bubuhkan tanda tangan surveyor
WAKTU PELAKSANAAN SUPERVISI
DIPERIKSA PENGECEKAN LAPANGAN
MULAI SELESAI MULAI SELESAI
HARI
TANGGAL
JAM
NAMA SUPERVISOR :
TANDA TANGAN :
Hari - Mulai : isi dengan hari saat memulai memeriksa buku kuesioner ini
Tanggal - Mulai : isi dengan tanggal saat memulai memeriksa buku kuesioner ini
Jam - Mulai : isi dengan jam saat memulai memeriksa buku kuesioner ini
Hari - Selesai : isi dengan hari saat selesai memeriksa buku kuesioner ini
Tanggal - Selesai : isi dengan tanggal saat selesai memeriksa buku kuesioner ini
Jam - Selesai : isi dengan jam/waktu saat selesai memeriksa buku kuesioner ini
Kolom ‘Pengecekan Lapangan’
Jika tidak dilakukan pengecekan lapangan cukup beri tanda silang untuk
seluruh isian/jawaban. Sedangkan jika dilakukan pengecekan lapangan, maka
cara pengisiannya sebagai berikut:
34

41. Hari - Mulai : isi dengan hari saat memulai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Tanggal - Mulai : isi dengan tanggal saat memulai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Jam - Mulai : isi dengan jam/waktu saat memulai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Hari - Selesai : isi dengan hari saat selesai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Tanggal - Selesai : isi dengan hari saat selesai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Jam - Selesai : isi dengan jam/waktu saat selesai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Nama Supervisor : isi dengan nama lengkap supervisor
Tanda Tangan : bubuhkan tanda tangan supervisor
LOKASI
RUKUN TETANGGA (RT) :
RUKUN WARGA (RW) :
DUSUN/LINGKUNGAN :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
RUKUN TETANGGA (RT) : isi dengan nomor RT
RUKUN WARGA (RW) : isi dengan nomor RW
DUKUH/DUSUN : isi dengan nama Dukuh/Dusun
DESA/KELURAHAN : isi dengan nama Desa/Kelurahan
Kondisi Rumah Tangga dan Permukiman
QRT--…………. : isi angka/nomor urut yang sama dengan QC
DATA RUMAH TANGGA DAN PERMUKIMAN QRT-……………
Jml Anggota
Status Kepemilikan
Rumah Tangga
Nama Kepala Nama Alamat Luas
ID Luas Rumah Milik
Rumah Tangga Responden Lengkap Perem- Pekarangan Milik Menum-
Laki-laki Sewa Pemerin-
puan Sendiri pang
tah
1 .......m2 .......m2
2 .......m2 .......m2
3 .......m2 .......m2
4 .......m2 .......m2
5 .......m2 .......m2
35

42. zz ID : isi dengan nomor urut mulai dari 1 untuk tiap buku kuesioner.
Perhatikan bahwa tiap buku kuesioner selalu mulai dengan nomor urut
1, tidak merupakan kelanjutan buku kuesioner sebelumnya.
zz Nama Kepala Rumah Tangga : isi dengan nama Kepala Rumah Tangga.
zz Definisi Rumah Tangga di sini mengikuti definisi yang digunakan BPS.
Ada 2 jenis Rumah Tangga, yaitu (i) Rumah Tangga Biasa, dan (ii) Rumah
Tangga Khusus. Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok
orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/rumah, dan
biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan
dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi
satu.
Rumah Tangga Biasa ada bermacam-macam bentuk, diantaranya:
zz orang yang tinggal bersama istri dan anaknya;
zz orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan dan mengurus
makannya sendiri;
zz keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan/rumah, tetapi makannya
dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu
segmen;
zz Rumah Tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang
pemondoknya kurang dari 10 orang;
zz pengurus asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan dan sejenisnya
yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta art lainnya, makan
dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya;
zz masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian
bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.
Rumah Tangga Khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti
asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan
kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga, dan
kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10
orang atau lebih.
36

43. Kepala Rumah Tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga
yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau
orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.
zz Nama Responden: isi dengan nama orang yang memberikan jawaban
pada saat survei/wawancara dilakukan.
zz Alamat : isi dengan alamat rumah tangga dengan selengkapnya (sebisa
mungkin), baik no rumah, nama jalan, RT, RW, Dusun/Dukuh hingga
Desa/kelurahan.
zz Jumlah Anggota RT : isi dengan jumlah anggota rumah tangga, termasuk
dalam kategori anggota rumah tangga adalah seluruh orang yang
tinggal di rumah tersebut, meskipun merupakan satu kesatuan keluarga
tersendiri. Misalnya anak dengan menantu dan cucunya, kalau tinggal
di rumah tersebut maka seluruhnya termasuk dalam kategori anggota
rumah tangga bersangkutan. Perhatikan: Kepala Rumah Tangga juga
dihitung sebagai anggota rumah tangga.
zz Disebut anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat
tinggal di suatu rumahtangga, baik yang sedang berada di rumah pada
waktu pencacahan maupun yang sementara tidak berada di rumah.
Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu
yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat
tinggal 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.
zz Bukan anggota rumah tangga jika anggota rumah tangga tersebut
bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian
kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah atau akan meninggalkan
rumah 6 bulan atau lebih.
zz Luas Rumah : isi dengan angka luas rumah/bangunan dalam satuan
meter persegi (m2).
zz Luas Pekarangan : isi dengan angka luas pekarangan/lahan (luas
rumah+halaman) dalam satuan meter persegi (m2).
zz Status Kepemilikan : beri tanda silang yang sesuai. Definisi-definisi yang
digunakan adalah:
zz Milik Sendiri: Sertifikat rumah dan pekarangan adalah atas nama kepala
37

44. rumah tangga bersangkutan.
−− Sewa: Rumah Tangga tersebut tinggal di rumah dan pekarangan
tersebut atas perjanjian sewa atau kontrak untuk jangka waktu
tertentu.
−− Menumpang: Rumah Tangga tersebut tinggal di rumah dan
pekarangan yang bukan miliknya sendiri dan tanpa ada perjanjian
sewa atau kontrak dengan pemilik rumah dan pekarangan tersebut.
Pemilik rumah bisa orang tua, saudara, teman, lembaga tempat kerja
atau lainnya.
−− Milik Pemerintah: Rumah Tangga tersebut tinggal di rumah dan
pekarangan yang statusnya milik pemerintah, misalnya rumah dinas.
b. Akses dan Sarana Sumber Air Minum Rumah Tangga Pada Musim Penghujan
Dan Kemarau
QAM_HK--……… : isi angka/nomor urut yang sama dengan QC
Musim Penghujan
MUSIM PENGHUJAN
Status
Pompa Sumur Sumur Mata
Kepemilikan
Penampungan Air Minum
Tangan Gali Bor Air
Kolam/Empang/Kolong
Sarana
ID Nama Kepala Rumah Tangga
Leding/Perpipaan
Punya Tetangga
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Sarana Umum
Sungai/Irigasi
Air Kemasan
Milik Sendiri
Terlindungi
Terlindungi
Terlindungi
Terlindungi
Danau
1
2
3
4
Penting!
Perhatikan bahwa tabel isian kuesioner ini adalah untuk masa musim
penghujan.
zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi
Rumah Tangga dan Permukiman.
zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah
Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan
38

45. Permukiman.
zz Air Kemasan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Air Kemasan adalah
air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam
kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 1 ½ liter, atau 19 liter) dan
kemasan gelas; seperti antara lain air kemasan merk Aqua, Moya, 2 Tang,
dan VIT dan air minum isi ulang.
zz Leding/Perpipaan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Leding/
Perpipaan adalah air minum yang diperoleh dari sistem perpipaan yang
dikelola oleh PAM, PDAM, BPAM, maupun instansi swasta lainnya atau
dari hidran umum atau truk tangki air.
zz Pompa Tangan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi sumur Pompa
Tangan yang Terlindungi adalah seperti gambar berikut dan yang dan
jaraknya terhadap bidang resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun
milik tetangga) lebih dari 10 meter.
180 cm
15 cm 180 cm
15 cm
210 cm
zz Sedangkan sumur Pompa Tangan yang Tidak Terlindungi adalah yang
emplasemen/pelataran sekitar pompa tidak disemen/diberi pasangan
yang kedap resapan dan jaraknya terhadap bidang resapan jamban
terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) kurang dari 10 meter.
zz Sumur Gali: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Sumur Gali yang
Terlindungi adalah seperti gambar berikut dan jaraknya terhadap bidang
resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) lebih dari
10 meter.
39

46. 80 cm
100 cm 300 cm
Sedangkan sumur gali yang Tidak Terlindungi adalah yang emplasemen/
pelataran sekitar bibir sumur tidak disemen/diberi pasangan yang kedap
resapan dan jaraknya terhadap bidang resapan jamban terdekat (milik sendiri
ataupun milik tetangga) kurang dari 10 meter, seperti gambar berikut :
zz Sumur Bor: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Sumur Bor yang
Terlindungi adalah sumur bor yang menggunakan pompa listrik untuk
menaikkan airnya, dengan sumber airnya berasal dari air tanah pada
40

47. kedalaman di atas 25 meter. Emplasemen/pelataran di sekitar pipa hisap
disemen/diberi pasangan kedap resapan dan jaraknya terhadap bidang
resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) lebih dari
10 meter.
zz Sedangkan Sumur Bor yang Tidak Terlindungi adalah Sumur Bor yang
emplasemen/pelataran di sekitar sumur bor tidak disemen/diberi
pasangan yang kedap resapan dan jaraknya terhadap bidang resapan
jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) kurang dari 10
meter.
zz Mata Air: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Mata Air yang Terlindungi
adalah yang memiliki bangunan pelindung/broncaptering seperti gambar
berikut:
Sedangkan Mata Air yang Tidak Terlindungi adalah mata air yang tidak
dilengkapi dengan bangunan pelindung. Misalnya dengan cara menampung
langsung dari keluarnya air atau hanya dengan pancuran bambu/kayu.
zz Penampungan Air Hujan (PAH): beri tanda silang yang sesuai. Definisi
PAH adalah seperti gambar berikut:
41

48. Talang air
Bak Penampung
Air Hujan
Kran Air
zz Status Kepemilikan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi-definisi yang
digunakan adalah:
−− Milik Sendiri: Jika sarana yang digunakan adalah milik sendiri.
−− Milik Tetangga: Jika sarana yang digunakan adalah milik tetangga,
baik dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh pemilik atau untuk
bersama dengan tetangganya.
−− Sarana Umum: Jika sarana yang digunakan adalah yang dibangun
oleh pemerintah atau donatur atau bersama-sama dari beberapa
rumah tangga dengan tujuan untuk digunakan bersama.
zz Sungai/Irigasi: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas.
zz Kolam/Empang/Tebat: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas.
zz Danau: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas.
Musim Kemarau
MUSIM KEMARAU
Pompa Status
Sumur Gali Sumur Bor Mata Air
Penampuangan Air Hujan
Tangan Kepemilikan Sarana
Kolam/Empang/Kolong
Leding/Perpipaan
Punya Tetangga
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Sarana Umum
Sungai/Irigasi
Air Kemasan
Milik Sendiri
Terlindungi
Terlindungi
Terlindungi
Terlindungi
Danau
42

49. Penting:
Perhatikan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada lembar kuesioner ini sama
dengan pada lembar kuesioner musim penghujan sebelumnya, namun sekali
lagi mohon diperhatikan bahwa lembar ini untuk kondisi pada musim kemarau.
Cara pengisian maupun definisi-definisinya adalah sama dengan pada lembar
kuesioner musim penghujan sebelumnya.
c. Akses dan Sarana Pembuangan Tinja & Urine, Akses dan Sarana
Pembuangan Limbah Cair (Selain Tinja & Urine), Serta Akses dan Sarana
Pembuangan Sampah Rumah Tangga
QJLCS--……… : isi angka/nomor urut yang sama dengan QC
AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN TINJA DAN URINE
Status
Kepemilikan
Sarana
Nama Kepala
Sistem Saluran Limbah
ID
Kebun/Lahan Terbuka
Rumah Tangga
Punya Tetangga
Sarana Umum
Kolam/Sawah
Sungai/Irigasi
Tangki Septik
Milik Sendiri
MCK Umum
Lainnya
Cubluk
1
2
3
4
Definisi: yang dimaksud limbah cair tinja dan urine adalah hanya jenis limbah
rumah tangga yang berupa tinja dan urine, yang merupakan pembuangan
langsung dari jamban/kloset.
zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi
Rumah Tangga dan Permukiman.
43

50. zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah
Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan
Permukiman.
zz Sistem Saluran Limbah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi sistem
saluran limbah adalah sistem saluran limbah (riol) skala kota/kawasan yang
dibangun dan dikelola oleh Pemda (PDAM) untuk sarana pembuangan
tinja dan urine. Rumah Tangga yang menggunakan pelayanan ini tidak
lagi menggunakan tangki septik di halamannya.
zz Tangki Septik: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga
yang menggunakan tangki septik untuk sarana pembuangan tinjanya.
Disebut Tangki Septik jika seluruh permukaan dindingnya (atas-samping-
bawah) merupakan dinding yang kedap resapan seperti gambar berikut :
Pipa
Bak Ventila
Lap.
Pipa
Pasangan
zz Cubluk: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga
yang menggunakan cubluk untuk sarana pembuangan tinja dan urinenya
seperti gambar berikut. Meskipun dinding pembuangannya telah
diberi pasangan bata dan disemen sehingga kedap, namun jika bagian
bawahnya tidak, maka termasuk kategori cubluk.
zz Status Kepemilikan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi-definisi yang
digunakan adalah:
zz Milik Sendiri: Jika sarana yang digunakan adalah milik sendiri.
44

51. Pelat
Jongkok
Pipa
Penghubung
Bak
Lubang Jamban Kontrol
dengan Tutup
Lubang
Menara
Cubluk
Lapisan
Tanah
Lubang
Penampung
Kotoran
zz Milik Tetangga: Jika sarana yang digunakan adalah milik tetangga, baik
dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh pemilik atau untuk bersama
dengan tetangganya.
zz Sarana Umum: Jika sarana yang digunakan adalah yang dibangun oleh
pemerintah atau donatur atau bersama-sama dari beberapa rumah tangga
dengan tujuan untuk digunakan bersama.
zz MCK Umum: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga
yang menggunakan MCK umum (komunal) untuk sarana pembuangan
tinja dan urinenya.
zz Kolam/Sawah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas.
zz Sungai/Irigasi: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas.
zz Kebun/Lahan Terbuka: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
rumah tangga yang menggunakan lahan terbuka seperti halaman atau
pekarangan atau kebun atau tanah kosong untuk sarana pembuangan
tinja dan urinenya, baik dengan digali kemudian ditutup maupun tidak.
zz Lainnya: sebutkan jenisnya. Definisi adalah rumah tangga yang
menggunakan sarana pembuangan tinja dan urinenya tidak termasuk
kategori-kategori tersebut di atas, misalnya danau, pantai, got atau
lainnya.
45

52. Akses dan Sarana Pembuangan Limbah Cair Bukan Tinja dan Urine
AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN LIMBAH CAIR BUKAN TINJA & URINE
Sistem Saluran Saluran Terbuka/ Kebun/Lahan
Sungai/Irigasi Kolam/Empang Danau/Kolong Lainnya
Limbah Got Terbuka
Definisi: yang dimaksud limbah cair bukan tinja dan urine adalah seluruh jenis
limbah rumah tangga yang bukan tinja dan urine, termasuk dalam kategori ini
adalah buangan bekas mandi, cuci dan memasak.
zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi
Rumah Tangga dan Permukiman.
zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah
Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan
Permukiman.
zz Sistem Saluran Limbah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
rumah tangga yang menggunakan sistem saluran limbah (riol) skala kota/
kawasan yang dibangun dan dikelola oleh Pemda (PDAM).
zz Saluran Terbuka/Got: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
rumah tangga yang menggunakan saluran terbuka/got di sekitar rumah
untuk sarana pembuangan limbah cairnya.
zz Sungai/Irigasi: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah
tangga yang menggunakan sungai atau saluran irigasi untuk sarana
pembuangan limbah cairnya.
zz Kolam/empang: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah
tangga yang menggunakan kolam atau empang atau sawah di sekitar
rumah untuk sarana pembuangan limbah cairnya.
zz Kebun/Lahan Terbuka: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
46

53. rumah tangga yang menggunakan kebun atau halaman atau pekarangan
atau tanah kosong di sekitar rumah untuk sarana pembuangan limbah
cairnya, dan umumnya dibiarkan tergenang.
zz Danau: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang
menggunakan danau atau waduk untuk sarana pembuangan limbah
cairnya.
zz Lainnya: sebutkan jenisnya. Definisi adalah rumah tangga yang
menggunakan sarana pembuangan limbah cairnya tidak termasuk
kategori-kategori tersebut di atas, misalnya pantai atau lainnya.
Akses dan Sarana Pembuangan Sampah
AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN SAMPAH
TPS Diangkut TPS Tidak Lahan Terbuka Sungai/ Kolam/ Danau/ Lainnya
Petugas Diangkut Saluran Empang Kolong
Petugas Diolah Ditimbun & Ditimbun & Dibakar
Dibiarkan Ditutup Tanah
zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi
Rumah Tangga dan Permukiman.
zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah
Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan
Permukiman.
zz Diangkut Petugas: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah
tangga yang buangan sampahnya (limbah padat) diambil oleh petugas,
dan juga termasuk yang dilakukan sendiri oleh anggota rumah tangga,
untuk dibuang di tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat
pembuangan akhir (TPA).
zz Tidak Diangkut Petugas: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
47

54. rumah tangga yang buangan sampahnya (limbah padat) di tempat
penampungan sementara (TPS) dan tidak diambil oleh Petugas.
zz Diolah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang
melakukan pemilahan dan pemrosesan terhadap sampahnya, misalnya
dengan melakukan komposting atau lainnya.
zz Ditimbun& Dibiarkan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
rumah tangga yang membuang sampahnya ke dalam lobang dan
kemudian dibiarkan tetap terbuka.
zz Ditimbun & Ditutup Tanah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi
adalah rumah tangga yang membuang sampahnya ke dalam lobang dan
kemudian ditimbun dengan tanah (sanitary landfill).
zz Dibakar: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga
yang membuang sampahnya dengan dibakar atau ditimbun dahulu
kemudian dibakar.
zz Sungai/Saluran: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah
tangga yang membuang sampahnya ke sungai atau saluran irigasi atau
saluran terbuka di sekitar rumah.
zz Kolam/Empang: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah
tangga yang membuang sampahnya ke kolam atau empang atau sawah.
zz Danau: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang
membuang sampahnya ke danau atau waduk.
zz Lainnya: sebutkan jenisnya. Definisi adalah rumah tangga yang
membuang sampahnya tidak termasuk kategori-kategori tersebut di atas,
misalnya pantai atau laut atau lainnya.
3.4. Mekanisme Pengumpulan Data
Pada dasarnya mekanisme pengumpulan data dalam buku panduan ini akan
mendorong aktor-aktor di atas untuk tetap meneruskan kegiatan pendataan
yang telah dilakukannya. Tetapi dengan tambahan variabel data yang
diperlukan oleh sektor AMPL dalam rangka monitoring, yang mengacu kepada
Joint Monitoring Program UNICEF-WHO-Pemerintah.
Ada dua cara yang dilakukan dalam pengumpulan data:
48